Archive for September, 2010

September 30, 2010

Pemenang BWA sulit dapat perangkat berstandar Nomadic

Kelaut aja dengan Wimax… Ini project jebakan …

30 September 2010 | 12:26 oleh Gentur Putro Jati TENDER BWAPemenang BWA sulit dapat perangkat berstandar Nomadic
JAKARTA. Operator pemenang Broadband Wireless Access (BWA) kesulitan mendapatkan perangkat berstandar Nomadic yang disyaratkan pemerintah. Standar Nomadic adalah sistem yang memungkinkan pelanggan dapat bergerak selagi masih berada dalam jangkauan base tranceiver station (BTS). Tetapi, saat pergerakan melewati batas jangkauan (coverage), pengguna harus menyambung kembali hubungan yang terputus.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi mengatakan, instansinya mendapat laporan bahwa hanya PT Teknologi Riset Global (TRG) yang masih aktif memasarkan perangkat BWA sesuai ketentuan pemerintah. Vendor lainnya tidak serius memasarkan perangkat tersebut. “Laporan yang masuk ke kami memang hanya TRG yang masih aktif memasarkan perangkat,” kata Iwan, Rabu (29/9).

Seperti kita ketahui, pemerintah berupaya menumbuhkan usaha manufaktur dalam negeri dengan menetapkan teknologi 4G Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) menggunakan standar Nomadic (16d). Tapi, para pengusaha lebih condong ke 802.16e (16e) untuk Mobile dan Nomadic Wimax karena perangkatnya lebih mudah diperoleh di pasar.

Iwan mengakui, terdapat empat operator pemenang tender BWA tahun lalu yang mendesak pemerintah mengubah standardisasi tersebut. Keempat operator itu adalah First Media, Berca, IM2, dan Jasnita. Cuma, mengubah standarisasi sangat rumit karena menyangkut kebijakan. Jika meluluskan permintaan ini, pemerintah bisa dituntut karena tidak konsisten bahkan dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Akibat lain dari perubahan standar adalah pemerintah bisa dituntut pelaku usaha lain yang tidak ikut tender BWA tahun lalu. “Sebenarnya ini masalah komitmen pemenang. Jika tahu ditetapkan standar itu kenapa masih memaksa ikut. Mereka sama saja menguji konsistensi pemerintah,” terang Iwan.

Executive General Manager PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) M. Awaluddin mengklaim, perusahaannya tengah memasuki tahap uji laik operasi untuk BWA 2,3 GHZ yang dimenangkannya tahun lalu. Telkom menjadi pemenang untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Bagian Utara, Maluku, dan Papua.

Advertisements
September 30, 2010

Pendapatan Intraco naik jadi Rp1,39 triliun

Rabu, 29/09/2010 18:43:20 WIB
Pendapatan Intraco naik jadi Rp1,39 triliun
Oleh: Bambang P. Jatmiko
JAKARTA: PT Intraco Penta Tbk memproyeksikan pendapatan per 30 September 2010 mencapai Rp1,39 triliun, atau naik sebesar 40,68% dari periode yang sama pada tahun lalu, yaitu Rp894 miliar.

Perseroan juga akan masuk ke bisnis pertambangan batu bara dengan menyiapkan dana sekitar US$100 juta untuk mengakuisisi satu perusahaan tambang di wilayah Kalimantan.

Direktur Keuangan Intraco Penta Fred L. Manibog mengatakan perseroan optimistis bisa mencapai nilai proyeksi tersebut seiring dengan peningkatan penjualan alat-alat berat dan kontribusi anak usaha.

“Kami belum melihat secara detail angka penjualan unit, tetapi kami mencatat hingga 29 September pendapatan sudah pada level tersebut. Hingga akhir tahun ini, kami menargetkan bisa mencatat
pendapatan sebesar Rp1,9 triliun,” ujarnya, hari ini.

Menurut Fred, kontribusi pendapatan terbesar masih didominasi oleh penjualan alat-alat berat. Hingga akhir Desember 2010, bisnis tersebut diperkirakan mampu menyumbang pendapatan sebesar Rp1,17 triliun.

Posisi kedua diperoleh dari penjualan suku cadang yang diperkirakan mampu berkontribusi terhadap pendapatan perseroan sebesar Rp356,3 miliar hingga akhir tahun ini.

Adapun, pendapatan lainnya disumbang dari sektor pembiayaan, penyewaan alat berat, perawatan, serta
kontraktor pertambangan.

Sejauh ini, Intraco Penta menjadi pemegang merek sejumlah alat-alat berat, yaitu merek Volvo, Bob Cat, Mahindra, dan sebagainya. (spr)

September 30, 2010

PHE resmi akuisisi 100% Inpex Jawa

PHE resmi akuisisi 100% Inpex Jawa
Kamis, 30/09/2010 14:08:23 WIB
Oleh: Yuda Prihantoro
JAKARTA: PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi mengakuisisi 100% kepemilikan saham Inpex Jawa Limited (IJL).

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan akuisisi resmi dilaksanakan pada acara closing pembelian di Tokyo, Jepang, hari ini. Sebelumnya, PHE dan Inpex telah melakukan penandatanganan Share Purchase Agreement atas pembelian tersebut pada 7 September 2010 di Jakarta.

“Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan guna menambah produksi dan potensi cadangan minyak dan gas guna mendukung pencapaian target produksi Pertamina 1 juta Barrel Oil Equivalent per Day di 2015,” ujar Karen dalam siaran persnya siang ini.

Menurut Karen, salah satu hal yang menjadi dasar pemikiran Pertamina dalam melakukan akuisisi tersebut adalah mempertegas langkah Pertamina untuk terjun dalam mengelola dan mengoperasikan lapangan-lapangan offshore.

“Dengan demikian maka Pertamina akan semakin siap untuk menjadi operator di blok-blok offshore lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah ini juga diharapkan mampu menambah kepastian pasokan minyak yang masuk ke kilang-kilang domestik sehingga dapat menjaga ketersediaan stok bahan baku minyak untuk masyarakat,” tuturnya.

IJL merupakan perusahaan migas Jepang yang saat ini menjadi pemegang 7,25% participating interest di blok Offshore North West Jawa dan memiliki 100% sahan di Inpex Sumatera Ltd yang memegang 13,06744% Participating Interest di blok Offshore South East Sumatera (OSES).

IJL sebelumnya dimiliki oleh tiga perusahaan asal Jepang yakni Inpex Corporation sebesar 83,5%, Shoseki Overseas Oil Development Co. Ltd. (“Shoseki”) sebesar 12,5% dan JX Nippon oil & Gas Exploration Corporation sebesar 4%.

Selain menjadi pemegang 7,25% PI di blok ONWJ, IJL juga memiliki 100% sahan INPEX Sumatera Ltd (ISL) yang memiliki 13,06744% participating interest pada blok Offshore South East Sumatera (OSES).(aph)

September 28, 2010

TPG Capital Lirik Industri Penerbangan Lokal

TPG Capital Lirik Industri Penerbangan Lokal
SELASA, 28 SEPTEMBER 2010 | 13:21 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Chairman TPG Capital David Bonderman menyatakan minatnya untuk mengembangkan investasi, terutama industri penerbangan termasuk pembangunan infrastrukturnya. “Kami melihat potensi investasi di Indonesia cukup baik sehingga kami ada di sini,” kata Bonderman usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden kemarin.

David memaparkan, pertemuan dengan Wakil Presiden ini merupakan yang pertama kali bagi perusahaannya. TPG Capital merupakan perusahaan finansial yang mengelola dana US$ 60 miliar atau sekitar Rp 540 triliun. Perusahaan yang dulunya bernama Texas Pacific Group itu bermarkas di San Francisco, California, Amerika Serikat, dengan lebih selusin cabang di delapan negara.

Salah satu aksi korporasi penting yang dilakukan oleh TPG Capital adalah pembelian Midwest Air Group, yang juga induk usaha Midwest Airlines, perusahaan penerbangan yang berpusat di Wisconsin, tiga tahun lalu. Saat ini TPG Capital sedang menangani proyek pemrosesan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar pesawat. Mereka menggandeng produsen sawit Wilmar International Limited yang memiliki pabrik pengolahan sawit di Gresik, Jawa Timur.

Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan kedatangan TPG Capital untuk menegaskan komitmen investasi dalam mengembangkan ekspansi industri penerbangan dan infrastruktur. “Saat ini dalam proses penjajakan,” ujarnya. Namun, Yopie enggan mengomentari rencana TPG Capital yang berminat membeli maskapai nasional Garuda. “Hanya disinggung sedikit,” tuturnya.

Wakil Presiden Boediono, kata Yopie, mendukung rencana penjajakan investasi di industri penerbangan, terutama infrastukturnya. Sebab pemerintah tak bisa mengatasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah, menurut Yopie, hanya mampu menyiapkan 40 persen pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sisanya pemerintah bakal bekerja sama dengan pihak swasta.

September 28, 2010

Industri pengolahan dan pertanian digenjot

Industri pengolahan dan pertanian digenjot
Senin, 27/09/2010 19:16:49 WIB
Oleh: Achmad Aris
JAKARTA: Pemerintah berupaya terus mendorong sektor industri pengolahan dan pertanian untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, seperti sebelum krisis 1997-1998.

Langkah itu guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan. Saat ini, elastisitas setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 330.000 juta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan pengembangan industri pengolahan akan difokuskan pada pendalaman struktur industri yang dikaitkan dengan potensi-potensi yang ada di daerah melalui konsep kluster.

“Misalnya di Sumatera bagian timur, itu kan oil base. Daerah itu akan dikembangkan kluster industri petrochemical. Jadi, jangan hanya diekspor tanpa pendalaman struktur industri,” katanya di Jakarta hari ini.

Hal sama, lanjutnya, juga sedang dilakukan oleh Malaysia yang saat ini mulai mengembangkan produk-produk turunan dari kelapa sawit. “Kami juga harus menghubungkan antara riset dan pengembangan, karena selama ini kami banyak riset, link tidak ada. Ke depan, arahnya akan dikembangkan jadi satu industri,” jelasnya.

Pertumbuhan industri tercatat anjlok sejak krisis ekonomi 1997-1998. Sebelum krisis, pertumbuhan industri tercatat mencapai 11,66%, tetapi setelah krisis pertumbuhan ekonomi selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

“Sekarang pertumbuhan industri pengolahan sekitar 4%. Pelan-pelan targetnya dinaikkan jadi 6%, syukur-syukur tidak terlalu lama bisa double digit seperti sebelum krisis 1998,” tutur Armida. (spr)

Tags:
September 27, 2010

PT Pos Berencana Bentuk Anak Perusahaan Logistik

PT Pos Berencana Bentuk Anak Perusahaan Logistik
SENIN, 27 SEPTEMBER 2010 | 16:45 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Bandung – PT Pos Indonesia berencana melakukan spin off terhadap unit logistik menjadi salah satu anak perusahaan tersendiri dengan target tahun 2011 nanti. Terhadap rencana tersebut PT Pos telah melakukan konsulidasi internal dan mengundang konsultan untuk memetakan dan melakukan kajian.

“Saat ini konsultan sudah bekerja, November nanti diharapkan selesai dan pada akhir semester dilakukan RUPS,” ujar Setyo Rianto Direktur Bisnis dan Pemasaran PT Pos Indonesia di Kantor Pos Besar Bandung. Senin (27/9).

Ia menyatakan, pelepasan unit usaha logistik adalah jalan satu satunya agar pelayanan logistik dapat tumbuh dan sehat karena pelayanan logistik membutuhkan tempat khusus dan cara kerja yang berbeda dengan layanan yang dimiliki PT Pos.”Pasarnya sangat potensial, paling tidak biaya untuk logistik mencapai 13 persen dari GDP,” ujarnya.

Setyo menegaskan, diharapkkan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara memberikan sinyal untuk mengijinkan PT Pos melakukan spin off terhadap unit usahanya.”Kalau dia sudah jadi anak perusahaan pemilik sahammnya bisa BUMN yang lain, nanti bisa Indonesia in coorporate,” katanya.

Persiapan terhadap spin off telah dilakukan, secara layanan sejak Agustus lalu, PT Pos Indonesia telah menjadi ware house line operator untuk bandara Soekarno Hatta dengan mengoperasikan satu pesawat Boeing 737-200 Untuk pengataran logistik ke arah timur Indonesia seperti Jayapura-Wamena. Dulu, kata dia, saat masih mengunakan layanan operator lain, harga sewanya sekitar 12.700 per kg dan saat ini untuk actual cost net per kgnya mencapai Rp. 7.200. “Sehingga bisa katakan PT Pos telah menjadi courir services untuk Indonesia timur,”

Selain itu, PT Pos Indonesia sudah mendapatkan ijin kepabenaan, jasa titipan dan saat ini untuk unit logistik sudah tidak ditangani dari orang pos, tapi ditangani SDM yang memang mengerti unit ini. “Secara sumberdaya manusia sudah siap.”

PT Pos sendiri pada tahun ini menargetkan pertumbuhan sebesar Rp 3,2 triliun. Untuk unit logistik sampai saat ini hanya memberikan kontribusi sekitar 12 persen dari pendapatan dengan pertumbuhan mencapai 35 persen.”Pertumbuhan kelihatan gede, tapi besarannya masih kecil.”

ALWAN RIDHA RAMDANI

September 27, 2010

Sistem Persenjataan Militer Indonesia Paling Minim di ASEAN

Sistem Persenjataan Militer Indonesia Paling Minim di ASEAN
MONDAY, SEPTEMBER 27, 2010

27 September 2010, Makassar — Dibanding sejumlah negara di ASEAN, sistem persenjataan militer Indonesia (Alutsista) paling minim. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Imam Sufaat, keterbatasan anggaran pengadaan pesawat tempur tersebut menjadi kendala untuk mendatangkan pesawat-pesawat tempur tersebut.

Misalnya saja dianding Thailand dan Singapura, Indonesia masih kurang dalam jumlah pesawat tempur yang dimiliki. Sekarang, selain Sukhoi, yang kini berjumlah 10 unit, TNI AU hanya memiliki F-16 Fighting Falcon, dan F-5 Tiger. Pesawat tersebut saat ini terparkir di Skadron 3 dan skadron 14, Pangkalan Utama Iswajudi Madiun, Jawa Timur.

“Kita tidak bermaksud untuk berlomba-lomba dalam perkuatan pengadaan pesawat, namun lebih Penting adalah memprediksi ancaman keamanan,” kata Imam usai penyerahan Sukhoi ke pemerintah Indonesia di Makassar, Senin 27 September 2010.

Secara bertahap, Imam mengatakan pengadaan pesawat akan terus dilakukan hingga mencapai 180 pesawat hingga tahun 2024. Jumlah tersebut sudah termasuk pesawat yang sudah dimiliki saat ini.

Kepala Staf Umum Angkatan Udara Marsekal Madya Edi Harjoko mengatakan, pesawat tempur Indonesia dengan negara tetangga punya kesamaan dan juga perbedaan, utamanya dari segi jumlah.

“Jelas dari segi jumlah kita masih kurang. Namun segi skill, kita sama dengan Malaysia, Singapura dan beberapa negara tetangga lainnya,” ujar Edi.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro optimistis target pengadaan 180 unit pesawat tersebut akan bisa tercapai. Jumlah itu nntinya akan dibagi dalam 10 skadron yang masing-masing skadron akan menampung 16 sampai 18 pesawat.

Kondisi ekonomi yang disebutnya kian membaik bisa mendukung hal tersebut. Untuk pengadaan itu, jelas Purnomo, pihaknya berusaha menempuh tiga upaya yakni APBN, kredit ekspor, dan perdagangan dalam negeri.

“Untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh butuh anggaran yang sangat mahal. Karena sebagian alutsista tidak bisa dibuat dalam negeri maka harus meminta bantuan negara lain untuk menjaga kedaulatan,” imbuh Purnomo.

TEMPO Interaktif

September 27, 2010

Inilah Daftar Pejabat Baru BUMN

Inilah Daftar Pejabat Baru BUMN
JUM’AT, 24 SEPTEMBER 2010 | 16:23 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Jakarta -Hari ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar melantik sejumlah pejabat baru eselon I Kementrian BUMN. Berikut nama-nama pejabat baru BUMN:

Sekretaris Kementerian BUMN
Mahmuddin Yasin

Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN
Megananda Daryono

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN
Irnanda Laksanawan

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN
Sumaryanto Widayatin

Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN
Parikesit Suprapto

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN
Achiran Pandu Djajanto

Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Kementerian BUMN
Harry Susetyo Nugroho

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN
Sahala Lumban Gaol

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN
Bagus Rumbogo

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Kementerian BUMN
Wahyu Hidayat

Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi BUMN Kementerian BUMN.
Suhendro

September 27, 2010

Prajogo Pangestu Gabungkan Tri Polyta dan Chandra Asri US$ 1,48 Miliar

Prajogo Pangestu Gabungkan Tri Polyta dan Chandra Asri US$ 1,48 Miliar
Indro Bagus – detikFinance

(Foto: Dok detikFinance) Jakarta – Pengusaha papan atas Prajogo Pangestu sedang melakukan penggabungan usaha (merger) dua perusahaan miliknya, PT Tri POlyta Indonesia Tbk (TPIA) dengan PT Chandra Asri. Perusahaan baru akan menyandang nama baru yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

“Penggabungan ini menggunakan mekanisme share swap,” ungkap sumber detikFinance, Minggu (26/9/2010).

Menurut sumber tersebut, proses merger tengah berlangsung dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat. Rencananya, perseroan akan menggelar RUPS untuk meminta persetujuan pemegang saham pada 27 Oktober 2010.

Saat ini, nilai aset TPIA sebesar US$ 280 juta, sedangkan Chandra Asri sebesar US$ 1,2 miliar. Penggabungan ini akan menghasilkan perusahaan dengan aset US$ 1,48 miliar atau sekitar Rp 14 triliun yang merupakan aksi korporasi pasar modal terbesar tahun ini.

“Perusahaan hasil merger dengan nama baru Chandra Asri Petrochemical ini efektif berlaku 1 Januari 2011,” jelasnya.

TPIA dan Chandra Asri merupakan anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT). BRPT menguasai 77,93% saham TPIA, sedangkan BRPT menguasai 70% di Chandra Asri. Merger ini akan menciptakan efisiensi usaha di kedua perusahaan. Chandra Asri merupakan pemasok bahan baku TPIA.

September 27, 2010

Pertamina Diduga Ubah Komposisi Elpiji, Konsumen Bisa Dirugikan

Senin, 27/09/2010 08:33 WIB
Pertamina Diduga Ubah Komposisi Elpiji, Konsumen Bisa Dirugikan
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance

Jakarta – PT Pertamina (Persero) diduga telah mengubah komposisi butane dan propane dalam elpiji 12 kilogram. Meski tidak membahayakan, namun perubahan komposisi itu merugikan konsumen.

“Saya dapat aduan dari konsumen elpiji yang tinggal di Bumi Serpong Damai dan Bintaro. Mereka mengeluh karena sekarang kalau pakai elpiji, apinya tidak lagi berwarna biru. Tapi merah seperti pakai kompor minyak tanah. Begitu api sudah tidak menyala, harusnya kan karena gas elpijinya habis. Tapi ini pas dikocok tabungnya, ternyata gasnya masih ada,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat berbincang dengan detikFinance, Minggu malam (26/9/2010).

Berdasarkan hasil penelusurannya, Agus menemukan adanya dugaan perubahan komposisi kandungan propane dan butane dari elpiji 12 Kg yakni dari komposisi butane 40% dan propane 60%, menjadi butane 60% dan propane 40%.

Menurut dia, perubahan komposisi tersebut sudah dilakukan perusahaan migas pelat merah itu sejak awal Agustus 2010. Perubahan komposisi tersebut diduga dilakukan untuk mengantisipasi ledakan gas elpiji yang akhir-akhir ini marak terjadi.

“Karena propane itu kan daya bakarnya lebih tinggi dibanding butane. Makanya komponennya diubah,” katanya.

Dari sisi harga, lanjut dia, sebenarnya perubahan komposisi ini tidak merugikan dan menguntungkan negara dan Pertamina. Karena harga kedua zat kimia tersebut relatif sama. Namun, dari sisi konsumen, tentu saja merugikan karena pada saat elpiji 12 Kg habis, ada butane yg tersisa karena daya bakar butane yang lebih rendah dari propane.

“Misalnya dia pakai yang 12 Kg, sisanya 1 Kg. Ini kan merugikan konsumen karena dia bayarnya untuk elpiji ukuran 12 Kg, bukan 11 Kg,” ungkapnya.

Menurut dia, perubahan komposisi ini sudah atas persetujuan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Namun hal ini tidak disampaikan ke publik.

“Kalau ada perubahan itu harusnya disampaikan ke masyarakat. Kalau tidak kan itu sama saja dengan melanggar Undang-undang keterbukaan informasi,” katanya.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pertamina telah melakukan pembohongan publik, jika benar terbukti telah mengubah mengubah komposisi butane dan propane dalam elpiji 12 kilogram.

“Harusnya kalau ada perubahan itu diinfokan ke konsumen. Kalau tidak itu sama saja dengan pembohongan publik. Konsumenkan harus tahu kandungan dari setiap barang yang dibeli dan dipakainya,” ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat berbincang dengan detikFinance, Mingg umalam (26/9/2010).

Perubahan komposisi tersebut, lanjut Tulus, dikhawatirkan bisa menurunkan tingkat kualitas dan efisiensi dari produk itu.

“Kelebihan elpiji itu kan karena apinya warna biru. Api biru ini lebih efisien jika dibandingkan dengan yang api berwarna merah. Lagipula itu bisa rusak peralatan masak,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah dan Pertamina secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat.

“Itu lebih fair. Biar masyarakat bisa tentukan pilih elpiji 12 Kg atau yang lain,” tambahnya.

Berdasarkan data badan reserse kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sepanjang tahun 2007 hingga Juni 2010 telah terjadi kecelakaan dan kebakaran karena penggunaan elpiji sebanyak 76 kasus. Di mana 10 kasus terjadi di tahun 2007, 11 kasus pada 2008, 17 kasus sepanjang tahun 2009 dan 38 kasus hingga pertengahan tahun ini. Dari 76 kasus tersebut, 54 kasus terjadi dari penggunaan elpiji 12 Kg dan 21 kasus untuk elpiji 3 Kg.