Archive for October, 2010

October 31, 2010

Diam-diam Rombongan Komisi V DPR Terbang ke Italia

Beginilah jika anggota yang terhormat DPR isinya adalah tikus got dan kriminal…,pekerjaannya shopping menghabiskan uang anggaran dan keluyuran ke luar negeri.

++++
Diam-diam Rombongan Komisi V DPR Terbang ke Italia
Quote:
Jakarta – Belasan anggota Komisi V DPR, Selasa (26/10) malam berangkat ke Italia untuk kunjungan kerja. Mereka tidak menyampaikan rencana keberangkatan ke publik seperti yang sudah digariskan oleh pimpinan Dewan.

“Ya, sudah berangkat tadi malam. Tapi informasi lebih jauhnya silakan saja tanyakan pada ketua rombongan,” kata anggota Komisi V DPR Saleh Husin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Saleh enggan menjelaskan lebih jauh perihal kunjungan tersebut. Namun dia membenarkan jika studi banding dilakukan dalam rangka penyusunan RUU Rumah Susun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan ini akan berlangsung selama lima hari. Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.

Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-Perjuangan, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.

Sikap diam-diam ini bertentangan dengan instruksi pimpinan Dewan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.

Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota komisi V.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Anis Matta juga menyampaikan ada kunjungan ke Hungaria oleh anggota Dewan. Tim dipimpin oleh wakil ketua Pramono Anung.

Namun, kunjungan ini sifatnya muhibah atau balasan atas kunjungan serupa ke Indonesia. “Ini undangan sifatnya, beda dengan studi banding,” kata Anis.

___

PPP Tak Tabu Kader ke Luar Negeri
“Artinya, ke luar negeri itu bukan sekadar untuk jalan-jalan,” kata Wakil Sekjen PPP..
MINGGU, 31 OKTOBER 2010, 17:08 WIB Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

Politisi PPP Suryadharma Ali, Suharso Monoarfa & Muchammad Romahurmuziy (Antara/ Ujang Zaelani)
BERITA TERKAIT
Mubarok: Larang ke Luar Negeri, Apa Niatnya?
Nekat ke Luar Negeri, Kader PAN Bisa Dipecat
PKS: Larangan ke Luar Negeri Itu Pencitraan
Golkar Larang Kader ke Luar Negeri
Senin, Golkar Tertibkan Kader ke Luar Negeri
VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menyatakan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri dibolehkan dan bukanlah hal yang tabu. Namun ada syaratnya.

Sepanjang kunjungan ke luar negeri itu, lanjut Romy, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPR yang bersangkutan hal itu tidak masalah. “Artinya, ke luar negeri itu bukan sekadar untuk jalan-jalan,” kata Romy dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews, Minggu 31 Oktober 2010.

Misalnya, Romy menjelaskan, ada keinginan untuk membentuk suatu lembaga baru, yang memang tidak ada sebelumnya di Indonesia, padahal sifatnya diperlukan dan mendesak, sehingga membutuhkan referensi dan pengalaman dunia luar, maka hal itu memang harus mempelajarinya langsung dengan mendatangi negara lain.

Selain itu, menurut Romy, kunjungan ke luar negeri juga diperbolehkan apabila itu dalam rangka untuk memenuhi undangan, membina hubungan yang baik dengan negara sahabat, atau kunjungan balasan. “Jadi sepanjang kunjungan ke luar negeri itu dilakukan secara selektif dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bagi Fraksi PPP itu tidak salah dan tidak tabu,” kata Romy.

Sejauh ini tiga partai bersikap keras soal anggota DPR yang ke luar negeri yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, anggota DPR ke luar negeri harus benar-benar atas alasan yang urgen dan meminta izin Ketua Umum.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, juga senada. “Saya sudah mengeluarkan instruksi, Fraksi Gerindra di DPR untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka apa pun, karena rakyat sedang kesusahan,” katanya. (hs)
• VIVAnews

+++++++++

Tiga Partai Larang ke Luar Negeri, Lainnya?
Saat ini Indonesia tengah berduka karena banyaknya bencana alam yang terjadi.
MINGGU, 31 OKTOBER 2010, 22:05 WIB Arfi Bambani Amri, Sandy Adam Mahaputra, Dwifantya Aquina , Mohammad Adam

Aburizal Bakrie dan Hatta Radjasa (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA TERKAIT
PPP Tak Tabu Kader ke Luar Negeri
Mubarok: Larang ke Luar Negeri, Apa Niatnya?
Nekat ke Luar Negeri, Kader PAN Bisa Dipecat
PKS: Larangan ke Luar Negeri Itu Pencitraan
Golkar Larang Kader ke Luar Negeri
VIVAnews – Ramainya kecaman terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkunjung ke luar negeri, membuat sejumlah partai bertindak. Tiga partai yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan melarang kadernya ke luar negeri. instruksi larangan ke luar negeri telah diteken.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan telah meneken instruksi larangan ke luar negeri bagi anggota DPR dari Golkar. Ia mengungkapkan hal tersebut usai Zikir dan Doa untuk Bangsa di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 31 Oktober 2010.

Alasannya, kata Ical, panggilan akrab Aburizal, negara sedang dalam kesulitan. “Baik kesulitan keuangan maupun kesulitan dalam keadaan darurat (banyak musibah bencana alam).”
Karena itu, imbuhnya, sudah sepatutnya anggaran atau biaya kunjungan ke luar negeri disumbangkan untuk para korban bencana alam tersebut. Partai akan memberikan sanksi tegas jika ada kader yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Dan, apabila ada kader yang telah terlanjur ke luar negeri, Ical mengimbau agar mempersingkat waktu kunjungan tersebut.

“Kalau pun ada (yang sifatnya mendesak), tentu harus atas izin DPP (Partai Golkar). Anggota DPR atau pun DPRD yang berencana ke luar negeri, semua harus atas izin DPP,” ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto juga menegaskan larangan seluruh kadernya melakukan kunjungan ke luar negeri, walaupun dalam rangka tugas. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah berduka karena banyaknya bencana alam yang terjadi, sehingga sudah seharusnya kunjungan kerja tersebut ditiadakan.

Prabowo mengaku walau pun ada program dari DPR yang mengharuskan anggotanya melaksanakan kunjungan luar negeri, ia tetap tidak mengizinkan. Jika melanggar, partai tidak segan-segan menjatuhkan sanksi atau minimal teguran.

“Itu tidak perlu dipertanyakan, kalau di AD ART kan ada teguran, surat teguran pertama, kedua, kita panggil ke majelis etik. Tapi tidak begitulah, kita kekeluargaan, disindir saja pun sudah mengerti,” ujarnya.

Partai Amanat Nasional juga bersikap sama. Partai tersebut sudah jauh-jauh hari mengusulkan pelarangan ini. Fraksi PAN bahkan mengusulkan secara resmi di DPR, perlu moratorium kunjungan ke luar negeri. Fraksi tersebut mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat memoratorium kunjungan ke luar negeri untuk eksekutif dan legislatif selama satu semester.

Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan tawaran itu bagian solusi pemborosan dalam kunjungan kerja tersebut. Teguh usul moratorium itu tidak hanya untuk anggota dewan, tapi juga pemerintah. Menurut dia, pemborosan oleh pemerintah jauh lebih besar bila dibanding DPR. “Kami mendorong itu menjadi sikap resmi DPR, sudah tidak bisa kita biarkan baik di keduanya (eksekutif dan legislatif),” kata Teguh.
Dan hari ini, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menegaskan, kader yang nekat ke luar negeri, bisa terancam dipecat sebagai anggota DPR.

Selektif ke Luar Negeri

Jika tiga partai di atas bersikap keras, partai-partai yang duduk di parlemen lainnya lebih moderat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih bersikap selektif. “Masalah kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR dan pemerintah, saya kira dilihat dulu urgensinya dan kemaslahatannya,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada VIVAnews, Minggu 31 Oktober 2010.

Kalau kaitannya dengan Badan Kerjasama Antarparlemen atau undangan negara atau parlemen sahabat, tidak menjadi masalah. “Termasuk kunjungan muhibah terkait undangan parlemen atau negara-negara sahabat,” kata Tjahjo.

Mengenai kunjungan studi banding, Tjahjo mengusulkan agar lebih selektif. “Kalau urgensi dan kemaslahatannya tidak ada atau kurang mencapai target, saya kira bisa dipertimbangkan,” katanya.
Namun, ternyata tidak semua partai bersikap sama dengan partai-parti tersebut. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, melalui Wakil Sekretaris Jenderal, M Romahurmuziy, menyatakan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri bukanlah hal tabu. Sepanjang kunjungan ke luar negeri itu, lanjut Romy, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPR yang bersangkutan hal itu tidak masalah.

Hal yang sama dikatakan oleh Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok. Menurut dia, pelarangan atau pembekuan rencana perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri ide yang sangat bagus. “Itu sebenarnya ide yang bagus, ide baik tapi tergantung niatnya.”

Mubarok menjelaskan, bahwa kalau memang pelarangan dari parpol kepada kadernya di DPR melakukan kunjungan ke luar negeri itu benar-benar sikap yang tidak dibuat-buat, jelas hal yang bagus dalam memberikan kejelasan warna dalam konstelasi politik nasional di mata publik. Tapi apabila pelarangan itu tidak tulus, sekadar hanya untuk sensasi semata, maka bagi Mubarok itu jelas suatu hal yang tidak bagus.

Dan soal niat ini ditangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera sebagai strategi “pencitraan.” Sikap PKS, kata Luthfi, adalah, “agar tak terjebak politik pencitraan asal melarang, sebaiknya DPR transparan benahi tupoksinya, bukan menghapus studi banding.”

Studi banding, kata Luthfi, jika dimanfaatkan dengan benar, transparan, jelas dan prosesnya diperbaiki akan bermanfaat juga bagi masyarakat. “Mengaitkan studi banding dengan peduli bencana bisa mislead apalagi jika opini dilansir oleh lembaga riset yang memihak parpol tertentu.”
Akhir kata, ujar Luthfi, “PKS terus berusaha mendengar aspirasi masyarakat dengan objektif walau tidak populis, tanpa harus tersandera politik pencitraan yang minus solusi.”

Advertisements
October 31, 2010

Peresmian Pabrik Semen Lafarge Diundur

Serambi aCEH Wed, Oct 27th 2010, 12:06
Peresmian Pabrik Semen Lafarge Diundur
* Pabrik Dalam Tahap Uji Coba
Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH – Peresmian pabrik PT Lafarge Cemen Indonesia (LCI) yang berlokasi di kawasan Lhoknga, Aceh Besar, diundur. Pihak manajemen menjadwalkan, peresmian oleh Presiden SBY akan dilakukan pada kuartal pertama 2011, bergeser dari jadwal sebelumnya yang direncanakan berlangsung pada Desember 2010.

Sempat tersiar kabar, penundaan terjadi karena adanya kerusakan yang cukup parah pada mesin pabrik semen LCI, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk melakukan perbaikan. Namun kabar tersebut dibantah oleh pihak manajemen. Mesin pabrik dilaporkan dalam kondisi baik dan sedang dalam tahap uji coba.

“Informasi itu tidak benar. Kondisi mesin dan peralatan produksi di pabrik berada dalam kondisi sangat baik,” kata President Director PT LCI, Marc Jarrault, dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Senin (27/10) malam.

Tetapi sambung Marc, untuk pabrik secara keseluruhan sedang dalam tahap uji coba (commissioning), sehingga kendala teknis masih sering terjadi dan terus diperbaiki sebelum mencapai hasil produksi yang stabil. Peralatan pabrik yang digunakan merupakan penggabungan antara struktur dan

perlalatan yang telah diperkuat dan ditingkatkan pascatsunami, serta penambahan alat baru sebagai pengganti yang rusak. “Ini mengakibatkan jadwal commissioning jauh lebih lama dibandingkan dengan pembangunan pabrik dengan peralatan yang seluruhnya baru,” ujarnya.

Tunda peresmian
Terkait dengan penundaan jadwal peresmian, Marc menjelaskan, pada akhir Juli lalu pihaknya telah meminta dukungan Gubernur Aceh untuk memfasilitasi undangan ke presiden dalam rangka meresmikan pabrik. Jadwal peresmian ditetapkan pada bulan Desember 2010.

“Terakhir kami memahami bahwa Bapak Presiden akan hadir lebih awal di bulan November 2010, bersamaan dengan peresmian beberapa kegiatan Pemerintahan Aceh,” sambungnya.

Dengan demikian, waktu persiapan peresmian pabrik menjadi sangat singkat dan di saat yang sama commissioning masih terus berlangsung. “Oleh karena itu kami cenderung untuk menunda

peresmian oleh Bapak Presiden sampai dengan kuartal pertama tahun 2011 dan pada saat tersebut, pabrik kita akan mencapai produksi yang stabil,” demikian Marc.(yos)

Tags:
October 31, 2010

RI Dapat Komitmen Investasi Hingga US$ 5 Miliar Dari China

Minggu, 31/10/2010 19:26 WIB
RI Dapat Komitmen Investasi Hingga US$ 5 Miliar Dari China
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance

Jakarta – Para pengusaha China akan berinvestasi sekitar US$ 4-5 miliar di Indonesia. Komitmen investasi ini tercantum dalam 27 Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang sudah ditandangani dalam rangkaian kegiatan kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke World Expo 2010 di Shanghai.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, para pengusaha negeri tirai bambu tersebut diantaranya akan menanamkan modal pada sektor manufaktur, telekomunikasi dan minyak dan gas bumi.

“Nilainya sekitar US$ 4-5 miliar. Dari seluruh MoU yang ditandatangani sebanyak 27 itu. Realisasi 2-4 tahun,” kata Gita di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (31/10/2010).

Adapun beberapa perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaan China di antaranya yaitu, Artha Graha untuk pembangunan fiber optic, PT Aneka Tambang dan Hangzhou Jinjiang Group untuk pengembangan potensi bauksit, PT Waja Sekawan Prima dan Tian Yi Seamless Steel Tube untuk pembangunan pabrik seamless pipe pertama di Asia Tenggara, serta Samudera Energy dan CNOOC/Husky Oil untuk dukungan operasi hulu migas di Blok Madura Strait.

Selain itu, Barong Baragas Energy dan Jinchuan Group untuk pembangunan pabrik smelting nikel di Sulawesi Tenggara, Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group untuk eksplorasi dan pengembangan nikel, Indonesia Mitra Jaya dan Super Power Int. Holding untuk pengembangan terpadu nikel di Pulau Seram.

“Untuk proyek Smelter Grade Alumina antara Hangzho dan Antam itu kapasitasnya 400-500 ribu ton dan akan dibangun tahun depan,” ungkapnya.

Tags:
October 31, 2010

Pertamina: Opsi akusisi Polytama masih dikaji

Pertamina: Opsi akusisi Polytama masih dikaji
Minggu, 31/10/2010 19:40:16 WIB
Oleh: Rudi Ariffianto
JAKARTA: PT Pertamina (Persero) masih mempertimbangkan kemungkinan mengakuisisi PT Polytama Propindo sebagai salah satu opsi jalan keluar utang piutang antara kedua perusahaan senilai US$21,5 juta.

Vice President Corporate Communications Pertamina M. Harun mengakui perusahaan belum akan memulai pasokan propilena untuk Polytama hingga kedua perusahaan memastikan penyelesaian masalah utang piutang tersebut.

Harun mengatakan tim internal Pertamina kini mengkaji beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Polytama kepada perusahaan.

“Opsinya masih banyak, bisa dengan cara mereka melunasi seluruh utangnya atau bisa juga dengan akuisisi perusahaan oleh Pertamina. Jadi, kami belum pada keputusan apakah akan mengakuisisi atau tidak bergantung pada hasil kajian internal. Setelah diputuskan, apapun itu hasilnya, setelah masalah tuntas baru propilena bisa dipasok kembali,” ujarnya hari ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia INAplas Fajar AD Budiyono mengatakan pasokan Polipropilena untuk pasar domestik dipastikan akan terus mengalami kekurangan hingga November. Hal itu, katanya, disebabkan oleh belum adanya kepastian Pertamina untuk kembali memasok propilena ke Polytama, terkait dengan masalah utang piutang senilai US$21,5 juta.

Fajar menduga belum adanya kepastian itu juga didasarkan pada pertimbangan keterkaitan masalah Polytama dengan masalah utang piutang antara Pertamina dan TPPI. Menurut dia, ada kecenderungan Pertamina menginginkan penyelesaian masalah Polytama tersebut dengan TPPI yang masih memiliki afiliasi.

October 31, 2010

Hero bukukan laba bersih Rp142 miliar

Hero bukukan laba bersih Rp142 miliar
Minggu, 31/10/2010 18:17:16 WIB
Oleh: Rika Novayanti
JAKARTA: PT Hero Supermarket Tbk membukukan laba bersih (sebelum diaudit) Rp142 miliar dengan tingkat pertumbuhan laba bersih 24,9% dalam periode sembilan bulan pertama 2010 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2009.

Sementara itu, penjualan pada Januari-September 2010, Hero sebelum diaudit mencapai Rp5,68 triliun, tumbuh 14,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua format bisnis berkinerja baik walaupun persaingan sengit. Pertumbuhan tersebut hasil dari peningkatan penjualan dan perbaikan produktivitas toko yang berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur Perseroan, John Callagan dalam siaran persnya akhir pekan lalu.

John juga mengatakan perseroan akan terus melakukan ekspansi dan berusaha di posisi yang baik untuk menghadapi tantangan.

Sugiyanto Wibawa, Direktur PT Hero Supermarket Tbk, menyatakan pertumbuhan tersebut sesuai dengan sasaran.“Artinya itulah target kami. Angka itu menunjukkan performance yang bagus,” tutur Sugiyanto saat dihubungi Bisnis hari ini.

Menurut Sugiyanto, Hero akan mempertahankan tingkat pertumbuhan itu dan dijadikan patokan untuk pertumbuhan berikutnya. “Hero mau terus tumbuh. Peningkatan diharapkan dapat sebanyak-banyaknya dengan perkembangan di atas inflasi,” lanjut dia.

Sugiyanto memaparkan PT Hero Supermarket akan tumbuh dengan membuka gerai baru dan membuat program baru yang menunjang ekspansi dan peningkatan jumlah pelanggan. Dia menjelaskan saat ini PT Hero Supermarket telah membuka gerai di wilayah timur Indonesia, termasuk Kalimantan.

“Pertumbuhan tentu harus ditingkatkan, kita mau bertumbuh di mana saja, kalau bisa masuk Papua, ya masuk Papua, tetapi yang paling sulit kan menemukan lokasi yang tepat, lokasi itu termasuk juga ketersediaan infrastruktur. Jadi saya tidak bisa berspekulasi,” tegas Sugiyanto.

Dia juga menyatakan hingga saat ini Hero selalu mengikuti peraturan pemerintah. Bagi Sugiyanto, setiap daerah memiliki peraturan masing-masing, hal tersebut juga perlu dijadikan pertimbangan untuk melakukan ekspansi.

Hero telah membuka 24 gerai baru selama sembilan bulan pertama 2010, termasuk dua gerai hipermarket Giant dan tujuh gerai supermarket. Per 30 September 2010, Grup Hero telah mengoperasikan 37 gerai hipermarket Giant, 47 gerai Hero supermarket, 69 gerai Giant supermarket, 203 gerai toko kesehatan dan kecantikan Guardian, dan 122 gerai Starmart minimarket.

Grup Hero menyediakan dana sekitar Rp50 miliar sampai 100 miliar untuk rencana ekspansi hipermarket hingga tutup 2010.

Direktur Grup Hero Sugiyanto Wibawa menjelaskan untuk membuka hipermarket, biasanya Grup Hero menghabiskan dana sampai 10 kali lipat lebih banyak dari pada dana yang digunakan untuk membuka supermarket. Namun, dana yang dibutuhkan itu cenderung bervariasi, tergantung pada lokasi pembukaan.

Menurut Sugiyanto, untuk membuka satu supermarket biasanya Grup Hero menghabiskan sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar. Sementara itu, Grup Hero akan membuka tujuh supermarket hingga akhir tahun, serta satu hipermarket Giant terbaru pada November 2010.(msb)

October 31, 2010

Bisnis Rumput Laut, Berpotensi Tapi Masih Jadi ‘Anak Tiri’

Rabu, 27/10/2010 13:25 WIB
Bisnis Rumput Laut, Berpotensi Tapi Masih Jadi ‘Anak Tiri’
Muhammad Nur Abdurrahman – detikFinance

Budidaya rumput laut (Foto: ACI detikcom) Makassar – Mungkin tidak banyak yang tahu, Indonesia adalah negara penghasil rumput laut nomor satu di dunia. Luas daerah pesisir pantai di tanah air merupakan lahan subur untuk perkembangan rumput laut.

Sayangnya, rumput laut Indonesia itu lebih diminati oleh orang-orang di luar negeri ketimbang dalam negeri. Hal itu terlihat dari banyaknya varian olahan rumput laut mulai dari untuk masakan khas Jepang seperti Sushi, bahan baku kertas di Korea Selatan dan bahan baku kosmetik di sejumlah negara.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani & Pengelola Rumput Laut Indonesia (Aspperli), Arman Arfah dalam kurun waktu tahun 2009, produksi rumput laut nasional mencapai jumlah 160 ribu ton, 45 persen diantaranya disuplai dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

“Dengan luas itu, setiap tahun, para petani rumput laut bisa memanen sebanyak 5 sampai 6 kali, dari jenis Gracilaria 80 persen pasarnya di tanah air dan jenis Eucemacottoni, 80 persen untuk pasar luar negeri,” ungkap Arman yang ditemui detikFinance dalam jumpa persnya terkait rencana pelaksanaan makan rumput laut massal, pada 29-30 Oktober 2010 mendatang, di kafe Gigi, jalan Pengayoman, Makassar, selasa (26/10/2010).

Setiap 1 hektar hamparan laut pesisir yang menjadi tempat budidaya rumput laut, petaninya bisa memanen sekitar 1 ton. Hasil olahan rumput laut jenis Glacilaria ini menjadi bahan baku untuk makanan dan minuman, sementara jenis Eucemacottoni, bisa pula menjadi bahan baku kosmetik, obat-obatan dan kertas.

Arman menyebutkan, rumput laut jenis Glacilaria di bursa komoditi nasional, harganya bisa mencapai Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu perkilogram. Sedangkan jenis Eucemacottoni harganya rata-rata Rp 11 ribu sampai Rp 13 ribu perkilogram.

Namun demikian, Aspperli menyayangkan komoditi ini masih jauh dari perhatian pemerintah. Sekitar 15 ribu petani rumput laut di tanah air, lanjut Arman, belum bisa sepenuhnya lepas dari jerat utang para lintah darat dan pedagang tengkulak. Sektor perbankan tanah air belum melirik potensi penghasilan petani rumput laut. Selain itu, penyuluhan tata cara mengolah rumput laut yang berkualitas tinggi juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

Aspperli berharap, lanjut Arman, komoditi rumput laut mampu menyokong kemandirian ekonomi bangsa, dengan membudidayakan, memproduksi dan mengelola sendiri hasil rumput laut hingga bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selain dapat menyejahterakan petani rumput laut, jika tingkat konsumsi rumput laut masyarakat sudah meningkat, lapangan kerja akan terbuka lebar di sektor industri pengolahan rumput laut.

“Kalau pemerintah masih menganggap hanya persoalan surplus beras yang perlu diperhatikan, sementara potensi rumput laut dikesampingkan, biar Aspperli yang bertugas mengkampanyekan pada masyarakat agar gemar mengonsumsi rumput laut,” pungkas Arman.

October 31, 2010

BKPM: Investasi Bisa Tembus Rp 200 Triliun di 2010

Minggu, 31/10/2010 18:52 WIB
BKPM: Investasi Bisa Tembus Rp 200 Triliun di 2010
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance

Jakarta – Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) memperkirakan realisasi investasi hingga akhir tahun 2010 bisa menembus angka Rp 200 triliun. Atau di atas target yang telah ditetapkan sebesar Rp 160,1 triliun.

“Berdasarkan Hitung-hitungan kita per kuartal itu (investasi baru) bisa sampai Rp 50-55 triliun. Kita target Rp 160,1 triliun, berarti kurang 10-11 triliun lagi. Sangat bisa kita capai target itu. Bahkan kita bisa sedikit berharap untuk capai 200 triliun,” ujar Kepala BKPM Gita Wirjawan di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (31/10/2010)

Ia juga meyakini kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan terus meningkat nantinya. Hingga kuartal III-2010, kontribusi investor domestik sudah mencapai 25,7% atau sebesar Rp 38,5 triliun dari total perolehan investasi sebesar Rp 149,5 triliun.

“Saya optimis porsi penanaman modal dalam negeri akan meningkat dan melebihi yang sekarang. Kalau kita bisa capai di akhir tahun di atas 30%, itu sudah bagus,” ungkapnya.

Gita menambahkan, untuk mencapai target investasi sebesar Rp 1.500 triliun pada 2014, maka setidaknya BKPM harus mampu mengaet investasi sebesar Rp 550 triliun mulai 2011.

“Saya perlu garisbawahi target kita Rp 1.500 triliun pada 2014, jauh lebih besar daripada angka investasi yang sudah direalisasikan. Hitung-hitungan kasar kita setidaknya harus capai Rp 550 triliun per tahun,” tambahnya.

October 31, 2010

Indonesia Butuh Armada Pesawat Ampibi

IPTN harusnya memproduksi pesawat amphibi, knapa tidak ??

+++
Indonesia Butuh Armada Pesawat Ampibi
Laporan wartawan KOMPAS Iwan Santosa
Minggu, 31 Oktober 2010 | 11:17 WIB

SHUTTERSTOCK
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan armada pesawat ampibi yang bisa mendarat dan tinggal landas di air untuk menjangkau daerah terpencil dan sangat berguna sebagai sarana tanggap bencana. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo yang ditemui di Jakarta, Sabtu (30/10/2010) kemarin mengatakan, terakhir kali satuan pesawat ampibi digunakan untuk operasi pemadaman kebakaran hutan Kalimantan tahun 1997.
“Waktu itu disewa pesawat ampibi water bomber Beriev 200 buatan Russia. Pesawat itu juga memiliki bucket untuk mengangkut air sungai atau danau yang ditumpahkan di sumber api,” kata Dudi. Pesawat sejenis yang popular di dunia saat ini adalah Bombardier CL-142 buatan Kanada. Jepang juga memiliki pesawat sejenis yakni Shinmewa yang merupakan turunan dari tipe pesawat ampibi yang mereka gunakan semasa Perang Dunia II, Kawanishi.
Pesawat ampibi ujar Dudi, dapat digunakan untuk mengirim tenaga bantuan, logistik, hingga evakuasi medis secara cepat. “Kita belajar berulang kali terjadi bencana di daerah terpencil dan penanganan lambat karena ketiadaan sarana transportasi yang memadai. Pesawat ampibi merupakan salah satu solusi tanggap bencana dalam waktu dekat. Pesawat ampibi dalam situasi normal dapat digunakan untuk angkutan penumpang dan barang di tempat-tempat terpencil,” Dudi menjelaskan.
Beberapa tahun lalu, dia menambahkan, pesawat Twin Otter dengan kemampuan ampibi masih beroperasi di Papua. Demikian pula di masa silam, diketahui para misionaris di Kalimantan mengoperasikan pesawat Cessna dengan kemampuan ampibi. Pada masa Hindia Belanda, dioperasikan pesawat ampibi canggih dari jenis Dornier DO-24 buatan Jerman dan PBY-5 Catalina. Pesawat-pesawat itu berjasa untuk mengevakuasi personel Sekutu ketika Pulau Jawa dan Sumatera diserang Jepang pada tahun 1942.
Pesawat ampibi Hindia Belanda sebagian berbasis di Pangalengan, Bandung dan Danau Situ Bagendit, Garut, di Jawa Barat. Pemerintah militer Jepang membangun pangkalan pesawat ampibi di Oosthaven (Teluk Betung dan Tanjung Karang, Lampung). Pada awal tahun 1950-an hingga 1960-an, TNI AU masih mengoperasikan pesawat ampibi jenis PBY-5 Catalina. Sedangkan TNI AL mengoperasikan pesawat ampibi Grumman Albatros hingga tahun 1970-an.

October 30, 2010

Penjajakan Peran PT.BBI Surabaya Dalam Revitalisasi Industri Pertahanan

Tuesday, October 26, 2010
Penjajakan Peran PT.BBI Surabaya Dalam Revitalisasi Industri Pertahanan

25 Oktober 2010 — Dalam rangka menindaklanjuti penjajakan revitalisasi industri pertahanan yang merupakan salah satu program dari KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), tim dari Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), Kementerian Pertahanan dan BPPT mengadakan kunjungan kerja ke PT. Boma Bisma Indra (PT.BBI) Surabaya.

Dalam acara diskusi, Direktur Utama PT. BBI, Lalak Indiyono memaparkan aktivitas dan produktivitas PT. BBI serta potensi yang dapat dikembangkan ke depan. Potensi tersebut antara lain pengembangan mesin transportasi (darat dan laut) dan mesin pembangkit listrik. Selain itu dijelaskan pula mengenai Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fasilitas PT. BBI Surabaya. “Sedangkan saat ini PT.BBI fokus berproduksi pada peralatan pabrik seperti pressure vessels, heat exchanger dan peralatan pabrik gula”, ujar Lalak.

Dalam kesempatan ini Teguh Rahardjo, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek memberikan arahan dan usulan wacana ke depan terkait rencana KKIP untuk revitalisasi industri pertahanan, diantaranya adalah industri mesin panser dan rantis. “Kemandirian teknologi nasional adalah suatu keniscayaan terutama untuk pertahanan dan keamanan bangsa. Oleh karena itu Kementerian Ristek selalu memperhatikan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang fokus hankam”, ujar Teguh

Selain itu, Agus Suyarso, Direktur Teknologi Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan menjelaskan kebutuhan teknologi untuk pertahanan dimana negara kita seharusnya mandiri dalam penyediaan kebutuhan pertahanan seperti panser, kapal cepat, roket, dan lain-lain. Tentunya semua harus memenuhi standar demi keamanan dan kenyamanan pengguna, tegas Agus.

Joko Purwono, Direktur Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan dan Prawoto, Kepala balai Termodinamika, Motor dan Propulsi masing-masing menjelaskan kemampuan iptek mengenai engine/motor adalah sudah bisa dikuasai oleh dalam negeri. Hanya saja perlu dukungan yang serius dalam pengembangan engine/motor dan penangan secara konsisten untuk mendukung kemandirian teknologi dan produksi engine nasional. Salah satu prasarana pendukungnya terdapat di Puspiptek berupa laboratorium yang dapat menguji kinerja dan kehandalan engine sampai dengan 600HP.

Pada pertemuan disepakati rencana pemetaan kembali potensi kemampuan sarana dan prasarana serta SDM. Kemudian diharapkan ada suatu peta rencana ke depan pengembangan PT.BBI dalam mendukung skema program revitalisasi industri pertahanan termasuk dorongan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan dan BPPT.

Pada kesempatan tersebut turut hadir dalam Tim Ristek Erry Ricardo (Asisten Deputi Produktivitas Riptek Industri), Ahmad Dading (Asisten Deputi Relevansi Program Riptek), dan Hendro Wicaksono (Kepala Bidang Riptek Industri Manufaktur). Sedangkan dari Tim BPPT turut hadir Purwoadi (Kepala Balai Mesin Perkakas dan Otomasi), sedangkan dari Kemenhan Edi Sulistiyadi.

October 30, 2010

Indonesia Tidak Pilih FTA dengan Negara Maju

Indonesia Tidak Pilih FTA dengan Negara Maju
JUM’AT, 29 OKTOBER 2010 | 16:18 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Jakarta – Kebijakan perdagangan internasional Indonesia tidak diarahkan untuk membuat kesepakatan Free Trade Agreement (FTA) dengan negara maju. Indonesia memilih bentuk kerjasama seperti Economic Partnership Agreement (EPA) dengan negara maju.

“Kerjasama dengan negara maju bukan Free Trade Agreement (FTA) konvensional. Tapi kerjasama lebih luas yang juga mencakup kerjasama investasi, bukan hanya soal penurunan tarif,” kata Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar di kantornya, Jumat (29/10).

Sebab, lanjut Mahendra, rata-rata bea masuk ke pasar di negara maju sudah rendah sehingga menjadi tidak terlalu menguntungkan kalau melakukan kerjasama pasar bebas dengan negara-negara maju. “Justru bea masuk ke negara-negara berkembang yang lebih tinggi,” kata dia.

Menurut dia, yang menjadi penghambat akses pasar ke negara maju lebih banyak seperti aturan nontarif. “Seperti standar, kesehatan dan keberlangsungan lingkungan hidup,” kata dia.

Pernyataan tersebut menanggapi banyaknya negara-negara yang kini menjalin kerjasama Free Trade Agreement. Beberapa FTA yang baru disepakati adalah FTA Uni Eropa-Korea Selatan. Selain Korea Selatan, Uni Eropa juga menjajaki FTA dengan Jepang.

Wamendag menambahkan, untuk kerjasama FTA lebih ditujukan untuk memperkuat perdagangan regional bersama ASEAN. “Kita sebagai anggota, punya komitmen yang sama dengan negara ASEAN lain,” ujarnya.

Sementara untuk FTA bilateral, Indonesia pun merasa tak harus buru-buru melakukannya. “Sebelum melakukan FTA, kami akan pertimbangkan untung ruginya terlebih dahulu,” kata Mahendra.

Salah satu bentuk kerjasama EPA yang akan dilakukan adalah antara Indonesia dengan Australia. Menurut Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional, Gusmardi Bustami, pembahasan terkait kerjasama tersebut telah memasuki tahap akhir. “Kesepakatan ini hanya tinggal menunggu waktu, kemungkinan tahun depan. Sebab, kita masih akan melakukan pertemuan dalam forum di tingkat menteri,” ujarnya.

Duta besar Indonesia di Canberra, Primo Alui Joelianto pun mengatakan bahwa bentuk kerjasama EPA akan memberi keuntungan lebih besar dari sekedar FTA. “Sebab, akan ada transfer pengetahuan dan teknologi,” kata dia.