Evaluasi Menteri 2 Bulanan


Evaluasi Menteri 2 Bulanan
Menteri Sampaikan Rapor kepada Presiden Yudhoyono
Rabu, 17 Maret 2010 | 03:02 WIB

Jakarta, Kompas – Kinerja para menteri dalam melaksanakan program prioritas pembangunan akan dievaluasi setiap dua bulan. Evaluasi kerja dan pencapaian target itu dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menjelaskan hal itu seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/3). Sidang kabinet itu secara khusus membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010. Inpres ini ditandatangani dan diterbitkan pada 19 Februari.

”Intinya, inpres ini dimaksudkan untuk mempertajam pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti akselerasi pembangunan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Di luar perekonomian, prioritas pembangunan 2010 juga ditujukan untuk memperkuat proses demokratisasi dan penegakan hukum,” ujar Armida.

Ia menjelaskan, agar pelaksanaan program prioritas dilakukan secara ketat, pemerintah akan menerapkan sistem evaluasi dan monitor yang ketat, seperti yang sebelumnya dilakukan pada pelaksanaan program 100 hari pertama pemerintahan.

”Tiap dua bulan dipantau targetnya oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), jadi semacam rapor, dilaporkan kepada Presiden di sidang kabinet. Ada matriks delapan kolom agar terukur target pencapaiannya. Target itu juga masukan masing- masing kementerian kepada UKP4,” tutur Armida.

Pada 2010, program prioritas pemerintah terdiri dari 155 rencana aksi. Sebanyak 131 rencana aksi sudah masuk APBN 2010 senilai Rp 91,7 triliun. Sementara 24 rencana aksi masih dalam bentuk usulan dan diajukan ke Rancangan APBN Perubahan 2010 dengan nilai Rp 22 triliun.

Program prioritas

Program prioritas yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian ialah program di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, energi, serta prioritas lain di bidang perekonomian.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan, antara lain, program reformasi birokrasi dan tata kelola serta pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan daerah-daerah pascakonflik.

Sementara itu, program prioritas yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas, serta inovasi teknologi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

”Di luar 155 rencana tindakan yang menjadi prioritas, banyak lagi program lain, tetap akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui jalur reguler, yakni oleh Bappenas. Ini dilakukan tiap tahun,” ujar Armida.

Ia menambahkan, program prioritas tahunan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam lima tahun mendatang akan selalu ditetapkan setiap tahun melalui inpres.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden juga menginstruksikan kepada tiga menteri koordinator untuk aktif melakukan pengawasan kinerja terhadap kementerian di bidang koordinasinya masing-masing. (DAY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: