Usut Aliran Dana agar Tidak Ada Kecurigaan


Usut Aliran Dana agar Tidak Ada Kecurigaan
Demokrat dan PDI-P Satu Tekad
Minggu, 31 Januari 2010 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century bertekad akan mengusut kasus itu sampai dengan aliran dana dari Bank Century. Hanya dengan cara itu berbagai pertanyaan dan kecurigaan dalam kasus ini dapat terjawab.

Tekad itu, secara terpisah, disampaikan anggota Pansus dari Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Hendrawan Supratikno dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sabtu (30/1) di Jakarta. ”Kami ingin aliran dana bisa diungkap dengan terang. Ini adalah salah satu bagian yang penting,” kata Anas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR.

Dalam kasus Bank Century, ada dua aliran atau penggunaan dana dari bank itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Pertama, data tentang aliran dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang diterima Bank Century pada 14-18 November 2008 sebesar Rp 821,33 miliar. Kedua, data penggunaan dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century antara 24 November 2008 dan Juli 2009.

Hendrawan menuturkan, selama ini ada dua dugaan terkait penyelamatan dan penggunaan dana yang diterima Bank Century. Pertama, penyelamatan Bank Century dilakukan karena ada kepentingan dari deposan besar di bank itu. Kedua, kepentingan deposan besar ini terkait dengan pembiayaan kelompok politik tertentu.

Tanpa membuka aliran dana FPJP dan bail out dari Bank Century, sulit untuk membuktikan benar-tidaknya dua hipotesis itu. ”Pembukaan aliran dana juga dibutuhkan untuk membuktikan benar-tidaknya argumentasi pemerintah bahwa penutupan Bank Century membutuhkan uang Rp 6,3 triliun untuk membayar dana pihak ketiga. Kalau diselamatkan butuh uang Rp 6,7 triliun. Namun, uang itu masih mungkin kembali dengan cara menjual Bank Century jika sudah sehat,” ujar Hendrawan.

Pansus juga yakin punya waktu untuk membuka data aliran dana dari Bank Century sebab Pansus punya waktu kerja hingga 4 Maret 2010. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersedia menyerahkan data tentang aliran dana itu pada Februari 2010. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan sudah menyerahkan data tentang aliran dana ini kepada Pansus pada Jumat lalu.

Hendrawan mengaku, tak tertutup kemungkinan ada partai politik yang sekarang ada di Pansus dalam kasus ini diduga menerima dana dari Bank Century. Jika dugaan itu benar, semua pihak seharusnya berani jujur dan mengakui.

”Kita terbuka dan terus terang saja sebab sikap itu akan mengembalikan kekuatan dan energi kita sebagai bangsa yang selama ini banyak dikurangi perasaan waswas dan prasangka,” tutur Hendrawan.

Dapat diduga terlibat

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menuturkan, dengan pembukaan data aliran dana, tak akan ada lagi pihak yang mengelak atau berkilah. Selama aliran dana belum dibuka, semua pihak yang terkait dalam kasus itu akan memiliki argumen untuk membenarkan tindakan atau pendapatnya.

Dengan demikian, lanjut Yudi, jika ada parpol yang tidak sungguh-sungguh mau membuka aliran dana dalam kasus Bank Century, mereka dapat diduga terlibat dalam kasus itu.

Dari Medan dilaporkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan sikap terkait hasil sementara Pansus Bank Century. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, masih banyak data dan fakta yang belum terungkap oleh Pansus.

”Kami masih belum mau bersikap. PPP masih menunggu untuk mendapatkan kepastian soal data dan fakta yang masih belum lengkap dikumpulkan Pansus. PPP belum bisa menentukan sikap karena kami belum melihat seperti apa perjalanan Pansus,” katanya lagi.

Sikap PPP yang belum ditentukan itu tidak dapat dikaitkan dengan kebijakan partainya yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. ”Kami masih harus melihat nanti,” ujar Suryadharma.

Ditangani secara hukum

Di Jakarta, Sabtu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengingatkan, skandal Bank Century yang berlarut-larut dalam proses politik sudah sepantasnya ditangani secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya menyelidiki dan menyidik kasus itu dengan memeriksa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Yanuar, dengan indikasi pidana yang jelas dalam kasus Bank Century, menjadi kewajiban KPK untuk menyelidikinya. ”KPK mesti menjelaskan kenapa Sri Mulyani dan Boediono tak dipanggil,” katanya seusai diskusi yang diselenggarakan radio Trijaya di Jakarta Pusat.

Sri Mulyani sempat hadir dalam diskusi itu. Pada saat bersamaan, puluhan aktivis Komite Pemuda Antikorupsi (Kapak) dan Forum Komunikasi Amanat Penderitaan Rakyat (FK Ampera) juga berunjuk rasa di luar tempat diskusi.

Yanuar menuturkan, salah satu titik masuk yang bisa dipakai KPK adalah aliran dana FPJP yang diterima Bank Century pada 14-18 November 2008 sebesar Rp 821,33 miliar. ”FPJP itu uang negara,” ujarnya.

Yanuar menambahkan, penyelesaian secara hukum mesti didorong lebih keras ketimbang sekadar drama politik di DPR. Pansus semestinya hanya ditekankan untuk memberikan dukungan politik kepada KPK.

Ekonom Faisal Basri yang hadir dalam diskusi itu menyayangkan rencana menembus aturan kerahasiaan bank dengan penetapan pengadilan terkait kasus Bank Century. Hal itu berbahaya karena bisa terjadi persepsi buruk di kalangan investor soal betapa buruk dan mudahnya kerahasiaan perbankan Indonesia ditembus. Akibatnya, simpanan orang akan lari ke perbankan luar negeri, seperti ke Singapura.

(nwo/bil/ink/cas)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: