Membenahi Pengadilan Pajak


Tajuk Koran Tempo 6 April 2010

Kasus Gayus Tambunan menunjukkan perlunya kita membenahi pengadilan pajak. Dari segi pembinaan organisasi, lembaga ini berada di bawah Menteri Keuangan. Adapun Mahkamah Agung hanya mengawasi secara tak langsung. Inilah yang mengundang kelemahan: independensi pengadilan ini diragukan sekaligus tak ada pengawasan maksimal bagi para hakimnya.
Sudah bukan cerita baru bahwa aparat Pajak kerap berkongkalikong dengan wajib pajak. Praktek ini pula yang diduga dilakukan oleh Gayus, petugas Direktorat Keberatan dan Banding Pajak yang memiliki rekening sekitar Rp 28 miliar. Ia diduga menyalahgunakan posisinya untuk mengutip suap dari wajib pajak yang mengajukan gugatan di pengadilan pajak. Modusnya antara lain dengan melakukan pembelaan yang lemah di depan para hakim pengadilan pajak.

Kasus ini pelajaran penting bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sudah membentuk Komite Pengawas Pajak pada akhir Maret lalu. Pembentukan komite ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Tapi bukan cuma pengawasan aparat yang perlu ditingkatkan, pengadilan pajak harus pula diperbaiki.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. bahkan mengusulkan agar Sri Mulyani dan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa membahas ihwal tanggung jawab pengawasan para hakim pengadilan pajak.

Sebab, di sinilah titik lemah institusi ini sehingga memungkinkan tumbuhnya praktek yang tidak sehat.

Penanggung jawab pengadilan pajak selama ini tak terlalu jelas. Kementerian Keuangan dan MA justru sama-sama mengelak bahwa pengadilan ini berada di bawah kewenangan mereka. Harifin Tumpa mengatakan pengadilan pajak berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan. Sebaliknya Irjen Kementerian Keuangan Hekinus Manao mengatakan pengadilan ini menjadi tanggung jawab MA.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan sumber kesimpangsiuran itu. Pembinaan teknis pengadilan ini dilakukan oleh MA. Sementara itu, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Para hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua MA. Tapi tidak ada kejelasan siapa yang kemudian mengawasi mereka sehari-hari.

Itulah yang perlu ditata. Dari sisi ketatanegaraan, akan lebih baik jika pengadilan pajak menginduk pada pengadilan umum atau pengadilan tata usaha negara. Di situ bisa dibentuk seksi khusus yang menangani masalah perpajakan. Jadi, seperti jenis pengadilan lainnya, pengadilan pajak berada di bawah atap MA. Pengawasannya hakim pun berada di bawah benteng keadilan ini.

Tiada jalan lain, perubahan itu harus dilakukan dengan merevisi UU Pengadilan Pajak. Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera mengusulkannya agar pengadilan ini menjadi lebih independen sekaligus terawasi. Tanpa perubahan ini, pengadilan pajak akan selalu menjadi ladang subur bagi makelar kasus. ●

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: