Archive for July, 2010

July 31, 2010

Mandala jadi maskapai layanan minimum

Sabtu, 31/07/2010 18:51:21 WIB
Mandala jadi maskapai layanan minimum
Oleh: Hendra Wibawa
BANDUNG (Bisnis.com): Maskapai Mandala Airlines menurunkan jenis layanan yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan menjadi layanan minimum (no frills) dari sebelumnya medium.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Herry Bakti Singayuda Gumay mengatakan keputusan itu mengharuskan Mandala mengenakan tarif maksimal 85% dari aturan tarif batas atas.

“Mandala sudah melaporkan perubahan layanan itu pada 13 Juli 2010 yang lalu kepada kami,” katanya disela-sela Lokakarya Wartawan Perhubungan hari ini.

Dia menyatakan pihaknya telah mengeluarkan persetujuan untuk menurunkan jenis layanan Mandala terhitung mulai 14 Juli 2010 sehingga maskapai itu wajib menyesuaikan tarifnya sesuai jenis layanan minimum.

Sesuai Kepmenhub No. KM 26/2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Ba-tas Atas Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam negeri, maskapai no frills hanya diizinkan mengenakan tarif 85% dari tarif batas atas.

Dengan masuknya maskapai maskapai itu ke jenis layanan minimum, kini terdapat tujuh maskapai memilih no frills yakni Lion Air, Wings Air, Indonesia AirAsia, Dirgantara Air Service (DAS), Travira Air dan Mandala Airlines.

“Mandala harus konsisten dengan permintaan itu, jangan sampai sudah meminta no frills tapi masih mengenakan tarif medium,” ujar Herry.

Sesuai KM 26/2010, tujuh maskapai itu hanya diizinkan mengenakan tarif 85% dari tarif batas. Dalam aturan itu, tarif batas atas rute Jakarta-Surabaya sejauh 778 km sebesar Rp1,206 juta per penumpang sedangkan rute Jakarta-Denpasar sejauh 1.079 km sebesar Rp1,478 juta.

Untuk maskapai no frills, rute Jakarta-Surabaya hanya diizinkan dikenakan sebesar Rp1,025 juta per penumpang sedangkan Jakarta-Denpasar maksimal Rp1,256 juta per penumpang.

Selain itu, Herry menerangkan tujuh maskapai itu diizinkan tak memberikan layanan bagasi, jarak antar-kursi 29 inchi, tidak ada hiburan dalam pesawat, dan tak ada makan minum.

Sampai dengan saat ini, Kemenhub menrapkan masa transisi dan penyesuaian bagi maskapai untuk mengikuti aturan tarif batas atas sehingga jika da pelanggaran pihaknya hanya menegur maskapai yang bersangkutan.

Menjelang musim Lebaran 2010, Herry memastikan Direktorat Angkutan Udara akan mengawasi lebih ketat lagi pelaksanaan KM 26/2010 di 24 bandara Indonesia.(htr)

Advertisements
July 31, 2010

Maluku Expo Kebangkitan Investasi Untuk Pembangunan Maluku

Maluku Expo Kebangkitan Investasi Untuk Pembangunan Maluku
Sabtu, 31 Juli 2010 23:36 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 53 kali
Ambon (ANTARA News) – Wakil Menteri Prindustrian Aleks Retraubun menyambut baik pelaksanaan Maluku Expo 2010 yang dinilainya sangat bermanfaat bagi investasi pembangunan Maluku di masa datang.

“Maluku Expo sangat bermanfaat dan bisa menjadi pintu gerbang masuknya investasi di Maluku,” kata Retraubun kepada wartawan di sela acara pameran tersebut di Ambon, Sabtu.

Menurut Retraubun, kehadiran 169 stand perwakilan para pengrajin baik dari luar maupun lokal di arena Maluku Expo menandakan pertumbuhan industri kerajinan di daerah ini sudah semakin tumbuh.

“Pameran hari ini dihadiri oleh 169 peserta dari luar maupun pengrajin di Maluku. Saya kira ini sudah merupakan rekor karena sebelumnya jumlah peserta tidak sebanyak yang sekarang,” katanya.

Retraubun berharap kehadiran peserta pameran dari berbagai daerah di ajang Maluku Expo dapat dimanfaatkan oleh pengrajin lokal, paling tidak untuk menimba ilmu atau tukar pengalaman.

Pameran ini, lanjutnya, bisa dijadikan semacam sarana studi banding sehingga pengrajin lokal tidak perlu ke luar untuk mendapatkan tambahan pengetahuan.

“Tidak perlu studi banding, gunakan semaksimal mungkin kesempatan yang ada dengan menimbah ilmu dari peserta yang hadir dalam pameran ini, untuk mengembangkan usaha industri yang ada di daerah ini,” katanya.

Retraubun mengatakan, secara nasional pertumbuhan industri di Indonesia didominasi di Pulau Jawa, yakni sekitar 70 persen, sementara sisanya di berbagai daerah lain termasuk Maluku.

“Kawasan Indonesia Timur pertumbuhan industrinya masih minim. Kalau tidak salah hanya tiga persen,” katanya.

Mantan Dirjen DKP dan pulau-pulau terluar itu mengungkapkan, Kementrian Perindustrian sudah menyiapkan konsep terpadu pembangunan industri untuk diterapkan di kawasan Indonesia Timur.

Khusus pertumbuhan industri di kawasan Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur sebagai faktor pendukung merupakan hal mutlak.

“Infrastruktur di Indonesia Timur `tumbuhnya Senin-Kamis`. Contohnya di kota Ambon listrik masih sering padam. Lalu bagaimana kita mau bicara industri kalau berbagai persoalan ini belum teratasi,” demikian Retraubun. (ANT184/K004)
COPYRIGHT © 2010

Tags:
July 31, 2010

Pemerintah akan Pinjami PLN Rp 7,5 Triliun

Sabtu, 31 Juli 2010 | 16:20

PINJAMAN UNTUK PLN

Pemerintah akan Pinjami PLN Rp 7,5 Triliun

BANTEN. Rencana pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 7,5 triliun sepertinya dapat segera direalisasikan. Saat ini pemerintah tengah menyusun keputusan presiden atau Keppres sebagai payung hukum pemberian pinjaman.

Mulia Nasution, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan,
pemerintah telah mengalokasikan dana yang dibutuhkan bagi PLN sesuai restu Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. “Izin sudah dapat maka pemerintah akan memberikan pinjaman bagi PLN Rp 7,5 triliun dan untuk itu saat ini sedang disiapkan Keppres,” ucap Mulia dalam acara diskusi implementasi infrastruktur bertajuk Indonesia Siap Bersaing, Sabtu (31/7).

Pemerintah memberikan pinjaman kepada PLN agar dapat mempercepat pembangunan infrastrktur listrik. Rencananya, pinjaman dari pemerintah itu menggunakan skema pinjaman bunga lunak dengan suku bunga di bawah suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Terkait itu, DPR menyetujui adanya pinjaman bagi PLN asalkan dengan jatuh tempo maksimal 15 tahun.

Sayang Mulia Nasution belum dapat memastikan kapan Keppres soal pemberian pinjaman bagi PLN itu akan terbit. Yang pasti, pemerintah dapat langsung memberikan pinjaman kepada PLN begitu Keppres sebagai payung hukum telah terbit.

July 31, 2010

PDIP Gugat Data Orang Miskin

JUMLAH ORANG MISKIN

PDIP Gugat Data Orang Miskin

JAKARTA. Data Badan Pusat Statistik (BPS) soal jumlah orang miskin digugat Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi oposisi ini mendesak agar pemerintah mau mengubah jumlah orang miskin

Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengatakan perubahan jumlah orang miskin yang makin menyusut membuat banyak orang yang seharusnya mendapatkan Jaminan Kesehatan malahan tidak dapat. “Karena orang miskin itu sudah dianggap tidak lagi miskin,” ujar Ribka di Gedung Dewan, Jumat (30/7). Padahal, menurut Ribka saat ini, sudah banyak pasien miskin yang mendapatkan diskriminasi.

Itulah sebabnya Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah segera mengubah data kemiskinan.
Data penduduk miskin versi BPS sampai Maret 2010 adalah 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, dari sebelumnya di Maret 2009 sebanyak 32, 53 juta.

July 31, 2010

Pendapatan Energi Mega anjlok 19%

Jumat, 30/07/2010 17:26:01 WIB
Pendapatan Energi Mega anjlok 19%
Oleh: Bambang P. Jatmiko
JAKARTA(Bisnis.com): PT Energi Mega Persada Tbk selama semester I/ 2010 mencatat penurunan pendapatan sebesar 19% menjadi Rp568 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp702 miliar.

Kendati pendapatan turun, perseroan mencatat kenaikan Ebitda sekitar dua kali lipat dari Rp79 miliar menjadi Rp144 miliar, serta menekan kerugian bersih dari Rp245 miliar menjadi Rp79 miliar pada semester I tahun ini disbanding periode yang sama 2009.

Direktur Utama Energi Mega, Imam P. Agustino dalam keterangan resminya hari ini menuturkan kenaikan Ebitda didorong oleh meningkatnya harga minyak selama enam bulan pertama tahun ini serta penurunan biaya produksi perseroan.

“Harga minyak berada di level US$79,4 per barel. Kami juga melanjutkan aktifitas pengevoran di sejumlah sumur pengembangan dan work-over yang berbiaya rendah. Sehingga, bisa menurunkan beban pokok penjualan sebesar 26%,” tulisnya.

Produksi harian minyak dan gas Energi Mega menurun masing-masing sebesar 18% dan 30% yang disebabkan oleh berkurangnya aktifitas pemboran di tahun sebelumnya. hal itu disebabkan karena pada tahun lalu hanya sedikit aktivitas pengeboran yang dilakukan.

“Perusahaan hanya melakukan pemboran pada 1 sumur pengembangan tahun lalu dalam upaya kami melakukan efisiensi biaya seiring dengan rendahnya harga minyak dan posisi kewajiban Perusahaan yang masih cukup tinggi pada saat itu,” tambah Imam.

Terkait dengan perolehan dana rights issue, dia menyatakan bahwa dana hasil rights issue tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, pengambilalihan 10% interest di blok Masela PSC, dan keperluan modal kerja dan belanja modal Perusahaan.

Perseroan memproyeksikan kondisi keuangan membaik dan aktifitas pemboran akan kembali normal menjelang akhir tahun ini. Dengan dilunasinya sebagian utang perseroan dari dana rights issue, debt to equity ratio perusahaan menjadi lebih baik ke level 0.56 kali, dan beban keuangannya menurun sebesar 50%. “Sementara itu dengan diselesaikannya akuisisi 10% interest atas blok Masela PSC, diharapkan cadangan 2P Energi Mega meningkat sebesar 150% dalam waktu dekat ini.” (mrp)

July 31, 2010

Kajian Kualitas Selang Gas Elpiji Selesai Senin

Kajian Kualitas Selang Gas Elpiji Selesai Senin

Jumat, 30 Juli 2010 | 19:46 WIB

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Ilustrasi
BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah sedang mengkaji kualitas selang gas untuk tabung kemasan 3 kilogram (kg). Standar mutu selang yang dianggap layak akan selesai ditentukan Senin mendatang. Kajian itu juga mempertimbangkan perlu atau tidak nya perbaikan terhadap selang yang sudah beredar.
“Nanti bisa diketahui selang sudah sesuai standar atau belum,” ujar Muhammad Najib, Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian di Bandung, Jumat (30/7/2010). Selang merupakan salah satu alat yang bisa menimbulkan risiko ledakan elpiji.
Alat-alat lainnya yakni tabung, katup, regulator, dan kompor. Najib mencontohkan, kebanyakan katup menjadi rusak karena proses pengoplosan gas. Katup dipaksa dengan cara ditekan untuk memindahkan gas dari tabung yang tak bersubsidi ke kemasan 3 kg sehingga rusak.
“Kalau selang bocor tetapi regulatornya bagus , kemungkinan terjadi ledakan lebih kecil. Regulator yang bagus akan menutup kebocoran selang,” ujarnya. Selain alat yang menjadi aspek teknis, penyebab kecelakaan lain yakni cara penggunaannya yang keliru.

July 31, 2010

JK: Tabung Gas Meledak karena Kriminal

JK: Tabung Gas Meledak karena Kriminal
Jumat, 30 Juli 2010 | 20:30 WIB

Kompas/Bahana Patria Gupta
Warga mengantre membeli elpiji di sebuah agen elpji di Jalan Pamularsih, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/12). Masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana mencegah kecelakaan karena ledakan tabung gas.
TERKAIT:
Kalla: Bukan Salah Konversi Gasnya!
Pemerintah Harus Tarik 9 Juta Tabung Gas
270 Tabung Gas Ditarik
Soal Tabung Gas, JK Temui SBY
JK Merasa Ikut Bertanggung Jawab
GramediaShop: Pajak Dan Retribusi Daerah
GramediaShop: Menyantunkan Amarah Sebuah Manajemen Amarah Islami
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wapres Jusuf Kalla mengaku sangat prihatin dengan sejumlah peristiwa ledakan tabung gas cair (elpiji) kemasan 3 kilogram, yang memakan banyak korban masyarakat. Namun begitu dia mengaku yakin semua ledakan terjadi lebih disebabkan aksi kriminal sejumlah orang, yang mencoba mencari untung besar, daripada dikaitkan dengan kebijakan konversi dari bahan bakar minyak tanah ke gas. Hal itu disampaikan Kalla, Jumat (30/7/2010), usai berbicara dalam diskusi terbatas tentang solusi konflik, yang digelar Komisi Uni Eropa dan ASEAN.

Modusnya, menurut Kalla, dengan memindah gas dari kemasan tabung 3 kilogram, yang harganya masih disubsidi, ke kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga normal dan lebih mahal. “Pemindahan isi tabung gas dilakukan secara paksa dengan menyuntik dari satu tabung ke tabung lain. Akibatnya katup tabung gas yang disuntik tadi rusak sehingga rentan bocor dan meledak,” kata Kalla.
Para pelaku, tambah Kalla, hanya peduli keuntungan besar yang bisa diperoleh, yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. “Cara itu saya sebut seolah ‘sodomi’, karena kan dipaksa. Mestinya aliran gas terhubung dari tabung ke kompor sehingga tekanannya disesuaikan dengan katup agar gas keluar perlahan, ini malah dipaksa keluar cepat dengan jalan merusak katup sehingga proses pemindahan bisa cepat dilakukan. Nah, karena katupnya rusak maka gampang bocor dan meledak,” papar Kalla.
Dengan melihat akar persoalan itu, Kalla kemudian menawarkan beberapa langkah solutif untuk dilakukan pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina. Tawaran solusi itu antara lain memperkecil jumlah selisih harga antara gas bersubsidi dengan yang dijual dengan harga normal.
Dari sana Kalla memastikan, orang tidak akan lagi tertarik mencari untung dengan cara ilegal macam kerap dilakukan. “Selama ini selisih harganya terbilang lumayan, sekitar 38 persen. Padahal kalau mau aman, selisihnya jangan lebih dari Rp 1.000, dengan menaikkan dan menurunkan harga jual gas, baik yang bersubsidi maupun tidak,” katanya.
Selain memperkecil selisih harga jual, pemerintah dan PT Pertamina juga didesak memperbanyak bengkel perbaikan tabung sekaligus memperkuat fungsi kontrol kualitas tabung di setiap stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
Paling tidak menurut Kalla, perbandingannya satu bengkel untuk setiap 10 SPBE. “Setiap hari itu ada sekitar 3,5 juta tabung bersirkulasi dan masuk kembali ke Pertamina. Nah, saat itu lah seharusnya bagian quality control bekerja memeriksa dan memperbaiki kerusakan. Biayanya ya ditanggung Pertamina dan pemerintah dong. Jadi enggak usah sembilan juta tabung ditarik semua,” ujar Kalla.

July 31, 2010

Pemerintah Tak Khawatir Masyarakat Beralih ke Minyak Tanah

Sabtu, 31/07/2010 16:31 WIB
Pemerintah Tak Khawatir Masyarakat Beralih ke Minyak Tanah
Robert – detikFinance

Foto: dok. detikFinance Samarinda – Pemerintah mengaku tidak menyimpan kekhawatiran maraknya ledakan gas elpiji 3 Kg mengakibatkan masyarakat kembali beralih menggunakan minyak tanah. Untuk itu pemerintah saat ini tengah fokus mengebut kajian penghapusan disparitas harga 3 Kg subsidi dan 12 Kg non subsidi.

“Saat ini terus mengkaji bagaimana caranya menghilangkan disparitas harga elpiji 3 Kg dan 12 Kg,” kata Menko Kesra Agung Laksono kepada detikFinance,di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jl Pangeran Diponegoro, Sabtu (31/07/2010).

Agung mengatakan, disparitas harga elpiji 3 Kg bersubsidi dan 12 Kg non subsidi dengan selisih harga Rp 70.600,memberikan langkah lain bagi sebagian elemen masyarakat untuk mengeruk keuntungan melalui pengoplosan elpiji 3 Kg yang berakibat terjadinya tabung.

“Aparat lagi mencari modus penyebaran elpiji hasil oplosan. Ada yang dengan cara bagi-bagi kupon kepada masyarakat miskin,” ujar Agung.

Agung menambahkan, sinyalemen masyarakat yang ingin beralih kembali ke kompor minyak tanah, menyusul maraknya penemuan kerusakan tabung, bukan solusi tepat.

“Tidak. Itu adalah ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita jangan menyerah,” imbuh Agung.

Tidak hanya tabung elpiji tidak berlogo SNI mengalami kebocoran,di sejumlah daerah pun elpiji berlogo SNI juga mengalami kebocoran. Menanggapi tabung berlogo SNI juga mengalami kebocoran, Agung membantah.

July 31, 2010

AS berinvestasi Rp 3,5 Triliun di Bandung

Siapakah investor ini ?
++++
Fri, 30/07/2010
AS berinvestasi Rp 3,5 Triliun di Bandung
Infrastructure

(Jawa Barat) Investor asing asal Amerika Serikat (AS) berencana menanamkan modal untuk block grand di kawasan Bandung Selatan senilai Rp 3,5 triliun.

“Memang sudah ada calon investor asal Amerika yang siap mengembangkan wilayah Jabar Selatan. Investasi ini rencananya untuk pengembangan infrastruktur di sana,” kata Kepala Bapeda Deny Juanda. Dijelaskan Deny, Jabar Selatan yang saat ini tengah dibangun jalan nasional sepanjang 427 km dari Sukabumi hingga Pangandaran memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Karena itu, sudah ada calon investor untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah tersebut. Dia mengaku, pemerintah Jabar rencananya bakal mengembangkan permukiman-permukiman pada jalur Jabar Selatan.

Lebih lanjut Deny mengaku, program block grand di Jabar Selatan rencananya akan dikembangkan pada tahun 2011 mendatang. Sedikitnya, ada empat daerah yang bakal dikembangkan di antaranya adalah Rancabuaya yang termasuk ke wilayah Bandung Selatan. Saat ditanya apakah investor asal Amerika tersebut berencana melakukan eksploitasi di wilayah Jabar Selatan? Deny mengaku, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Namun, untuk rencana investasi senilai Rp 3,5 triliun itu untuk pengembangan infrastruktur saja.

Sementara itu, ketua fraksi PDIP DPRD Jabar Heri Mei Oloan pertanyakan investasi asing yang akan membangun kawasan Jabar Selatan. Dia khawatir, jika investor tersebut bakal melakukan eksploitasi alam di wilayah Jabar Selatan. “Jabar selatan memiliki potensi alam yang luar biasa, bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan pihak asing. Saya khawatir investor asing menjadikan Jabar selatan, seperti freeport,” ujar Heri.

July 31, 2010

Tabung 3 kg non-SNI marak

Tabung 3 kg non-SNI marak
Saturday, 31 July 2010
Tabung 3 kg non-SNI marak

BOYOLALI – Kendati PT Pertamina mengaku telah melakukan resosialisasi terhadap masyarakat menengah ke bawah, terkait label SNI serta jaminan keamanan tabung ukuran tersebut sejak Juni lalu, namun kenyataannya di lapangan berbicara lain. Selain masih maraknya peredaran tabung gas elpiji 3 kg tak berlabel SNI, resosialisasi yang digembar-gemborkan PT Pertamina bersamaan sidak dengan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Kamis lalu belum sampai ke masyarakat tingkat bawah.

Dari informasi yang dikumpulkan Wawasan, Jumat kemarin dari sejumlah konsumen rata-rata mengatakan, belum mengetahui, apakah tabung yang mereka gunakan sudah berlabel SNI atau belum. Bahkan, sejumlah pangkalan juga tak terlalu paham, apakah tabung yang diterima SNI atau belum.

’’Tahunya ya kami dikirimi dari agen. Kalau label SNI atau tidak, kami jarang memperhatikan,’’ ungkap Sri Nuryati, pemilik pangkalan tabung elpiji 3 kg di Kampung/Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali Kota.

Menurut Sri, kerusakan tabung biasanya sudah disortir dari agen. Sehingga pihaknya hanya menerima tabung dalam kondisi baik, meskipun banyak di antaranya yang belum SNI. Selain belum ber-SNI, banyak pula tabung yang sudah berkarat dan penyok. Namun, dirinya belum menemukan tabung yang bocor.

’’Kalau saat dipasang ngosos memang sering. Bahkan, warga tidak berani memasang sendiri. Sehingga sering meminta tolong kepada kami, untuk memasangkan pada regulatornya,’’ terang dia.

Belum tahu
Mengenai program resosialisasi dari Pertamina, Sri juga mengaku belum mengetahui. Yang dia tahu, sosialisasi itu dilakukan di kantor-kantor. Bahkan, dalam sosialisasi itu juga dimanfaatkan untuk menjual regulator lengkap dengan selangnya. Mereka menyebutkan sudah ber-SNI, namun harganya mencapai Rp 350 ribu.

Persoalan yang sama juga dikatakan Siti Cahyani (53), warga Banaran. Wanita itu mengaku, masyarakat di lingkungannya belum pernah mendapatkan resosialisasi, terkait penggunaan tabung elpiji 3 kilogram. Selama ini masyarakat hanya tahu dari tayangan televisi.

Sebelumnya, Manajer Gas Domestik Region III Pertamina DIY/Jateng, Arie Anggoro mengungkapkan, resosialisasi sudah dilakukan mulai awal Juni lalu. Resosialisasi dilakukan bersama dengan penarikan tabung rusak, untuk ditukarkan dengan yang baru. Hud-die