Diam-diam Rombongan Komisi V DPR Terbang ke Italia


Beginilah jika anggota yang terhormat DPR isinya adalah tikus got dan kriminal…,pekerjaannya shopping menghabiskan uang anggaran dan keluyuran ke luar negeri.

++++
Diam-diam Rombongan Komisi V DPR Terbang ke Italia
Quote:
Jakarta – Belasan anggota Komisi V DPR, Selasa (26/10) malam berangkat ke Italia untuk kunjungan kerja. Mereka tidak menyampaikan rencana keberangkatan ke publik seperti yang sudah digariskan oleh pimpinan Dewan.

“Ya, sudah berangkat tadi malam. Tapi informasi lebih jauhnya silakan saja tanyakan pada ketua rombongan,” kata anggota Komisi V DPR Saleh Husin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Saleh enggan menjelaskan lebih jauh perihal kunjungan tersebut. Namun dia membenarkan jika studi banding dilakukan dalam rangka penyusunan RUU Rumah Susun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan ini akan berlangsung selama lima hari. Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.

Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-Perjuangan, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.

Sikap diam-diam ini bertentangan dengan instruksi pimpinan Dewan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.

Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota komisi V.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Anis Matta juga menyampaikan ada kunjungan ke Hungaria oleh anggota Dewan. Tim dipimpin oleh wakil ketua Pramono Anung.

Namun, kunjungan ini sifatnya muhibah atau balasan atas kunjungan serupa ke Indonesia. “Ini undangan sifatnya, beda dengan studi banding,” kata Anis.

___

PPP Tak Tabu Kader ke Luar Negeri
“Artinya, ke luar negeri itu bukan sekadar untuk jalan-jalan,” kata Wakil Sekjen PPP..
MINGGU, 31 OKTOBER 2010, 17:08 WIB Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

Politisi PPP Suryadharma Ali, Suharso Monoarfa & Muchammad Romahurmuziy (Antara/ Ujang Zaelani)
BERITA TERKAIT
Mubarok: Larang ke Luar Negeri, Apa Niatnya?
Nekat ke Luar Negeri, Kader PAN Bisa Dipecat
PKS: Larangan ke Luar Negeri Itu Pencitraan
Golkar Larang Kader ke Luar Negeri
Senin, Golkar Tertibkan Kader ke Luar Negeri
VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menyatakan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri dibolehkan dan bukanlah hal yang tabu. Namun ada syaratnya.

Sepanjang kunjungan ke luar negeri itu, lanjut Romy, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPR yang bersangkutan hal itu tidak masalah. “Artinya, ke luar negeri itu bukan sekadar untuk jalan-jalan,” kata Romy dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews, Minggu 31 Oktober 2010.

Misalnya, Romy menjelaskan, ada keinginan untuk membentuk suatu lembaga baru, yang memang tidak ada sebelumnya di Indonesia, padahal sifatnya diperlukan dan mendesak, sehingga membutuhkan referensi dan pengalaman dunia luar, maka hal itu memang harus mempelajarinya langsung dengan mendatangi negara lain.

Selain itu, menurut Romy, kunjungan ke luar negeri juga diperbolehkan apabila itu dalam rangka untuk memenuhi undangan, membina hubungan yang baik dengan negara sahabat, atau kunjungan balasan. “Jadi sepanjang kunjungan ke luar negeri itu dilakukan secara selektif dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bagi Fraksi PPP itu tidak salah dan tidak tabu,” kata Romy.

Sejauh ini tiga partai bersikap keras soal anggota DPR yang ke luar negeri yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, anggota DPR ke luar negeri harus benar-benar atas alasan yang urgen dan meminta izin Ketua Umum.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, juga senada. “Saya sudah mengeluarkan instruksi, Fraksi Gerindra di DPR untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka apa pun, karena rakyat sedang kesusahan,” katanya. (hs)
• VIVAnews

+++++++++

Tiga Partai Larang ke Luar Negeri, Lainnya?
Saat ini Indonesia tengah berduka karena banyaknya bencana alam yang terjadi.
MINGGU, 31 OKTOBER 2010, 22:05 WIB Arfi Bambani Amri, Sandy Adam Mahaputra, Dwifantya Aquina , Mohammad Adam

Aburizal Bakrie dan Hatta Radjasa (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA TERKAIT
PPP Tak Tabu Kader ke Luar Negeri
Mubarok: Larang ke Luar Negeri, Apa Niatnya?
Nekat ke Luar Negeri, Kader PAN Bisa Dipecat
PKS: Larangan ke Luar Negeri Itu Pencitraan
Golkar Larang Kader ke Luar Negeri
VIVAnews – Ramainya kecaman terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkunjung ke luar negeri, membuat sejumlah partai bertindak. Tiga partai yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan melarang kadernya ke luar negeri. instruksi larangan ke luar negeri telah diteken.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyampaikan telah meneken instruksi larangan ke luar negeri bagi anggota DPR dari Golkar. Ia mengungkapkan hal tersebut usai Zikir dan Doa untuk Bangsa di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 31 Oktober 2010.

Alasannya, kata Ical, panggilan akrab Aburizal, negara sedang dalam kesulitan. “Baik kesulitan keuangan maupun kesulitan dalam keadaan darurat (banyak musibah bencana alam).”
Karena itu, imbuhnya, sudah sepatutnya anggaran atau biaya kunjungan ke luar negeri disumbangkan untuk para korban bencana alam tersebut. Partai akan memberikan sanksi tegas jika ada kader yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Dan, apabila ada kader yang telah terlanjur ke luar negeri, Ical mengimbau agar mempersingkat waktu kunjungan tersebut.

“Kalau pun ada (yang sifatnya mendesak), tentu harus atas izin DPP (Partai Golkar). Anggota DPR atau pun DPRD yang berencana ke luar negeri, semua harus atas izin DPP,” ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto juga menegaskan larangan seluruh kadernya melakukan kunjungan ke luar negeri, walaupun dalam rangka tugas. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah berduka karena banyaknya bencana alam yang terjadi, sehingga sudah seharusnya kunjungan kerja tersebut ditiadakan.

Prabowo mengaku walau pun ada program dari DPR yang mengharuskan anggotanya melaksanakan kunjungan luar negeri, ia tetap tidak mengizinkan. Jika melanggar, partai tidak segan-segan menjatuhkan sanksi atau minimal teguran.

“Itu tidak perlu dipertanyakan, kalau di AD ART kan ada teguran, surat teguran pertama, kedua, kita panggil ke majelis etik. Tapi tidak begitulah, kita kekeluargaan, disindir saja pun sudah mengerti,” ujarnya.

Partai Amanat Nasional juga bersikap sama. Partai tersebut sudah jauh-jauh hari mengusulkan pelarangan ini. Fraksi PAN bahkan mengusulkan secara resmi di DPR, perlu moratorium kunjungan ke luar negeri. Fraksi tersebut mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat memoratorium kunjungan ke luar negeri untuk eksekutif dan legislatif selama satu semester.

Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan tawaran itu bagian solusi pemborosan dalam kunjungan kerja tersebut. Teguh usul moratorium itu tidak hanya untuk anggota dewan, tapi juga pemerintah. Menurut dia, pemborosan oleh pemerintah jauh lebih besar bila dibanding DPR. “Kami mendorong itu menjadi sikap resmi DPR, sudah tidak bisa kita biarkan baik di keduanya (eksekutif dan legislatif),” kata Teguh.
Dan hari ini, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menegaskan, kader yang nekat ke luar negeri, bisa terancam dipecat sebagai anggota DPR.

Selektif ke Luar Negeri

Jika tiga partai di atas bersikap keras, partai-partai yang duduk di parlemen lainnya lebih moderat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih bersikap selektif. “Masalah kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR dan pemerintah, saya kira dilihat dulu urgensinya dan kemaslahatannya,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada VIVAnews, Minggu 31 Oktober 2010.

Kalau kaitannya dengan Badan Kerjasama Antarparlemen atau undangan negara atau parlemen sahabat, tidak menjadi masalah. “Termasuk kunjungan muhibah terkait undangan parlemen atau negara-negara sahabat,” kata Tjahjo.

Mengenai kunjungan studi banding, Tjahjo mengusulkan agar lebih selektif. “Kalau urgensi dan kemaslahatannya tidak ada atau kurang mencapai target, saya kira bisa dipertimbangkan,” katanya.
Namun, ternyata tidak semua partai bersikap sama dengan partai-parti tersebut. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, melalui Wakil Sekretaris Jenderal, M Romahurmuziy, menyatakan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri bukanlah hal tabu. Sepanjang kunjungan ke luar negeri itu, lanjut Romy, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPR yang bersangkutan hal itu tidak masalah.

Hal yang sama dikatakan oleh Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok. Menurut dia, pelarangan atau pembekuan rencana perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri ide yang sangat bagus. “Itu sebenarnya ide yang bagus, ide baik tapi tergantung niatnya.”

Mubarok menjelaskan, bahwa kalau memang pelarangan dari parpol kepada kadernya di DPR melakukan kunjungan ke luar negeri itu benar-benar sikap yang tidak dibuat-buat, jelas hal yang bagus dalam memberikan kejelasan warna dalam konstelasi politik nasional di mata publik. Tapi apabila pelarangan itu tidak tulus, sekadar hanya untuk sensasi semata, maka bagi Mubarok itu jelas suatu hal yang tidak bagus.

Dan soal niat ini ditangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera sebagai strategi “pencitraan.” Sikap PKS, kata Luthfi, adalah, “agar tak terjebak politik pencitraan asal melarang, sebaiknya DPR transparan benahi tupoksinya, bukan menghapus studi banding.”

Studi banding, kata Luthfi, jika dimanfaatkan dengan benar, transparan, jelas dan prosesnya diperbaiki akan bermanfaat juga bagi masyarakat. “Mengaitkan studi banding dengan peduli bencana bisa mislead apalagi jika opini dilansir oleh lembaga riset yang memihak parpol tertentu.”
Akhir kata, ujar Luthfi, “PKS terus berusaha mendengar aspirasi masyarakat dengan objektif walau tidak populis, tanpa harus tersandera politik pencitraan yang minus solusi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: