Buntut Kasus Gayus, 12 Jaksa Ditindak


Gila jaksa jaksa korup ini hanya diber sanksi administratip aja !Minimal sanksi terhadap mereka adalah dipecat , karena sudah memalukan corps kejaksaan !

detikNews » Berita

Selasa, 15/02/2011 16:46 WIB
Buntut Kasus Gayus, 12 Jaksa Ditindak
Nurvita Indarini – detikNews

Jakarta – Sejumlah jaksa diduga terkait kasus mafia hukum dalam penanganan perkara Gayus Tambunan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 12 jaksa yang terkait dalam kasus ini pun ditindak dengan diberi sanksi administrasi.

“Kedua belas oknum jaksa tersebut telah dijatuhi tindakan/sanksi administratif,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Denny Indrayana dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (15/2/2011).

12 Jaksa tersebut sebelumnya diperiksa oleh Jamwas Kejagung. Dari hasil pemeriksaan, terbukti mereka telah melakukan perbuatan tercela, yaitu tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara Gayus.

“(12 Jaksa) mengesampingkan pasal-pasal tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta tidak melakukan pengendalian dalam penanganan perkara,” lanjut Denny.

Terkait dokumen perjalanan dan perlintasan atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus ke luar negeri, Kemenkum HAM pun telah melakukan sejumlah langkah. Kemenkum HAM telah membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka memperoleh data, informasi, bukti dan fakta yang akurat dan terpercaya sebagai masukan bagi jajaran pimpinan Kemenkumham dalam mengambil kebijakan terkait kasus itu.

Kemenkumham juga telah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem maupun koordinasi serta penjatuhan sanksi hukuman disipliner dan administratif berupa mutasi 35 pegawai imigrasi.

“Terhadap ke 35 petugas terseebut di atas jika terdapat bukti baru tentang keterlibatan mereka secara langsung dan memenuhi unsur tindak pidana maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” sambung Denny.

Sementara itu, Kemenkeu juga telah melakukan langkah-langkah konkret. Antara lain pada Januari 2011, telah dilakukan pergantian pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk rotasi pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

“Di lingkungan Ditjen Pajak, telah dilakukan pergantian pada level Inspektorat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, bahkan hingga Dirjen-nya, demi memperlancar penuntasan kasus Gayus,” terang pria berkacamata ini.

Sedangkan Ditjen Pajak telah melakukan upaya-upaya berupa langkah umum, langkah khusus, hingga crash program. Upaya preventif juga merambah Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam rangka mengevaluasi kinerja hakim Pengadilan Pajak, telah disiapkan konsep putusan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentang mekanisme evaluasi kerja hakim Pengadilan Pajak.

PPATK pun berperan aktif dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak. Hal itu dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan rekening atau aset Gayus.

PPATK telah melakukan penelusuran transaksi, aset dan keberadaan Gayus di luar negeri. Caranya adalah dengan meminta informasi kepada counterpart PPATK di beberapa negara yaitu Singapura, Amerika Serikat, Malaysia dan Macau. Permintaan informasi tersebut dilakukan pada Januari 2011 yang lalu.

Sedangkan Satgas PMH bersama-sama dengan MA, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung dan Polri telah merumuskan secara bersama Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum yang telah dilakukan di Cipanas, Jawa Barat pada 8-10 Februari 2011. Rencana aksi yang disusun secara bersama ini diharapakan mampu menjawab secara langsung kelemahan sistem yang ada selama ini.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan pemberantasan mafia hukum yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 (Inpres 1/2011).

“Dalam hal penguatan pengawasan seluruh wakil dari lembaga penegakan hukum sepakat tentang perlunya pengembangan dan penerapan sistem whistleblowing di mana pelaporan atau pengaduan terhadap adanya penyimpangan etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang berasal dari orang dalam diperlukan perlindungan yang memadai,” tutur Denny.

Ditambahkannya, MA dan kejaksaan juga sepakat untuk menyusun pedoman pemberian tuntutan dan hukuman bagi participant whistleblower (saksi yang sekaligus sebagai pelaku). Hal ini sesuai dengan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendorong agar seseorang memiliki keberanian dalam pengungkapan kejahatan teroganisir termasuk praktik mafia hukum/ peradilan.
(vit/irw)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca Juga :
Nurdin Halid – Gayus Capres 2014 Mejeng di Kontras
Satgas: Pembuktian Terbalik Akan Diterapkan di Kasus Gayus
Cirus Belum Dikonfrontir dengan Gayus dan Haposan
Usai Dikonfrontir, Gayus Akui Berbeda Keterangan dengan Haposan Soal Rentut
Share
(12) KomentarKirim KomentarDisclaimer
agus.soetopo 15/02/2011 18:49 WIB
Menurut teori hukum, Tujuan Hukum adalah 1) kepastian, 2) keadilan, dan… » Selengkapnya
tukulanDF 15/02/2011 18:29 WIB
jaksa nakal seharusnya dihukum mati dan dimiskinkan.. karena jaksa… » Selengkapnya
KH. Jarkoni 15/02/2011 18:00 WIB
Jaksa jadi tumbal. Dulu diminta harus begini-begitu kalau menuntut… » Selengkapnya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: