Archive for June, 2010

June 30, 2010

Misbakhun Terancam Penjara 15 Tahun

Besar Kecil Normal
Misbakhun Terancam Penjara 15 Tahun
RABU, 30 JUNI 2010 | 12:34 WIB
Besar Kecil Normal
Muhammad Misbakhun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisaris Utama PT Selalang Prima Internasional, Mukhammad Misbakhun terancam dipenjara 15 tahun. Jaksa Penuntut Umum Agoes Djaya dalam sidang perdana hari ini menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut dengan tiga dakwaan.

“Terdakwa dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,” ujar Agoes saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/6).

Agoes menuding Misbakhun melakukannya bersama-sama dengan Direktur Utama PT Selalang Franky Ongkowardojo, juga pemilik saham PT Bank Century Tbk Robert Tantular dan Direktur Utama Century Hermanus Hasan Muslim. Ia menggunakan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perbankan tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman terberat penjara 15 tahun dan denda Rp 200 miliar. Namun, beleid itu sebetulnya hanya berlaku untuk anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.

Jaksa mengajukan dua dakwaan alternatif lainnya. Yang pertama menyasar perbuatan Misbakhun memakai surat kredit atau surat dagang palsu yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut dia, terdapat kegiatan seolah-olah menyerahkan deposito sebesar US$45 juta kepada Bank Century. Meski deposito nyatanya tak ada, pegawai Century, Linda Wangsadinata dan Arga Tirta Kirana seakan menerima dalam surat gadai atas deposito tertanggal 22 November 2007. Padahal, tanpa surat gadai deposito dan surat kuasa pencairan, permohonan L/C tak memenuhi syarat.

Kali ini jaksa menuduh terdakwa melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 264 ayat 2, dengan hukuman maksimal delapan tahun. Agoeng menyatakan permohonan fasilitas kredit yang diajukan Misbakhun tak sesuai dengan prosedur dan kenyataan, sehingga turut menyebabkan Century merugi, kredit macetnya bertambah, sehingga likuiditasnya seret dan akhirnya ambruk.

Dakwaan ketiga, Misbakhun didakwa membuat surat palsu dan memakainya, atau menyuruh orang lain memakainya. “Terdakwa melanggar KUHP pasal 263 ayat 1,” katanya. Pasal ini memberi ancaman penjara paling lama enam tahun.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menilai janggal pemberian letter of credit Bank Century kepada PT Selalang dan sembilan perusahaan lainnya. Sebanyak 90 persen saham PT Selalang dimiliki oleh Misbakhun.

Laporan audit investigasi BPK mengungkapkan Selalang mendapat perlakuan istimewa dalam memperoleh L/C dari Century senilai US$ 22,5 juta. BPK mempermasalahkan fasilitas L/C yang mengucur tanpa didahului proses analisis aspek kemampuan keuangan dan legalitas PT Selalang.

Misbakhun yang ditahan sejak 27 April 2010 itu menyatakan tak memahami dakwaan jaksa. “Dakwaannya tidak jelas,” ucapnya seusai sidang. “Penjara tidak akan membuat saya takut.”

++++

Hehehe.. sdh gila bener ni orang

Misbakhun Luncurkan Buku Pembelaan Kredit Fiktif
SENIN, 17 MEI 2010 | 18:49 WIB
Besar Kecil Normal
Muhammad Misbakhun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Pasuruan – Tersangka kasus Letter of Credit (L/C) fiktif Bank Century yang kini menjadi tahanan Mabes Polri, Mukhamad Misbakhun meluncurkan buku putih di Pasuruan, Senin (17/5). Buku setebal 36 halaman ini berisi kronologis serta pembelaan Misbakhun terhadap perkara yang membelitnya. “Penyidikan perkara ini bermuatan politis,” kata Sekretaris Mukhammad Misbakhun Center (MMC), Fathul Mubin.

Buku berjudul “Kriminalisasi Misbakhun” ini ditulis oleh tim MMC serta tulisan di sejumlah media. Pada halaman pertama, Misbakhun juga menulis apa yang dialaminya selama menjalani penahanan. “Penjara bagi saya bukanlah sebuah ruangan 3×3 dengan jeruji besi dan alas tikar didalamnya. Bagi saya, penjara adalah semesta yang luas dan kita bebas pergi kemana saja, tapi kita tidak bebas untuk mengungkapkan isi hati dan pemikiran,” kata Misbakhun dalam kata pembuka buku itu.

Tak banyak yang hadir dalam peluncuran buku ini selain tim MMC dan kakak Misbakhun, Malik. Tim MMC mencetak sebanyak 1000 eksemplar yang akan dibagikan secara cuma-cuma kepada warga Pasuruan. Tujuannya, katanya, untuk memberikan pandangan soal kasus tersebut secara benar. Apalagi, Misbakhun merupakan warga Pasuruan dan berasal dari daerah pemilihan Pasuruan.

Fathul menilai penetapan Misbakhun sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap inisiator panitia khusus Bank Century ini. Menurutnya L/C tersebut tak fiktif, sambil menyebutkan proses pengajuan kredit bermasalah tersebut. Diantaranya dengan jaminan perbankan dan jaminan untuk melunasi kredit tersebut.

Berdasar audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, PT Selalang milik Misbakhun termasuk satu dari 10 perusahaan debitor penerima letter of credit (L/C) impor dari Bank Century. L/C tersebut totalnya mencapai US$ 177,8 juta. Seluruh kredit itu kini macet. Hingga per 31 Desember 2008, kerugian Century masih US$ 172 juta atau sekitar Rp 1,88 triliun.

Dalam laporan itu, BPK menyebutkan ada sejumlah kejanggalan dalam pengucuran fasilitas L/C kepada Selalang. Diduga perusahaan milik Misbakhun itu mendapat perlakuan istimewa dari Century. L/C diberikan atas instruksi dari Robert Tantular dan Linda Wangsa Dinata.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima tersangka, yakni Robert Tantular, Linda Wangsa Dinata, Hermanus Hasan Muslim, Krisna Jagateesen, dan Franky Ongkowidjojo. Krisna, Direktur Treasury Bank Century, sampai saat ini masih buron.


Site Meter

Advertisements
June 30, 2010

Investigasi Majalah Tempo : Aliran Janggal Rekening Jendral Polisi

28 JUNI 2010
Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.

l l l
BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.

Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara “B” setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai “rumah Pak Kapolda”. Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.

Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai “tidak sesuai profilnya”. Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. “Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal,” katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.

Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat “Rekening dalam Sorotan”).

“Profil” Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.

Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. “Semua itu tidak benar,” katanya. “Dana itu bukan milik saya.”

Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.

Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. “Semua transaksi itu perdata,” katanya.

l l l
TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.

Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.

Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. “Apalagi mengambilnya,” ujarnya. “Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu.”

Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. “Data itu bohong. Itu fitnah,” katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. “Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas,” kata Ito.

Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, “Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya.”

28 JUNI 2010
Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.


Site Meter

June 30, 2010

Aksa Mahmud: Kredit macet di BPD perlu haircut

Selasa, 29/06/2010 15:44:42 WIB
Aksa Mahmud: Kredit macet di BPD perlu haircut
Oleh: M. Noor Korompot

MAKASSAR (Bisnis.com): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawei Selatan (Sulsel) Aksa Mahmud meminta jika Menteri Keuangan berencana melakukan amandemen Undang-undang No 49 tahun 1960 tentang urusan piutang negara sebaiknya memasukkan juga kredit macet yang ada di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Nasabah kredit macet di BPD seluruh Indonesia yang berpotensi mendapatkan fasilitas pemotongan utang pokok [haircut] jumlahnya cukup banyak dan mereka adalah kelompok usaha kecil menengah. Mereka juga butuh kebijakan yang sama dengan pengusaha yang menjadi debitur bank pemerintah lain [BUMN],” kata Aksa kepada Bisnis.com, hari ini.

Menurut dia, pembahasan soal rencana amandemen Undang-undang No. 49 tahun 1960 akan memberikan dampak positif terhadap iklim usaha perbankan nasional khususnya bank BUMN, dan termasuk adalah BPD karena dengan adanya perubahan kebijakan tersebut semua kredit macet yang sudah tidak tertagih akan dihapus bukukan dari laporan keuangan bank-bank tersebut.

Aksa mengatakan rencana Menkeu sebaiknya segera dibawa ke DPR sehingga mendapat legitimasi yang kuat dari parlemen. “Proses amandemen UU No.49 tahun 1960 ini tidak akan memakan waktu yang lama sebab tujuannya sudah jelas adalah memperbaiki kembali neraca keuangan sejumlah BUMN yang terbebani piutang lama dan lukuiditasnya lebih kuat.

Kebijakan haircut, lanjut Aksa, sebenarnya bukan barang baru karena bank-bank swasta nasional sudah melaksanakan hal tersebut. Sebaliknya bank BUMN dan BPD tidak bisa menghapus kredit macet yang sudah tidak tertagih lagi karena UU menyatakan bahwa hal tersebut harus dicatat dalam neraca keuangannya.

Karena itu, lanjut dia, jangan heran jika kredit bermasalah di bank BUMN ataupun BPD tetap menumpuk. “Pada hal riwayat kredit macet ini sudah puluhan tahun dengan kasus yang bermacam-macam dan debiturnya kemungkinan ada yang sudah tidak memiliki kegiatan atau sudah meninggal dunia,” paparnya.

Ada ketidakpastian

Aksa yang juga pendirik kelompok usaha Bosowa ini mengatakan bahwa selama ini ada ketidakpastian soal penyelesaian kredit macet yang dimiliki bank BUMN. Sebab, lanjut dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara yang merupakan revisi dari PP No. 14/2005 memang tak cukup kuat bagi bankir BUMN untuk berani, misalnya, melakukan hair cut atas kredit macet yang dimilikinya.

Apa yang dialami oleh bank-bank BUMN, juga berlaku BPD) sebab menurut menurut Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kedudukan bank BUMN dan BPD adalah sama karena merupakan bagian keuangan negara.

Dengan demikian, katanya, perlakuan yang dialami bank BUMN, sesungguhnya berlaku pula di BPD. “Jadi jika keleluasaan melakukan haircut akan dimiliki bank BUMN, maka BPD harus memiliki hak yang sama. “Kita harus meletakan kedudukan BUMN dan BPD sama karena UU Keuangan Negara menyatakan dua lembaga ini kedudukanya sama.(ln)


Site Meter

June 29, 2010

KAI Gelar Tender Pengadaan 2.400 Gerbang KA

PT Kereta Api Indonesia (KAI) cari tambahan 2.400 gerbong baru secara bertahap dalam 3 tahun. Perseroan akan menggelar tender pengadaan yang melibatkan 19 perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Demikian hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama KAI Ignasius Jonan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

“Tanggal 30 penutupan (pendaftaran tender). Ada sekitar 19 perusahaan yang ikut,” katanya.

Ia mengatakan, sebanyak 19 perusahaan itu berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 gerbong untuk pengangkutan batubara sementara 1.200 sisanya gerbong untuk mengangkut kontainer.

Jonan menambahkan, untuk membiayai belanja gerbong itu, perseroan saat ini sudah mengantongi komitmen pinjaman sebanyak Rp 600 miliar dari dua bank pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

“Itu kan belum cair, jadi bentuknya standby. Belum tentu digunakan semuanya tahun ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Logistik KAI Sumut Albert Tara mengatakan, salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam lelang tersebut adalah China.

Perseroan sengaja melakukan tender, dari sebelumnya membeli langsung dari PT Industri Kereta Api (INKA), supaya bisa mendapatkan harga yang bersaing.

“Untuk tahun ini belum ada gerbong baru. Kan bertahap untuk 2011, 2012, sampai 2013,”

June 29, 2010

ITB Diundang Bangun Kampus di Malaysia

Bisa aja si Malingsiah..
+++
ITB Diundang Bangun Kampus di Malaysia
Selasa, 29 Juni 2010 | 04:41 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengundang Institut Teknologi Bandung untuk mendirikan kampus di pusat pendidikan internasional di Malaysia.

Untuk kepentingan itu, Malaysia menawarkan lahan dan mitra usaha pendidikannya jika ITB bersedia mewujudkannya.

Tawaran disampaikan Muhyiddin Yassin saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono saat melakukan kunjungan kehormatan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/6). Dalam pertemuan tersebut, Muhyiddin didampingi Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia Zainuddin Yahaya serta Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia Mukhriz Tun Dr Mahathir.

Wapres Boediono didampingi oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo.

”Jadi, Malaysia akan membangun semacam pusat pendidikan internasional, seperti ITB dan kampus-kampus lainnya,” kata Juru Bicara Wapres, yang juga Staf Khusus Media Massa, Yopie Hidayat.

Menurut Yopie, tawaran Malaysia sudah dibahas pagi sebelumnya bersama ITB dan Senin siang pada pukul 14.00 WIB dibahas lebih rinci bersama Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.

”Malaysia ingin menunjang sumber daya manusianya dengan mengundang kampus-kampus ternama internasional di sana,” tambah Yopie lagi.

Dikatakan Yopie, skema yang ditawarkan Wapres bersifat terbuka atau berpatungan dengan perusahaan Malaysia lainnya. ”Itu karena kecakapan dan intelektual ITB selama ini,” katanya.

Sementara terkait dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman pendidikan bagi anak-anak buruh perkebunan di Sarawak, Malaysia, yang akan diajar oleh guru-guru asal Indonesia, Yopie mengatakan, masih ada satu butir kesepakatan yang mengganjal sehingga belum bisa ditandatangani.

”Masih ada satu butir MoU yang masih dibahas, yaitu soal struktur biaya bagi guru, seperti soal gaji dan lainnya yang belum tuntas diselesaikan. Kelihatannya, Malaysia masih menawar untuk upah minimum regional guru di sana,” kata Yopie. (har)


Site Meter

June 29, 2010

Indonesia Eximbank Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

Indonesia Eximbank Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
Selasa, 29 Juni 2010 | 04:37 WIB

Jakarta, Kompas – Indonesia Eximbank berencana menerbitkan obligasi pertama tahun 2010 sebesar Rp 3 triliun. Penawaran obligasi tersebut dijadwalkan pada 2-5 Juli 2010.

Sekretaris Lembaga Indonesia Eximbank Enny Listyorini dalam siaran pers di Jakarta, Senin (28/6), menjelaskan, Indonesia Eximbank menawarkan obligasi dalam upaya memperkuat struktur pembiayaan aset produktif, yaitu pembiayaan ekspor, dengan komposisi pembiayaan langsung 90 persen dan pembiayaan tidak langsung 10 persen.

Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA stable outlook dari Pefindo. Publik ekspos sudah dilaksanakan pada 9 Juni 2010 dengan masa book building sejak 9 Juni-21 Juni 2010.

Dengan berakhirnya masa book building obligasi Indonesia Eximbank pertama tahun 2010, Indonesia Eximbank telah melaksanakan penandatanganan dokumen untuk keperluan registrasi ketiga ke Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 23 Juni 2010. Diharapkan, mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 30 Juni 2010.

Obligasi ini ditawarkan 100 persen dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap dan dibayar setiap triwulan. Obligasi yang awalnya ditawarkan sebesar Rp 2,5 triliun ini mengalami oversubscribe hampir dua kali lipat. Kondisi ini menyebabkan Indonesia Eximbank memutuskan meningkatkan nilai emisi obligasi dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 3 triliun.

Obligasi bunga tetap

Tingkat kupon obligasi yang diberikan dengan bunga tetap adalah Seri A akan diterbitkan sejumlah Rp 1,25 triliun dengan kupon 7,55 persen dengan tempo sekitar satu tahun, Seri B sebesar Rp 425 miliar dengan kupon 8,85 persen berjangka tiga tahun, Seri C sebesar Rp 250 miliar dengan kupon 9,6 persen berjangka lima tahun, dan Seri D sebesar Rp 1,075 triliun dengan kupon 10 persen berjangka tujuh tahun.

Kesuksesan obligasi ini didukung oleh penjamin PT Trimegah Securities Tbk, PT Indo Premier Securities, dan PT Bahana Securities.

Indonesia Eximbank adalah lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kegiatan usahanya pada penyediaan pembiayaan, penjaminan, serta asuransi dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor.

Indonesia Eximbank memiliki sifat sovereign status, dengan demikian memungkinkan perseroan ini mendapat sumber pembiayaan lewat penerbitan surat berharga dan pinjaman. (*/OSA)

Share on Facebook


Site Meter

June 29, 2010

Ledakan Tabung LPG, Salah Siapa?

Ledakan Tabung LPG, Salah Siapa?

Koran Tempo 29 Juni 2010
Oleh Achmad Faisal, DIREKTUR PEMASARAN DAN NIAGA PT PERTAMINA PERIODE 2006-2010

Beberapa pekan belakangan ini, kita dike jutkan oleh ledakan ta bung liquefied petrole um gas (LPG) yang disusul kebakaran. Korban pun berjatuhan. Ada yang tewas, ada yang cedera. Sejak kehadirannya sejalan dengan bergulirnya program konversi minyak tanah subsidi ke LPG pada 2006-2007, tabung mungil berwarna hijau yang berisi LPG berkapasitas 3 kilogram ini selalu menarik perhatian. Dan kini, sekalipun program konversi sudah menebar lebih dari 60 juta tabung LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia, rentetan ledakan tersebut seakan menyulut kembali kritik pedas.
Pemerintah dan Pertamina pun jadi sasaran. Kritik itu kembali menyoal program yang sudah berjalan, rasanya patut disayangkan. Ini tentu bukan pembelaan diri dari saya, selaku insan Pertamina yang saat berjalannya program konversi terse but sangat berperan penting.
Saya ingin mengingatkan mengingatkan alasan pemerintah menggelontorkan program konversi itu. Kenaikan harga minyak bumi pada 2006 hingga pernah mencapai US$ 140 per barel jadi pijakan dasar.
Dan, sejak hadirnya mi nyak tanah, pemerintah selalu menyubsidi bahan bakar tersebut dengan nilai yang terus membengkak. Harga jual minyak tanah Rp 2.000 per liter, jauh di bawah harga keekonomian yang mencapai kisaran Rp 7.000-8.000 per liter, merujuk pada patokan harga minyak dunia. Disparitas harga senilai Rp 5.000-6.000 itulah yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi. Bila konsumsi minyak tanah dalam satu tahun mencapai 10 juta kiloliter, berarti subsidi minyak tanah yang harus ditanggung negara mencapai Rp 60 triliun per tahun.

Beban itu sungguh berat. Inilah kemudian yang mendorong pemerintah mencari pengganti minyak tanah. Dan LPG jadi pilihan. Selain lebih bersih, LPG jauh lebih murah ketimbang minyak tanah. Hitungan secara teo retis, kebutuhan 10 juta kiloliter minyak tanah bisa dikonversi menjadi hanya 5 juta kiloliter LPG. Bila harga keekonomian LPG per kg pada kisaran Rp 7.000 per kg dan harga yang dilepas ke masyarakat sebesar Rp 4.250 per kg, terdapat selisih harga Rp 2.750, yang merupakan komponen subsidi. Nah, bila konsumsi LPG sebesar 5 juta kg, subsidi yang menjadi beban negara adalah Rp 12 triliun per tahun. Angka ini sungguh jauh lebih kecil dibanding besaran sub sidi minyak yang mencapai Rp 60 triliun. Dengan demikian, negara bisa menghemat subsidi tak kurang dari Rp 40 triliun per tahun.
Kebakaran Konversi adalah sebuah tugas mahaberat yang dibebankan pemerintah kepada Pertamina.
Asumsi kebutuhan tabung saat itu adalah 60 juta tabung dengan 40 juta di antaranya dibagikan gratis untuk masyarakat dan sisanya 20 juta untuk cadangan pertukaran tabung (rolling). Untuk memenuhi pasokan tabung, kompor gas, regulator, dan aksesori lainnya, pemerintah memberdayakan pabrikan dalam negeri dengan meminta pihak swasta untuk terlibat. Syaratnya, semua tabung yang diproduksi harus sesuai dengan Stan dar Nasional In donesia (SNI).

Sembari menunggu kesiapan produ sen, guna mempercepat pelaksanaan konversi, Pertamina mengimpor tabung dari Thailand dan Cina sebanyak 5,5 juta tabung untuk yang pertama kalinya.

Makin “kencangnya”laju konversi memunculkan banyak pemain baru. Bahkan banyak bengkel yang disulap jadi pabrik tabung. Tahun 2008, Asosiasi Pabrik Tabung LPG menyatakan siap menyediakan tabung LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan konversi. Mulai saat itulah Pertamina menyerahkan sepenuhnya kebutuhan tabung kepada pabrikan lokal. Namun, Pertamina menegaskan, siapa pun pabrikan yang ditunjuk Departemen Perindustrian dan BUMN harus memproduksi tabung LPG, kompor, regulator, dan sebagainya sesuai dengan SNI. Antara lain harus melakukan proses annailing pada tabung LPG, yaitu pema nasan hingga 900 derajat Celsius. Proses ini sangat penting karena akan melindungi sambungan tabung dari crack (pecah) dan bocor. Pengelasan di neck ring yang tidak sempurna juga akan memunculkan crack. Lalu valve yang tidak sesuai dengan standar akan menimbulkan kebocoran gas.

Bahkan, untuk mencegah tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, Pertamina sudah wanti-wanti bahwa pabrikan yang sudah menerapkan SNI dan direkomendasikan oleh Departemen Perindustrian agar tidak mengesubkan kepada pihakpihak yang belum memenuhi standar pembuatan tabung LPG, regulator, dan aksesorinya. Tapi, karena besarnya order tabung yang diterima oleh pabrikan tersebut, akhirnya ada yang memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksinya, padahal produk mereka belum memenuhi ketentuan SNI.

Kriteria tabung yang sesuai dengan SNI sangatlah ketat. Mulai ketebalan tabung, valve, prosedur pembuatan, tahapan pe ngelasan, pengecatan, dan sebagainya demi menjamin keamanan penggunaannya. Namun, ternyata hasil temuan Pertamina di lapangan, banyak tabung dan regulator gas yang tidak sesuai dengan SNI. Crack dan kebocoran yang timbul lantaran tabung tidak di-annailing menyebabkan gas menyusup keluar dari tabung dan kemudian tersulut api–biasanya ketika si pemilik hendak menyalakan kompor gas–sehingga menyebabkan kebakaran.
Jadi akibat ulah oknum tak bertanggung jawab inilah seolah program pemerintah menjadi cacat, sehingga masyarakat yang semula sudah terbiasa menggunakan LPG 3 kg menjadi takut, tidak nyaman, dan khawatir.

Maka sudah saatnya Pertamina, Departemen Perindustrian, dan pihak kepolisian menutup pabrik tersebut dan kemudian menarik seluruh produk nonSNI mereka. Penarikan produk yang tidak sesuai dengan SNI harus dilakukan secara terkoordinasi rapi antara pabrikan, pemerintah, dan Pertamina. Ini penting mengingat pabrikanlah yang tahu mana produk non-SNI mereka karena merekalah yang mengakali produknya sehingga secara kasatmata terlihat sama dengan tabung LPG ber-SNI.
Demikian pula para pengoplos LPG 12 kg ke 3 kg harus ditindak tegas.


Site Meter

June 29, 2010

BUMI Berpotensi Bayar Utang 5 Kreditur

kita tunggu saja apa akrobatik keuangan dari group Bakrie
+++

EKONOMI
29/06/2010 – 16:34
BUMI Berpotensi Bayar Utang 5 Kreditur

(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berpotensi untuk melunasi utang-utangnya kepada 4 kreditur dengan menjual anak usahanya PT Mitratama Perkasa (PTMP) kepada PT Cahaya Pratama Lestari.

Hal ini disampaikan Direktur/Chief Financial Officer BUMI, Andrew C. Bechkam dalam keterbukaannya menjawab pertanyaan Bursa, Selasa (29/6). “Dananya akan digunakan untuk mengurangi utang Perseroan. Kreditur yang berpotensi untuk dibayarkan antara lain Country Forest Limited, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Credit Suisse, JP Morgan Chase Bank, N.A dan Deutsche Bank,” ujarnya.

Dana hasil penjualan saham penjualan anak usaha BUMI ini akan dibayarkan setelah dipenuhinya condition precedent. Untuk PTMP, persetujuan korporasi sudah, tinggal menunggu pembebasan saham PTPM dari gadai saham. “Ini belum terpenuhi. Kondisi prasyarat ini tergantung kepada pelunasan utang kepada Deutsche Bank. Target terpenuhinya kondisi tersebut akhir Juli 2010,” ujarnya.

Sementara, untuk pembayaran dana dari penjualan saham Gailo Oil (Jersey) Ltd, sebagian sudah mendapat persetujuan korporasi dan tinggal menunggu konfirmasi dari corporate agent. Target terpenuhinya kondisi tersebut pada Juli 2010. “Informasi yang diperoleh pada pemerintah Yaman juga belum terpenuhi. Jadi penjualan sahamnya menunggu konfirmasi dari pemerintah Yaman yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga,” tukasnya. [cms]

Dapatkan berita popule

June 29, 2010

Kejagung: Kami Akan Buktikan Keterlibatan Yusril dan Hartono

Yusril harus dihukum lebih berat dari Hartono!

KontanSelasa, 29 Juni 2010 | 14:36

SISMINBAKUM

Kejagung: Kami Akan Buktikan Keterlibatan Yusril dan Hartono

JAKARTA. Tiga orang saksi untuk tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo dalam kasus Sisminbakum, yakni Barmawi, John Sarodja dan Ali Amran Jannah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. “Tiga orang itu memenuhi panggilan penyidik, diperiksa sejak jam sembilan tadi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto, Selasa (29/6).

Barmawi adalah mantan Kepala Biro Keuangan Dirjen AHU Depkumham, Sarodja konsultan IT PT VTU dan Ali Amran mantan Ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK). Sedangkan Yusril adalah mantan Menteri Hukum dan HAM. Adapun Hartono adik kandung taipan media Hary Tanoesoedibjo.

Didiek menjelaskan, Yusril dan Hartono memiliki hubungan dengan kasus Sisminbakum terkait prosedur kebijakan dan penggunaan anggaran Sisminbakum. “Ada keterkaitan sehingga harus bertanggungjawab. Substansinya ditangan penyidik,” tegasnya. Ia kembali menegaskan, Kejagung tak akan menanggapi berbagai tudingan atau pembelaan dari para pihak bahwa ada tekanan politik dibalik penetapan status tersangka itu.

“Bukti awal pendukung mengeluarkan surat, alat buktinya akan diketahui di penyidikan, nanti akan terbuka di persidangan,” tegasnya. Ia bilang, siapa pun jika ada keterkaitan harus bertanggung jawab.

Dari penyidikan jaksa, akses fee yang masuk ke dalam rekening atas nama PT Sarana Rekatama Dinamika di Bank Danamon, dikelola langsung Hartono. ”Dirut SRD tidak mempunyai kuasa sendiri untuk mengeluarkan uang. Dia harus mendapat counter sign dari Hartono,” tegas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arminsyah.


Site Meter

June 29, 2010

Masih Banyak Perda Legalkan Illegal Logging

/ Home / Nasional

Selasa, 29 Juni 2010 | 17:31

PEMBALAKAN LIAR

Masih Banyak Perda Legalkan Illegal Logging

JAKARTA. Kasus pembalakan liar atau illegal logging masih terus berlangsung di berbagai daerah. Salah satu penyebabnya, banyak Peraturan Daerah (Perda) yang menyimpang dari Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perda ini menjadi dasar bagi para pengusaha untuk mendapatkan ijin pemanfaatan kayu.

Markas Besar Kepolisian RI mengaku sudah mengirimkan surat pada Presiden RI mengenai modus pembalakan liar yang berlindung dibalik perda ini.

Melalui surat itu, polisi berharap Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memerintahkan kepada kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati untuk meninjau kembali Perda yang menjadi dasar ijin pemanfaatan kayu ini. “Contoh kasus adanya Perda ini di Papua,” ujar Mafhud Arifin Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri dalam sebuah diskusi soal pembalakan liar, Selasa (29/6).

Di Papua, menurut Mafhud, ada Perda yang memperbolehkan pengiriman hasil hutan berupa kayu sebanyak 50 meter kubik per tahunnya. Perda ini kemudian dimanfaatkan para cukong kayu untuk bisa membeli hasil tebangan dari masyarakat. Parahnya, para cukong kayu ini mengirim kayu melebihi batas yang ditetapkan dalam aturan.

Selain itu, polisi juga menemukan adanya modus yang dilakukan oleh aparat daerah dengan memberikan ijin pembukaan lahan untuk membabat hasil hutan tanpa melalui penatausahaan hasil hutan yang benar. Hasil pembabatan hutan ini tidak diolah tetapi dijual kepada para cukong kayu.

Direktur Penyidikan dah Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan, Awriya Ibrahim, mengatakan, para pembuat Perda ini bisa dikenakan pidana. Tindakan para pejabat daerah ini memang akan terus disisir supaya tidak ada lagi kebijakan yang melegalkan illegal logging. “Ini yang akan kita tindak terus,” ujarnya.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa mengatakan terbitnya Perda yang menghalalkan illegal logging ini sudah berlangsung lama. Penerbitan ijin banyak dibekingi yang datang dari pusat seperti politisi maupun aparat penegak hukum itu sendiri. “Ini termasuk mafia hukum,” ujar Ota sapaan akrabnya.

Deputi Bidang Penindakan KPK Ade Raharja mengatakan penerbitan ijin ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi dalam penerbitan ijin disertai dengan adanya uang suap. “Tindakan ini menjadi wilayah kami untuk memberantas modus seperti ini,” ujar Ade.