Archive for April, 2010

April 27, 2010

Ditahan di Bareskrim, Misbakhun Terancam Hukuman 8 Tahun Bui

Detik. com 27 April 2010

Polri resmi menahan politisi PKS Misbakhun. Dia ditahan dengan pasal 263 ayat 1 dan 2, serta pasal 264 ayat 1 KUHP karena pemalsuan surat terkait kasus L/C di Century.

“Ancamannya 8 tahun penjara,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes Pol Zainuri Lubis pada detikcom, Selasa (27/4/2010).

Misbakhun, lanjut Zainuri, ditahan di sel Bareskrim Polri. Polri yakin pada bukti yang dimiliki sehingga bisa menahan karena ancamannya di atas 5 tahun penjara.

Selain itu, penahanan akan memudahkan pemeriksaan pada Misbakhun. “Hari ini akan diperiksa lagi. Masih akan banyak ditanya,” ujar Zainuri.

Polri menahan Misbakhun pada Senin (26/4) malam. Misbakhun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dalam L/C di Century dalam pencairan uang US$ 22,5 juta oleh PT Selalang Prima Internasional. Misbakhun adalah komisaris PT Selalang Prima tersebut.
(ndr/nrl)

+++++

PENAHANAN MISBAKHUN
Siapa di Balik Penahanan Misbakhun?
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 27 April 2010 | 11:07 WIB

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Misbakhun, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (tengah), datang ke Kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4). Misbakhun diperiksa sebagai tersangka terkait kasus penyimpangan pengajuan letter of credit Bank Century.
TERKAIT:
Penahanan Misbakhun Menggelikan
PKS Bentuk Tim Kecil untuk Misbakhun
Polisi Terlalu Subyektif
Ada yang “Dibidik” Lewat Misbakhun
Misbakhun Diperiksa sebagai Tersangka
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Direktur II Perpajakan dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Raja Erizman disebut-sebut terkait penetapan penahanan politisi PKS, Misbakhun, oleh Polri. Raja disebut sebagai pihak di balik penahanan Misbakhun, Senin (26/4/2010) malam.
“Dia yang meminta penahanan ini,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah sebelum sidang paripurna, Selasa (27/4/2010). Fahri mengatakan, pihak kepolisian menyatakan bahwa prosedurnya sudah benar. Namun, dirinya masih mempersoalkan dasar hukum yang dipakai Polri dalam menetapkan penahanan tersebut. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak boleh dibaca sepihak, harus bersama-sama, kalau dasar penahanannya kabur,” lanjutnya.
Menurut Fahri, kalau memang Misbakhun dianggap merugikan, bisa saja Polri meminta yang bersangkutan untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, Polri juga dinilai tak bisa menjawab kerugian apa yang disangkakan disebabkan oleh Misbakhun.
“Pertanyaan yang tak bisa dijawab karena yang dipakai Pasal 263 dan 264, jika dapat menimbulkan kerugian, itu kerugian apa kan enggak bisa disebut, sekarang sudah rugi belum, tidak rugi. Kalau merugikan, ya suruh lunasi saja. Ada bank lain yang juga siap takeover. Kan, begitu cara orang berdagang kalau diganggu-ganggu terus,” ungkapnya.
Menurut PKS, kasus Misbakhun masih berupa kasus perdata murni.

Advertisements
April 26, 2010

Misbakhun Resmi Ditahan

Akhirnya….poli- tikus yang satu ini dikandangin
+++
Akbar Faisal: Misbakhun Resmi Ditahan
Antique, Fadila Fikriani Armadita
SENIN, 26 APRIL 2010, 23:43 WIB
VIVAnews – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muchamad Misbakhun akhirnya ditahan pihak di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Namun, kabar penahanan itu justru datang dari Anggota Tim 9 Akbar Faisal yang malam ini menjenguk Misbakhun di Mabes Polri. “Kami dapat kabar, saudara Misbakhun ditahan dan kami ingin melihat,” ujar Akbar sebelum memasuki ruang Bareskrim Mabes Polri, Senin, 26 April 2010.

Akbar yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengaku kaget, begitu mendengar penahanan Misbakhun. “Kami akan memberikan dukungan moril kepada dia,” tuturnya.

Menurutnya, penahanan itu sangat membingungkan, karena terkait tuduhan pemalsuan dokumen. “Saya agak bingung juga, karena awalnya tuduhan mengenai LC (Letter of Credit) bodong, tapi kok bergeser ke situ,” kata Akbar.

Akbar mengakui, mengetahui penahanan itu dari Misbakhun. “Ketika Saya mau pulang, saya diberitahu kalau dia ditahan,” ujarnya.

antique.putra@vivanews.com

+++

Selasa, 27/04/2010 01:07 WIB
Misbakhun Tolak Tandatangani BAP Penahanan
Didi Syafirdi – detikNews

Jakarta – Politisi PKS Misbakhun menolak penahanan atas dirinya oleh penyidik Bareskrim Polri. Tersangka kasus pemalsuan dokumen L/C di Bank Century ini juga enggan menandatangani BAP.

“Sampai saat ini Pak Misbakhun tidak mau menandatangani Berita Acara Penahanan dan Penangkapan,” ujar kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Selasa (27/4/2010) dini ahri.

Luhut menjelaskan, Misbakhun diperiksa sejak pukul 11.00 WIB dan selesai pukul 20.30 WIB. Sebanyak 58 pertanyaan diajukan penyidik kepada Misbakhun.

“Penyidik menetapkan secara resmi Mibsakhun untuk ditahan di rutan Bareskrim mulai 26 April 2010,” imbuhnya.

Menurut Luhut, penyidik tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menahan kliennya. Sebab Misbakhun selama ini kooperatif dalam setiap pemeriksaan.

“Karena Pak Misbakhun merasa tidak ditangkap. Beliau datang dengan resmi datang sendiri tidak ditangkap di suatu tempat,” jelasnya.

Misbakhun dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2 dan pasal 264 ayat 1 KUHP tentang dugaan pemalsuan dokumen. Penyidik menilai Misbakhun terlibat dugaan pemalsuan akta gadai terhadap deposito yang dijaminkan oleh PT SPI terkait L/C Bank Century.

“Ada 5 surat yang ditolak Misbakhun surat perintah pemberitahuan penangkapan, surat perintah pemberitahuan penahanan, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, serta surat pemberthaian tentang penahanan,” pungkasnya.

Senin, 26/04/2010 23:55 WIB
Fahri Hamzah Siap Jaminkan Diri Untuk Misbakhun
Didi Syafirdi – detikNews

Jakarta – Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah siap menjaminkan dirinya agar Misbakhun tidak ditahan. Hal itu disampaikan Fahri saat mendatangi Mabes Polri untuk menjenguk Misbakhun.

“Kalau boleh ditangguhkan (penahanannya) saya akan menjamin diri saya untuk ditangguhkan. Saya kenal Misbakhun,” kata Fahri kepada wartawan, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (26/4/2010).

Facri menilai, penahanan Misbakhun terlalu cepat dilakukan oleh Polri. Ia sangat yakin pemilik PT Selalang Prima Internasional (PT SPI) tersebut tidak bersalah.

“Kalau melarikan diri saya jamin tidak akan melarikan diri. Barang bukti kan semua di polisi. Bagaimana mungkin menghilangkan barang bukti?” tanya Fahri.

Fahri datang di Mabes Polri sekitar pukul 23.25 WIB. Ia mendatangi Gedung Bareskrim setelah mengetahui kabar anggota DPR dari PKS dari daerah pemilihan Pasuruan itu ditahan.

“Baru selesai rapat komisi, lalu dapat info dari lawyernya kalo Misbakhun ditahan. Apa dasarnya kok ditahan. Mereka (lawyernya) tidak bisa jawab,” imbuhnya

Sebelumnya, pengacara Misbakhun memastikan kliennya ditahan penyidik Mabes Polri. Misbakhun dijerat Polri dengan pasal pasal 264 ayat 1 KUHP juncto Pasal 263 ayat 1 KUHP, terkait pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 8 tahun. (ape/ndr)


Site Meter

April 26, 2010

Investasi Panas Bumi US$ 5 Miliar Diteken

Senin, 26/04/2010 15:07 WIB
Investasi Panas Bumi US$ 5 Miliar Diteken
Suhendra – detikFinance

Nusa Dua – Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan saat ini ada investasi baru di bidang panas bumi yang sudah diteken dengan nilai investasi US$ 5 miliar. Total investasi tersebut mencakup 12 proyek panas bumi.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden terdapat 12 proyek panas bumi yang ditandatangani hari ini dengan investasi US$ 5 miliar,” kata Hatta dalam acara World Geothermal Congress di Nusa Dua, Bali, Senin (26/4/2010).

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan adanya investasi baru sebesar US$ 5 miliar merupakan sinyal positif bagi investasi di Indonesia. Ia menargetkan untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih memerlukan investasi baru.

“Kita masih butuh puluhan miliar dollar lagi untuk sektor panas bumi,” jelas Gita.

Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan total investasi untuk panas bumi mencapai US$ 8,6 miliar yang akan memproduksi 2.885 MW, yang akan menutup kekurangan pasokan listrik.

Sehingga diharapkan dari jumlah itu akan menekan emisi gas buang 17,3 juta ton karbondioksida setiap tahunnya, yaitu berkontribusi menjaga stabilitas iklim.

Beberapa proyek panas bumi itu antaralain yaitu PLTP Lahendong Unit 4 (1×20 MW) dan PLTP Kotamobagu (4×20 MW) di Sulawesi Utara, PLTP Hululais (2×55 MW) di Bengkulu, PLTP Sungai Penuh (2×55 MW) di Jambi, dan lain-lain.

Acara WGC berlangsung di Westin Nusa Dua Bali mulai dari 26-30 April 2010. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 85 negara, selama 5 hari akan dilakukan acara forum diskusi dengan 1.032 makalah melalui ratusan presentasi.


Site Meter

April 26, 2010

Pimpinan Komisi III & Susno Ingin Susun Skenario Tutup Isu Century

Tudingannya kok basi yaa… Dasar partai Hanura

++++
Misteri Susno ke Singapura
Pimpinan Komisi III & Susno Ingin Susun Skenario Tutup Isu Century
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Anggota Komisi III dari Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menuding rencana pertemuan Susno Duadji dengan pimpinan Komisi III yang menantinya di Singapura, adalah untuk menyusun skenario menutup kasus Century.

“Tujuan mereka untuk menyusun skenario, agar kasus Century tertutup,” ujar Syarifuddin ketika ditanyai wartawan di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (26/4/2010).

Syarifuddin mengatakan pertemuan diam-diam di Singapura ini sudah direncanakan sebelumnya oleh mereka bertiga yaitu Susno, Sjahril Djohan dan seorang pimpinan Komisi III. Petinggi Komisi III yang akan bertemu Susno di Singapura disebut-sebut lebih dulu tiba di Singapura melalui jalur Batam.

“Dia yang memfasilitasi pertemuan Susno dan Sjahril Djohan,” sebut Syarifuddin.

Namun Syarifuddin tidak mau mengungkap identitas petinggi Komisi III DPR itu. Menurutnya, ranah itu adalah tugas polisi.

“Saya tidak akan mengatakan, itu ranah Kapolri, saya menghargai proses yang berlangsung,” kata politisi asal Makassar ini.

Ketika didesak wartawan apakah anggota Komisi III yang dia maksud, hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri sore ini, Syarifuddin menjawab diplomatis, “Dia harus ada di rapat ini.”

Susno Duadji membantah rencananya terbang ke Singapura pada Senin 12 Maret 2010 untuk menemui anggota Komisi III DPR atau Sjahril Djohan. Namun rencana keberangkatan dengan alasan hendak memeriksaan kondisi kesehatan mata tersebut gagal karena Susno keburu “ditangkap” provost Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

April 26, 2010

10 Perusahaan Indonesia Masuk Kelas Dunia

10 Perusahaan Indonesia Masuk Kelas Dunia
Heri Susanto
SENIN, 26 APRIL 2010, 16:53 WIB
VIVAnews – Setelah merilis 1000 orang kaya dunia bulan lalu, kini majalah Forbes merilis 2000 perusahaan terbesar tingkat dunia.

Daftar perusahaan terbesar itu diterbitkan Forbes pada 21 April 2010. Peringkat terbesar dipegang oleh JP Morgan Chase dengan total kapitalisasi pasar US$ 166,2 miliar dan aset US$ 2 triliun.

Sedangkan, posisi kedua dipegang oleh General Electric dengan kapitalisasi pasar US$ 169 miliar dan total aset US$ 781 miliar.

Yang menarik, dari 2000 perusahaan terbesar dunia itu, sebanyak 10 di antaranya adalah perusahaan asal Indonesia. Perusahaan itu bergerak di bidang perbankan, pertambangan, telekomunikasi, gas dan semen.

Angka ini menandakan jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam peringkat dunia semakin bertambah banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ke-sepuluh perusahaan Indonesia yang masuk level dunia adalah Telkom, BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bumi Resources, Bank Danamon, PGN, Semen Gresik dan Bukit Asam.

Berikut ini perincian 10 besar perusahaan Indonesia di kelas dunia.

Nama Ranking Laba Aset Kapitalisasi

Telkom 684 0,95 8,37 17,74

BCA 796 0,52 22,46 12,65

Bank Mandiri 796 0,47 32,32 10,03

BRI 843 0,53 22,39 9,49

BNI 1412 0,26 24,07 3,07

Bumi Resource 1533 0,57 5,44 4,56

Bank Danamon 1802 0,16 10,39 4,62

PGN 1915 0,06 2,34 9,82

Semen Gresik 1977 0,23 0,97 4,87

Bukit Asam 1986 0,29 0,83 3,93

Keterangan: Laba, Aset dan Kapitalisasi dalam miliar dolar AS.

heri.susanto@vivanews.com


Site Meter

April 26, 2010

Mafia Kehutanan Sumatra dan Kalimantan dibidik

Koran Tempo 26 April 2010

–– Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan memperlebar pengusutan kejanggalan kasus pembalakan liar ke Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, Satuan Tugas sudah mengusut kejanggalan kasus di Riau.
“Prosesnya setengah jalan, kami periksa lagi,”kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Santosa, kemarin.

Mas Achmad menolak menjelaskan secara terperinci kasus yang terindikasi mafia hukum tersebut. Dia mengatakan Satuan Tugas tak mau dinilai mencampuri urusan putusan pengadilan.

Untuk mencari keterlibatan mafia hukum, kata dia,

pihaknya tidak serta-merta menelaah semua vonis perkara yang telah diputuskan pengadilan. “Kami bergerak atas laporan masyarakat.
Kami harus menghormati keputusan pengadilan dan tak mau mengganggu independensi,”ujarnya.

Menurut Mas Achmad, dalam mengungkap kasus pembalakan liar, Satuan Tugas meneliti dari dua aspek fakta hukum. Aspek tersebut adalah ketentuan surat perintah penghentian penyidikan dan hasil vonis putusan pengadilan atas suatu perkara.

Jika mencium adanya indikasi mafia hukum dan bukti yang kuat, kata Mas Achmad, Satuan Tugas akan mengambil langkah nyata membongkar praktek curang itu.

“(Pengungkapan) illegal logging harus tegas dan tidak

pandang bulu,”ujarnya.
Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio, meminta masyarakat mendukung Satuan Tugas memberantas mafia hukum di segala bidang. Menurut dia, mafia hukum dalam kasus hutan sangat mencengangkan dibanding perkara Gayus Tambunan.

Rudi mengatakan lingkaran mafia hukum yang bermain begitu kuat dan beranak-pinak. “Cukongcukongnya enggak pernah terbongkar, aparatnya juga tidak ditindak, saya rasa perlu (dibongkar),” ujarnya.

Langkah Satuan Tugas mengusut mafia hukum kasus pembalakan liar didukung Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman. “Se

jak awal, kami mendukung sebagai realisasi memberantas mafia peradilan,” katanya.
Menurut Benny, anggota Dewan akan membantu langkah Satuan Tugas dalam memberantas mafia hukum. “Jika (Satuan Tugas) terbentur masalah, kami akan membantu apa yang mereka butuhkan,”ujarnya.

Namun Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin meminta masyarakat tak berharap banyak kepada Satuan Tugas. “(Sebab) kewenangan Satuan Tugas terbatas, hanya koordinasi; dan masa kerjanya cuma dua tahun,”katanya.“Tak mungkin membongkar kasus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.” ● ALI NY | APRIARTO MUKTIADI | BUNGA

April 26, 2010

Kisah si Nunun ratu Hermes yang amnesia

Investigasi Majalah Tempo 26 April 2010

26 APRIL 2010
Lupa Ceknya, Ingat Sakitnya

TELEPON seluler Udju Djuhaeri berdering. Suara renyah perempuan terdengar di seberang sana. Wanita itu, Nunun Nurbaetie, meminta anggota Fraksi TNI/Polri di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu datang ke kantornya di Jalan Riau 17, Menteng, Jakarta Pusat. “Nanti ketemu anggota staf saya bernama Arie, ajak juga anggota lain,” kata Nunun.

Hari itu, 9 Juni 2004, sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Setelah menerima telepon dari istri bekas Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Adang Daradjatun tersebut, Udju langsung mengontak koleganya sesama anggota Fraksi TNI: Darsup Yusuf, R. Sulistiadi, dan Suyitno.

Menjelang magrib, menunggang Kijang kapsul yang disetir Suyitno, empat jenderal ini melesat ke Menteng. Mereka sempat berkeliling-keliling, sebelum akhirnya menemukan alamat yang dicari, sebuah rumah yang disulap menjadi kantor. Udju, 62 tahun, mengetuk pintu dan disambut seorang pria paruh baya. Dialah Arie Malangjudo, Direktur PT Wahana Esa Sejati, perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki Nunun Nurbaetie.

Arie, seperti pengakuannya kepada penyidik, mengajak tamunya ke ruang rapat. “Ada titipan dari Bu Nunun,” katanya sambil menyerahkan kantong kertas belanja warna cokelat. Udju menerima dan mengeluarkan isinya: empat amplop putih yang bertulisan namanya dan ketiga kawannya. Setiap amplop berisi sepuluh cek pelawat senilai Rp 500 juta. Inilah cek yang membawa pensiunan inspektur jenderal polisi itu duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga cek-cek itu suap untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom dalam pemilihan gubernur Senior Bank Indonesia pada pengujung masa kerja DPR periode 1999-2004 itu. Dalam voting tertutup, 8 Juni 2004, Miranda menang mutlak. Dia mengantongi 41 suara, mengalahkan dua pesaingnya, Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono.

Dugaan suap di balik kemenangan Miranda pertama kali “diledakkan” Agus Condro Prayitno. Anggota Komisi Keuangan PDI Perjuangan inilah yang membeberkan perihal adanya muncratan duit dalam pemilihan Miranda itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Udju, kepada penyidik, juga mengaku pernah ditelepon Adang Daradjatun sebelum hari pemilihan. Bekas atasannya itu meminta anggota Fraksi TNI/Polri mendukung Miranda.

Adang membantah dirinya terlibat kasus cek ini. Dua pekan lalu, dalam konferensi pers, ia menyatakan dirinya tak terlibat apa pun dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. “Saya tak tahu-menahu,” katanya. Ihwal keterkaitan istrinya dalam pusaran suap senilai Rp 24 miliar pun, Adang mempersilakan pengadilan menelusurinya.

Nunun kini tinggal di Singapura. Empat kali panggilan pengadilan, empat kali pula ibu empat anak ini tak datang dengan alasan diserang penyakit lupa berat. Adang menyatakan istrinya terkena amnesia akibat stroke pada akhir tahun lalu, setelah selama bertahun-tahun menderita migrain dan vertigo. Sakit Nunun itu dikuatkan surat keterangan dokter. “Dia sudah tak bisa mengingat peristiwa di masa silam,” kata Andreas Harry, dokter saraf yang merawat Nunun sejak 2006.

l l l
Tanggal 8 Juni 2004. Ketika 54 anggota Komisi Keuangan mencecar tiga calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebuah kesibukan terjadi di Bank Internasional Indonesia. BII mendapat telepon dari teller Bank Artha Graha. Bank itu memesan 480 cek pelawat dengan nilai setiap lembar Rp 50 juta. Saat diperiksa penyidik, Krisna Pribadi, Kepala Traveller Cheque BII, menyatakan salah satu nasabah Artha saat itu memerlukan cek perjalanan dengan segera. Pemesanan cek terjadi saat kantor baru buka, sekitar pukul delapan.

Sejam kemudian cek-cek itu siap. Mendapat kepastian Artha Graha telah mentransfer Rp 24 miliar untuk pembelian cek itu, Krisna meluncur ke kantor Bank Artha Graha di gedung Artha Graha di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana ia diterima Tutur, Kepala Teller Artha Graha. Setengah jam kemudian Krisna mendapat surat pernyataan pembelian yang diteken seseorang di atas meterai tanpa tertera nama.

Dari surat itu Krisna baru tahu bahwa nasabah Artha Graha yang membeli cek adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Kepada penyidik, Krisna mengaku heran mengapa pembeli dan pemesan bisa berbeda. Uang yang ditransfer dari rekening Artha Graha, tapi pembelinya pihak lain. “Saya tak tahu mengapa bisa seperti itu,” katanya seperti dikutip sumber Tempo.

Pada hari yang sama, kesibukan juga terjadi di lantai 27 gedung Artha Graha, tempat PT First bermarkas. Hidayat Lukman, pemilik PT First Mujur, memerintahkan Budi Santoso, direktur keuangannya, mentransfer uang kepada Suhardi Suparman alias Ferry Yen. Dua bulan sebelumnya Hidayat dan Ferry bersetuju membeli kebun sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, seharga Rp 75 miliar.

Keduanya sepakat berkongsi dengan pembagian saham 80 persen untuk Hidayat dan sisanya dipegang Ferry. Hidayat-biasa dipanggil Teddy Uban-berniat membayar uang muka Rp 24 miliar. Budi segera memindahkan uang sejumlah yang diminta Teddy di rekening Bank Artha Graha ke rekening penampungan.

Budi sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada penyidik dia menyatakan uang itu merupakan pinjaman berjangka dari Artha Graha yang ditransfer hari itu juga. Ia menerima uang tersebut dalam bentuk cek tunai tujuh lembar. Menurut pengakuan Budi, Ferry meminta pembayaran dalam bentuk cek pelawat dengan nilai nominal setiap lembar Rp 50 juta.

Menurut Budi, setelah disetujui Teddy Uban, ia mengajukan permintaan pembelian cek perjalanan ke Artha Graha. Sejam sebelumnya, Krisna Pribadi baru meninggalkan kantor Artha Graha setelah menyerahkan cek dengan nomor seri 135-010191 sampai 135-010670. Menurut Budi, ratusan cek itu lantas diserahkan semuanya ke Ferry Yen.

Teddy tak bisa dimintai konfirmasi perihal kejanggalan, misalnya, mengapa Ferry meminta pembayaran lewat traveller’s cheque dengan nomor seri yang sama dengan yang masuk ke kantong anggota Dewan. Kepada Tempo, salah seorang anaknya mengatakan ayahnya masih dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, untuk operasi kanker sumsum tulang belakang.

Adapun Ferry sudah meninggal pada 7 Januari 2007. Menurut Budi, ia wafat meninggalkan utang Rp 10,2 miliar-biaya pembelian kebun sawit yang ternyata batal-kepada First Mujur. Harusnya Ferry mengembalikan cek yang sudah kadung diterimanya. Sebelum meninggal, demikian ujar Budi, ia sempat mencicil 15 kali senilai Rp 13,2 miliar. Aneh bin ajaib, Teddy membayar sisa utang ke Artha Graha itu tanpa meminta keluarga Ferry melunasi pinjaman almarhum.

Ferry sendiri misterius. Sejumlah pengusaha sawit di Tapanuli yang dihubungi Tempo mengaku tak pernah mengenal Ferry. Kepada Tempo, Linda Suryadi, istri Ferry, mengaku tak tahu pekerjaan suaminya. “Saya baru tahu soal suami saya setelah namanya disebut di pengadilan,” ujarnya.

Yang tak misterius adalah cek yang diklaim diterima Ferry. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri hampir semua cek dan menemukan bahwa cek itulah yang diterima Udju Djuhaeri dan 38 anggota Komisi Keuangan lainnya dari Arie Malangjudo.

Dua peristiwa berbeda hulu, kini bermuara di satu nama: Nunun Nurbaetie.

l l l
SEJUMLAH pertanyaan kini menggantung: apa hubungan Ferry dan Nunun? Bagaimana cek yang diklaim dimiliki Ferry belakangan malah berlabuh di tangan anggota Dewan? Di pengadilan, Budi Santoso mengaku tak tahu mengapa cek-cek itu bisa lepas dari tangan Ferry.

Keanehan sebenarnya sudah terjadi sejak awal pembelian cek. Dalam surat perjanjian jual-beli yang diterima Krisna Pribadi, pembeli cek itu dibiarkan kosong tak diteken. Padahal tanda tangan ini penting sebagai validasi jika pemiliknya mencairkan cek di bank. Apalagi jumlahnya banyak. Dengan kolom kosong, pemilik dan pencair cek itu bisa siapa saja.

Karena itu, tak hanya anggota DPR yang kecipratan cek haram itu. Sumarni, sekretaris pribadi Nunun, di pengadilan mengaku telah mencairkan 20 lembar senilai Rp 1 miliar. Katanya, ia disuruh mencairkan cek itu oleh direksi PT Wahana Esa Sembada, perusahaan Nunun yang lain. Tapi Sumarni menyatakan lupa siapa yang menyuruh dan ke rekening siapa duit pencairan cek itu ia transfer. Alhasil, dari 480 cek yang tersebar, tinggal 33 lembar yang belum jelas penerimanya. Cek-cek itu sudah dicairkan tapi belum diketahui hubungannya dengan anggota Dewan.

Kematian Ferry membuat pengusutan sumber cek suap ini buntu. Arie Malangjudo juga tak memberikan keterangan lain selain yang ia sampaikan ke penyidik Komisi. Ditemui Tempo setelah menjadi saksi untuk terdakwa anggota Komisi Keuangan dari Partai Persatuan Pembangunan, Endin A.J. Soefihara, ia hanya menggelengkan kepala. “Keterangan saya sama,” katanya. Sebelumnya, kepada penyidik Endin mengaku hanya disuruh Nunun membagikan cek itu. “Bahkan saya tak tahu bahwa isi amplop itu cek perjalanan,” katanya kepada penyidik.

Lupanya Nunun-jika benar ia terkena penyakit berat yang tak bisa sembuh-juga bakal memutus kaitan cek ini dengan Miranda. Di pengadilan Miranda menyatakan dirinya tak tahu-menahu soal cek pelawat itu. Ia tak menyangkal kenal Nunun. Miranda, seperti penuturan Sumarni, kerap datang ke rumah Nunun jika tuannya itu membuat pesta.

Sejauh ini Komisi belum bisa memetakan dengan jelas bagaimana kaitan Nunun, Miranda, dan First Mujur dalam suap ini. “Yang paling tahu, ya, yang sakit lupa itu,” kata Tumpak Hatorangan Panggabean, pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berhenti sebulan lalu.

Kepada Tempo, pekan lalu, dokter Andreas Harry menunjukkan hasil pemeriksaan yang menyatakan Nunun tak bisa bersaksi karena tak mampu mengingat. “Ingatannya antara amnesia menuju demensia,” katanya. Demensia adalah memori terberat yang membuat penderitanya lupa sama sekali dengan lingkungannya.

Menurut Andreas, Nunun hanya diperiksa dua kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sempat pingsan saat akan diperiksa lagi. Penyakit Nunun ini, kata Andreas, memburuk setelah terkena stroke pada 26 Juni 2009 akibat migrain dan vertigo yang dideritanya selama tiga tahun. “Kalau migrainnya kambuh bisa mual dan muntah-muntah,” kata Andreas. Pada saat diperiksa, Nunun sempat lancar ketika menceritakan awal pertemuannya dengan Arie Malangjudo. Hanya, tatkala pertanyaan menginjak soal adanya cek yang disebut Arie, tiba-tiba memorinya raib. Kepada penyidik ia hanya memberi jawaban “tidak tahu” atau “lupa”.

Andreas sempat menyodorkan bukti lain-sesuatu yang sebenarnya tak kuat amat. Bukti itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan Nunun oleh Nei I-Ping, dokter saraf dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, dan psikolog Geraldine Tan, juga dari Singapura, pada 26 Februari 2010. Di situ Ping menyatakan Nunun menderita alzheimer ringan. Ia menyarankan Nunun minum obat Aricept lima miligram, Neurobion, gingko plus omega 3, dan terapi sebulan sekali. Geraldine juga menyimpulkan hal sama: Nunun menderita penurunan memori.

Kamis pekan lalu Tempo mendatangi Nei I-Ping di RS Mount Elizabeth. Ruang prakteknya cukup luas, sekitar 40 meter persegi, di ruang 04 lantai 11 rumah sakit itu. Setelah melayani dua pasien, ia menerima Tempo. “Saya tahu majalah Anda, saya membacanya di Internet,” kata dokter yang memasang tarif 500 dolar Singapura (sekitar Rp 3 juta) per kunjungan ini.

+ Betul Anda punya pasien bernama Nunun Nurbaetie?

– Saya tidak hafal satu per satu. Tiap hari pasien saya belasan.

+ Maksud saya, seseorang dalam foto ini (Tempo menyodorkan gambar Nunun).

– Ya, dia pasien saya.

+ Sejak kapan dia berobat di sini?

– No comment. Jika saya jawab pertanyaan Anda, izin praktek saya bisa dicabut.”

Keterangan yang lebih jelas datang dari Dr Samino, ahli saraf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menurut dia, kebanyakan penderita migrain atau vertigo tak kehilangan fungsi memori intelektual. Sebab, ujar Samino, migrain biasanya menyerang otak besar dan “rumah siput” dalam telinga tempat “saraf delapan” berada. Jika ini terjadi, orang akan menjadi mual dan muntah. “Adapun jika diikuti stroke, yang terganggu adalah memori keseimbangan,” katanya. “Bukan memori intelektual yang ada di otak besar.”

26 APRIL 2010
Ratu Hermes Rajin Mengaji
JUMAT petang itu, lima puluhan perempuan dengan dandanan modis antre memasuki rumah Nunun Nurbaetie Daradjatun di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Melewati empat lapis pemeriksaan pengamanan, mereka masuk ke ruang tamu dengan sofa dan kursi tamu jati bergaya Italia.

Teh, kopi, dan aneka suguhan terhampar di meja saji. Sore itu, sahibulbait mengundang para kolega menyaksikan peragaan busana dan kerajinan Nusantara. Tiga puluh menit bercengkerama di ruang tamu, pemandu acara mengajak tetamu memasuki ruang tengah. Ruang keluarga itu ternyata telah disulap menjadi area standing party.

Di ruang ini, tamu disuguhi koleksi berbagai lukisan, benda kristal, dan hiasan dinding dari porselen. Acara sore itu semakin lengkap dengan lenggak-lenggok peragawati yang memperagakan koleksi kebaya dan aneka kain kuno, seperti kain tapis Lampung. Berbagai jenis perhiasan menempel di tubuh sang model. “Semua barang yang mereka kenakan koleksi pribadi Ibu Nunun,” tutur seorang tamu yang hadir pada acara akhir Juli 2007 itu kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Sumber Tempo di kalangan sosialita menyatakan istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Adang Daradjatun itu memang kolektor barang mewah. Selain mengoleksi kebaya dan kain kuno, perempuan 59 tahun itu paling suka mengoleksi berlian dan tas Hermes. “Bahkan ada satu lemari besar khusus untuk menyimpan tas Hermes.” Di pasaran, tas itu ada yang Rp 1 miliar.

Kegemaran Nunun mengoleksi tas Hermes dibenarkan sahabatnya, Tience Sumartini. “Tapi saya tak tahu berapa jumlahnya,” kata Tience. Teman lain menceritakan, Nunun juga sering mengadakan acara bersama teman-temannya di Hotel Dharmawangsa, Cilandak Town Square, dan Sentul. Tience tidak membantah atau membenarkan. Menurut dia, di rumah Nunun juga sering digelar acara pengajian dan salat tarawih berjemaah di bulan Ramadan. “Saya sering ikut pengajian di sana,” kata Tience.

Menurut satu sumber, dalam bergaul Nunun sangat selektif. “Dia hanya mau bergaul dengan istri pejabat dan nyonya duta besar.” Namun Rosa Rai Djalal mengatakan Nunun perempuan yang ramah, mudah bergaul, dan ulet bekerja. “Beliau tidak memilih-milih teman,” kata istri Dino Patti Djalal, juru bicara kepresidenan, itu.

Rosa dan Nunun, bersama Anita Rusdy, Sendy Dede Yusuf, dan Siti Garsiah, mendirikan Perhimpunan Kebayaku. Nunun dan Rosa juga tergabung dalam Yayasan Mutu Manikam Nusantara, yang anggotanya kebanyakan istri anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

l l l
DILAHIRKAN di Sukabumi, Jawa Barat, pada 28 September 1951, Nunun mewarisi darah pengusaha dari kedua orang tuanya, Engkip Dulkiflie (almarhum) dan Mimin Suparmi, pengusaha perkebunan cengkeh. Ibu tiga putra dan satu putri ini-Adri Ahmad, 38 tahun, Tuza Junius (35), Ratna Farida (30), dan Mochamad Azara (15)-mulai merambah dunia bisnis setamat dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia, Jakarta, pada 1980-an.

Proyek pertamanya adalah membangun fasilitas telekomunikasi Telkom Divisi Regional II. Sukses di bidang telekomunikasi, perempuan yang menikah pada 27 Februari 1972 ini melirik bidang agrobisnis, agroindustri, dan perusahaan media. Pada 1988, dengan modal sekitar Rp 80 miliar, Nunun mendirikan PT Wahana Esa Sambadha, yang kini menjadi PT Wesco, holding company Grup Wahana.

Salah satu anak perusahaan PT Wesco bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Di sinilah awal pertemuan Nunun dengan Ahmad Hakim Safari Malangjudo alias Arie Malangjudo, pengantar cek pelawat ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Sebagian cek diterima anggota Dewan di kantor PT Wahana di Jalan Riau, Menteng, Jakarta Pusat.

Cek itu, menurut pengakuan Arie, didistribusikan atas perintah Nunun sebagai uang terima kasih kepada anggota Dewan. Tak jelas uang terima kasih seperti apa. Tapi, pada saat cek dibagi-bagikan, anggota Komisi Keuangan Dewan baru saja selesai memilih Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia-yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom.

Bagi Miranda, Nunun bukan orang asing. “Kami sering berkumpul dan mengadakan acara bersama,” kata Miranda. Keduanya berkenalan di San Francisco, Amerika Serikat. “Putri Bu Nunun bersekolah dengan anak saya di San Francisco,” kata Miranda ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, awal April lalu.

Empat kali sudah pengadilan memanggil Nunun, tak satu pun dihadirinya. Melalui kuasa hukumnya, Nunun mengaku tidak bisa menghadiri persidangan karena sakit. Jenis penyakitnya termasuk ajaib: lupa berat, tidak bisa mengingat peristiwa lalu. “Kalau dipaksakan, bisa menjurus pada demensia,” kata Andreas Harry, dokter pribadi Nunun. Kini, kabarnya, Nunun menjalani rawat inap di Singapura. Pada Desember tahun lalu, ia masih terekam oleh sebuah majalah gaya hidup luar negeri. Di sana ia berpose bersama suaminya dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Di situ, mengenakan kebaya hijau, Nunun terlihat segar. Senyumnya lebar mengembang. “Fisiknya kelihatan sehat, tapi sebenarnya sakit,” kata Andreas.

Erwin Dariyanto


Site Meter

April 26, 2010

Bandara Internasional Lombok Dikaji Kelayakannya

Bandara Internasional Lombok Dikaji Kelayakannya
22/04/2010 15:49:27 WIB
MATARAM, investorindonesia.com
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji kelayakan Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk diterbitkan sertifkat layak beroperasi.

“Proses sertifikasi itu dimulai sejak April hingga Mei mendatang,” kata Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Akhmad Makchul, di Mataram, Kamis (22/4).

Ia mengatakan, saat ini pekerjaan fisik pembangunan BIL sudah rampung 98% atau tinggal menyisakan pekerjaan finalisasi yang diperkirakan rampung dalam beberapa pekan ke depan.

Dengan demikian, jika telah didukung sertifikasi layak beroperasi dari Kemhub, bandara internasional itu dapat dioperasionalkan Oktober mendatang.

“Kalau hendak menyesuaikan dengan jadwal kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di wilayah NTB, Juli mendatang, maka cukup memungkinkan dilakukan peresmian lebih dulu agar Oktober nanti langsung dioperasionalkan,” ujar Makchul.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB H Jalal mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB tengah menunggu kesediaan Presiden untuk meresmikan penggunaan Bandara Internasional Lombok itu.

Semestinya pengumuman pembukaan operasional atau soft opening BIL sudah bisa dilakukan akhir Maret 2010, namun ditunda karena menghendaki Presiden SBY yang meresmikannya.

“Diperkirakan Juni atau Juli mendatang baru ada waktu luang bagi Presiden SBY, sehingga soft opening yang semula dijadwalkan Maret 2010 ditunda,” ujarnya.

BIL berlokasi di Dusun Slanglit, Desa Tana Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah. Infrastruktur utama bandara internasional itu sudah dirampungkan pembangunannya, terutama landasan pacu yang panjangnya 1.750 meter dan lebar 40 meter. (tk/ant)


Site Meter

April 26, 2010

Tuntutan Kelestarian Harus Dipenuhi

Tuntutan Kelestarian Harus Dipenuhi
Senin, 26 April 2010 | 04:14 WIB

Jakarta, Kompas – Perusahaan perkebunan nasional menjalankan praktik manajemen terbaik kelestarian bukan semata-mata untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Produsen minyak kelapa sawit mentah dengan sadar menjalankan seluruh prinsip kelestarian mengikuti regulasi pemerintah demi membangun bisnis yang berkesinambungan.

Hal ini mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Sustainable Business Competitiveness: The Next Challenge” yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor di Jakarta, Sabtu (24/4). Seminar ini menampilkan Presiden Direktur PT SMART Tbk Daud Dharsono, Presiden Direktur PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera (Lonsum) Benny Tjoeng, Kepala Departemen Kelestarian PT Musim Mas Gan Lian Tiong, dan Ketua Program Magister Manajemen Agribisnis IPB Arief Daryanto.

SMART merupakan unit usaha agrobisnis terintegrasi Sinar Mas Group yang mengelola 140.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan 450.000 hektar perkebunan kelapa sawit milik Golden Agri Resources yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Lonsum adalah perusahaan berusia 105 tahun dan unit usaha agrobisnis Indofood dengan perkebunan kelapa sawit 140.000 hektar. Adapun Musim Mas Group termasuk perusahaan yang mendapatkan sertifikat kelestarian minyak kelapa sawit mentah (CPO) sesuai dengan standar Meja Bundar Minyak Sawit Lestari (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Ketiga eksekutif perusahaan perkebunan itu menyatakan, kelestarian lingkungan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan bisnis. Bumi, manusia, dan laba (planet, people, and profit) telah berpadu dalam bisnis perkebunan.

Daud mengungkapkan, pemicu bisnis perkebunan kelapa sawit berkesinambungan adalah pertumbuhan permintaan yang berdampak pada kenaikan produksi. Manajemen dapat menaikkan produksi dengan cara, yaitu produktivitas dan ekspansi.

SMART berkonsentrasi membangun kelapa sawit terintegrasi dari hulu ke hilir menargetkan peningkatan produktivitas tandan buah segar 30 ton per hektar per tahun dan CPO 7,5 ton per hektar per tahun. Sementara ekspansi merupakan cara peningkatan produksi yang berkait dengan isu kelestarian.

Isu lingkungan dan persaingan dagang minyak nabati internasional juga menjadi tantangan perusahaan perkebunan kelapa sawit. CPO punya daya saing tinggi di pasar minyak nabati internasional karena biaya produksi paling rendah dengan hasil minyak lebih tinggi dari produk lain, seperti minyak kedelai.

Namun, tantangan terbesar adalah ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pungutan liar, dan tata ruang. Daud meminta pemerintah membuat rekonsiliasi lahan dan hutan untuk kepastian investor.

Benny menjelaskan, cara penanaman dan perawatan kelapa sawit tak banyak berubah dalam 100 tahun. Namun, perusahaan memberikan perhatian lebih pada kompetensi pekerja yang punya kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kebun. Hal ini penting untuk mempermudah penerapan praktik manajemen terbaik dalam mendukung produksi CPO lestari. (ham/oin)

Share on Facebook A A A

April 26, 2010

Target PDB Tembus Rp 10.000 Triliun

Target PDB Tembus Rp 10.000 Triliun
Pemerintah Harus Konsisten Dorong Sektor Swasta
Senin, 26 April 2010 | 04:18 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah menargetkan, pada tahun 2014 nominal produk domestik bruto atau PDB mencapai Rp 10.000 triliun atau 1,111 triliun dollar AS dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS. Target ini dimungkinkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

”Dengan capaian itu, kami berharap pendapatan per kapita akan menjadi 4.500 dollar AS. Ini kami yakini bisa kita capai,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (24/4).

Peningkatan PDB nominal tersebut, menurut Hatta, dimungkinkan karena perekonomian akan terus tumbuh rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun hingga tahun 2014 atau mencapai 7-7,7 persen tahun 2014.

Ekonom Dradjad Hari Wibowo mengatakan, sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia, sebenarnya basis pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Dengan posisi itu, pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2010 bisa dicapai, bukan hanya 5,7 persen seperti yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR, beberapa hari lalu.

”Namun, tanpa intervensi kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan muncul menjadi pertumbuhan yang timpang. Salah satu penyebabnya adalah ACFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China),” ujarnya.

Sektor perdagangan, terutama impor, sektor keuangan, dan sektor nontradable, akan tumbuh relatif cepat. Sementara industri manufaktur (terutama yang padat karya), industri kerajinan, sebagian industri garmen, pertanian tanaman pangan, dan peternakan akan mengalami pertumbuhan yang relatif lamban.

Saat ini muncul kekuatan ekonomi baru penyeimbang di dunia, yakni kelompok empat negara berkembang, Brasil, Rusia, India, dan China atau BRIC. Indonesia mulai disejajarkan dengan keempat negara ini.

Kelompok BRIC itu dianggap kuat karena sudah punya nominal PDB sebesar 1 triliun dollar AS dan cenderung bertahan dari deraan krisis keuangan global tahun 2008. Dilihat dari nominal PDB ini, Indonesia dianggap belum layak masuk dalam BRIC karena nominal PDB-nya belum mencapai 1 triliun dollar AS. Baru sekitar Rp 6.000 triliun atau 677 miliar dollar AS tahun 2010.

Harus konsisten

Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB ITB) Arief Daryanto mengatakan, salah satu jalan mendorong perekonomian Indonesia agar berdaya saing tinggi adalah konsekuensi kebijakan terhadap asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN.

Salah satu contoh inkonsistensi yang masih terjadi saat ini dan kerap membingungkan dunia usaha adalah semakin rendahnya suku bunga acuan BI (BI Rate), tetapi tidak diikuti menurunnya suku bunga pinjaman.

”BI Rate sudah mencapai 6,5 persen, tetapi suku bunga pinjaman tetap saja 12-14 persen. Jika ini terus bertahan, sulit bagi dunia usaha mengembangkan daya saingnya,” ungkap Arief.

Inkonsistensi juga masih membebani pelaku usaha dalam hal pemberantasan pungutan liar yang tidak juga tuntas. Menurut Direktur Utama PT Smart Tbk Daud Dharsono, upaya Kementerian Keuangan untuk menghapuskan peraturan daerah yang membebani iklim usaha ternyata dimanipulasi oleh pemerintah daerah tertentu.

”Ada beberapa peraturan daerah tentang pungutan yang sudah dilarang terbit oleh Kementerian Keuangan malah didaur ulang dalam bentuk yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Tadinya diberi nama retribusi, sekarang menjadi sumbangan sukarela. Padahal, esensinya sama,” ungkapnya. (OIN/HAM)


Site Meter

Tags: ,