Archive for May, 2011

May 31, 2011

Sembrono, Biarkan Nazaruddin Bepergian

lagi lagi curhat presiden..

Sembrono, Biarkan Nazaruddin Bepergian
KOMPAS/ALIF ICHWAN
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Kompas 31 Mei 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan jumpa pers di ruang VIP Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (30/5), sebelum bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden menyerukan kepada publik untuk bersama-sama menjaga negeri ini dari fitnah yang tidak mencerdaskan bangsa. Pernyataan tersebut dikemukakan Presiden menanggapi beredarnya pesan singkat (SMS) yang mengkritik pemerintahan Presiden Yudhoyono. Kepala negara menyebut isi pesan singkat tersebut sebagai “pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan”.

Jakarta, Kompas – Partai Demokrat harus segera membawa pulang Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat yang kini berada di Singapura. Izin kepada Nazaruddin agar bepergian ke Singapura, meski dengan alasan berobat, adalah sikap Partai Demokrat yang sembrono.

Penilaian itu dikatakan Iberamsjah, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (30/5) di Jakarta. Jika tidak segera membawa pulang Nazaruddin, yang kini diduga terkait sejumlah kasus, publik dapat menuding Partai Demokrat sengaja menyimpannya di Singapura untuk melindungi.

Secara terpisah, Senin di Jakarta, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menjelaskan, ada tim dari partainya yang akan menjemput Nazaruddin ke Singapura. Namun, belum dijelaskan kapan tim itu akan berangkat.

Sebaliknya, anggota Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR, Ruhut Sitompul, mengatakan belum tahu adanya tim yang akan menjemput Nazaruddin di Singapura.

Iberamsjah menuturkan, F-PD DPR mengakui, Nazaruddin pergi ke Singapura atas sepengetahuan fraksi itu. ”Secara logika, aneh jika dalam surat izin kepada fraksi, Nazaruddin tak menyebutkan kapan akan kembali,” katanya.

Dengan logika ini, menurut Iberamsjah, hal yang wajar jika muncul dugaan Nazaruddin pergi ke Singapura untuk menyusun strategi dan akan pulang ketika sudah ada kesepakatan tentang penyelesaian yang akan diambil. ”Dugaan ini hanya dapat dipatahkan jika dalam satu dua hari ke depan Nazaruddin dibawa pulang ke Indonesia,” katanya.

Sekretaris F-PD DPR Saan Mustofa mengakui, sampai Senin Nazaruddin belum bisa dikontak. ”Namun, kami mendorong agar ketika KPK memanggil Nazaruddin untuk memberi keterangan, ia memenuhi panggilan itu,” ujarnya.

Korban fitnah

Sebelum berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, meminta agar budaya memfitnah tidak diteruskan. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia seharusnya digunakan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan fitnah. Ia mengaku menjadi korban fitnah.

Minggu lalu beredar pesan singkat (SMS) yang berasal dari nomor telepon seluler Singapura dengan isi mendiskreditkan Presiden. SMS itu disebutkan dikirimkan Nazaruddin. Namun, Nazaruddin membantah hal itu. Pada SMS tersebut juga dicantumkan ancaman akan dibukanya berbagai kasus terkait politisi Partai Demokrat, termasuk kasus Bank Century.

Nazaruddin, pekan lalu, diberhentikan sebagai bendahara umum. Namanya terseret dugaan penyuapan dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Saat ditangkap di kantornya, 21 April 2011, Wafid bersama Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. Nazaruddin adalah pendiri PT Anak Negeri.

Nazaruddin dilaporkan pula oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD karena memberikan uang sebesar 120.000 dollar Singapura kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.

Presiden mengingatkan, teknologi informasi itu seharusnya untuk meningkatkan kehidupan dan mencerdaskan bangsa. Teknologi informasi media dalam jaringan bukan justru dipakai untuk menyebarkan fitnah, pembunuhan karakter, dan caci maki kepada siapa pun di negeri ini.

Diakui Presiden, banyak orang di Indonesia menjadi korban fitnah, termasuk dirinya. ”Selama lebih dari enam tahun mengemban amanat memimpin negara dan pemerintahan ini melalui proses pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Satu-dua kali manakala fitnah itu sungguh keterlaluan, demi nama baik, kebenaran, dan keadilan, dan merupakan hak, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat,” ujarnya. Fitnah yang disebarkan termasuk kabar Partai Demokrat memiliki tabungan sebesar Rp 47 triliun.

Ia mengakui, pada masa silam, saat belum ada kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta terdapat ancaman tindakan represif dari pemerintah, orang takut menyampaikan segala sesuatu secara terbuka. ”Saat ini tersedia banyak media yang menyerang, mendiskreditkan. Itu sah, silakan. Itu freedom of speech, freedom of the press, tetapi kalau mencemarkan nama baik, siap mempertanggungjawabkan. Begitu hakikat Indonesia sebagai negara hukum dan negara keadilan,” kata Yudhoyono.

Presiden pun meminta rakyat berupaya agar Indonesia menjadi bangsa beradab. ”Janganlah negeri dan Tanah Air ini menjadi tanah dan lautan fitnah. Mari kita bangun kehidupan masyarakat yang baik, kehidupan yang bermoral, beretika, beradab, dan segalanya dipertanggungjawabkan, kesatria, dan tak menjadi pengecut. Dengan demikian, rakyat akan tahu mana yang benar, mana yang bohong,” ucapnya.

Kampanye kotor

Ulil Abshar menilai munculnya fitnah melalui SMS yang tak etis dan menyerang Presiden Yudhoyono sebagai kampanye kotor yang berupaya menjatuhkan reputasi dan wibawa Presiden. Cara seperti ini jelas akan membuat sinisme dan skeptisisme masyarakat terhadap partai politik dan politik.

”Yang termuat dalam pesan itu adalah semata-mata fitnah yang sangat keji dan tidak benar. Partai Demokrat tidak mau membalas kampanye kotor ini. Kami akan selalu menggunakan cara-cara yang santun,” katanya.

SMS itu dipandang Partai Demokrat sebagai bagian kecil dari sejumlah upaya yang muncul dari ”lawan politik”. Tujuannya adalah upaya delegitimasi atas pemerintah. ”Lawan politik tentu berharap suara partai pemenang pemilu akan merosot dalam pemilu mendatang,” kata Ulil.

Badan Kehormatan (BK) DPR, Senin, berkonsultasi dengan pimpinan DPR terkait dengan beberapa anggota yang terjerat kasus hukum, termasuk Nazaruddin. Ketua BK DPR Muhammad Prakosa menuturkan, Nazaruddin segera diperiksa untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik DPR yang dilakukan.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir menambahkan, BK akan memanggil saksi-saksi yang terkait dengan kasus Nazaruddin. ”Minggu depan kami memanggil saksi dari MK,” katanya.

Menpora diperiksa

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng, Selasa ini, akan menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. Ia menjadi saksi terkait dengan kasus dugaan suap di kementerian yang dipimpinnya.

”Betul, Andi diperiksa besok,” kata M Jasin, Wakil Ketua KPK, Senin.

KPK menangkap Wafid di gedung Kemenpora. Dalam penangkapan itu juga ditemukan cek senilai Rp 3,2 miliar. Terkait dengan Nazaruddin, KPK juga sudah

Advertisements
May 30, 2011

Revitalisasi PT Garam Rp 400 Miliar

Kompas Senin, 30 Mei 2011

INDUSTRI
Revitalisasi PT Garam Rp 400 Miliar

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan mendorong PT Garam untuk menjadi penyangga garam nasional dengan menyerap garam rakyat. Untuk mencapai itu, PT Garam membutuhkan revitalisasi dengan kebutuhan dana sekitar Rp 400 miliar.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengemukakan hal itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

PT Garam akan didorong untuk menjadi penyangga membeli garam produksi nasional dengan harga patokan pemerintah. Dengan revitalisasi PT Garam, diharapkan BUMN itu dapat menyerap garam nasional hingga sekitar 730.000 ton.

