Dari Rp 932 M, Kenapa yang Dianggap Korupsi Hanya Rp 1 M?


Semakin brutal saja jaksa jaksa korup ini…

++++
Senin, 31/01/2011 18:24 WIB
Jelang Vonis Bahasyim
Dari Rp 932 M, Kenapa yang Dianggap Korupsi Hanya Rp 1 M?
Ari Saputra – detikNews

Jakarta – Menjelang vonis Bahasyim Assifiie, Rabu lusa (3/2/2011), perkara tersebut masih berselimut misteri. Salah satunya adalah jumlah kekayaan Bahasyim yang simpang siur.

Dalam dakwaan yang dibacakan di depan hakim, 30 September tahun lalu, tertulis jumlah harta kekayaan bekas pejabat pajak itu mencapai Rp 932 miliar. Belakangan, jaksa Fachrizal meralat dan menyatakan harta mantan Kepala Kantor Pajak (KPP) Jakarta VII itu hanya Rp 64 miliar.

Fachrizal juga meluruskan, nilai fantastis yang nyaris mencapai bilangan triliun itu hanya volume transaksi di 11 rekening Bahasyim. “Ya hanya nilai transaksi saja,” ucap Fachrizal singkat kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Saat disidik di Polda Metro Jaya, uang Rp 64 miliar tersebut diyakini sebagai hasil korupsi Bahasyim saat menjabat di Ditjen Pajak 2004-2010. Namun, lagi-lagi jaksa ‘membonsai’ lebih mungil lagi, hanya Rp 1 miliar.

Sementara uang Rp 64 miliar hanya dikenai pasal pencucian uang . Sejak diundangkan, UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah bisa menjerat terdakwa siapa pun.

“Harus diperiksa itu uang darimana. Tidak tertutup kemungkinan itu dari wajib pajak. Modusnya seperti Gayus Tambunan. Bedanya ini lebih kapalan, sabetannya lebih besar,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas.

Tidak cuma itu. Setelah menyulap kejahatan Bahasyim menjadi mungil, tim jaksa ditengarai menerima suap dari keluarga Bahasyim menjelang tuntutan. Dugaan tersebut langsung diletuskan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, meski dibantah oleh Bahasyim dan Fachrizal.

“Dilemparkan opini, ada komunikasi dengan jaksa. Kenapa Bahasyim selalu difitnah? Dengan mana lagi dikorbankan? Tidak ada pertemuan apapun. Hal itu sangat saya hindari,” bantah Bahasyim.

“Uang Rp 932 miliar itu hanya transaksi rekening dan deposito. Yang mengatur fund manager. Saya tidak tahu menahu. Rp 64 miliar hasil usaha saya sejak tahun 1970-an,” kelit Bahasyim.

Lantas, akankah hakim mengekor jaksa dengan memvonis ringan? “Ini akan menjadi pertaruhan hakim dan pengadilan. Sebab, sejak undang-undang pencucian uang diketok palu 11 tahun lalu, belum pernah ada yang divonis bersalah,” tandas doktor pertama soal pencucian uang, Yenti Garnasih.

(Ari/lrn)

=========
dari Majalah Tempo

31 JANUARI 2011
Bau Bacin Perkara Bahasyim

Perlahan-lahan dua mobil itu menyusuri pinggir Jalan Kampung Melayu Besar di kawasan dekat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hari masih pagi, jam belum menunjuk pukul tujuh. Satu mobil berhenti di pinggir jalan. Mobil yang satu lagi berhenti di sebuah rumah makan. Dari dalamnya keluar dua orang yang langsung masuk ke rumah makan yang menyediakan menu masakan Jawa itu.

Merekalah tamu pertama pada pagi Kamis, 6 Januari lalu, itu. Keduanya segera memesan makanan dan menyeruput teh manis. Sesekali, dengan cepat, mata mereka “menyapu” setiap tamu yang mulai berdatangan.

Mereka duduk hampir tiga jam, tapi tamu yang ditunggu tak muncul-muncul. Akhirnya keputusan diambil. Salah seorang menuju kasir, membayar makanan, kemudian keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Hanya mereka, karena satu mobil yang lain, yang berisi enam orang, tetap bertahan hingga sekitar pukul 12 sebelum akhirnya juga cabut.

Rombongan itu memang tidak sekadar mencari tempat sarapan. Mereka adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari itu hendak menyergap seorang jaksa yang diduga bakal menerima duit berkaitan dengan kasus Bahasyim Assifie, bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang jadi tersangka kasus korupsi. Sepekan sebelumnya, Komisi telah menyadap pembicaraan perihal akan adanya transaksi itu.

Menurut sumber Tempo, seseorang yang diduga perantara keluarga Bahasyim beberapa pekan sebelumnya menghubungi jaksa untuk membicarakan peringanan tuntutan hukuman atas Bahasyim dengan imbalan uang. “Seorang jaksa terekam aktif merespons tawaran itu,” ujar sumber Tempo yang tahu benar perihal rencana penggerebekan itu. Sejak saat itulah, kata sumber ini, Komisi mengawasi jaksa yang melakukan hubungan dengan pihak Bahasyim.

Menurut sumber ini, dari pembicaraan terekam tawar-menawar itu. Mulanya kedua belah pihak menggunakan sandi “kardus” untuk menyebut nilai satuan uang. Satu kardus berarti Rp 1 miliar. Belakangan sandi “kardus” diganti kata “bola”. Awalnya, ujar sumber itu, sang jaksa minta lima bola. “Namun pihak lawan menawar satu bola.”

Dalam pembicaraan yang tersadap, sang makelar meminta tuntutan terhadap Bahasyim dibuat di bawah lima tahun agar vonisnya rendah. Caranya, pasal gratifikasi menjadi tuntutan utama dan pasal korupsi serta pencucian uang dihilangkan atau dinyatakan tak terbukti. Sang makelar meminta tuntutan dibuat alternatif, bukan kumulatif. Dengan cara demikian, jika pasal gratifikasi terbukti, pasal lain gugur.

Meski deal belum terjadi, kedua belah pihak setuju bertemu. Uang muka disepakati Rp 1 miliar dan pertemuan ditentukan pada Kamis, 6 Januari, itu. Lokasi dipilih di sekitar Stasiun Tebet, di sebuah restoran yang pada pagi pun sudah buka. Ke sanalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi datang hendak menyergap pertemuan itu.

Sumber Tempo lainnya di kejaksaan bercerita, gagalnya penggerebekan tak lain karena campur tangan seorang petinggi kejaksaan. “Informasi itu dari jaringan intelijen kejaksaan sendiri.” Mendapat informasi itu, sang petinggi mengontak atasan jaksa bersangkutan untuk segera menarik anak buahnya ke kantor. “Jika saja itu tak cepat dilakukan, kasus Urip bakal terulang,” ujarnya. Urip yang dimaksud adalah jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digerebek Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008, beberapa saat setelah menerima uang sekitar Rp 6,6 miliar dari Artalyta Suryani. Tapi sumber Tempo yang lain ragu transaksi itu batal karena peran intelijen kejaksaan. “Saya lebih percaya ada orang dalam KPK sendiri yang membocorkan,” ujarnya.

Komisi tampaknya menutup rapat-rapat penggerebekan yang gagal itu. Sejumlah pejabat lembaga antikorupsi ini hanya tutup mulut saat ditanyai. “Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, tanya kepada juru bicara KPK,” ujar Wakil Ketua Komisi, Haryono Umar. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, hanya menggelengkan kepala. “Saya tidak memiliki informasi itu,” katanya.

Jaksa Agung Basrief Arief pun menggeleng keras saat ditanyai perihal adanya jaksa yang akan ditangkap Komisi. Basrief juga menolak disebut memerintahkan penarikan itu. “Enggak ada. Siapa yang memerintahkan itu?” katanya saat ditemui seusai salat Jumat pekan lalu.

Tapi adanya rencana “pertemuan Tebet” itu dibenarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Marwan mengaku mendapat informasi ada satu jaksa kasus Bahasyim yang akan bertemu dengan keluarga Bahasyim. “Ada pesan singkat masuk yang mengatakan ada rencana pertemuan di daerah Tebet. Tapi gagal,” ujar Marwan.

Lebih dari itu, Marwan mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa salah seorang jaksa telah menerima uang muka dari keluarga Bahasyim. “Ini yang tengah kami selidiki,” katanya. Dari penelusuran Tempo, jaksa yang disebut-sebut menerima pemberian uang itu adalah Hidayatullah. Sempat menjadi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sejak beberapa bulan lalu Hidayatullah ditunjuk menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sumber Tempo menyebutkan Hidayatullah diduga menerima US$ 50 ribu untuk perannya mengatur dakwaan Bahasyim dan penentuan jaksa penuntut dan peneliti. Sumber Tempo di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkisah perihal penggerebekan yang gagal itu, menunjuk Hidayatullah sebagai salah satu jaksa yang dikuntit para penyelidik Komisi.

Dihubungi Tempo pada Jumat pekan lalu di Lampung, Hidayatullah dengan keras membantah menerima duit untuk urusan perkara Bahasyim. Dia mengaku menangani perkara Bahasyim saat menjabat Asisten Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, ujarnya, saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, ia dipindahkan ke Lampung. “Tudingan itu fitnah dan ngawur, tidak ada uang itu,” katanya.

Sejumlah sumber Tempo menyebutkan perihal duit itulah yang membuat pembacaan tuntutan Bahasyim tertunda hingga tiga kali. “Karena negosiasinya belum tercapai juga.” Tuntutan yang mestinya dibacakan pada 3 Januari molor terus dan baru dibacakan setelah ketua majelis hakim kasus Bahasyim, Didik Setyo Handono, meradang dan mengultimatum jaksa.

l l l
Kasus Bahasyim bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak September tahun lalu. Ia dijerat dengan dakwaan korupsi dan pencucian uang atas kepemilikan duit Rp 64 miliar, yang diduga hasil tindak pidana. Kasus Bahasyim disidik dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang melihat nilai rekeningnya fantastis. “Profilnya dianggap tak sesuai dengan statusnya sebagai pegawai pajak,” ujar pengacara Bahasyim, Rico Pandeirot. Ia ditahan di tahanan kepolisian sejak April 2010. Enam bulan kemudian, kasusnya mulai masuk pengadilan.

Tertundanya pembacaan tuntutan itu juga membuka tabir lain. Tuntutan yang dibuat tim jaksa Bahasyim pimpinan Fachrizal ternyata super-ringan. Dalam rencana tuntutan secara berjenjang dari Kepala Seksi Pidana khusus, Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pidana Khusus, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi, usul tuntutan hukuman 5-7 tahun penjara. Tim jaksa menuntut lima tahun, adapun di tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi tuntutan diubah jadi tujuh tahun. Kendati demikian, pasal yang dituduhkan hanya satu, yakni Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang gratifikasi.

Jaksa tak menyinggung pasal pencucian uang dengan alasan tak ditemukan predicate crime-nya atau tindak pidana asal-muasal duit itu. Satu-satunya dugaan korupsi yang disebutkan adalah menerima Rp 1 miliar dari notaris Kartini Mulyadi. Uang inilah yang dirampas jaksa untuk negara. Adapun Rp 64 miliar dikembalikan kepada anak Bahasyim, Winda Arum Hapsari.

Menurut sumber Tempo, begitu mengetahui isi tuntutan seperti itu, Jaksa Agung Basrief Arief langsung membentuk tim untuk merevisi isi tuntutan versi tim Fachrizal. Bahasyim dinyatakan melakukan korupsi dan kejahatan pencucian uang dan tuntutan hukumannya lima tahun penjara-hukuman maksimal untuk pelaku kejahatan money laundering. Tuntutan inilah yang dibacakan jaksa pada Senin pekan lalu.

Terkuaknya rencana pertemuan jaksa Bahasyim dan ringannya rencana tuntutan terhadap Bahasyim membuat semua jaksa yang menangani kasus Bahasyim diperiksa Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. Ditemui Tempo Selasa pekan lalu, Marwan mengakui penundaan pembacaan tuntutan hingga tiga kali itu tak biasa. “Kalau sudah tiga kali, itu sudah tidak lazim,” ujarnya.

Lima jaksa yang memegang kasus Bahasyim-Fachrizal, Henny Harjaningsih, Imanuel Rudy Pailang, Sutikno, dan Feri Mupahir-sudah diperiksa. Demikian juga Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Yosep Nur Eddy. “Mereka mengaku tidak menerima uang dari Bahasyim,” kata Marwan.

Menurut Marwan, dari hasil pemeriksaan, pihaknya menilai Fachrizal selaku ketua tim melakukan pelanggaran disiplin. “Dia tidak bisa mengkoordinasi anggota timnya dengan baik dan tidak pernah melaporkan hasil persidangan kepada atasannya,” katanya. Marwan juga mengatakan isi rencana tuntutan tim jaksa Fachrizal tidak profesional. Selain tidak menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang, jaksa tak meminta hakim agar terdakwa membuktikan asal-usul hartanya atau meminta pembuktian terbalik. Padahal, ujarnya, jika terdakwa tak bisa membuktikannya, hakim bisa meminta harta terdakwa disita untuk negara.

Perkara rencana ringannya tuntutan terhadap Bahasyim hingga kini masih diselidiki tim jaksa pengawasan. Tidak hanya memeriksa para jaksa yang terlibat kasus Bahasyim, tim jaksa pengawasan memeriksa sejumlah kerabat Bahasyim. “Mereka marah-marah kenapa hukuman Bahasyim jadi 15 tahun,” ujar seorang pemeriksa kepada Tempo. Jaksa ini yakin kerabat Bahasyim meradang karena mereka telah mengeluarkan uang.

Marwan sendiri mengaku pihaknya memiliki informasi ada jaksa yang melakukan hubungan telepon dengan pihak Bahasyim. Dia menyebut inisial jaksa itu “F”. Dicegat wartawan pekan lalu, Fachrizal menolak jika ia disebut berhubungan dengan kerabat Bahasyim. “Tidak ada itu,” kata Fachrizal. Sutikno, anggota tim jaksa Bahasyim, juga membantah kabar bahwa timnya mendapat duit dalam perkara ini. “Enggak ada suap-menyuap itu,” ujarnya.

Indonesia Corruption Watch mendesak Jaksa Agung Basrief Arief memeriksa semua jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Bahasyim. Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, pihaknya telah melakukan eksaminasi perkara Bahasyim. ICW menyimpulkan ada indikasi penyuapan saat penyusunan surat dakwaan.

Bahasyim sendiri berkeras tak pernah dihubungi apalagi berhubungan dengan tim jaksa kasusnya. Ditemui Rabu pekan lalu setelah menghadiri sidang, ia menegaskan tak pernah melakukan penyuapan apa pun agar hukumannya diringankan. “Saya sedikit-banyak melek hukum. Saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang membuat hidup saya berbahaya,” katanya.

Ramidi, Anton Aprianto, Mustafa Silalahi, Nurochman Arrazie (Lampung)

Sim-salabim Harta Bahasyim

Nyaris tertutup oleh kasus Gayus Tambunan, kasus Bahasyim diam-diam ternyata menyimpan sejumlah kejutan. Dari rencana penggerebekan KPK yang gagal hingga rencana tuntutan hukuman ringan yang berbuntut pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yang menangani kasusnya.

Maret 2009
PPATK menyerahkan berkas rekening Bahasyim Assifie ke Mabes Polri. Dalam rentang 2004-2010 terdapat transaksi bank 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885 miliar. Sebanyak 47 transaksi dianggap mencurigakan.

9 April 2010
Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Bahasyim. Ia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25/2003 tentang Pencucian Uang.

5 Juli 2010
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas pemeriksaan Bahasyim telah lengkap (P-21). Uang Rp 60,8 miliar di rekening Bahasyim dinyatakan dari uang para wajib pajak yang dibantu Bahasyim selama 2004-2010.

30 September 2010
Sidang perdana Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim dipimpin oleh Didik Setyo Handono. Tim jaksa yang berjumlah lima orang diketuai Fachrizal.

27 Desember 2010
Semua saksi telah diperiksa. Hakim Didik mengagendakan pembacaan tuntutan untuk sidang selanjutnya.

3 Januari 2011
Bahasyim tak datang ke sidang karena mengaku sakit. Pembacaan penuntutan ditunda.

10 Januari 2011
Pembacaan penuntutan kembali ditunda. Tim jaksa mengaku belum selesai menyiapkan surat penuntutan. Jaksa Fachrizal beralasan banyak data yang harus dimasukkan ke tuntutan Bahasyim.

11 Januari 2011
Berkas rencana penuntutan untuk terdakwa Bahasyim baru tiba di Kejaksaan Agung, ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

12 Januari 2011
Untuk ketiga kalinya jaksa batal membacakan tuntutan. Hakim Didik marah dengan meminta jaksa bekerja secara serius. Seusai sidang, jaksa Fachrizal kabur dari kejaran wartawan.

17 Januari 2011
Akhirnya tuntutan Bahasyim dibacakan. Dia dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Tuntutan Itu
Awalnya jaksa berencana menuntut Bahasyim hanya dengan 5 tahun penjara. Dia dibidik dengan pasal gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga memerintahkan pemblokiran rekeningnya dicabut dan uang tersebut dikembalikan ke Bahasyim.

Rencana tuntutan ini gagal. Sejumlah jaksa diperiksa karena diduga menerima suap. Kejaksaan Agung kemudian memutuskan menuntut Bahasyim hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Pasal yang dituduhkan:

UU Nomor 15/2002 juncto UU Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, yakni “menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.”
UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melanggar Pasal 11: Dipidana penjara paling singkat satu tahun dan maksimal lima tahun, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal hadiah itu diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

+++++++++++++

31 JANUARI 2011
Misteri Rekening Anak dan Istri
TUJUH rekening itu hingga kini digembok rapat kejaksaan. Sudah hampir setahun rekening-rekening itu “menganggur” di tiga cabang Bank BNI Jakarta. Ada sekitar Rp 64 miliar di dalam enam rekening berkategori tabungan bisnis dan satu tabungan dolar plus itu. Kalau melihat jumlahnya yang “wah”, orang bakal mengira profil pemiliknya tidak jauh dari kalangan pengusaha atau petinggi negeri.

Tapi jangan salah. Pemilik rekening itu adalah Bahasyim Assifie, bekas pegawai pajak yang menjadi terdakwa korupsi dan pencucian uang. Puluhan tahun bekerja di kantor pajak, kariernya mentok sampai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palmerah, Jakarta Barat, setingkat eselon tiga. Sejak Mei 2008, ia diperbantukan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai inspektur kelembagaan atau jabatan setingkat eselon dua.

Atas pundi-pundi tambun itu, Jaksa Agung Basrief Arief merilis perintah supaya isinya dirampas untuk negara. Perintah itu dituangkan dalam berkas tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin dua pekan lalu. Kejaksaan punya alasan kuat. Di persidangan, jaksa menilai Bahasyim tidak dapat membuktikan asal-usul duitnya itu. “Uang itu diperoleh tidak wajar dengan memanfaatkan jabatan,” kata Fachrizal, koordinator jaksa perkara Bahasyim.

Dari fakta persidangan, jaksa menyimpulkan isi rekening yang dikumpulkan sepanjang 2002-2010 itu menyimpang dari profil Bahasyim. Dalam kurun itu, penghasilan per bulan doktor pajak itu paling besar hanya sampai Rp 30 juta. Jaksa juga berpendapat Bahasyim tidak memiliki bisnis dengan keuntungan besar.

Pembuktian terbalik Bahasyim atas asal-usul duitnya ditepis jaksa. Bahasyim mengaku uang itu berasal dari usahanya yang dirintis sejak 1972. Ia mendulang uang dari usaha cuci-cetak foto, jual-beli mobil, usaha perikanan, jual-beli tanah, penyertaan modal, serta usaha investasi hiburan di Filipina dan Cina. Dari investasi di dua negara itu, ia mengklaim sudah memiliki Rp 34 miliar pada 2004. “Di mana pidananya?” katanya.

Sejumlah dokumen yang disorongkan Bahasyim tak lantas membuat jaksa percaya. Jaksa menilai bukti itu cacat hukum. Soal perjanjian investasi di Filipina dan Cina, misalnya. Di mata jaksa, isinya tidak otentik dan dianggap “pepesan kosong” karena hanya berupa pernyataan hubungan bisnis. Bukti perjanjian dinilai lemah karena tidak dilampiri neraca keuangan. Audit akuntan independen juga dikesampingkan jaksa karena tidak ada bukti penghasilan Bahasyim dari bisnis itu.

Di luar tujuh rekening itu, jaksa menyita tiga rekening Bahasyim atas nama anak bontotnya, Winda Arum Hapsari, di Bank BCA senilai Rp 168 juta. Belakangan, jaksa justru meminta uang itu dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan perkara. Kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, Winda mengaku semua transaksi dilakukan ayahnya. Ia tak tahu asal-usul duit yang disetor. Bahasyim sendiri mengaku uang itu hasil keringat Winda dari pekerjaan sebagai konsultan dan usaha kos-kosan.

l l l
KISAH bejibunnya duit Bahasyim berawal dari sebuah temuan di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Awal 2008, lembaga itu menemukan satu rekening janggal di Bank BNI cabang Jakarta Pusat. Sepanjang 2003-2005, saldo di rekening atas nama Sri Purwanti itu Rp 30 miliar. Padahal sosok Sri itu hanya ibu rumah tangga. Setelah ditelisik, si nasabah ternyata istri Bahasyim.

Dari rekening itu, uang mengalir ke enam rekening lain yang tersebar di Bank BNI cabang Jakarta Pusat, Gambir, dan Senayan. Dua masih atas nama Sri, sisanya atas nama dua putrinya, Winda dan Riandini Resanti.

Ada yang aneh dari rekening orang bernama Riandini ini: statusnya mahasiswi, tapi memiliki rekening miliaran rupiah. Hingga 2008, saldo di tujuh rekening itu mencapai Rp 64 miliar. “Uang itu hanya berputar-putar di istri dan anaknya,” kata Ketua PPATK Yunus Husein.

Karena indikasi pidananya kuat, PPATK mengirim laporan ke kepolisian, Februari 2009. Laporan itu sempat mengendap setahun. Geger perkara pegawai pajak rendahan Gayus Tambunan yang berkocek miliaran rupiah turut mencuatkan kasus Bahasyim. Dari rekening koran yang salinannya diperoleh Tempo, penyidik mengetahui lalu lintas uang ke sejumlah rekening. Sepanjang 2004-2010, nilai transaksi aliran dana yang disetor mencapai ratusan miliar rupiah.

Rekening Sri di BNI cabang Jakarta Pusat, misalnya. Selama enam tahun, jumlah setoran mencapai 304 kali dengan nilai Rp 885 miliar. Di salah satu rekening Winda, jumlah setoran sepanjang kurun itu 80 kali dengan nilai transaksi Rp 284 miliar. Sumber Tempo menyebutkan pencatatan aliran masuk diperlukan untuk membuktikan modus pencucian uang dengan cara pelapisan (layering). Caranya, uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening lain.

Dugaan Bahasyim melakukan pencucian uang menguat setelah istri dan dua anaknya mengaku tak pernah diberi tahu soal rekening-rekening itu. Bahasyim rupanya meminjam nama mereka. Semua rekening dikelola sendiri. Pembuatan rekening dibantu Yanti Purnamasari, Customer Relationship Manager BNI. Hanya dengan penyerahan identitas istri dan anaknya, rekening-rekening itu sudah di tangan. Di pengadilan, Yanti membenarkan hal itu.

Uang dari satu rekening dipindahkan Bahasyim ke rekening lain. Dari rekening koran tergambar rekening induk adalah rekening atas nama istrinya di BNI cabang Jakarta Pusat. Uang dari rekening itu dia pindahkan ke enam rekening lain. Di rekening induk, Bahasyim menampung uang setoran dari pihak ketiga. Salah satunya dari Kartini Mulyadi-kini konsultan hukum-sebesar Rp 1 miliar.

Enam rekening lain dipakai Bahasyim untuk menampung duit dari pemindahbukuan dan bunga investasi. Di depan hakim, Gregorius Julius Sunarto, karyawan BNI di Divisi Wealth Management, membenarkan sebagian dana di tujuh rekening Bahasyim diinvestasikan untuk membeli lima polis asuransi. Artinya, dengan premi puluhan miliar, ia bisa meraup bunga ratusan juta per tahun. “Produk investasi yang dibeli nilainya minimal Rp 2 miliar,” kata Gregorius.

Dalam tuntutannya, jaksa menganggap pengelolaan rekening seperti itu membuktikan Bahasyim melakukan pidana pencucian uang. Kendati sejak awal penyidik menduga duit itu hasil kejahatan korupsi, pemberinya tak pernah terungkap. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, kepolisian tidak ngotot mengungkap penyuap Bahasyim. Kepolisian dianggap hanya berpatokan pada dokumen PPATK dan bank. Di tujuh rekening itu, memang hanya ada nama Kartini Mulyadi, pihak di luar keluarga yang mentransfer uang. Tapi tuduhannya bukan suap, melainkan pemerasan.

Menurut versi polisi, sekitar Februari 2005, Bahasyim mendatangi Kartini di kantor notarisnya di bilangan Kuningan, Jakarta. Keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Bahasyim datang untuk meminta dana Rp 1 miliar agar pajak perusahaan Kartini tidak diutak-atik. Melalui stafnya, uang itu dikirim Kartini ke rekening istri Bahasyim. Kepada penyidik, Kartini mengaku uang itu sumbangan perbaikan kantor. Bahasyim punya versi sendiri. “Itu pinjaman, sudah dikembalikan,” katanya.

Menurut sumber Tempo di Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim diduga menggangsir uang dengan beberapa cara. Sejak 2002, ia sudah memegang posisi strategis, dari Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta VII sampai Kepala Pajak Pratama di Palmerah. Sebagai kepala kantor, ia punya akses langsung ke wajib pajak. Korbannya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Modusnya berupa negosiasi keberatan, pengurangan jumlah pengembalian pajak, negosiasi ketika pemeriksaan bukti permulaan, dan penentuan besaran kekurangan pajak. Bahasyim membantah tudingan itu. “Uang saya halal,” ujarnya.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar, sejak awal pihaknya serius mengusut siapa pemberi dana Bahasyim. Namun hal itu terhambat karena bungkamnya Bahasyim. Sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengungkap si penyuap, tapi penyidik tidak menemukan bukti pendukung. “Kita tunggu proses pengadilan. Kalau ada temuan baru, bisa diusut,” kata Baharudin.

Anton Aprianto

Harta Sang Fotografer

Dilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur, 5 Juni 1952, Bahasyim Assifie memulai kariernya pada 1976 sebagai pegawai negeri di Direktorat Pajak. Mengaku pernah jadi sopir taksi dan fotografer, saat awal-awal bekerja di Direktorat Pajak ia pernah pula menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Berita Pajak, sebelum akhirnya kariernya terus meningkat, antara lain menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat, dan kemudian Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sejak Mei 2008.

Sebagai pegawai negeri, kekayaan Bahasyim luar biasa.

Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar
Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar
Rumah di Kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar
Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok
Rekening atas nama istri dan anaknya berisi uang total sekitar Rp 64 miliar
Bahasyim menyangkal uang itu hasil korupsi. Ia menyatakan uang itu didapatnya dari hasil bisnisnya dan bisnis anak-anaknya, seperti jual-beli mobil, tanah, reksa dana, deposito berjangka, dan usaha studio foto.

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: