RUU Perdagangan Dianggap Liberal


RUU Perdagangan Dianggap Liberal
16 Dec 2010
Ekonomi Rakyat Merdeka
WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) Mahendra Siregar mengaku pasrah dengan batal disahkannya RUU Perdagangan tahun ini. Sebab, pihaknya masih menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres).

“Draf tersebut belum bisa disampaikan. Baru bisa disampaikan kepada DPR menunggu Keppres keluar,” tegasnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Meski begitu, Mahendra memberikan sedikit bocoran soal isi RUU tersebut. Menurutnya, RUU Perdagangan terdiri dari 17 bab. Bab tersebut terdiri dari ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, perdagangan dalam negeri, pemberdayaan UMKM, standarisasi, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Selain itu, ada bab yang mem-bahas soal kerja sama perdagangan internasional, perdagangan perbatasan, transaksi perdagangan melalui media elektronik, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dalam paparannya, Mahendra juga mengungkapkan, ada beberapa azas yang dimasukkan dalam-RUU Perdagangan. Di antaranya adil dan sehat, kepastian hukum, kesempatan yang sama bagi pelaku usaha, pemberdayaan UMKM, memperlakukan yang sama terhadap produk yang beredar di dalam negeri, kesederhanaan dan transparansi serta akuntabilitas.

“Indonesia belum punya RUU Perdagangan yang mampu merespon globalisasi. RUU ini bisa meningkatkan daya saing di tingkat global,” tukasnya.

Namun, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai, RUU

Perdagangan sangat mengedepankan liberalisme dan semakin membuka akses bagi para pelaku usaha asing untuk berusaha di Indonesia tanpa ada batasan dan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri.

“Kerangka azas dari RUU Per- dagangan begitu liberal. Misalnya poin ketiga dari azas itu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Artinya, tidak ada batasan bagi pengusaha asing,” ujar politisi PAN itu.

Selain itu, kata dia, RUU tersebut juga tidak berpihak kepada pengusaha dalam negeri, karena pemerintah memberlakukan hal yang sama terhadap semua produk yang beredar di dalam negeri.

“Mana keberpihakan pada kerakyatan, mikro kecil dan menengah? Ini cuma semboyan. Persoalan azas ini sangat menyakitkan karena sangat liberal,” cetusnya. dit

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: