13 BUMD Terancam Dijual


13 BUMD Terancam Dijual
DPRD: Pilihannya Divestasi atau Suntikan Dana
Senin, 29 Maret 2010 | 02:44 WIB

Jakarta, Kompas – Sebanyak 13 badan usaha milik daerah tidak menyetor dividen ke pos pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Kinerja keuangan yang tidak baik membuat DPRD DKI meminta pemerintah provinsi menyuntikkan modal atau 13 BUMD tersebut dijual.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, Minggu (28/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, pada dasarnya, BUMD dibentuk sebagai institusi pemerintah yang memungkinkan untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Jika sampai tidak menyetorkan dana keuntungan pada pendapatan asli daerah (PAD), itu berarti kinerja perusahaan tidak sehat.

”Pada perusahaan yang tidak sehat, Pemprov DKI hanya memiliki dua pilihan, memberi tambahan suntikan modal atau mengambil investasi yang telah ditanamkan alias divestasi. Semakin lama BUMD dibiarkan tidak sehat secara keuangan, kondisinya akan semakin memburuk,” kata Sanusi.

BUMD yang terancam dijual karena tidak akan menyetor dividen pada tahun 2010 ini di antaranya PT Bumi Grafika Jaya, PT Pakuan Internasional, PT Grahari Sahari Surya Jaya, PT Rumah Sakit Haji, PT Rumah Sakit Cengkareng, dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Sebagian BUMD yang tidak menyetor dividen itu merupakan perusahaan patungan dengan swasta. Perusahaan patungan itu bahkan sudah tidak menyetor dividen sejak tahun 2004.

Terdapat enam perusahaan patungan yang sudah disetujui DPRD untuk didivestasi sejak tahun 2008, tetapi belum kunjung terlaksana. Penundaan itu menyebabkan harga jual saham perusahaan itu akan semakin merosot.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis mengatakan, selain divestasi saham, pemprov juga diharapkan segera mengambil aset yang ada di perusahaan patungan itu. Aset-aset berupa tanah dapat digunakan untuk memperkuat BUMD yang kinerjanya bagus.

Sumbangan dividen BUMD sangat diharapkan untuk membantu sisi penerimaan dalam APBD DKI Jakarta. Pada APBD 2010, sumbangan dividen dari BUMD ditargetkan Rp 153,30 miliar atau naik 13 persen dari tahun 2009, Rp 134,83 miliar.

Dividen terbesar

Tiga BUMD penyumbang dividen terbesar adalah PT Bank DKI Rp 63,50 miliar, PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 43,5 miliar, dan PD Pasar Jaya Rp 35 miliar.

Menurut Sanusi, pilihan penyuntikan dana bagi BUMD yang belum memberikan dividen dapat dilakukan jika perusahaan itu memiliki harapan. Namun, penyertaan modal pemerintah harus diikuti perombakan direksi dan target yang terukur.

”Sering kali, BUMD tidak dapat mencapai target setoran karena direksinya tidak cakap dalam memimpin perusahaan berorientasi keuntungan. Hal ini terjadi karena banyak pensiunan kepala dinas yang dijadikan direksi BUMD,” kata Sanusi.

Khusus untuk BUMD yang berupa rumah sakit, pemprov perlu mengaji penyebab tidak adanya dividen. Rumah sakit memiliki fungsi sosial, tetapi pemprov akan mengganti biaya untuk orang miskin melalui jaring pengaman kesehatan keluarga miskin. Di sisi lain, rumah sakit juga menjalankan fungsi komersial yang menghasilkan keuntungan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, divestasi BUMD harus melalui beberapa tahap pengajian dan persetujuan DPRD DKI. Divestasi juga tidak dapat dilakukan dalam kondisi resesi global karena nilai sahamnya justru akan jatuh dan membuat rugi.

”Proses divestasi menunggu saat yang tepat agar saham dapat dilepas dengan harga yang tinggi. Dana hasil divestasi dan penarikan aset harus masuk ke kas daerah terlebih dulu sebelum dialokasikan ke BUMD lainnya,” ujarnya. (ECA)

Share on Facebook

Advertisements
Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: