Archive for November, 2010

November 27, 2010

KPK Telusuri Atasan Gayus

Koran Tempo 27 November 2010
Di atas Gayus itu siapa, apakah Gayus bermain sendiri?

T Ketua Komisi Pem berantasan Korupsi yang baru terpilih, Busyro Muqoddas, menyatakan penyidik komisi antikorupsi akan menelusuri atasan tersangka mafia pajak Gayus H. Tambunan. Tindakan itu dilakukan karena Gayus tak mungkin melakukan aksinya sendirian.
“Di atas Gayus itu siapa, apakah Gayus bermain sendiri?” kata Busyro di kantornya kemarin. Menurut dia, struktur pemerintahan di negeri ini, pegawai bawahan tak akan meng ambil tindakan penting tanpa setahu dan seizin atasannya.
“Dan di atas (Gayus) ini menarik untuk ditelusuri,”katanya.

Gayus adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A dengan penghasilan Rp 9-12 juta sebulan. Namun ia memiliki rekening puluhan miliar rupiah, yang diduga berasal dari setoran perusahaan wajib pajak yang ditanganinya. Tiga di antaranya, menurut pengakuan Gayus, adalah perusahaan milik Grup Bakrie. Namun Nirwan Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie, membantah ucapan Gayus tersebut. Kini kasus ini masih ditangani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Untuk membongkar jejaring mafia pajak di belakang Gayus, kalangan pegiat antikorupsi, pengamat, praktisi hukum, dan politikus mendesak agar KPK mengambil alih penanganan kasus itu. Namun, hingga kemarin, lembaga itu masih menunggu langkah kepolisian.

“Dari dulu, KPK siap. Kalau Polri siap membagi kasus, itu bagus,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto kemarin.
Menurut dia, kejelasan KPK menangani bagian mana dari kasus Gayus akan terjawab pada Selasa depan setelah menggelar perkara dengan Bareskrim Mabes Polri. Setelah pertemuan itu, kata Bibit, “Akan jelas siapa menangani apa.”

Dalam kasus ini, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertemu dengan KPK kemarin. Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana menyatakan hingga kini asal-muasal duit di rekening Gayus yang jumlahnya miliaran rupiah itu masih simpang-siur. Pengusutan tuntas kasus Gayus, kata Denny, mendesak dilakukan. “Agar tak terjadi fitnah,”ujarnya.

Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah mengatakan pihaknya siap membantu rencana KPK mengusut atasan Gayus. “Iya, dong (kami siap). Selama ini kami juga sudah transparan,” katanya tadi malam.

Dalam kasus ini, selain Gayus, dua pegawai pajak yang sudah menjadi tersangka adalah Humala Napitupulu (kolega Gayus) dan Maruli Pandapotan Manulung (atasan Gayus). Mereka menjadi tersangka kasus pajak PT Surya Alam Tunggal. Namun, menurut Indonesia Corruption Watch, masih ada lagi dua atasan Gayus yang layak dijerat. MUNAWWAROH | ANTON SEPTIAN | FEBRIANA FIRDAUS | DWI WIYANA

Advertisements
November 27, 2010

Produk Nonsenjata dari Perusahaan Dalam Negeri

Produk Nonsenjata dari Perusahaan Dalam Negeri
Seragam militer AB Austria dan UEA diproduksi oleh PT. Sritex. (Foto: Berita HanKam)

27 November 2010, Sukoharjo — Pemerintah menargetkan semua produk pertahanan non-alat utama sistem persenjataan berasal dari produksi dalam negeri. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri sekaligus memaksimalkan produk industri non-alutsista dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Industri Pertahanan Non-alutsista di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (26/11). Rapat ini diikuti 20 eksekutif perusahaan swasta produsen produk non-alutsista.

Saat ini baru 90 persen produk non-alutsista yang mampu dibuat industri dalam negeri, seperti seragam tempur, parasut, tenda, sepatu, rompi antipeluru, dan ransel. Sebagian sudah diekspor, sedangkan produk yang belum bisa dibuat antara lain kacamata khusus untuk menahan serpihan pecahan peluru.

Presiden Direktur PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, kendala industri dalam negeri adalah kapas yang menjadi bahan baku produk non-alutsista. Kapas masih diimpor. Untuk teknologi produksi, industri dalam negeri sebenarnya telah menguasai.

Dalam rapat koordinasi tersebut disimpulkan empat kendala pengembangan industri dalam negeri non-alutsista, yakni perpajakan, riset, pameran, dan belum adanya sinergi antarindustri. Bahan baku kapas selama ini dikenai pajak, sementara produk garmen dari luar negeri tidak dikenai pajak sehingga produk dalam negeri sulit bersaing.

”Hendaknya sama-sama dibebaskan dari pajak sesuai pola free trade zone,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio.

Sasaran dan strategi riset yang telah dilaksanakan selama ini perlu disinergikan dengan standar militer Indonesia. Industri dalam negeri non-alutsista perlu mengikuti pameran internasional sehingga sekaligus sebagai promosi untuk menembus ekspor guna meningkatkan devisa negara.

Industri non-alutsista yang ada agar bergabung dengan Asosiasi Industri Pertahanan Non-Alutsista sehingga lebih mudah disinergikan untuk mendukung kebutuhan non-alutsista TNI.

KOMPAS

November 27, 2010

ASAS KEPEMILIKAN TUNGGALBI akhirnya restui virtual holding bank BUMN

Sumber Kontan online : http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/53321/BI-akhirnya-restui-virtual-holding-bank-BUMN
ASAS KEPEMILIKAN TUNGGALBI akhirnya restui virtual holding bank BUMN

BANDUNG. Berseberangannya Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara BUMN, tentang penerapan asas kepemilikan tunggal (single presence policy) bank-bank pelat merah akhirnya menemui titik temu. BI merestui keinginan pemerintah untuk penerapan virtual holding bank-bank BUMN dengan Kemenneg BUMN sebagai induknya.

Putusan ini sama saja mengecualikan bank-bank pelat merah tersebut dari kebijakan SPP yang menginginkan mereka membentuk holding. Empat bank pelat merah tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad menuturkan, diskusi dengan pemerintah sudah dilakukan, dan pilihan akhirnya adalah BI menyetujui virtual holding bank BUMN sebagai bentuk penerapan kewajiban SPP bank-bank milik pemerintah tersebut. Kemenneg BUMN akan bertindak sebagai holding alias induk empat bank pelat merah seperti yang selama ini terjadi. “SPP bagi bank BUMN sudah aman jadi virtual holding itu sudah tidak ada masalah,” ujar Muliaman di Bandung, Jumat (26/11).

Meski sudah menyetujui pilihan virtual holding, otoritas akan mengkaji lebih jauh lagi teknisnya. “Saat ini masih dikaji tetapi pada dasarnya tidak apa-apa memakai konsep virtual holding,” jelasnya. Muliaman bilang, Kementerian BUMN bertindak sebagai kepala holding bank-bank plat merah.

Seperti diketahui, Kemenneg BUMN mengusulkan pembentukan induk usaha maya (virtual holding) bagi bank-bank pelat merah untuk pemenuhan kebijakan asas kepemilikan tunggal yang diwajibkan BI kepada industri perbankan. Dalam virtual holding tersebut, masing-masing komisaris dari empat bank BUMN tersebut akan menduduki jabatan sebagai komite dalam holding bank BUMN. Peresmian virtual holding ini akan dilakukan tahun depan.

November 27, 2010

AKSI GRUP RAJAWALIGrup Rajawali menggenggam 23,6% saham META

Sumber Kontan online : Investasihttp://investasi.kontan.co.id/v2/read/investasi/53330/Kontan%20Online
BINCANG BURSA

Jumat, 26 November 2010 | 16:39

AKSI GRUP RAJAWALIGrup Rajawali menggenggam 23,6% saham META
JAKARTA. Terbangnya saham PT Nusantara Infrastructure (META) sore ini bukan tanpa alasan. Rupanya, Grup Rajawali membeli saham META sebanyak 3,2 miliar saham atau setara dengan 23,6%. Nilai pembelian ini mencapai Rp 448 miliar. Rajawali membeli saham ini dari Infrastructure Growth Fund (IGF).

“Grup Rajawali sangat besar sehingga akan sangat baik bagi perkembangan META ke depannya,” jelas salah seorang analis. Tak mengherankan jika saham META diburu investor. Pada pertengahan sesi II tadi, saham META sempat melejit 22%, meskipun akhirnya ditutup dengan kenaikan 11,36% menjadi Rp 245.

Sementara itu, Managing Director Mining Resources Rajawali Corp Darjoto Setiawan mengungkapkan, tujuan dari aksi ini adalah untuk mengembangkan bisnis infrastruktur. “Sebab, bisnis inti Rajawali adalah pertambangan sehingga sangat berhubungan dengan bisnis infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, mine mouth power, dan lainnya,” jelas Darjoto.

Ke depannya, Rajawali berniat meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan infrastruktur ini secara bertahap. “Saham yang available sekarang hanya 23,6%. Kalau ada lagi ya kita mau,” imbuhnya.

Tambahan saja, pembelian saham META tersebut dilakukan Rajawali melalui Credit Suisse Securities. Menurut data RTI, di sesi pertama transaksi hari ini, broker dengan kode CS itu memborong saham META di pasar negosiasi. Transaksi dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali.

Total, CS memborong 6,5 miliar saham META pada harga Rp 140. Dengan demikian, nilai transaksi mencapai Rp 910 miliar. UOB Kay Hian Securities bertindak sebagai broker jual dalam transaksi ini.

Jika dihitung, jumlah saham yang ditransaksikan itu mencapai 48% dari total saham META yang saat ini berjumlah 13,54 miliar saham. Pihak Rajawali mengaku hanya menggenggam sekitar 23,6% saham. Dengan demikian, ada pembeli lain yang mengempit 24,4% saham META. Siapakah nasabah tersebut? Ini yang belum berhasil terungkap.

November 27, 2010

Lonjakan harga CPO rugikan industri biodiesel

Lonjakan harga CPO rugikan industri biodiesel
Jumat, 26/11/2010 17:59:01 WIB
Oleh: Rudi Ariffianto
JAKARTA: Industri biodiesel terus merugi akibat lonjakan harga crude palm oil (CPO), selain terdapat selisih waktu antara penjualan biodiesel dan pembayaran oleh PT Pertamina (Persero) sehingga pengusaha kehilangan momentum untuk mendapat untung.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnadi Djojosudirdjo mengatakan dari 22 perusahaan biodiesel yang ada, hanya lima perusahaan yang masih konsisten memasok untuk dicampurkan dengan BBM bersubsidi Pertamina.

Namun, dari kelima perusahaan itu tidak satupun yang berhasil menangguk untung, terutama setelah terimpit oleh fenomena kenaikan harga CPO di pasar internasional saat ini. “Perusahaan biodiesel rugi semua, tidak ada yang untung,” ujarnya hari ini.

Purnadi mengatakan kerugian tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku biodiesel. “Tidak hanya CPO, tetapi juga bahan baku lainnya juga naik.”

Dia mengilustrasikan harga referensi biodiesel saat ini hanya berkisar US$1.070 per ton, sedangkan harga CPO sudah mencapai US$1.115 per ton. Dengan asumsi tersebut, katanya, rata-rata perusahaan rugi sekitar US$50 per ton.

Untuk BBM bersubsidi tahun ini, pemerintah mengalokasikan BBN sebesar 600.000 kiloliter atau 514.860 ton. Realisasi volume biodiesel terlarut dalam BBM berbanding lurus dengan volume penjualan BBM bersubsidi.

Adapun, berdasarkan Permen ESDM No.32/2008 tentang Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai bahan bakar lain disebutkan kadar campuran biodiesel dalam solar per 1 Januari 2010 hingga 5 tahun ke depan ditetapkan dilevel 2,5% untuk BBM PSO, dan 3% untuk BBM non PSO.

Dalam periode yang sama campuran biodiesel untuk BBM industri dan pembangkit listrik masing-masing sebesar 5% dan 1%. “Saat ini kami memasok ke Pertamina untuk dicampurkan dengan BBM bersubsidi,” katanya.

Selain faktor harga bahan baku tersebut, tuturnya, kerugian industri biodiesel juga terjadi karena selisih waktu antara penjualan biodiesel dan pembayaran yang dilakukan Pertamina.

Menurut Purnadi, pembayaran kepada produsen biodiesel berselang waktu sekitar 2 bulan setelah pengiriman.

“Mereka membayarnya sudah sesuai ketentuan, yaitu harga pasar sesuai dengan referensi harga internasional di Singapura. Hanya saja, karena selang waktu pengiriman dan pembayaran sekitar dua bulan. Dengan fluktuasi harga bahan baku seperti sekarang, [keuntungan] tidak terkejar,” ungkapnya. (hl)

November 27, 2010

Satgas Ternyata Sempat Bawa Kasus Gayus ke KPK

Sabtu, 27/11/2010 11:55 WIB
Satgas Ternyata Sempat Bawa Kasus Gayus ke KPK
Fajar Pratama – detikNews

Jakarta – Mungkin belum banyak yang tahu, Satgas Anti Mafia Hukum sebenarnya sempat membawa kasus Gayus Tambunan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satgas melapor ke KPK dua hari setelah berhasil menemukan Gayus di Singapura.

“Ketika malam kedua setelah kita ketemu Gayus (di Singapura) kita langsung lapor KPK,” kata Denny saat ditemui usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/11/2010).

Denny mengatakan, pertemuan dengan KPK itu dilakukan sebelum Satgas Anti Mafia bertemu dengan kepolisian. “Iya betul (sebelum ke polisi),” kata Denny.

Namun Denny tidak menyebutkan alasan mengapa Satgas memilih melapor ke KPK dulu sebelum ke polisi. Denny juga tidak mau mengatakan mengapa akhirnya kasus Gayus ditangani polisi.

Mengapa KPK tidak menangani padahal sudah lapor? “Ya mungkin kita tidak bisa langsung menangani, mungkin perlu pengumpulan alat bukti. Waktu itu memang tidak sempat dibicarakan
karena sudah larut. Kita juga sepakat tidak bicara ke media tapi langkah diambil Satgas langsung mengkomunikasikan ini kepada KPK,” kata Denny.

“Silakan tanya ke KPK kenapa KPK tidak menangani,” lanjut pria yang juga Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang hukum itu.

Seperti diketahui, Gayus Tambunan ditemukan oleh Satgas saat sedang makan di salah satu rumah makan di Singapura. Saat itu, Satgas mengaku menemukan Gayus secara tidak sengaja.

November 27, 2010

47 Perusahaan Dapat Rapor Hitam Lingkungan

47 Perusahaan Dapat Rapor Hitam Lingkungan
Hadi Suprapto, Syahid Latif
JUM’AT, 26 NOVEMBER 2010, 18:20 WIB
VIVAnews – Kementerian Lingkungan Hidup merilis nama-nama perusahaan atau unit usaha yang dianggap berhasil dalam menjalankan pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan. Tahun ini PT Holcim Indonesia Tbk -Pabrik Cilacap- dan Chevron Geothermal Indonesia Ltd -Unit Panas Bumi Derajat- yang berhak memperoleh peringkat emas atau tertinggi dalam penilaian kinerja perusahaan (PROPER).

Selain peringkat emas, KLH juga menetapkan sebanyak 54 perusahaan berhak menyandang peringkat PROPER Hijau, 435 perusahaan peringkat Biru, 152 perusahaan peringkat Merah, dan 47 perusahan masuk kategori terburuk dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER Hitam. (Daftar selengkapnya bisa Anda lihat di dokumen lampiran artikel ini)

“Perusahaan yang mendapat peringkat hitam akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera,” kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dalam keterangan pers yang diperoleh VIVAnews di Jakarta, Jumat, 26 November 2010.

Penilaian PROPER tahun 2009-2010 kali ini mengevaluasi sebanyak 690 perusahaan yang terdiri dari 258 perusahaan manufaktur, 215 perusahaan agroindustri, 201 perusahaan pertambangan energi dan migas, serta 16 perusahaan kawasan/jasa dengan total tingkat penaatan 71 persen atau naik dari penaatan tahun lalu.

Dari tingkat penaatan berdasarkan sektor, tingkat penaatan tertinggi adalah sektor pertambangan energi dan migas dengan tingkat penaatan 83 persen, sektor manufaktur 72 persen, sektor kawasan dan jasa 69 persen dan yang terendah penaatannya adalah sektor agroindustri yaitu 59 persen.

Jika melihat dari aspek permodalan, Panitia PROPER menilai tingkat penaatan BUMN pada tahun ini mencapai nilai tertinggi yaitu 76 persen diikuti Penanaman Modal Asing (PMA) 74 persen, dan terendah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan tingkat penaatan 65 persen.

“Pada periode penilaian tahun sebelumnya, tingkat penaatan BUMN hanya 68 persen. Hal ini mengindikasikan kesadaran perusahaan BUMN semakin meningkat dalam pengelolaan lingkungan hidup,” kata Gusti.

KLH juga mencatat, dari 604 perusahaan yang telah mengikuti PROPER secara konsisten, tingkat penaatan perusahaan tersebut sedikit meningkat yaitu dari 432 perusahaan taat (71,52 persen) pada periode 2008 – 2009 menjadi 441 perusahaan (73,01 persen) pada periode penilaian tahun ini.

Meskipun peningkatan penaatan hanya sedikit, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang naik peringkat sebanyak 50 persen.

Menurut Gusti, bagi perusahaan yang memperoleh peringkat PROPER cukup baik akan memperoleh sejumlah insentif. Salah satunya berasal dari dunia perbankan dimana peringkat PROPER akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

“Perusahaan yang berperingkat baik akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat buruk akan lebih sulit mendapat kredit dari bank,” kata Gusti.

KLH berharap, dengan telah diberikan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada lebih dari 8 ribu perusahaan, penilaian PROPER ke depan setidaknya dapat dilakukan terhadap dua ribu perusahaan. Hal itu untuk mencapai critical mass dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan.

“Ke depannya, akan diupayakan menyerahkan sebagian perusahaan PROPER untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” kata Gusti. (hs)

November 27, 2010

4 Negara rintis bakul pangan Asean timur

4 Negara rintis bakul pangan Asean timur
Kamis, 25/11/2010 15:38:52 WIB
Oleh: Bambang Supriyanto
MAKASSAR: Empat negara Asean yang tergabung dalam kerja sama subregional Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina (BIMP-EAGA) membahas pembentukan food basket (bakul pangan).

Empat negara yang tergabung dalam east Asean growth area itu mempertimbangkan empat komoditas perikanan dan perkebunan yakni kerapu, bandeng, udang, rumput laut, dan minyak sawit guna mendukung ketahanan pangan negara-negara anggota Asean.

“Kawasan BIMP-EAGA sangat kaya sumber daya, terutama perikanan dan perkebunan sehingga dikembangkan dan diolah agar memberikan kontribusi ketahanan pangan bagi negara Asean. Banyak sumber pangan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan dan digemari negara Asean lainnya,” ujar Gellwynn Jusuf, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia mengungkapkan hal itu di sela pertemuan pertama pejabat setingkat menteri BIMP-EAGA sektor agroindustri dan perikanan di Makassar hari ini.

Pertemuan itu lebih memfasilitasi kalangan pelaku usaha untuk mengembangkan potensi komoditas yang dimiliki di kawasan timur Asean guna mendukung ketahanan pangan.

Tema yang diusung adalah food basket untuk membedakan dengan food security (ketahanan pangan). “Pemerintah memberikan dukung kebijakan serta sarana dan prasarana sehingga swasta nyaman untuk berinvestasi.”

Pada intinya, setiap negara anggota BIMP-EAGA tidak saling mematikan tetapi mendukung satu sama lainnya. Dalam hal ini swasta membutuhkan harmonisasi kebijakan dari pemerintah anggota Asean. (ra)

November 26, 2010

Garuda habiskan Rp12,5 miliar benahi sistem TI

Garuda habiskan Rp12,5 miliar benahi sistem TI
Jumat, 26/11/2010 10:51:29 WIB
Oleh: Bambang P. Jatmiko
JAKARTA: PT Garuda Indonesia menghabiskan anggaran Rp12,5 miliar atau 1,05 juta euro untuk membeli sistem teknologi informasi dari Luftansa System yang dipakai untuk mengatur jadwal penerbangan serta penumpang.

Executive Vice President Corporate Strategy & Information Technology yang sekaligus Plt Direktur Keuangan Garuda Elisa Lumbantoruan mengatakan sistem TI yang dibeli itu terdiri dari tiga bagian yang kemudian diintegrasikan menjadi satu.

“Masing-masing bagian seharga 350.000 euro. Perangkat tersebut sebenarnya sudah kami beli mulai 2006, namun baru dijalankan saat ini. Sebelum menggunakan perangkat tersebut kami menggunakan sistem IT yang dikembangkan sendiri,” ujarnya.

Menurut Elisa, aplikasi TI yang baru inilah, yang menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan perseroan.

Seperti diketahui, pekan ini maskapai milik pemerintah tersebut mengalami gangguan yang signifikan terkait dengan perangkat TI baru yang dioperasikan, sehingga membuat perseroan menghentikan kegiatan operasional penerbangan selama dua hari.

Gangguan yang signifikan dari tersendatnya operasi sistem terbaru itu di antaranya adalah informasi yang diterima awak pesawat, termasuk pilot, salah sehingga cukup banyak yang tiba di bandara tidak tepat dengan jadwal penerbangan.

Sistem terbaru yang diaplikasikan Garuda itu mengelola secara terintegrasi kegiatan penerbangan yang melibatkan sebanyak 81 unit pesawat, 580 orang penerbang, sedikitnya 2.000 awak kabin, dan jumlah
penerbangan yang mencapai 2.000 kali per minggu.

Adapun, sistem yang lama mengelola kegiatan penerbangan tersebut secara terpisah atau tidak terintegrasi. (msw)

November 26, 2010

Jembatan Selat Sunda Diharap Jadi Ikon Seperti Golden Gate Bridge

Saya sih pesimistis projek jembatan ini bisa terlaksana belajar dari kasus Monorail dan masih banyaknya pejabat /politisi yang korup. Pastinya masa pre pembangunan sudah banyak politisi/pejabat yang minta ” fee” atau komisinya di depan.

++++
Jumat, 26/11/2010 11:19 WIB
Jembatan Selat Sunda Diharap Jadi Ikon Seperti Golden Gate Bridge
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Pemerintah ingin menjadikan Jembatan Selat Sunda (JSS) menjadi ikon negara layaknya Golden Gate Bridge di San Fransisco, AS dan Sydney Harbour Bridge.

“Dunia sedang melihat karena ini dua spektakuler, jembatan suspensi yang melewati palung 150 meter. Kita maunya nanti itu seperti Golden Gate Bridge dan Sydney Harbour Bridge. Sekarang kita sudah ada (jembatan) Suramadu,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Menurut Hermanto, saat ini proyek tersebut masih masuk dalam tahapan konsep feasibility study. Tahun depan, diharapkan feasibility study tersebut bisa bergerak ke lapangan sehingga pembangunannya dapat dimulai pada tahun 2014.

“Selat Sunda ini perlu feasibility study dan basic desain, kita sedang identifikasi teknologi apa, manajemen finansial apa, itu yang dilakukan supaya feasibility study tadi diselesaikan supaya fisik bisa dilakukan 2014,” jelasnya.

Ke depannya, pembangunan JSS ini dapat menggunakan teknologi paling mutakhir dan dapat memberdayakan lingkungan di sekitar jembatan.

“Jembatan Selat Sunda ini selain menyambungkan, ombak yang ada di laut dapat dimanfaatkan untuk energi juga, angin juga. Pariwisata juga bisa tumbuh. Supaya mandiri sebagai landmark,” ujarnya.

Mengenai pembiayaan, Hermanto belum bisa memberikan angka pasti terkait pembangunannya karena akan ada perubahan seiring dengan berlangsungnya feasibility study tersebut. Yang jelas, skema pembiayaannya dengan memanfaatkan pihak swasta walaupun pemerintah tetap akan mendorong pembangunannya.

“Kita maksimalkan swasta. Memang tidak bisa 100% dari pemerintah. Angkanya belum pasti apa yang harus dilakukan. Karena ada palung kalau bentang panjang akan mahal. Kereta api di selat Sunda kalau dibangun jalan 29 km, kereta api tidak dimasukkan di sini, nanti bangun lagi nanti akan lebih mahal. PU mendukung pembebasan lahan yang untuk jalan ke bandara sudah semua. Kalau rel di Kemenhub,” tandasnya.