Archive for January, 2011

January 31, 2011

Newmont Sues Indonesia’s Merukh Over $300 Million Loan Breach

Newmont Sues Indonesia’s Merukh Over $300 Million Loan Breach
Andrea Tan | January 26, 2011

Post a comment
Please login to post comment

Comments
Be the first to write your opinion!
Singapore. Two units of Newmont Mining Corp., the world’s second-largest gold producer, are suing its Indonesian partner and businessman Jusuf Merukh in Singapore for reneging on the terms tied to a $300 million loan agreement.

Newmont Indonesia Ltd. and NVL (USA) Ltd. sued Merukh’s PT Pukuafu Indah and five of his family members in a bid to get legal proceedings in Jakarta dropped as agreed under the loan, according to papers filed with the Singapore High Court. A closed hearing is scheduled for Jan. 28.

Newmont and Pukuafu are among shareholders of PT Newmont Nusa Tenggara, which operates the Batu Hijau gold and copper mine on Indonesia’s Sumbawa Island. Pukuafu has filed five lawsuits in Jakarta against Greenwood Village, Colorado-based miner Newmont disputing the ownership of the mine. Pukuafu claims it’s entitled to a 31 percent stake while Newmont says it properly reduced its ownership.

The Merukhs and their legal representatives failed to turn up for arbitration in Singapore that ordered their Indonesian proceedings to be halted, according to court papers.

“We don’t know about Newmont’s plan to sue us in Singapore about the loan agreement,” Tri Asnawanto, Pukuafu’s vice president of legal and external affairs, said by phone late yesterday.

“But we are ready to face it because we are not in breach of any agreement.”

Pukuafu is a unit of Merukh Enterprise Corp., controlled by politician and businessman Jusuf Merukh, which has interests ranging from hotels to gold, copper and coal mines in Indonesia.

Additional Litigation
The family and Pukuafu “not only failed to terminate the Indonesian litigation as promised, but in fact, over time commenced additional litigation before the Indonesian courts, Newmont said.

Pukuafu “has steadfastly refused to cooperate,” after benefitting from the loan and Newmont’s “indulgences,” the U.S. company said in court papers. At least $260 million of the loan has been drawn, Newmont said.

Newmont extended the $300 million loan to Pukuafu in 2009 after the Indonesian company defaulted on payments to its bondholders.

Blake Rhodes, Newmont’s deputy general counsel, said the company had no choice but to initiate court proceedings in Singapore.

“Despite repeated attempts urging Pukuafu and members of the Merukh family to live up to their contractual obligations, they have not,” Rhodes said in an e-mailed statement.

The case is Newmont Indonesia Ltd. v PT Pukuafu Indah, OS1192/2010 in the Singapore High Court.

Advertisements
January 31, 2011

DPR Tak Bisa Seenaknya Anggap Bibit-Chandra Masih Tersangka

anggota DPR komisi III mirip preman pasar.., kampungan !!
++++
Anggap Bibit-Chandra Masih Tersangka
DPR Tak Bisa Seenaknya
Penulis: Inggried Dwi Wedhaswary | Editor: Inggried
Senin, 31 Januari 2011 | 16:54 WIB
Dibaca: 2226Komentar: 0

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Bibit Samad Riyanto (kiri) dan Chandra Hamzah (kanan).
TERKAIT:
Bibit-Chandra Tak Diakui di DPR
Setelah “Ribut”, Rapat DPR-KPK Diskors
Bibit-Chandra Ditolak di Komisi III
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Tim Delapan, Amir Syamsuddin, melayangkan kritik atas sikap Komisi III DPR yang menyatakan tak mengakui Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim Delapan adalah tim yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelidiki kasus Bibit-Chandra tahun 2009.

DPR menganggap Bibit-Chandra masih berstatus tersangka meski sudah mendapatkan deponeering dari Jaksa Agung atas kasus yang menjerat keduanya.

Amir mengatakan, DPR tak seharusnya menafsirkan bunyi Undang-Undang Kejaksaan Agung sesuai dengan penafsirannya sendiri. Menurut dia, deponeering tak meninggalkan embel-embel apa pun dari kasus yang pernah menjeratnya.

“Mereka (Komisi III) mencoba menafsirkan ketentuan dari UU Kejaksaan Agung. Hak Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi perkara. Tidak ada embel-embel apa-apa pada orang yang dikesampingkan perkaranya,” kata Amir kepada Kompas.com, Senin (31/1/2011).

Seharusnya, lanjut Amir, DPR melakukan pengajuan uji materi (judicial review) atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Pasal 35c mengenai kewenangan Jaksa Agung menerbitkan deponeering jika tak setuju dengan keputusan tersebut.

“Kalau seperti sekarang, jelas sekali mereka itu mengambil alih kewenangan MK. Tidak bisa seenak perutnya menafsirkan UU dan memperlakukan Bibit-Chandra seperti itu,” ungkap mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Dari sisi realitas, menurut dia, keterlibatan Bibit-Chandra juga tidak terungkap dalam persidangan kasus Anggodo Widjojo. “Kalau memang mereka ada kaitannya dalam kasus itu, pasti sudah terungkap dalam sidang Anggodo. Tidak mungkin tidak terungkap sedikit pun. Apa yang dilakukan DPR sangat tidak beralasan,” kata Amir.

Komisi III DPR memutuskan tidak mengakui Bibit-Chandra setelah menyelenggarakan rapat internal dan menskors rapat dengan KPK, pagi tadi. Alasannya, Komisi III menilai keputusan deponeering tidak menghapus status tersangka Bibit-Chandra. Penolakan terhadap keduanya, dikatakan Wakil Ketua DPR Tjatur Sapto Edy, merupakan bagian dari pertimbangan etik.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

January 31, 2011

Dari Rp 932 M, Kenapa yang Dianggap Korupsi Hanya Rp 1 M?

Semakin brutal saja jaksa jaksa korup ini…

++++
Senin, 31/01/2011 18:24 WIB
Jelang Vonis Bahasyim
Dari Rp 932 M, Kenapa yang Dianggap Korupsi Hanya Rp 1 M?
Ari Saputra – detikNews

Jakarta – Menjelang vonis Bahasyim Assifiie, Rabu lusa (3/2/2011), perkara tersebut masih berselimut misteri. Salah satunya adalah jumlah kekayaan Bahasyim yang simpang siur.

Dalam dakwaan yang dibacakan di depan hakim, 30 September tahun lalu, tertulis jumlah harta kekayaan bekas pejabat pajak itu mencapai Rp 932 miliar. Belakangan, jaksa Fachrizal meralat dan menyatakan harta mantan Kepala Kantor Pajak (KPP) Jakarta VII itu hanya Rp 64 miliar.

Fachrizal juga meluruskan, nilai fantastis yang nyaris mencapai bilangan triliun itu hanya volume transaksi di 11 rekening Bahasyim. “Ya hanya nilai transaksi saja,” ucap Fachrizal singkat kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Saat disidik di Polda Metro Jaya, uang Rp 64 miliar tersebut diyakini sebagai hasil korupsi Bahasyim saat menjabat di Ditjen Pajak 2004-2010. Namun, lagi-lagi jaksa ‘membonsai’ lebih mungil lagi, hanya Rp 1 miliar.

Sementara uang Rp 64 miliar hanya dikenai pasal pencucian uang . Sejak diundangkan, UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah bisa menjerat terdakwa siapa pun.

“Harus diperiksa itu uang darimana. Tidak tertutup kemungkinan itu dari wajib pajak. Modusnya seperti Gayus Tambunan. Bedanya ini lebih kapalan, sabetannya lebih besar,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas.

Tidak cuma itu. Setelah menyulap kejahatan Bahasyim menjadi mungil, tim jaksa ditengarai menerima suap dari keluarga Bahasyim menjelang tuntutan. Dugaan tersebut langsung diletuskan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, meski dibantah oleh Bahasyim dan Fachrizal.

“Dilemparkan opini, ada komunikasi dengan jaksa. Kenapa Bahasyim selalu difitnah? Dengan mana lagi dikorbankan? Tidak ada pertemuan apapun. Hal itu sangat saya hindari,” bantah Bahasyim.

“Uang Rp 932 miliar itu hanya transaksi rekening dan deposito. Yang mengatur fund manager. Saya tidak tahu menahu. Rp 64 miliar hasil usaha saya sejak tahun 1970-an,” kelit Bahasyim.

Lantas, akankah hakim mengekor jaksa dengan memvonis ringan? “Ini akan menjadi pertaruhan hakim dan pengadilan. Sebab, sejak undang-undang pencucian uang diketok palu 11 tahun lalu, belum pernah ada yang divonis bersalah,” tandas doktor pertama soal pencucian uang, Yenti Garnasih.

(Ari/lrn)

=========
dari Majalah Tempo

31 JANUARI 2011
Bau Bacin Perkara Bahasyim

Perlahan-lahan dua mobil itu menyusuri pinggir Jalan Kampung Melayu Besar di kawasan dekat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hari masih pagi, jam belum menunjuk pukul tujuh. Satu mobil berhenti di pinggir jalan. Mobil yang satu lagi berhenti di sebuah rumah makan. Dari dalamnya keluar dua orang yang langsung masuk ke rumah makan yang menyediakan menu masakan Jawa itu.

Merekalah tamu pertama pada pagi Kamis, 6 Januari lalu, itu. Keduanya segera memesan makanan dan menyeruput teh manis. Sesekali, dengan cepat, mata mereka “menyapu” setiap tamu yang mulai berdatangan.

Mereka duduk hampir tiga jam, tapi tamu yang ditunggu tak muncul-muncul. Akhirnya keputusan diambil. Salah seorang menuju kasir, membayar makanan, kemudian keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Hanya mereka, karena satu mobil yang lain, yang berisi enam orang, tetap bertahan hingga sekitar pukul 12 sebelum akhirnya juga cabut.

Rombongan itu memang tidak sekadar mencari tempat sarapan. Mereka adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari itu hendak menyergap seorang jaksa yang diduga bakal menerima duit berkaitan dengan kasus Bahasyim Assifie, bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang jadi tersangka kasus korupsi. Sepekan sebelumnya, Komisi telah menyadap pembicaraan perihal akan adanya transaksi itu.

Menurut sumber Tempo, seseorang yang diduga perantara keluarga Bahasyim beberapa pekan sebelumnya menghubungi jaksa untuk membicarakan peringanan tuntutan hukuman atas Bahasyim dengan imbalan uang. “Seorang jaksa terekam aktif merespons tawaran itu,” ujar sumber Tempo yang tahu benar perihal rencana penggerebekan itu. Sejak saat itulah, kata sumber ini, Komisi mengawasi jaksa yang melakukan hubungan dengan pihak Bahasyim.

Menurut sumber ini, dari pembicaraan terekam tawar-menawar itu. Mulanya kedua belah pihak menggunakan sandi “kardus” untuk menyebut nilai satuan uang. Satu kardus berarti Rp 1 miliar. Belakangan sandi “kardus” diganti kata “bola”. Awalnya, ujar sumber itu, sang jaksa minta lima bola. “Namun pihak lawan menawar satu bola.”

Dalam pembicaraan yang tersadap, sang makelar meminta tuntutan terhadap Bahasyim dibuat di bawah lima tahun agar vonisnya rendah. Caranya, pasal gratifikasi menjadi tuntutan utama dan pasal korupsi serta pencucian uang dihilangkan atau dinyatakan tak terbukti. Sang makelar meminta tuntutan dibuat alternatif, bukan kumulatif. Dengan cara demikian, jika pasal gratifikasi terbukti, pasal lain gugur.

Meski deal belum terjadi, kedua belah pihak setuju bertemu. Uang muka disepakati Rp 1 miliar dan pertemuan ditentukan pada Kamis, 6 Januari, itu. Lokasi dipilih di sekitar Stasiun Tebet, di sebuah restoran yang pada pagi pun sudah buka. Ke sanalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi datang hendak menyergap pertemuan itu.

Sumber Tempo lainnya di kejaksaan bercerita, gagalnya penggerebekan tak lain karena campur tangan seorang petinggi kejaksaan. “Informasi itu dari jaringan intelijen kejaksaan sendiri.” Mendapat informasi itu, sang petinggi mengontak atasan jaksa bersangkutan untuk segera menarik anak buahnya ke kantor. “Jika saja itu tak cepat dilakukan, kasus Urip bakal terulang,” ujarnya. Urip yang dimaksud adalah jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digerebek Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008, beberapa saat setelah menerima uang sekitar Rp 6,6 miliar dari Artalyta Suryani. Tapi sumber Tempo yang lain ragu transaksi itu batal karena peran intelijen kejaksaan. “Saya lebih percaya ada orang dalam KPK sendiri yang membocorkan,” ujarnya.

Komisi tampaknya menutup rapat-rapat penggerebekan yang gagal itu. Sejumlah pejabat lembaga antikorupsi ini hanya tutup mulut saat ditanyai. “Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, tanya kepada juru bicara KPK,” ujar Wakil Ketua Komisi, Haryono Umar. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, hanya menggelengkan kepala. “Saya tidak memiliki informasi itu,” katanya.

Jaksa Agung Basrief Arief pun menggeleng keras saat ditanyai perihal adanya jaksa yang akan ditangkap Komisi. Basrief juga menolak disebut memerintahkan penarikan itu. “Enggak ada. Siapa yang memerintahkan itu?” katanya saat ditemui seusai salat Jumat pekan lalu.

Tapi adanya rencana “pertemuan Tebet” itu dibenarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Marwan mengaku mendapat informasi ada satu jaksa kasus Bahasyim yang akan bertemu dengan keluarga Bahasyim. “Ada pesan singkat masuk yang mengatakan ada rencana pertemuan di daerah Tebet. Tapi gagal,” ujar Marwan.

Lebih dari itu, Marwan mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa salah seorang jaksa telah menerima uang muka dari keluarga Bahasyim. “Ini yang tengah kami selidiki,” katanya. Dari penelusuran Tempo, jaksa yang disebut-sebut menerima pemberian uang itu adalah Hidayatullah. Sempat menjadi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sejak beberapa bulan lalu Hidayatullah ditunjuk menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sumber Tempo menyebutkan Hidayatullah diduga menerima US$ 50 ribu untuk perannya mengatur dakwaan Bahasyim dan penentuan jaksa penuntut dan peneliti. Sumber Tempo di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkisah perihal penggerebekan yang gagal itu, menunjuk Hidayatullah sebagai salah satu jaksa yang dikuntit para penyelidik Komisi.

Dihubungi Tempo pada Jumat pekan lalu di Lampung, Hidayatullah dengan keras membantah menerima duit untuk urusan perkara Bahasyim. Dia mengaku menangani perkara Bahasyim saat menjabat Asisten Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, ujarnya, saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, ia dipindahkan ke Lampung. “Tudingan itu fitnah dan ngawur, tidak ada uang itu,” katanya.

Sejumlah sumber Tempo menyebutkan perihal duit itulah yang membuat pembacaan tuntutan Bahasyim tertunda hingga tiga kali. “Karena negosiasinya belum tercapai juga.” Tuntutan yang mestinya dibacakan pada 3 Januari molor terus dan baru dibacakan setelah ketua majelis hakim kasus Bahasyim, Didik Setyo Handono, meradang dan mengultimatum jaksa.

l l l
Kasus Bahasyim bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak September tahun lalu. Ia dijerat dengan dakwaan korupsi dan pencucian uang atas kepemilikan duit Rp 64 miliar, yang diduga hasil tindak pidana. Kasus Bahasyim disidik dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang melihat nilai rekeningnya fantastis. “Profilnya dianggap tak sesuai dengan statusnya sebagai pegawai pajak,” ujar pengacara Bahasyim, Rico Pandeirot. Ia ditahan di tahanan kepolisian sejak April 2010. Enam bulan kemudian, kasusnya mulai masuk pengadilan.

Tertundanya pembacaan tuntutan itu juga membuka tabir lain. Tuntutan yang dibuat tim jaksa Bahasyim pimpinan Fachrizal ternyata super-ringan. Dalam rencana tuntutan secara berjenjang dari Kepala Seksi Pidana khusus, Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pidana Khusus, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi, usul tuntutan hukuman 5-7 tahun penjara. Tim jaksa menuntut lima tahun, adapun di tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi tuntutan diubah jadi tujuh tahun. Kendati demikian, pasal yang dituduhkan hanya satu, yakni Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang gratifikasi.

Jaksa tak menyinggung pasal pencucian uang dengan alasan tak ditemukan predicate crime-nya atau tindak pidana asal-muasal duit itu. Satu-satunya dugaan korupsi yang disebutkan adalah menerima Rp 1 miliar dari notaris Kartini Mulyadi. Uang inilah yang dirampas jaksa untuk negara. Adapun Rp 64 miliar dikembalikan kepada anak Bahasyim, Winda Arum Hapsari.

Menurut sumber Tempo, begitu mengetahui isi tuntutan seperti itu, Jaksa Agung Basrief Arief langsung membentuk tim untuk merevisi isi tuntutan versi tim Fachrizal. Bahasyim dinyatakan melakukan korupsi dan kejahatan pencucian uang dan tuntutan hukumannya lima tahun penjara-hukuman maksimal untuk pelaku kejahatan money laundering. Tuntutan inilah yang dibacakan jaksa pada Senin pekan lalu.

Terkuaknya rencana pertemuan jaksa Bahasyim dan ringannya rencana tuntutan terhadap Bahasyim membuat semua jaksa yang menangani kasus Bahasyim diperiksa Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. Ditemui Tempo Selasa pekan lalu, Marwan mengakui penundaan pembacaan tuntutan hingga tiga kali itu tak biasa. “Kalau sudah tiga kali, itu sudah tidak lazim,” ujarnya.

Lima jaksa yang memegang kasus Bahasyim-Fachrizal, Henny Harjaningsih, Imanuel Rudy Pailang, Sutikno, dan Feri Mupahir-sudah diperiksa. Demikian juga Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Yosep Nur Eddy. “Mereka mengaku tidak menerima uang dari Bahasyim,” kata Marwan.

Menurut Marwan, dari hasil pemeriksaan, pihaknya menilai Fachrizal selaku ketua tim melakukan pelanggaran disiplin. “Dia tidak bisa mengkoordinasi anggota timnya dengan baik dan tidak pernah melaporkan hasil persidangan kepada atasannya,” katanya. Marwan juga mengatakan isi rencana tuntutan tim jaksa Fachrizal tidak profesional. Selain tidak menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang, jaksa tak meminta hakim agar terdakwa membuktikan asal-usul hartanya atau meminta pembuktian terbalik. Padahal, ujarnya, jika terdakwa tak bisa membuktikannya, hakim bisa meminta harta terdakwa disita untuk negara.

Perkara rencana ringannya tuntutan terhadap Bahasyim hingga kini masih diselidiki tim jaksa pengawasan. Tidak hanya memeriksa para jaksa yang terlibat kasus Bahasyim, tim jaksa pengawasan memeriksa sejumlah kerabat Bahasyim. “Mereka marah-marah kenapa hukuman Bahasyim jadi 15 tahun,” ujar seorang pemeriksa kepada Tempo. Jaksa ini yakin kerabat Bahasyim meradang karena mereka telah mengeluarkan uang.

Marwan sendiri mengaku pihaknya memiliki informasi ada jaksa yang melakukan hubungan telepon dengan pihak Bahasyim. Dia menyebut inisial jaksa itu “F”. Dicegat wartawan pekan lalu, Fachrizal menolak jika ia disebut berhubungan dengan kerabat Bahasyim. “Tidak ada itu,” kata Fachrizal. Sutikno, anggota tim jaksa Bahasyim, juga membantah kabar bahwa timnya mendapat duit dalam perkara ini. “Enggak ada suap-menyuap itu,” ujarnya.

Indonesia Corruption Watch mendesak Jaksa Agung Basrief Arief memeriksa semua jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Bahasyim. Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, pihaknya telah melakukan eksaminasi perkara Bahasyim. ICW menyimpulkan ada indikasi penyuapan saat penyusunan surat dakwaan.

Bahasyim sendiri berkeras tak pernah dihubungi apalagi berhubungan dengan tim jaksa kasusnya. Ditemui Rabu pekan lalu setelah menghadiri sidang, ia menegaskan tak pernah melakukan penyuapan apa pun agar hukumannya diringankan. “Saya sedikit-banyak melek hukum. Saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang membuat hidup saya berbahaya,” katanya.

Ramidi, Anton Aprianto, Mustafa Silalahi, Nurochman Arrazie (Lampung)

Sim-salabim Harta Bahasyim

Nyaris tertutup oleh kasus Gayus Tambunan, kasus Bahasyim diam-diam ternyata menyimpan sejumlah kejutan. Dari rencana penggerebekan KPK yang gagal hingga rencana tuntutan hukuman ringan yang berbuntut pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yang menangani kasusnya.

Maret 2009
PPATK menyerahkan berkas rekening Bahasyim Assifie ke Mabes Polri. Dalam rentang 2004-2010 terdapat transaksi bank 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885 miliar. Sebanyak 47 transaksi dianggap mencurigakan.

9 April 2010
Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Bahasyim. Ia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25/2003 tentang Pencucian Uang.

5 Juli 2010
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas pemeriksaan Bahasyim telah lengkap (P-21). Uang Rp 60,8 miliar di rekening Bahasyim dinyatakan dari uang para wajib pajak yang dibantu Bahasyim selama 2004-2010.

30 September 2010
Sidang perdana Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim dipimpin oleh Didik Setyo Handono. Tim jaksa yang berjumlah lima orang diketuai Fachrizal.

27 Desember 2010
Semua saksi telah diperiksa. Hakim Didik mengagendakan pembacaan tuntutan untuk sidang selanjutnya.

3 Januari 2011
Bahasyim tak datang ke sidang karena mengaku sakit. Pembacaan penuntutan ditunda.

10 Januari 2011
Pembacaan penuntutan kembali ditunda. Tim jaksa mengaku belum selesai menyiapkan surat penuntutan. Jaksa Fachrizal beralasan banyak data yang harus dimasukkan ke tuntutan Bahasyim.

11 Januari 2011
Berkas rencana penuntutan untuk terdakwa Bahasyim baru tiba di Kejaksaan Agung, ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

12 Januari 2011
Untuk ketiga kalinya jaksa batal membacakan tuntutan. Hakim Didik marah dengan meminta jaksa bekerja secara serius. Seusai sidang, jaksa Fachrizal kabur dari kejaran wartawan.

17 Januari 2011
Akhirnya tuntutan Bahasyim dibacakan. Dia dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Tuntutan Itu
Awalnya jaksa berencana menuntut Bahasyim hanya dengan 5 tahun penjara. Dia dibidik dengan pasal gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga memerintahkan pemblokiran rekeningnya dicabut dan uang tersebut dikembalikan ke Bahasyim.

Rencana tuntutan ini gagal. Sejumlah jaksa diperiksa karena diduga menerima suap. Kejaksaan Agung kemudian memutuskan menuntut Bahasyim hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Pasal yang dituduhkan:

UU Nomor 15/2002 juncto UU Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, yakni “menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.”
UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melanggar Pasal 11: Dipidana penjara paling singkat satu tahun dan maksimal lima tahun, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal hadiah itu diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

+++++++++++++

31 JANUARI 2011
Misteri Rekening Anak dan Istri
TUJUH rekening itu hingga kini digembok rapat kejaksaan. Sudah hampir setahun rekening-rekening itu “menganggur” di tiga cabang Bank BNI Jakarta. Ada sekitar Rp 64 miliar di dalam enam rekening berkategori tabungan bisnis dan satu tabungan dolar plus itu. Kalau melihat jumlahnya yang “wah”, orang bakal mengira profil pemiliknya tidak jauh dari kalangan pengusaha atau petinggi negeri.

Tapi jangan salah. Pemilik rekening itu adalah Bahasyim Assifie, bekas pegawai pajak yang menjadi terdakwa korupsi dan pencucian uang. Puluhan tahun bekerja di kantor pajak, kariernya mentok sampai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palmerah, Jakarta Barat, setingkat eselon tiga. Sejak Mei 2008, ia diperbantukan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai inspektur kelembagaan atau jabatan setingkat eselon dua.

Atas pundi-pundi tambun itu, Jaksa Agung Basrief Arief merilis perintah supaya isinya dirampas untuk negara. Perintah itu dituangkan dalam berkas tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin dua pekan lalu. Kejaksaan punya alasan kuat. Di persidangan, jaksa menilai Bahasyim tidak dapat membuktikan asal-usul duitnya itu. “Uang itu diperoleh tidak wajar dengan memanfaatkan jabatan,” kata Fachrizal, koordinator jaksa perkara Bahasyim.

Dari fakta persidangan, jaksa menyimpulkan isi rekening yang dikumpulkan sepanjang 2002-2010 itu menyimpang dari profil Bahasyim. Dalam kurun itu, penghasilan per bulan doktor pajak itu paling besar hanya sampai Rp 30 juta. Jaksa juga berpendapat Bahasyim tidak memiliki bisnis dengan keuntungan besar.

Pembuktian terbalik Bahasyim atas asal-usul duitnya ditepis jaksa. Bahasyim mengaku uang itu berasal dari usahanya yang dirintis sejak 1972. Ia mendulang uang dari usaha cuci-cetak foto, jual-beli mobil, usaha perikanan, jual-beli tanah, penyertaan modal, serta usaha investasi hiburan di Filipina dan Cina. Dari investasi di dua negara itu, ia mengklaim sudah memiliki Rp 34 miliar pada 2004. “Di mana pidananya?” katanya.

Sejumlah dokumen yang disorongkan Bahasyim tak lantas membuat jaksa percaya. Jaksa menilai bukti itu cacat hukum. Soal perjanjian investasi di Filipina dan Cina, misalnya. Di mata jaksa, isinya tidak otentik dan dianggap “pepesan kosong” karena hanya berupa pernyataan hubungan bisnis. Bukti perjanjian dinilai lemah karena tidak dilampiri neraca keuangan. Audit akuntan independen juga dikesampingkan jaksa karena tidak ada bukti penghasilan Bahasyim dari bisnis itu.

