Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Depo BBM Balaraja


Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Depo BBM Balaraja
Oleh Rudi Ariffianto & Hery Lazuardi E-mail Print PDF
Published On: 10 March 2011
JAKARTA: Kejaksaan Agung diminta segera menuntaskan kasus sengketa lahan proyek pembangunan depo bahan bakar minyak milik PT Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten, agar kinerja BUMN pertambangan itu tidak terganggu.
“Kasus itu harus segera dituntaskan supaya Pertamina bisa lebih fokus pada kinerjanya,” kata Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha hari ini.
Dia mengatakan penuntasan kasus tersebut sangat penting agar tidak mengganggu kinerja Pertamina saat ini. Menurut politisi Partai Golkar itu, Kejagung juga harus mengusut indikasi korupsi dalam kasus itu dan mengungkapkannya kepada publik.
“Jika memang benar ada indikasi korupsi, harus diungkap secara terbuka supaya masyarakat juga tahu siapa yang telah melakukan penyimpangan,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi depo BBM Balaraja tersebut masih digarap jaksa pidana khusus Kejakgung. Pekan lalu, Kejagung telah melakukan ekspose perkara tersebut.
Perkara itu bermula pada 1996 ketika Pertamina berniat membangun depo BBM di Balaraja. Dalam proyek itu, Pertamina menggandeng PT Pandanwangi Sekartaji (PWS) sebagai mitra pelaksana. Namun, proyek itu batal terlaksana menyusul krisis ekonomi pada 1998. Padahal, PWS sudah membeli tanah 20 ha untuk proyek tersebut.
Untuk pengadaan tanah itu, PWS meminjam kepada perusahaan Singapura, Van Der Horst Ltd (VDHL), dan menjaminkan Sertifikat No. 031 atas tanah proyek itu. Ternyata, VDHL juga bangkrut karena terkena krisis sehingga perusahaan itu dilelang pada 2000. Lelang dimenangkan pengusaha nasional Edward Soeryadjaya.
Ketika dikonfirmasi, Edward menjelaskan dia memenangkan tender itu melalui L&M Group Investments Limited. “Setelah menang lelang, saya mendapat budel aset VDHL, termasuk di dalamnya sertifikat tanah HGB No. 031 yang berlokasi di Balaraja,” jelasnya.
Dia mengetahui keberadaan HGB 031 dalam budel VDHL karena PWS, yang menjadi mitra Pertamina dalam pembangunan depo itu, meminjam pembiayaan proyek kepada VDHL. “Pada waktu itu, mereka menjaminkan sertifikat tersebut. Belakangan, PWS meminta ganti rugi ke Pertamina karena proyek depo tadi tidak diteruskan pembangunannya oleh PWS.”
Dengan dilandasi putusan BANI, jelas Edward, Pertamina akhirnya mau membayar ganti rugi pembatalan proyek, asal kelengkapan proyek termasuk surat-surat sesuai putusan BANI tersebut termasuk sertifikat HGB tanah itu diserahkan ke Pertamina. “Ternyata, belakangan diketahui, PWS hanya menguasai sertifikat lain, yaitu HGB 032, yang merupakan sertifikat pengganti HGB 031 yang dilaporkan hilang,” ujarnya.
Sertifikat itulah (HGB 032) yang akan diserahkan ke Pertamina. “Saya ketahui hal itu setelah membaca dua kali iklan pengumuman Pertamina di koran, saya lupa tanggalnya, sekitar Mei–Juni 2009. Setelah membaca itu, karena mengetahui bahwa sertifikat 032 itu tidak sah, saya lalu menulis kepada Pertamina menjelaskan keberadaan sertifikat 031.”
Edward mengatakan dia menggugat BPN Tangerang di PTUN di Bandung agar BPN membatalkan keberadaan HGB 032. Di tengah perjalanan, muncul gugatan intervensi kepada dia dari PT Jakarta Depot Satelit (JDS), yang disebut menjadi kontraktor pembangunan depo BBM itu.
“Di PTUN Bandung saya dimenangkan. Sertifikat 031 dinyatakan sah dan berharga, dan sertifikat 032 dinyatakan cacat hukum,” ungkapnya.
Pihak JDS, lanjut Edward, kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta. “Putusannya, saya dinyatakan tidak memiliki legal standing [kedudukan] untuk berperkara dalam soal sertifikat ini. Saya lalu mengajukan kasasi, tapi ditolak.”
Jadi, kata Edward, putusan PT TUN dan MA hanya menyatakan dia tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Soal pokok perkara, yaitu keaslian sertifikat HGB 031—seperti dinyatakan pengadilan TUN di Bandung– tidak pernah diuji oleh PT TUN atau MA karena para pihaknya dianggap masih harus membuktikan legal standing-nya.
Tahun lalu, JDS juga menggugat Edward ke PN Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, tutur Edward, PN Jakarta Pusat dalam putusannya tetap menyatakan keberadaan sertifikat HGB 031 yang dimilikinya sebagai jaminan (atas adanya utang piutang) adalah sah.

“Salah satu yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim saat itu adalah bahwa sertifikat tanah sebagai jaminan adalah dimungkinkan, sedangkan gugatan JDS ditolak seluruhnya,” ujarnya. (hl)

1 2 3 4 5
( 0 Votes )
Add comment

RELATED ARTICLES
2011-03-09 – Tommy belum aman di kasus Timor
2011-03-07 – Jaksa Agung: Tidak ada intervensi soal deponeering
2011-02-04 – Kejagung ajukan 3 jaksa jadi saksi kasus Cirus
2011-02-02 – Barang bukti jerat Gayus masih minim
2011-02-01 – KPK, Polri, Kejagung gelar rapat koordinasi berantas korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: