Direksi dan Komisaris Indofarma Dirombak

Kamis, 27/05/2010 18:49 WIB
Direksi dan Komisaris Indofarma Dirombak
Angga Aliya – detikFinance

Jakarta – Pemerintah merombak Direksi dan Komisaris PT Indofarma Tbk (INAF), hal itu sudah disepakati oleh rapat umum pemegang saham tahun (RUPST) perseroan yang digelar hari ini.

Seperti dikutip detikFinance dari siaran pers yang diterima, Kamis (27/5/2010), RUPS mengangkat mantan Direktur Operasional PT Indofarma Global Medika (IGM) Elfiano Rizaldy untuk menjabat posisi Direktur Pemasaran Indofarma menggantikan Muhammad Munawaroh.

Selain itu, RUPS juga menyetujui pengankatan Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Menteri Kesehatan Chalik Masulili sebagai komisaris menggantikan M. Dwijo Susono. Emiten berkode INAF itu diberi tambahan satu komisaris independen, yaitu Nizar Yamanie.

Sementara mengenai penggunaan laba bersih perseroan tahun 2009 lalu sebanyak Rp 2,125 miliar, RUPS menyepakati seluruhnya dana tersebut digunakan untuk memperkuat permodalan. Dengan begitu, perusahaan pelat merah itu tidak membagikan dividen tahun ini.

Bangun Pelabuhan Karawang, Pelindo II Buka Tender Terbatas

Kamis, 27 Mei 2010 | 09:37

PEMBANGUNAN PELABUHAN

Bangun Pelabuhan Karawang, Pelindo II Buka Tender Terbatas

JAKARTA. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan melakukan tender terbatas untuk mencari mitra dalam membangun Pelabuhan dan Terminal Karawang, Jawa Barat.

Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino menjelaskan, mitra untuk membangun pelabuhan baru di Karawang diperlukan karena kebutuhan dana yang sangat besar. Dalam hitungan awal, dana yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan diatas lahan 10.000 hektare itu mencapai Rp 6 triliun.

“Dalam rencana kami, strategi pengembangannya harus bekerjasama dengan perusahaan perkapalan. Kami akan mengundang setidaknya lima perusahaan untuk ikut tender terbatas. Saat ini yang menyampaikan minat sudah banyak, mayoritas perusahaan asing,” kata Lino, Rabu (26/5).

Meskipun enggan menyebut seluruh nama perusahaan peminat, Lino tidak membantah jika perusahaan perkapalan asal Perancis CMA-CGM merupakan salah satu perusahaan yang serius ingin ikut serta dalam pembangunan Pelabuhan Karawang.

“CMA-CGM sebelumnya pernah berminat membangun pelabuhan di Batam tetapi tidak jadi. Mungkin karena itulah mereka akhirnya berminat ke Karawang,” jelasnya.

Lino mengaku, saat ini proses perizinan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut sedang di proses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berharap izin pembangunan bisa segera diterbitkan, sehingga proses pembebasan lahan dan pembangunannya bisa segera dilakukan.

“Kalau mau buat Pelabuhan besar dengan cara biasa, selesai dalam waktu 10 tahun sudah bagus. Tetapi kami inginnya pemerintah menerbitkan Keppres khusus untuk proyek ini, sehingga seluruh tahapan pembebasan tanah sampai pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun saja,” jelas Lino.

Lino yakin Menko Perekonomian akan mendukung rencana ini. Soalnya, pelabuhan itu vital perannya bagi arus ekspor-impor barang; sementara Pelabuhan Tanjung Priok sudah terbatas sekali pengembangannya.

Kondisi RI Lebih Baik Dibandingkan Negara Eropa

Separuh Utang buat Mencicil
Kondisi RI Lebih Baik Dibandingkan Negara Eropa
Kamis, 27 Mei 2010 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Separuh utang yang diperoleh di sepanjang tahun 2010 akan dipakai membayar pinjaman pemerintah yang jatuh tempo dan mencicil pokok utang sebesar Rp 124,677 triliun. Utang yang jatuh tempo tahun 2010 melonjak dibandingkan dengan tahun 2009, tertinggi sejak lima tahun terakhir ini.

Demikian diungkapkan Kementerian Keuangan melalui dokumen Statistik Perkembangan Utang Pemerintah edisi Mei 2010 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Jakarta, Rabu (26/5).

Alokasi anggaran pembayaran utang dibagi dalam dua kelompok. Pertama, pembayaran utang jatuh tempo dan buyback (pembelian kembali obligasi negara yang belum jatuh tempo), yakni Rp 70,541 triliun tahun 2010. Nilai ini melonjak dari Rp 45,3 triliun tahun 2009. Kedua, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 54,136 triliun, turun dari Rp 68,031 triliun tahun 2009.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan membayar utang tahun ini Rp 124,677 triliun. Untuk menutup kebutuhan pembayaran utang ini, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru dan mencairkan pinjaman luar negeri yang totalnya Rp 249,818 triliun. Dana tersebut cukup untuk menutup seluruh dana pembayaran utang itu. Sisanya, sekitar Rp 125,141 triliun, untuk menutup defisit APBN Perubahan 2010.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, total utang pemerintah saat ini sudah Rp 1.588 triliun. Utang ini membutuhkan pengelolaan dengan baik. Dengan jumlah utang itu, pemerintah masih dapat menambah utang baru tahun 2010 untuk menutup defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 133,7 triliun.

Kondisi lebih baik

Kondisi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang gemar berutang, seperti Yunani. Rasio utang Yunani terhadap produk domestik bruto (PDB) 120 persen, sedangkan Indonesia di level 26 persen PDB. ”Utang dalam negeri dan luar negeri mencapai Rp 1.588 triliun akan kami kelola dengan baik,” ungkapnya.

Pengamat kebijakan publik, Teten Masduki, mengingatkan pemerintah agar tidak menarik utang baru yang sama sekali tidak diperlukan sebab setiap sen dana yang diperoleh dari utang mengandung biaya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengemukakan, pemegang dana asing terus memborong SBN mencapai posisi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Posisi kepemilikan asing pada SBN naik dari 18,56 persen per Desember 2009 menjadi 23,43 persen per April 2010.

Pada 7 Mei 2010, kepemilikan asing sempat mencapai Rp 148,56 triliun atau 24,26 persen dari total SBN. Namun, per 14 Mei 2010, asing sempat melepas sehingga turun menjadi Rp 145,39 triliun atau 23,96 persen dari total kepemilikan SBN Rp 601,79 triliun. Meski demikian, posisi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 22 April 2010. (OIN)

Kredibilitas BI Makin Merosot

Pada masa lalu perekrutan pegawai BI yang tersaring memang bajingan semua sih..

+++
SKANDAL SUAP
Kredibilitas BI Makin Merosot
Kamis, 27 Mei 2010 | 03:54 WIB

Jakarta, Kompas – Terbongkarnya kasus suap 1,3 juta dollar AS untuk sejumlah pejabat senior Bank Indonesia dalam proses pencetakan uang bisa membuat kredibilitas BI makin merosot. Kondisi ini mempersulit BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

”Kasus-kasus yang terbongkar di BI umumnya terjadi pada masa lalu ketika sistem dan pengawasan di BI belum berjalan baik. Namun, tetap saja dampaknya sedikit banyak akan mengganggu kinerja BI saat ini,” kata pengamat ekonomi Dradjad Wibowo, Rabu (26/5) di Jakarta.

Sejumlah kasus berturut-turut menghantam BI dalam dekade terakhir, antara lain kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, kasus suap kepada parlemen dalam pemilihan anggota Dewan Gubernur BI, dan kasus Bank Century.

Terakhir, terbongkar kasus suap dalam proses pencetakan uang pecahan Rp 100.00 berbahan polimer, yang terjadi tahun 1999. Kasus suap ini melibatkan sejumlah pejabat senior BI, perwakilan Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia) di Indonesia, dan Securency International and Note Printing Australia.

Penyuapan dilakukan agar BI memenangkan Securency dalam tender pencetakan 50 juta lembar uang Rp 100.000 berbahan polimer.

Menurut Dradjad, BI harus proaktif dan segera menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu agar kinerja BI ke depan tidak terganggu lagi. ”Saat ini sebenarnya sudah banyak pembenahan yang dilakukan BI. Namun, perbaikan-perbaikan tersebut tertutup oleh kasus-kasus masa lalu,” kata Dradjad.

Sementara itu, DPR berniat segera memanggil BI terkait kasus ini. ”Saya akan meminta pimpinan komisi perbankan dan keuangan DPR segera memanggil pimpinan BI untuk menjelaskan kasus penyuapan ini,” ujar anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait.

Kendati demikian, kata Maruarar, DPR akan tetap memegang asas praduga tidak bersalah terhadap BI. Jika diperlukan, DPR juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi menjelaskan, pihaknya sedang meneliti kasus ini. ”Info awal dari internal tidak ada kesalahan dan pelanggaran dalam pencetakan uang polimer. Namun, BI terbuka untuk diaudit oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan

BPK,” ujar Budi. (FAJ)

Perkebunan Sawit 5,63 Persen Luas Hutan

Perkebunan Sawit 5,63 Persen Luas Hutan
Jakarta | Thu 27 May 2010
by : Yogyo Susaptoyono
TUDINGAN perkebunan sawit membabat hutan masih perlu ditelusuri mendalam. Sebab, sesuai fakta kurun waktu 100 tahun perkebunan sawit hanya 5,63 persen dari luas hutan Indonesia.
“Perkebunan sawit tidak merusak tetapi menanami lahan-lahan yang sudah rusak,” kata Direktur PTPN IV, Balamam Tarigan, pada acara Dialog Publik tentang Sawit, di Jakarta, Rabu (26/5).
Balamam mengatakan, luas perkebunan sawit Indonesia sejak penanaman secara komersial 1911, hingga 2009 baru 7,32 juta hektare (ha), atau seluas 5,63 persen hutan Indonesia. Jadi, tuduhan berbagai pihak yang menyatakan pengembangan perkebunan sawit menimbulkan pemanasan global akibat hutan rusak, tidak bisa dibenarkan. Perkebunan sawit menaman dan membuka hutan untuk menanam sawit sesuai prosedur pemerintah.
“Penanaman sawit justru memberikan manfaat bagi perekonomian negara karena sebagai sumber perolehan devisa,” ujar dia.
Awal 1908, pemerintah telah mencanangkan minyak sawit sebagai komoditas primadona ekspor nonmigas. Hampir, 20 tahun setelah itu saat terjadi krisis moneter, komoditas ini menunjukkan ketangguhan sebagai andalan ekspor penghasil devisa.
Pada saat sama banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, hal ini tidak terjadi pada perkebunan sawit. Tahun 2010, luas perkebunan sawit diperkirakan 8,12 juta ha dan bisa menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, mengatakan, isu lingkungan yang dibawa kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak memengaruhi pengucuran kredit perbankan terhadap industri sawit di dalam negeri. Kondisi itu terbukti dari realisasi penyaluran kredit perbankan sektor usaha perkebunan sawit tahun ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun lalu.

Hingga Maret 2010, kredit perbankan untuk pengembangan sawit secara nasional hampir Rp61 triliun tak beda jauh dengan periode sama tahun lalu Rp61 triliun lebih. “Jadi ini isu-isu lingkungan perkebunan sawit di dalam negeri belum berpengaruh terhadap perbankan.”

Kondisi ini, juga terlihat dari kredit bermasalah atau NPL (non performing loan) dari usaha sektor perkebunan sawit di tanah air masih sangat rendah 3,7 persen.
Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan kredit maupun NPL sektor perkebunan sawit masih stabil. Keadaan ini, membuktikan perbankan masih memberikan dukungan terhadap usaha ini. Saat ini, Indonesia telah menerapkan usaha sawit berkelanjutan bahkan proaktif menyusun Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), standar pengembangan sawit berkelanjutan sebagaimana syarat Eropa. Yogyo Susaptoyono

Pemerintah Diminta Perbanyak BUMN Go Public

Pemerintah Diminta Perbanyak BUMN Go Public
26/05/2010 16:21:32 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com
Pemerintah diminta menambah jumlah BUMN yang melakukan privatisasi melalui pola penawaran saham perdana ke publik atau go public. Hal itu untuk mednorng transparansi pengelolaan BUMN dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan pelat merah itu.

“Dengan go public, pengelolaan BUMN lebih mudah diawasi, sehingga aspek transparansi menjadi hal yang mutlak,” kata Analyst Equity Reseacrh PT Danareksa Sekuritas Chandra Pasaribu di sela seminar “Mapping Anatomi BUMN Menuju World Class Company”, di Jakarta, Rabu.

Menurut Chandra, kinerja 16 BUMN yang sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbukti dapat lebih baik dibanding perusahaan sejenis di pasar modal. Dari 16 BUMN go public itu, terdapat 12 BUMN yang memiliki kinerja cukup baik, bahkan tingkat pendapatannya melebihi perusahaan swasta.

“Ke 16 perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar hingga 30 persen dari sekitar 400 perusahaan listing di BEI,” katanya.

Kapitalisasi pasar BUMN tersebut menggambarkan bahwa perusahaan milik negara yang masuk pasar modal sangat diminati investor. Ada pun tolak ukur saham BUMN yaitu tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset dan laba bersih, tingkat pengembalian melalui pembagian dividen, kesehatan neraca dan persepsi pasar.

“Secara umum dapat dikatakan, setelah mencatat saham di bursa, perusahaan dipaksa lebih beorientasi kepada shareholder maupun stakeholder,” kata Chandra.

Dari sisi pembayaran setoran kepada pemerintah, ia mengatakan bahwa BUMN “go public” juga menjadi pengkontribusi dividen terbesar dengan rata-rata 45 persen dari laba bersih.

“Dividen BUMN go public umumnya lebih tinggi dibanding perusahaan non-BUMN di pasar modal. Ini menjadi tolok ukur bahwa kinerja BUMN bisa dipersandingkan dengan perusahaan sejenis.” katanya.

Saat ini jumlah BUMN sebanyak 141 perusahaan. Dari jumlah tersebut hanya 16 perusahaan yang sudah “melantai” di bursa. Dari 141 perusahaan tersebut, hanya sekitar 25 perusahaan yang memiliki kinerja keuangan bagus, atau menguasasi 90 persen total pendapatan BUMN.

Meski begitu, Chandra tidak bersedia menyebutkan perusahaan apa saja yang sudah layak untuk go public. “Mana perusahaan yang layak IPO, sangat tergantung kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham. Tetapi setidaknya harus dilakukan analisis mendalam perusahaan apa saja yang memiliki prospek bisnis dan bisa bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar global,” tegasnya.

Pada tahun ini, dua perusahaan yang akan IPO yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel. Chandra berpendapat, selain dua perusahaan itu, sektor potensial yang juga menjanjikan untuk menjual saham kepada publik adalah BUMN perkebunan.

“Pertamina dan PLN sesungguhnya sangat layak go public, namun terbentur pada tugas yang dibebani kepada perusahaan dalam bentuk pelayanan umum (PSO), selain mencari keuntungan sebesar-besarnya,” katanya.

Untuk itu, tambahnya, perlu political will pemerintah untuk mendorong perusahaan BUMN go public, melalui pemetaan yang lebih komprehensif agar diperoleh perusahaan yang memiliki daya saing. (tk)

Wings Flying School di Cirebon diresmikan

Info soal sekolah pilot bisa dilihat di : http://www.ilmuterbang.com/

 

 

Kamis, 27/05/2010 07:42:46 WIB
Wings Flying School di Cirebon diresmikan
Oleh: Hendra Wibawa

CIREBON (Bisnis.com): Maskapai penerbangan Wings Air hari ini akan meresmikan sekolah penerbang Wings Flying School (WFS) di Bandara Cakrabhuwana Cirebon, Jabar.

Direktur Keuangan Wings Air Edward Sirait mengatakan sekolah penerbang itu akan memasok pilot baru untuk maskapai Lion Air Group.

“WFS dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang bagi para taruna penerbang,” katanya dalam siaran pers hari ini.

Dia memaparkan sejumlah sarana itu yakni satu unit pesawat jenis Cessna C172P sedangkan prasarana aircraf base berada di Bandara Cakrabhuwana Cirebon.

Selain itu, WFS dilengkapi dengan hangar pesawat, asrama sebagai tempat tinggal taruna selama dalam masa pelatihan.
“Serta ketersediaan tenaga instruktur yang mahir dan profesional di bidangnya,” ucap Edward.

Dia menjelaskan taruna sekolah penerbang WFS ditargetkan menyelesaikan pendidikan selama 12 bulan hingga 18 bulan.
Edward mengungkapkan sekolah penerbang WFS telah memperoleh sertifikat resmi pendirian dari Direktorat Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Kebutuhan pilot baru maskapai Wings Air akan sangat tinggi mengingat maskapai anak usaha Lion Air itu telah memesan pesawat ATR 72-500 sebanyak 20 unit dengan opsi tambahan lagi sebanyak 10 unit untuk jenis ATR72-400.

+++++++++++++++

Sekolah pilot bakal dibuka di Solo

By on 4 Juni 2010

Solo (Espos)–Sekolah pilot bertaraf Internasional dipastikan dibuka di Kota Solo, Januari 2011. Investasi ini diperkirakan mencapai angka US$ 2 juta atau setara dengan Rp 20 miliar.

PT Bali Widya Dirgantara sebelumnya sudah membuka sekolah pilot tersebut di Bali dengan nama Bali International Flight Academy, dan sudah meluluskan 21 siswa. Di Solo, yakni Solo Intenational Flight Academy target bisa meluluskan 60 siswa di tahun pertama.

Presiden Komisaris PT Bali Widya Dirgantara, Robby Djohan, kepada wartawan, Jumat (4/6), menyampaikan dalam lima tahun mendatang, kebutuhan pilot untuk memenuhi tren pertumbuhan maskapai penerbangan dalam negeri bisa mencapai kisaran 2.000 hingga 3.000 pilot.

“Untuk memenuhi tren tersebut, maka saya bersama PT Angkasa Pura I dan Danlanud komitmen untuk membuka sekolah pilot terbaik dan terbesar di Asia Tenggara. Dan saya optimis, sekolah ini akan menjadikan Solo sebagai gudang pilot menyaingi Australia,” papar Robby.

Robby mengatakan, investasi pesawat ini sangat besar. Ada 10 orang investor yang terlibat dalam pendidikan penerbangan ini. Bahkan rencananya akan menggandeng Sukamdani Sahid Gitosardjono untuk pengembangan pendidikan yang ada di Solo.

General Manager PT AP I, Andri Iskandri, menyampaikan siap mendukung berdirinya sekolah pilot swasta terbesar pertama di Indonesia tersebut. “Karena menurut saya, langkah ini seiring dengan perkembangan Kota Solo yang saat ini sedang gencar promosi.”

haw

PTKA Targetkan Laba Rp 400 Miliar

PTKA Targetkan Laba Rp 400 Miliar
26/05/2010 19:01:38 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com
PT Kereta Api (Persero) menargetkan laba bersih pada 2010 sebesar Rp 400 miliar, melonjak 100% dari laba bersih 2009 sebesar Rp 200 miliar.

“Kenaikan laba didorong melonjaknya pendapatan hingga 20 persen menjadi sekitar Rp 7,1 triliun pada tahun ini, dari realisasi pendapatan 2009 sebesar Rp 6 triliun,” kata Direktur Utama PTKA Ignasius Jonan usai seminar “Mapping BUMN Menuju Anatomi BUMN Menuju World Class Company”, di Jakarta, Rabu.

Menurut Jonan, pencapaian target pendapatan dan laba didorong efiensi, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa. Ia menjelaskan, pada tahun 2010 belanja modal (capex) yang dialokasikan perusahaan mencapai Rp 1 triliun.

Adapun sumber pendanaan, capex selain dari dana internal perseroan, juga dari pinjaman perbankan. Kebutuhan investasi meliputi pembangunan sarana dan prasarana, seperti menambah jumlah gerbong kereta api, dan lokomotif, serta meningkatkan kualitas layanan.

Meski begitu, Jonan tidak merinci berapa jumlah gerbong yang akan ditambah pada tahun ini. Ia hanya menjelaskan, dengan penambahan armada dan perbaikan kualitas pelayanan, maka jumlah penumpang yang terangkut pada 2010 bisa mencapai 2,7 juta orang, naik dari penumpang tahun 2009 sebanyak 2,2 juta penumpang.

Demikian juga dengan jumlah barang yang terangkut bisa mencapai 23 juta ton pada 2010, lebih tinggi dari 200 sebanyak 20 juta ton. Ia menuturkan, pada 2009-2010 bagi perusahaan merupakan periode konsolidasi berupa pemetaan kompetensi dan kapasitas.

Adapun pada 2011 periode peningkatan kapabilitas perusahaan, 2012 inovasi berupa pengembangan produk dan jasa, sedangkan pada 2014 diharapkan, PTKA bisa menjadi penyedia angkutan kereta api dengan kenyamanan prima. “Dalam tahap konsolidasi, perusahaan fokus pada mengurangi inefisiensi, mendayagunakan aset non produktif, penataan sumber daya manusia,” tegas Jonan. (tk/ant)

RI kaji subsidi silang properti dimiliki asing

Kamis, 27/05/2010 07:17:44 WIB
RI kaji subsidi silang properti dimiliki asing
Oleh: Gajah Kusumo
NUSA DUA (Bisnis.com): Pemerintah mempertimbangkan untuk menerapkan pola subsidi silang apabila warga negara asing (WNA) diizinkan membeli properti residensial di Tanah Air.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah akan menyiapkan sederet kewajiban bagi pengembang apabila menjual properti kepada asing sekian unit, mereka harus menyisihkan beberapa persennya untuk membangun hunian menengah ke bawah.

“Itu bisa kita berlakukan. Saya juga sudah sampaikan itu kepada REI [Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia] mengenai kemungkinan-kemungkinan itu,” ujarnya dalam jumpa pers menyambut pembukaan Kongres Federasi Realestat Internasional (FIABCI) ke-61, tadi malam.

Suharso mengutarakan hal itu untuk mengantisipasi agar pengembang domestik tidak hanya membangun rumah atau apartemen mewah, yang dari sisi ekonomi lebih menguntungkan ketimbang membangun rumah sederhana sehat (RSh).

Sebelumnya, Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerapkan pola subsidi silang yang merupakan modifikasi kebijakan 1 : 3 : 6 yang diberlakukan bagi landed houses.

Subsidi silang, yakni setiap pengembang yang membangun rumah mewah, diwajibkan pula membangun tiga unit hunian untuk kelas menengah dan enam unit rumah sederhana sehat.

“Kebijakan 1 : 3 : 6 untuk landed houses belum dicabut. Kalau orang asing diizinkan membeli apartemen mewah, ketentuan itu perlu dimodifikasi untuk hunian vertikal dengan menetapkan pengembang yang menjual satu unit apartemen wajib menyiapkan tiga unit rusunami,” kata Ali.

Sebaliknya, Ketua Umum DPP REI F. Teguh Satria menilai pemerintah sebaiknya memberikan ketegasan terlebih dahulu mengenai perubahan kepemilikan oleh asing.

“Tunjukkan dulu kepastian hukumnya. Jangan dibuat terlalu rigid karena nanti orang sudah ketakutan dulu,” ungkapnya.

Dia sendiri menilai penerapan kewajiban pola subsidi silang justru tidak akan efektif. “Lihat pelaksanaan konsep 1 : 3 : 6, tidak jalan. Jangan dipaksakan seperti itu justru agar lebih efektif.”

Teguh berharap pemerintah mengaturnya lewat penerapan pajak khusus bagi pembelian properti oleh orang asing guna memastikan tersedianya dana bagi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Penerapan pajak itu, katanya, adalah tambahan atas pajak-pajak yang jenisnya sudah tersedia saat ini yang juga tetap dapat diterapkan dalam penjualan properti bagi orang asing.

Penerapan pajak atas pembelian properti oleh orang asing, ujarnya, akan menjamin dana yang diambilkan dari proses jual-beli unit-unit apartemen mewah masuk ke kas negara yang dikhususkan bagi pembangunan rusunami, bukan untuk keperluan lain.

“Dengan begitu, penjualan properti untuk orang asing secara konkret memberi manfaat bagi pembangunan rusunami.”

Pembelian properti untuk orang asing merupakan bahasa sederhana dari perpanjangan hak pakai oleh orang asing dari yang kini dibatasi hanya 25 tahun-berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia-menjadi sedikitnya 70 tahun. (msw

Berkas Sudah P21, Misbakhun Segera Diserahkan ke Kejagung

Rabu, 26/05/2010 22:06 WIB
Berkas Sudah P21, Misbakhun Segera Diserahkan ke Kejagung
Aprizal Rahmatullah – detikNews
Jakarta – Berkas kasus pemalsuan dokumen yang menyeret politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Misbakhun, telah dinyatakan lengkap (P21). Dengan demikian, Misbakhun beserta barang buktinya akan segera diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sejak 24 Mei lalu berkas sudah dinyatakan P21 (lengkap),” ujar kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simajuntak, saat ditemui di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (26/5/2010).

Luhut mengatakan, untuk penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada penuntut umum di Kejagung akan dilakukan Kamis (27/5) pagi.

“Dan rencana penyerahan tahap II akan dilakukan besok, pukul 08.00 WIB. Termasuk penyerahan barang bukti,” tuturnya.

Apa saja buktinya? “Keterangan saksi, keterangan ahli, sedangkan akta gadai tidak,” jawab Luhut.

Seperti diketahui Misbakhun saat ini ditahan oleh Mabes Polri. Misbakhun menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen untuk penerbitan L/C senilai US$ 22,5 juta dari Bank Mutiara. Misbakhun sebagai Komisaris Utama PT Selalang Prima Internasional (SPI) diduga telah menandatangani Surat Gadai Atas Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito untuk mendapatkan L/C tersebut.