Di luar tujuh rekening itu, jaksa menyita tiga rekening Bahasyim atas nama anak bontotnya, Winda Arum Hapsari, di Bank BCA senilai Rp 168 juta. Belakangan, jaksa justru meminta uang itu dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan perkara. Kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, Winda mengaku semua transaksi dilakukan ayahnya. Ia tak tahu asal-usul duit yang disetor. Bahasyim sendiri mengaku uang itu hasil keringat Winda dari pekerjaan sebagai konsultan dan usaha kos-kosan.

l l l
KISAH bejibunnya duit Bahasyim berawal dari sebuah temuan di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Awal 2008, lembaga itu menemukan satu rekening janggal di Bank BNI cabang Jakarta Pusat. Sepanjang 2003-2005, saldo di rekening atas nama Sri Purwanti itu Rp 30 miliar. Padahal sosok Sri itu hanya ibu rumah tangga. Setelah ditelisik, si nasabah ternyata istri Bahasyim.

Dari rekening itu, uang mengalir ke enam rekening lain yang tersebar di Bank BNI cabang Jakarta Pusat, Gambir, dan Senayan. Dua masih atas nama Sri, sisanya atas nama dua putrinya, Winda dan Riandini Resanti.

Ada yang aneh dari rekening orang bernama Riandini ini: statusnya mahasiswi, tapi memiliki rekening miliaran rupiah. Hingga 2008, saldo di tujuh rekening itu mencapai Rp 64 miliar. “Uang itu hanya berputar-putar di istri dan anaknya,” kata Ketua PPATK Yunus Husein.

Karena indikasi pidananya kuat, PPATK mengirim laporan ke kepolisian, Februari 2009. Laporan itu sempat mengendap setahun. Geger perkara pegawai pajak rendahan Gayus Tambunan yang berkocek miliaran rupiah turut mencuatkan kasus Bahasyim. Dari rekening koran yang salinannya diperoleh Tempo, penyidik mengetahui lalu lintas uang ke sejumlah rekening. Sepanjang 2004-2010, nilai transaksi aliran dana yang disetor mencapai ratusan miliar rupiah.

Rekening Sri di BNI cabang Jakarta Pusat, misalnya. Selama enam tahun, jumlah setoran mencapai 304 kali dengan nilai Rp 885 miliar. Di salah satu rekening Winda, jumlah setoran sepanjang kurun itu 80 kali dengan nilai transaksi Rp 284 miliar. Sumber Tempo menyebutkan pencatatan aliran masuk diperlukan untuk membuktikan modus pencucian uang dengan cara pelapisan (layering). Caranya, uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening lain.

Dugaan Bahasyim melakukan pencucian uang menguat setelah istri dan dua anaknya mengaku tak pernah diberi tahu soal rekening-rekening itu. Bahasyim rupanya meminjam nama mereka. Semua rekening dikelola sendiri. Pembuatan rekening dibantu Yanti Purnamasari, Customer Relationship Manager BNI. Hanya dengan penyerahan identitas istri dan anaknya, rekening-rekening itu sudah di tangan. Di pengadilan, Yanti membenarkan hal itu.

Uang dari satu rekening dipindahkan Bahasyim ke rekening lain. Dari rekening koran tergambar rekening induk adalah rekening atas nama istrinya di BNI cabang Jakarta Pusat. Uang dari rekening itu dia pindahkan ke enam rekening lain. Di rekening induk, Bahasyim menampung uang setoran dari pihak ketiga. Salah satunya dari Kartini Mulyadi-kini konsultan hukum-sebesar Rp 1 miliar.

Enam rekening lain dipakai Bahasyim untuk menampung duit dari pemindahbukuan dan bunga investasi. Di depan hakim, Gregorius Julius Sunarto, karyawan BNI di Divisi Wealth Management, membenarkan sebagian dana di tujuh rekening Bahasyim diinvestasikan untuk membeli lima polis asuransi. Artinya, dengan premi puluhan miliar, ia bisa meraup bunga ratusan juta per tahun. “Produk investasi yang dibeli nilainya minimal Rp 2 miliar,” kata Gregorius.

Dalam tuntutannya, jaksa menganggap pengelolaan rekening seperti itu membuktikan Bahasyim melakukan pidana pencucian uang. Kendati sejak awal penyidik menduga duit itu hasil kejahatan korupsi, pemberinya tak pernah terungkap. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, kepolisian tidak ngotot mengungkap penyuap Bahasyim. Kepolisian dianggap hanya berpatokan pada dokumen PPATK dan bank. Di tujuh rekening itu, memang hanya ada nama Kartini Mulyadi, pihak di luar keluarga yang mentransfer uang. Tapi tuduhannya bukan suap, melainkan pemerasan.

Menurut versi polisi, sekitar Februari 2005, Bahasyim mendatangi Kartini di kantor notarisnya di bilangan Kuningan, Jakarta. Keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Bahasyim datang untuk meminta dana Rp 1 miliar agar pajak perusahaan Kartini tidak diutak-atik. Melalui stafnya, uang itu dikirim Kartini ke rekening istri Bahasyim. Kepada penyidik, Kartini mengaku uang itu sumbangan perbaikan kantor. Bahasyim punya versi sendiri. “Itu pinjaman, sudah dikembalikan,” katanya.

Menurut sumber Tempo di Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim diduga menggangsir uang dengan beberapa cara. Sejak 2002, ia sudah memegang posisi strategis, dari Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta VII sampai Kepala Pajak Pratama di Palmerah. Sebagai kepala kantor, ia punya akses langsung ke wajib pajak. Korbannya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Modusnya berupa negosiasi keberatan, pengurangan jumlah pengembalian pajak, negosiasi ketika pemeriksaan bukti permulaan, dan penentuan besaran kekurangan pajak. Bahasyim membantah tudingan itu. “Uang saya halal,” ujarnya.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar, sejak awal pihaknya serius mengusut siapa pemberi dana Bahasyim. Namun hal itu terhambat karena bungkamnya Bahasyim. Sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengungkap si penyuap, tapi penyidik tidak menemukan bukti pendukung. “Kita tunggu proses pengadilan. Kalau ada temuan baru, bisa diusut,” kata Baharudin.

Anton Aprianto

Harta Sang Fotografer

Dilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur, 5 Juni 1952, Bahasyim Assifie memulai kariernya pada 1976 sebagai pegawai negeri di Direktorat Pajak. Mengaku pernah jadi sopir taksi dan fotografer, saat awal-awal bekerja di Direktorat Pajak ia pernah pula menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Berita Pajak, sebelum akhirnya kariernya terus meningkat, antara lain menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat, dan kemudian Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sejak Mei 2008.

Sebagai pegawai negeri, kekayaan Bahasyim luar biasa.

Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar
Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar
Rumah di Kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar
Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok
Rekening atas nama istri dan anaknya berisi uang total sekitar Rp 64 miliar
Bahasyim menyangkal uang itu hasil korupsi. Ia menyatakan uang itu didapatnya dari hasil bisnisnya dan bisnis anak-anaknya, seperti jual-beli mobil, tanah, reksa dana, deposito berjangka, dan usaha studio foto.

Tags:
January 31, 2011

Masih Ada Rute Merugi, Garuda Incar Laba Rp 1 Triliun di 2011

Senin, 31/01/2011 16:21 WIB
Masih Ada Rute Merugi, Garuda Incar Laba Rp 1 Triliun di 2011
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Foto: Angga/detikFinance

Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) menargetkan laba bersih tahun 2011 mencapai Rp 1 triliun, meskipun masih ada rute penerbangan perseroan yang merugi. Laba ini meningkat dari perkiraan laba tahun 2010 yang mencapai Rp 450 miliar.

“Profit Rp 1 triliun, itungan ini yang pesimistik,” jelas Direktur Keuangan, Elisa Lumbantoruan usai dialog dengan para analis di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Ia menyebutkan, rute penerbangan perseroan memang masih ada yang merugi, seperti Jakarta-Amsterdam. Namun ini tidak menyulutkan semangat perseroan untuk meraih laba Rp 1 triliun sepanjang tahun 2011, meski bayang-bayang kenaikkan bahan bakar bisa saja menggerus laba perseroan.

“Rute Jakarta-Amsterdam memang masih rugi. Tapi kita tutupi dengan memaksimalkan penerbangan lain, dengan menjaga break even load factor di 70%. Tahun 2007 76%, dan sepanjang tahun (2010) 71%,” tambahnya.

Perseroan memang terus mengupayakan agar rute Jakarta-Amsterdam tidak merugi dengan cara mengkaji ulang pola pemasaran yang sudah dijalani satu tahun belakangan.

“Akan ada perbaikan, dari kegiatan marketing, go to market model. Review model yang tepat. Misalkan Jakarta-Kuala Lumpur jika masuk low cost carrier, kita akan masukkan Citilink,” ucap Elisa.

Garuda sendiri akan melepas saham baru melalui penawaran saham perdana sebanyak 6,3 miliar lembar atau setara dengan 26,67% dari total modal yang ditetapkan. Porsi ini didiskon dari target semula 30%.

Pemerintah menetapkan harga IPO Garuda, Rp 750 per lembar. Dengan demikian, total dana yang didapat mencapai Rp 4,751 triliun.

Uang ini tidak dinikmati Garuda sendiri. Pasalnya ada hak saham milik Bank Mandiri, dari utang perseroan yang kemudian dikonversi menjadi saham. Saham Garuda milik BMRI sebanyak 1,9 miliar lembar, sedangkan milik BUMN Aviasi sendiri 4,4 miliar lembar.

Dengan demikian jatuh murni Garuda atas saham IPO miliknya, Rp 3,3 triliun, sedangkan untuk BMRI Rp 1,451 triliun. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Securities. Saham yang dilepas ini sudah termasuk saham PT Bank Mandiri Tbk di Garuda 10%.

(wep/ang)

January 31, 2011

Pengusaha: Anggaran Negara Rp 1.200 Triliun Tapi Infrastruktur Tak Membaik

Senin, 31/01/2011 13:09 WIB
Pengusaha: Anggaran Negara Rp 1.200 Triliun Tapi Infrastruktur Tak Membaik
Ninik Setrawati – detikFinance

Jakarta – Para pengusaha heran dengan penggunaan anggaran pemerintah yang nilainya Rp 1.200 triliun. Dana sebesar ini tidak mampu memperbaiki kondisi infrastruktur dalam negeri. Ke mana anggaran tersebut digunakan?

Pertanyaan tersebut dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di depan Wakil Presiden Boediono dalam acara pelantikan pengurus baru sekaligus ulang tahun ke-59 Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Sofjan menilai ada yang salah dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah karena dana yang sedemikian besar dan terus naik dari tahun ke tahun.

“Saya bingung, anggaran negara dalam 5 tahun naik dari Rp 400 triliun di 2006 menjadi Rp 1.200 triliun di 2011 atau naik 300%. Tapi kita tak bisa bangun infrastruktur. Saya kira ada yang salah dalam penggunaan anggaran. Mari kita selesaikan bersama,” sindir Sofjan

Menurut Sofjan, harusnya jika anggaran tersebut dipergunakan dengan benar, maka kondisi infrastruktur di Indonesia tak akan menyedihkan seperti saat ini di mana masih terjadinya kondisi jalanan rusak, macet, serta banjir.

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur ini, Sofjan berharap undang-undang pembebasan lahan akan segera masuk ke DPR dan disetujui sehingga ada kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam mengerjakan proyek infrastruktur.

“Saya tidak mau ada kejadian pemerintah tidak percaya kepada pengusaha. Kita juga tak mau ada mafia hukum penyebab high cost (biaya tinggi). Kita ingin kepastian hukum. Banyak hukum over lapping (tumpang tindih),” tukas Sofjan. (dnl/qom)

January 31, 2011

PTBA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,8 Triliun

Senin, 31/01/2011 17:05 WIB
PTBA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,8 Triliun
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menganggarkan belanja modal (Capex/Capital Expenditure) sebesar Rp 1,8 triliun untuk tahun 2011. Salah satu penggunaan dananya adalah mengakuisisi tambang.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTBA, Sukrisno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan anggota Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta (31/1/2011).

“Untuk dana yang disiapkan, saya tidak memisahkan antara akuisisi dengan yang lain. Tapi kalau tidak salah, di 2011 itu kita ada alokasi dana kurang lebih Rp 1,8 triliun. Itu nanti untuk semuanya,” kata Sukrisno.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahan PTBA, Achmad Sudarto juga menyampaikan, anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tersebut nantinya akan digunakan secara menyeluruh demi pengembangan perseroan.

“Bukan hanya akuisisi saja , jadi untuk pengembangan juga, kalau kita mau bikin CBM (Coal Bed Methane) kan namanya juga pengembangan, begitu juga dengan proyek lain. Tapi kalau pengembangan infrastruktur itu lain, itu kan rutin,” ujar Achmad.

Terkait dengan rencana akuisisi yang ingin dilakukan oleh PTBA, Achmad menolak untuk memberitahu detilnya. “Untuk akuisi bisa di mana saja, jangan tanya di mananya. Kan banyak peminatnya. Sekarang sudah tahap due dilligence,” ucapnya.

“Untuk masalah akuisisi, kita inginnya menjadi majority, minimal 51% saham kita miliki. Tapi kalau minimal produksi dari akuisisi saya gak bisa ngomong. Pokoknya sementara ini dari produksi PTBA dulu saja,” kata Achmad.

“Kalau ngomongin kapasitasnya kan yang masih dieksplorasi bisa saja kita bilang penambahan. Yang pasti nanti ke depannya buat pengembangan lah. Potensi penambahan produksi dari akuisisi saya belum tahu, belum bisa ngomong. Kalau kita pengen secepatnya, kita minimal punya 2 perusahaan lah untuk tahun ini yang diakuisisi. Pokoknya nanti lah,” tambahnya. Tidak Akan Jual Batubara Mahal ke PLN Pada kesempatan yang sama, Sukrisno mengatakan, perseroan tidak ingin menjual batu bara kepada PT PLN dengan harga yang mahal. BUMN tambang itu berjanji dapat menjual harga yang lebih murah, namun tidak terlalu murah.

“Memang biasa ya kalo dalam bisnis itu, yang penjual maunya mahal dan yang beli maunya murah. Itu adalah hal yang biasa.Tapi sampai di mana ketemunya nanti. Kalau PTBA maunya mahal, PLN maunya murah. PTBA tidak akan lebih mahal dari orang (pemasok) lain, pasti akan lebih murah. Tetapi jangan terlalu murah,” kata Sukrisno.

Sukrisno mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan masalah harga dengan PLN. Namun pasokan tetap dikirim oleh perseroan. “Itu masih belum selesai. Yang jelas PTBA itu masih tetap mengirim pasokan ke PLN di Suralaya, meskipun harganya belum deal,” katanya.

“Kita kan ada kondisi yang berbeda. Misalnya, ada tambang yang dekat dengan. Nah, kalau PTBA dari tambang ke pelabuhan itu kan jauh, 400 km. Jadi kan nggak bisa disamakan dengan yang dari tambang ke pelabuhan hanya 20-30 Km. Itulah perbedaan-perbedaan yang kita bicarakan dengan PLN,” ungkapnya.

Dirinya juga menyatakan, harga deal harus sudah ditetapkan akhir Februari 2011 nanti. “Akhir Februari, dan itu harus ada kesepakatan. Kalau sesuatu itu jangan mengharapkan tidak, tapi harus iya,” tegasnya. (nrs/ang)

January 31, 2011

Anak Usaha Medco Dibeli Mitsubishi Corporation US$ 260 Juta

Senin, 31/01/2011 15:46 WIB
Anak Usaha Medco Dibeli Mitsubishi Corporation US$ 260 Juta
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) telah menyelesaikan penjualan 100% sahamnya di Tomori E&P Limited (TEL) oleh Mitsubishi Corporation dengan nilai sebesar US$ 260 juta.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur Medco Energi internasional, Darmoyo Doyoatmojo melalui siaran pers yang diterima detikFinance, Jakarta (31/1/2011).

“Pada awalnya, TEL merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki penuh serta merupakan pemegang 20% saham hak partisipasi atas Production Sharing Contract (PSC) untuk wilayah kerja Senoro-Toili,” ujar Darmoyo melaui siaran persnya.

Darmoyo mengatakan, bahwa selain TEL, pemegang saham untuk wilayah Senoro-Toili lainnya adalah PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki 30% dan 50% hak partisipasi atas Senoro-Toili PSC Blok pada tahun 2000.

“Saat ini wilayah tersebut memproduksi sekitar 1.900 barel minyak per hari dari lapangan minyak Toili, dan saat ini juga memegang 250 MMCFD Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Donggi Senoro LNG, perusahaan yang dimiliki oleh Sulawesi LNG Development (MC 75%, Korea Gas Corporation 25%), serta Pertamina dan Medco Energi,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, pada wilayah tersebut pihak Pertamina dan Medco Energi melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Energy Services dan PT Medco LNG Indonesia berencana membangun dan mengoperasikan kilang dan fasilitas Liquefied Natural Gas dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun.

“Pekerjaan pengembangan untuk memproduksi gas dari lapangan Senoro akan dimulai segera dengan target produksi mulai pada triwulan kedua tahun 2014,” tambah Darmoyo.

Dikatakan olehnya, bahwa pihak Perseroan percaya bahwa masuknya MC (Mitsubishi Corporation) dalam Senoro-Toili PSC block akan mewujudkan sinergi terhadap kegiatan Proyek Pengembangan Gas Senoro, baik dari sisi hulu maupun hilir.

“Kerjasama ini akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian yang lebih tinggi terhadap kelangsungan Proyek ini,” ujarnya.

January 31, 2011

Egypt Internet Blackout Teaches Important Lesson

Scary… Menakutkan juga jika Depkominfo menerapkan hal yang sama di Indonesia

Egypt Internet Blackout Teaches Important Lesson
By Tony Bradley, PCWorld

To minimize the ability of protesters to communicate and organize–and perhaps to shield its own actions against the protesters from the outside world–Egypt has shut down the Internet and virtually all mobile communications. While the political unrest affecting Egypt may not exist where you live, the Internet blackout in Egypt illustrates an important lesson.

SIMILAR ARTICLES:
Egypt Expands Communications Blackout
5 Ways to Get Live Info about Egypt Protests Online
With Protests Growing, Egypt Cuts Links to Internet
Egypt: Anatomy of an Internet Blackout
Strife Disrupts Egypt’s Tech Firms
Egypt’s Internet Block Aims at Social Media
We all remember the unrest in Iran following the last national election, and how the Internet–and specifically Twitter–provided a lifeline for protesters to organize, and to expose ongoing events to the outside world. Apparently, the lesson learned for countries like Tunisia and Egypt was to eliminate access to the Internet and other forms of communication as quickly as possible in the event of a mass protest. For most, though, there is a better lesson to be learned.

What is the lesson? Basically, it boils down to the Boy Scout maxim “be prepared”. Your government may not stoop to the sort of draconian tactics being used by the government of Egypt, and you may have very little concern about a state-sponsored Internet blackout, but that doesn’t mean that your Internet access can’t be interrupted. Regardless of whether your loss of communications is a result of a nefarious government blackout, a catastrophic natural disaster, or simple human error, if it happens what will your “Plan B” be?

Organizations should have disaster recovery and business continuity plans in place that outline a course of action to take in the event that Internet access is unavailable, or even a complete communications blackout such as in Egypt. Are there alternate systems or methods of conducting business that you can fall back on until the issue is resolved? Do you have a plan for addressing the issue and working to restore access as soon as possible? Will you just pack up and go home and hope for the best?

To begin with, IT admins should implement as much redundancy as the budget allows in order to eliminate single points of failure and ensure that business will continue even if a single system or connection crashes. Dual servers comprised of RAID storage arrays, with dual power supplies connected to two separate power sources, and dual network cards connected to separate switches or routers, which are in turn connected to separate ISP backbones can provide the kind of redundancy that business-critical systems need. For an example of survivable redundancy, look at WikiLeaks.

Granted, it is possible that no level of internal redundancy will salvage your connection to the outside world if your entire country is under an Internet blackout. But, implementing redundant systems and developing a solid business continuity plan will help your business keep chugging along through most issues.

January 31, 2011

FPI Thugs Hound Ahmadiyah in South Sulawesi

FPI Thugs like Hitler SS , and protected by the police (chief)
++++
FPI Thugs Hound Ahmadiyah in South Sulawesi
Rahmat | January 31, 2011

Members of the Ahmadiyah community in Makassar, including 36 women and children, being forcibly evacuated from their provincial office by police on Saturday. (Antara Photo/Yusran Uccang)

Related articles
Hard-line Muslims Plan Show of Force at Ariel Sex Tape Verdict 12:00am Jan 31, 2011
Raging FPI Mob Disrupts Annual Ahmadiyah Prayers in Makassar 8:25am Jan 29, 2011
Hundreds Protest in W. Java Over Clerics’ ‘Ahmadiyah’ Objections 8:46am Jan 28, 2011
The Thinker: The Tolerant Many 8:22pm Jan 27, 2011
Rally Rages Outside Bogor Court Trial on Ahmadiyah Village Attack 11:46am Jan 27, 2011
Share This Page

Post a comment
Please login to post comment

Comments
Be the first to write your opinion!
Makassar. Dozens of members of the Ahmadiyah sect were forcibly moved by police on Saturday after Muslim hard-liners blockaded their provincial office in South Sulawesi’s capital.

The Ahmadiyah center had since Friday been the subject of demonstrations by members of the Islamic Defenders Front (FPI), who demanded that the sect disband within 24 hours or risk the group’s wrath.

The protest came as Ahmadiyah members were holding an annual prayer gathering called Jalzah Salanah.

After hours of protests on Friday, the mob returned on Saturday evening, led by local FPI head Habib Reza, and repeated their demands for the Ahmadiyah to disband, calling members of the minority Islamic sect kafir (nonbelievers) and deviants.

They also attempted to break into the center but were held back by a 100-strong riot squad sent to the scene by the Makassar Police.

Fearing the protest would turn violent, South Sulawesi Police Chief Insp. Gen. Johny Waenal Usman ordered his officers to evacuate the Ahmadis sheltered inside the center.

However, the Ahmadis refused to leave and barricaded the doors from the inside, prompting extensive negotiations.

Finally, at 10 p.m., the group of four men, 25 women and 11 infants agreed to be bused back to their homes in police vans.

The FPI mob, however, demanded to be let inside to ensure no one was hiding in the center, which the police consented to.

Once inside, Habib and several of his followers seized items including accounts ledgers, miniDV video tapes and compact discs. They also tore down a signboard that read “ Jamaah Ahmadiyah ” (“Ahmadiyah Congregation”) — all without police intervention.

The FPI’s vigilantism and the police’s perceived complicity were lambasted by religious freedom advocates.

Qasim Mathar, a commissioner with the provincial branch of the Interreligious Communication Forum (FKUB), called the acts regrettable.

“The police failed to protect citizens of this country,” he said. “This is unacceptable because it now gives certain groups the notion that they hold sway over the police. The police should have gotten tough and ordered the FPI to leave the scene.”

Qasim also took the FPI to task for “always committing violence against humanity.”

He said the group’s intimidation of others to follow its extreme religious interpretations was in truth forbidden and would only sully the image of Islam.

The FPI has previously said that its demands for the Ahmadiyah to disband are based on a 2005 edict issued by the Indonesian Council of Ulema (MUI) and a 2008 joint ministerial decree that deems Ahmadiyah a deviant Islamic sect and restricts its religious activities.

Mainstream Muslims reject the Ahmadis’ belief that the sect’s founder, Mirza Ghulam Ahmad, was a prophet. Mirza established the Ahmadiyah movement in Qadian, northern India, in 1889.

Qasim said the MUI’s rulings were not legally binding, while the joint ministerial decree could not be used as a basis to disband the Ahmadiyah.

“Even if it was signed by 10 ministers, it would still not give anyone the legal standing to do this,” said Qasim, who is also the director of postgraduate programs at Makassar’s Islamic State University.

“To dissolve an organization, there are certain procedures to follow.”

On Sunday, a day after the forced evacuation, the Ahmadiyah center appeared empty, while its ground-floor office and second-floor mosque were in a state of disorder.

According to Ismail Hasani, from the Setara Institute for Democracy and Peace, there were about 50 recorded cases of violence or intim

January 31, 2011

Soal evaluasi gaji bos BUMN : Menteri BUMN takut CEO kabur..(???)

Menteri BUMN: CEO Bisa Pindah ke LN
Editor: Erlangga Djumena
Gaji bos BUMN tidak jelas tolok ukurnya, banyak yang hanya ongkang ongkang kaki dan berkaraoke tiap hari.. Biar saja mereka kabur ke swasta, di swasta juga tidak akan laku tipe birokrat eks BUMN !!!

Pak Menteri BUMN berpikirnya ala birokrat, kapan BUMN kita bisa maju ???

+++
Kompas Senin, 31 Januari 2011 | 15:37 WIB
Dibaca: 1954Komentar: 4

KOMPAS.COM/CAROLINE DAMANIK
Menteri BUMN Mustafa Abubakar

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengkhawatirkan evaluasi gaji direksi BUMN nanti akan berdampak pada perpindahan pejabat ke swasta.

Menurut Mustafa, bila ada evaluasi gaji di direksi BUMN, jangan dilakukan terlalu kaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengakibatkan arus perpindahan mereka ke perusahaan-perusahaan swasta dengan gaji yang lebih baik.

“Kalau dilakukan secara kaku, CEO terbaik kita bisa pindah ke swasta, ke luar negeri, nanti pada pindah,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Dia melanjutkan, terkait dengan itu, Menteri Keuangan akan melakukan rasionalisasi atau evaluasi komprehensif tentang sistem penggajian. Dan itu nantinya juga akan diikuti Kementerian BUMN. “Bahwa betul memang pimpinan tertinggi, kepala negara, tanggung jawabnya besar. Masak penerimaan kalah sama BUMN. Jika ini diperbaiki, kita akan ikuti,“ ucapnya (Srihandriatmo Malau)