Alternatif lain, ujar Sudirman, memperkuat koperasi garam di daerah untuk menyerap garam petani melalui skema dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta kemudahan mengakses pasar. Di kementerian Koperasi dan UKM terdapat lembaga pengelola dana bergulir yang bisa memberikan dana dengan bunga kredit 8 persen per tahun. Koperasi garam diharapkan bertransaksi langsung ke konsumen.

”Dengan jaminan harga dan pasar, diharapkan petani bergairah kembali mengembangkan garam,” ujarnya.

Saat ini, harga garam petani kualitas satu (K1) ditetapkan Rp 750 per kilogram, sedangkan garam kualitas dua (K2) Rp 550 per kilogram.

Pada 2009, produksi garam nasional mencapai 1,26 juta ton, atau jauh di bawah kebutuhan garam nasional sebanyak 2,86 juta ton. Tahun 2010, produksi garam anjlok menjadi 24.000 ton, sedangkan total kebutuhan garam nasional mencapai 3 juta ton. Akibatnya, total impor melonjak menjadi 2,976 juta ton.

Sudirman mengemukakan, saat ini terdapat tujuh perusahaan importir produsen di luar importir garam terdaftar. Pihaknya kini mengkaji rencana pembatasan impor garam dengan menyeleksi perusahaan importir garam.

Mekanisme pembatasan impor garam, yakni importir garam terdaftar dilarang mengimpor garam konsumsi, serta impor garam industri harus didahului kontrak dengan industri yang menggunakan garam. Untuk itu, segera dilakukan pemetaan kebutuhan, produksi nasional per tahun, impor, dan pengimpor, paling lambat Juli. (LKT)

May 30, 2011

Pindah demi Kekuasaan

Senin,
30 Mei 2011

Pindah demi Kekuasaan
NOVAN
NOVAN

Pindah demi Kekuasaan

Jakarta, Kompas – Kepindahan haluan politik kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, ke partai politik yang berkuasa saat ini dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, bahkan dicerca. Kepindahan itu bisa dilihat sebagai mencari perlindungan atau melanggengkan kekuasaan.

Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengatakan, kepindahan itu menjadi cerminan mereka terjebak dalam pragmatisme pemilihan umum kepala daerah. ”Tetapi yang jelas orientasinya pada kekuasaan. Terlebih di parpol saat ini cenderung (menjadi ajang untuk) saling melindungi kepentingan masing-masing, bukan tempat memperjuangkan kepentingan publik atau kepentingan kolektif,” ujar Syamsudin di Jakarta, Sabtu (28/5).

Selain itu, menurut Syamsudin, kepala daerah yang berpindah haluan politiknya ke parpol berkuasa juga merasa terlindungi jika tersangkut masalah seperti korupsi. ”Izin pemeriksaan kepala daerah, kan, diterbitkan presiden sehingga bisa saja kepala daerah dari Partai Demokrat merasa bisa mendapatkan perlindungan apabila tersangkut masalah hukum,” katanya.

Menurut Syamsudin perpindahan itu juga tidak berkaitan apa pun dengan soal ideologis. ”Justru pragmatisme yang mendominasi partai politik, dan itu akan terus-menerus kita saksikan ke depan jika publik tak bisa menghukum mereka,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melihat perpindahan dari partai pendukung satu ke partai pendukung lain ini sulit untuk dikatakan demi kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan hal itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan partai sebagai kendaraan politik.

”Kalau partainya kalah, ya sudah, lalu mencoba lagi ke tempat lain. Dicoba terus. Jadi, saya pribadi kurang setuju. Itu artinya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri,” katanya seusai Rapat Koordinasi Tiga Pilar dan Rapat Koordinasi Bidang Politik serta Hubungan Antarlembaga PDI-P di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis lalu.

Dalam kepengurusan PDI-P, tutur Megawati, partai sebenarnya ingin menerapkan sanksi kepada kader yang dengan mudahnya berpindah, tetapi terdapat persoalan.

Ketentuan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang itu tidak disebutkan soal tidak diizinkannya kader untuk berpindah ke partai lain. Peraturan tersebut berlaku untuk partai politik secara umum di Indonesia.

Banyak dari kader PDI-P

Fungsionaris PDI-P Ganjar Pranowo mengakui, dibandingkan partai politik lain, memang lebih banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah yang berpindah ke partai lain. Hal itu terjadi karena memang banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah.

Ganjar yang ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Partai Damai Sejahtera (PDS) di Bali, Sabtu, menjelaskan, memang hampir tak ada yang bisa dilakukan partai untuk bisa menahan kadernya untuk pindah ke partai lain. Bisa saja dibuat aturan yang melarang kader pindah partai, tetapi hal itu bisa tidak efektif karena menyangkut hak asasi seseorang.

Yang paling mungkin dilakukan, kata Ganjar yang juga menjadi Ketua Komisi II DPR, adalah partai melakukan perawatan terhadap kadernya secara ideologis dan terus menyapa mereka. Namun, jika kader ingin berpaling ke partai lain, karena ingin meraih kembali kekuasaan, yang tak bisa lagi diberikan PDI-P, memang tak bisa ditahan.

Menurut Ganjar, memang ada kader yang ingin pindah ke partai lain karena ingin mencari perlindungan. Selain itu, ada pemahaman bahwa yang bisa memberikan perlindungan adalah partai yang sedang berkuasa.

Secara terpisah, Ketua Umum PDS Denny Tewu yakin, kadernya yang kini menjadi anggota DPRD atau kepala daerah tak akan berpindah ke partai lain karena alasan pragmatis. PDS terus melakukan pembinaan kader, untuk mengikat mereka, dan memastikan pragmatisme bukanlah jalan perjuangan kader PDS.

Salah satu contoh pergantian pendukung untuk meraih kursi kekuasaan di daerah adalah yang terjadi pada Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang.

Ditanya soal itu, Sarundajang mengatakan, pencalonan dirinya sebagai gubernur sewaktu pemilihan kepala daerah Provinsi Sulut dari Partai Demokrat, Agustus 2010, merupakan pilihan politik dirinya. Ia menyebut pilihan politik merupakan hal asasi setiap warga negara. ”Jika waktu itu saya bersedia dan meminta Partai Demokrat mengusung dalam pemilihan kepala daerah, itu pilihan politik saya,” kata Sarundajang di Manado, kemarin.

Sarundajang bersama Wakil Gubernur Jouhari Kansil memenangi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulut 2010 dengan perolehan 32 persen suara dari 1,7 juta pemilih. Sewaktu pemilihan kepala daerah tahun 2005, Sarundajang memenangi pemilihan kepala daerah bersama Wakil Gubernur Freddy Sualang dari PDI-P.

Akan tetapi, kemesraan politik Sarundajang dengan Partai Demokrat tak berlangsung lama ketika ia kalah dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, April lalu. Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulut, DPP Partai Demokrat bersama 10 DPC kabupaten/kota ternyata menyalurkan aspirasinya kepada GSV Lumentut, Wali Kota Manado, dan memilihnya menjadi ketua.

Contoh lain adalah Sukawi Sutarip yang menjadi Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, dua periode (2000-2005) dan (2005- 2010). Untuk menjadi wali kota periode pertama, sebagai kader PDI-P, Sukawi diusung oleh partainya sendiri. Untuk periode kedua, ia menggandeng koalisi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang. Dalam periode kedua ini, Sukawi kemudian menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Pada pemilihan Gubernur Jateng 2008, Sukawi melalui Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng, tetapi gagal.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, dengan berlindung di Partai Demokrat, Sukawi lolos dari jeratan proses hukum atas dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

May 30, 2011

Anas Pernah Jadi Komisaris di Perusahaan Nazaruddin

Koran Tempo 30 Mei 2011
Dewan Kehormatan Demokrat tak berniat menelisik perkongsian Anas dengan Nazaruddin.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pernah menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di dua perusahaan milik M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat, pada 2007-2008. Ia mengundurkan diri dari perusahaan itu, PT Panahatan dan PT Anugerah Nusantara, pada 2009.


“Dia sungkan karena memiliki saham tapi tak pernah menyetor modal maupun menyumbangkan tenaga,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, mengutip pengakuan Anas, kemarin. Menurut Amir, pengunduran diri itu disampaikan Anas secara tertulis dan disetujui oleh petinggi kedua perusahaan, termasuk Nazaruddin.

“Tetapi sampai sekarang belum jelas apakah akta perusahaannya sudah diubah,” ujarnya.

Selama menjabat, ujar Amir, Anas tidak pernah menerima dividen atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Ia juga tak pernah mendapat laporan keuangan dan mengikuti rapat umum pemegang saham. “Bahkan, apakah kebun kelapa sawit Panahatan betul-betul ada, ia pun tak tahu,”ujarnya.

Amir mengaku tidak tahu alasan Anas menyetujui ajakan Nazaruddin untuk berkongsi. Namun ia menyatakan penjelasan yang diberikan Anas soal ini sudah cukup. Karena itu, Dewan Kehormatan tidak berniat membahas keterlibatan Anas
dalam perusahaan Nazaruddin.“Untuk apa? Apa alasannya? Tidak perlu dipertanyakan,”Amir menandaskan.

Amir menyatakan ia hingga kini belum mengetahui versi Nazaruddin soal cerita perkongsian itu. Pasalnya, yang bersangkutan sudah keburu ke Singapura. “Susah kami karena dia sekarang di Singapura,”katanya.

Anas juga belum memberi konfirmasi soal cerita Amir.

Ia tidak menjawab panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo. Pertanyaan yang dikirim lewat Twitter pun tak berbalas. Begitu pula Nazaruddin.

Pada 21 April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam bersama Direktur PT Duta Graha Indah Tbk Mohammad El Idris dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina
Manulang. Ketiganya diduga terlibat korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, yang bernilai Rp 191 miliar.

Kepada penyidik KPK, Rosalina menyebut-nyebut keterlibatan Nazaruddin, pendiri PT Anak Negeri.Tapi belakangan ia mencabut pengakuannya. KPK masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelisik keterlibatan Nazaruddin. Juru bicara KPK, Johan Budi, berharap Nazaruddin segera pulang supaya bisa diperiksa.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mendesak KPK agar penanganan Nazaruddin secara hukum lebih cepat ketimbang konsolidasi partai.”Jika kalah cepat, penanganan hukum bisa terganjal oleh langkah politik,”kata dia.

BUNGA MANGGIASIH | NUR ROCHMI | EFRI RITONGA

May 30, 2011

Rakyat adukan 6 perkara ke Presiden

Rakyat adukan 6 perkara ke Presiden
Oleh Irsad Sati & Linda T. Silitonga
E-mail
Print
PDF
Published On: 23 May 2011

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta anggota Kabinet Indonesia Bersatu II untuk membereskan enam pokok aduan yang disampaikan rakyat kepadanya melalui saluran SMS dan PO BOX 9949 yang masuk langsung kepada Kepalan Negara.

“Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua [menteri] dari yang diadukan masyarakat. Jumlah SMS masuk 822, jumlah surat masuk 61 surat [periode 1-14 Mei]. Jumlah surat langsung dibalas ke pengadu 3 surat sebagian sudah disalurkan atau tidak perlu dilakukan tindak lanjut karena sifat sms atau suratnya,” ujarnya dalam rapat kabinet terbatas yang juga dihadiri wapres Boediono di Istana Presiden, hari ini.

Menurut dia, setidaknya ada enam isu penting yang perlu mendapatkan respons dari pemerintahan, yaitu penanganan masalah perkembangan NII, dukungan terhadap langkah pemberantasan kejahatan terorisme, permintaan masyarakat agar mempercepat proses penerbitan SK pensiun, memasukan kembali mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum sekolah, pencegahan terulangnya kecelakaan transportasi udara, darat maupun transportasi laut hingga penolakan legalisasi penggunaan ganja.

Menurut dia, karena semua berasal dari aduan masyarakat sendiri yang diserap melalui media komunikasi langsung dirinya dengan rakyat, maka perlu menjadi perhatian.

“Inilah yang saya gunakan sebagai thermometer untuk mengukur suhu denyut nadi kehidupan masyarakat karena biasanya disampaikan terbuka, terus terang, ada yang bahasanya keras, ada yang moderat, sebagian besar jernih dan obyektif.”

Presiden memberi contoh soal desakan dari PNS soal percepatan proses administrasi SK pensiun yang harus direspon cepat oleh Badan Administasi Kepegawaian Negara.

Dia menuturkan rakyat yang mengeluhkan masalah ini merasa prosesnya terlalu lama dengan proses hingga 7 bulan. “Saya minta diubah kalau 4 bulan ubah jadi 1 bulan, 3 bulan jadi 1 minggu, dengan demikian dua bulan bisa diselesaikan,” ujarnya lagi. (ea

May 30, 2011

BI beri sanksi Bank Mega

BI beri sanksi Bank Mega
Oleh M. Yunan Hilmi
E-mail
Print
PDF
Published On: 24 May 2011

JAKARTA: Bank Indonesia mengenakan sejumlah sanksi kepada Bank Mega terkait kasus dana PT Elnusa di antaranya menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call dan menghentikan pembukaan cabang baru dalam 1 tahun.

Dalam siaran pers disebutkan sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT Elnusa dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatra Utara yang terjadi di Bank Mega, Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

“Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A. Johansyah melalui situs bank sentral hari ini.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 Mei 2011 memutuskan beberapa tindakan.
Pertama, sanksi kepada Bank Mega yaitu menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call (DoC) baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama 1 tahun. Juga menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama 1 tahun. “Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011,” tegasnya.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan fit & proper test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega.

Bank sentral juga menginstruksikan Bank Mega untuk me-review seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (funding) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru.

“Memperbaiki fungsi internal control dan risk management, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor, proses check and balance baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor dibawahnya dan prinsip know your employee.”

Difi menambahkan Bank Mega juga memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah a/n PT. Elnusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka.

“Segera membentuk escrow account senilai dana PT Elnusa dan Pemkab Batubara, Sumatra Utara di KCP Bekasi Jababeka. Pencairan escrow account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak.”

Menurut dia, langkah-langkah yang ditempuh oleh BI merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kredibilitas industri perbankan.(yn)

May 28, 2011

Nazaruddin, Bintang Baru yang Misterius

Kompas,Sabtu, 28 Mei 2011

ANGGOTA DPR
Nazaruddin, Bintang Baru yang Misterius

“Siapa tuh?” tanya seorang wartawan di tengah-tengah jumpa pers Fraksi Partai Demokrat di ruang fraksi itu di kompleks gedung MPR/DPR akhir tahun lalu.

Belakangan diketahui pria itu adalah Muhammad Nazaruddin. Posisinya sebagai bendahara umum partai dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat membuat pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, 26 Agustus 1978, ini tampak disegani.

Meski jabatannya cukup penting, pendapat dan sikap Nazaruddin di rapat-rapat DPR hampir tidak pernah terdengar. Sosoknya mulai dicari wartawan justru ketika dia diduga terlibat kasus seksual terhadap perempuan di Bandung, Mei 2010.

Dalam biodata yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, perjalanan karier Nazaruddin tercatat banyak di dunia bisnis. Dia tercatat sebagai komisaris di empat perusahaan, yaitu PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Panahatan, dan PT Berhak Alam Berlimpah. Belakangan, Nazaruddin menyatakan, sejak Mei 2010 dirinya tidak aktif di perusahaan. Meski demikian, jejak usaha Nazaruddin sebelum 2010 tetap sulit ditelusuri.

Bambang Soesatyo, pengusaha yang anggota Komisi III DPR, mengaku tak pernah bertemu dan bersinggungan dengan Nazaruddin di pertemuan pengusaha atau organisasi bisnis.

Padahal, Bambang yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar tercatat sebagai salah satu ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bambang juga pernah menjadi pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. ”Saya mengenal Nazaruddin di DPR. Sebelumnya, saya tidak pernah mendengar namanya di dunia bisnis nasional,” kata Bambang.

Dia menambahkan, belakangan baru mendengar, Nazaruddin punya banyak usaha di daerahnya di Riau. Setelah pindah ke Jakarta, Nazaruddin diduga sering terlibat proyek pemerintah.

Di Riau pula, Nazaruddin tercatat pertama kali di dunia politik, tepatnya saat menjadi calon anggota legislatif dari provinsi itu pada Pemilu 2004 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat itu dia gagal. ”Namun, dia tidak pernah menjadi pengurus PPP,” kata Lukman Hakim Saifuddin, Ketua PPP.

Lukman Hakim mengaku tidak mengetahui latar belakang politik Nazaruddin. Jika melihat umurnya pada tahun 2004 yang baru 26 tahun, Nazaruddin diduga pendatang baru di politik. Apalagi, setelah menghabiskan SD hingga SMA di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Nazaruddin juga tercatat baru lulus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia pada tahun 2004.

Setelah gagal menjadi anggota DPR dari PPP, Nazaruddin pindah ke Demokrat dan kemudian menjadi wakil bendahara partai itu. Nazaruddin lalu tercatat sebagai anggota tim sukses Anas Urbaningrum ketika yang bersangkutan bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat di kongres partai itu, Mei 2010. (M HERNOWO)

May 28, 2011

Jejaring Sosial, Menarik…

BISNIS DARING
Jejaring Sosial, Menarik…
Kompas 28 Mei 2011
Hanya sepanjang Januari hingga akhir Maret 2011, pengguna Twitter di Indonesia menghasilkan lebih dari 95 juta kicauan (tweet) dan 5 juta blog. Aktivitas tersebut menjadikan Indonesia sebagai pengguna jejaring sosial Twitter ketiga teraktif setelah Amerika Serikat dan Brasil. Hingga Mei 2011, pengguna internet di Indonesia ada 30 juta-36 juta orang, jumlah pengguna Facebook nomor dua terbesar di dunia dan pengguna Twitter 55 juta orang.

Informasi itu dijaring situs http://www.salingsilang.com yang Rabu (25/5) memperkenalkan tampilan baru serta menampilkan lima situs baru di dalam jejaringnya. Keberadaan http://www.salingsilang.com, yang lahir pada Februari 2011, menarik dicatat sebab situs ini merupakan layanan yang menyediakan informasi terbaru tentang apa yang dibicarakan di media sosial Indonesia. Informasi yang dijaring berasal dari kanal media sosial, seperti blog, Twitter, dan Facebook.

Menurut Managing Director Salingsilang.com Enda Nasution, http://www.salingsilang.com adalah perusahaan payung yang menaungi 25 situs media sosial dan targetnya hingga akhir 2011 menjadi 50 situs. Dua investor perseorangan asal Eropa sudah berani berinvestasi pada situs ini.

Menurut Enda Nasution kepada Kompas, lembaga-lembaga digital dan pemilik merek mulai melirik jejaring sosial, tetapi mereka masih belum memahami profil pengguna jejaring sosial.

Kebutuhan memasang iklan di internet di luar situs untuk berita, seperti Kompas.com, Detik.com, dan Vivanews.com, mulai tumbuh. Jejaring sosial yang, menurut Nasution, terutama dinikmati pengguna berusia 15-25 tahun semakin menarik bagi pemasang iklan.

Meskipun belanja iklan untuk internet di Indonesia, menurut Nasution, masih kecil, tetapi pemasang iklan melihat potensinya ke depan yang semakin besar. Televisi, demikian Nasution, masih menjadi pilihan pertama pemasang iklan karena sifatnya yang berupa tontonan di ruang keluarga. Pilihan berikut adalah media cetak.

Dalam Asia Pacific Media Forum di Nusa Dua, Bali, Charles Buchwalter, Ketua dan CEO of Nielsen Online Japan mengatakan, belanja iklan untuk internet di Indonesia diperkirakan besarnya 2 persen, sementara di AS sudah 12 persen dan di Jepang 10 persen.

Lambatnya pertumbuhan pemasang iklan di internet tersebut karena produsen barang konsumen kemasan, otomotif, dan produk kesehatan yang merupakan tiga pengiklan terbesar masih memilih media televisi dan cetak.

Nielsen bekerja sama dengan jejaring sosial Facebook meneliti reaksi pengguna jejaring sosial. Salah satu temuannya adalah data, satu menit sebuah iklan dapat menggalang respons 2.000-an pengguna dari 400 juta lebih pengguna Facebook (Jakarta Post, 4/6/2010). Kini pengguna Facebook sudah 600 juta orang.

Buchwalter yakin, Indonesia akan mengikuti jejak Amerika Serikat yang tiga tahun lalu masih mencatat 5 persen belanja iklan di internet. Penyebabnya, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia cukup cepat, terutama karena kini tersedia telepon seluler dengan fitur internet.

Dengan kondisi tenaga kerja yang didominasi usia muda, internet akan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Untuk pelaku bisnis media, arah ke depan sudah lebih terang. Konvergensi media menjadi keharusan. (Ninuk M Pambudy)

May 28, 2011

PD Dalami Bisnis Bersama Anas-Nazaruddin

Sabtu, 28/05/2011 17:35 WIB
PD Dalami Bisnis Bersama Anas-Nazaruddin
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

foto: detikcom

Jakarta – Partai Demokrat (PD) tengah mendalami bisnis bersama yang dibangun oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin. Keduanya dikabarkan tengah membangun perkebunan Kelapa Sawit di Riau.

“Kami sedang mendalami hal itu, apakah benar ada bisnis seperti itu atau tidak,” ujar Sekretaris Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

Hal ini disampaikan Hinca menanggapi pernyataan mengenai masuknya Anas dalam jajaran Komisaris di bisnis perkebunan kelapa sawit di Riau yang dipimpin Direktur Utama Muhamad Nasir yang juga sepupu Nazaruddin. Hal ini disampaikannya dalam diskusi “Bola Panas Nazar Udin” yang diselenggarakan Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).

Isu ini mengemuka seiring dipindahnya Nazaruddin dari Komisi III DPR menuju Komisi VII DPR. Pengganti Nazaruddin tak lain adalah sepupunya, Muhamad Nasir.

Perpindahan posisi ini memang sempat diwarnai isu tidak sedap. Seperti pesanan Nazaruddin agar M Nasir mengawal penegakan hukum atas dugaan kasus suap Kemenpora yang dituduhkan kepada Nazaruddin.

Kepindahan Nazaruddin ke Komisi VII DPR juga tidak lepas dari kabar tidak sedap. Nazaruddin diisukan tengah mengamankan sejumlah proyek yeng berkaitan dengan energi, wajar saja Komisi VII DPR memang khusus berhadapan dengan Kementerian sektor energi.

Namun semua itu sudah dibantah oleh M Nasir. “Perpindahan ini kan mau fraksi bukan maunya kami,” tutur M Nasir yang memilih bungkam saat ditanya terkait bisnis bersamanya dengan Nazaruddin dan Anas.

May 28, 2011

Kejar Efisiensi, PLN Bangun Pembangkit Tenaga Air dan Surya

Sabtu, 28/05/2011 13:07 WIB
Kejar Efisiensi, PLN Bangun Pembangkit Tenaga Air dan Surya
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Foto: Dok detikFinance

Jakarta – Demi mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), PLN membangun tiga pembangkit non-BBM, yaitu satu PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan dua PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Demikian hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers PLN yang diterima detikFinance, Jakarta (28/5/2011).

Ketiga proyek pembangkit tersebut sehari sebelumnya sudah diresmikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peresmian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025.

PLTA yang akan dibangun bernama Peusangan 1 (2 x 22,5 MW) dan PLTA Peusangan 2 (2 x 21,5 MW), berlokasi di Sungai Peusangan, Takengon, Aceh

Proyek pembangkit listrik tenaga air rencananya akan dibangun selama 94 bulan. Pembangunan pembangkit tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan pasokan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh melalui sistem 150 kV.

Pembangkit yang direncanakan akan beroperasional pada triwulan 4 tahun 2015 tersebut didanai oleh Bank JICA (Jepang) dengan nilai Rp 2,96 triliun.

Pembangkit ini juga disiapkan untuk mengganti beberapa pembangkit yang masih bersumber dari bahan bakar minyak.

Selanjutnya, PLTS 100 Pulau di Pulau Miangas yang berlokasi di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Proyek pembangkit listrik ini dibangun dalam rangka mempercepat rasio elektrifikasi di pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, terutama di wilayah Timur.

Pembangunan akan memakan waktu hingga tiga bulan dengan daya mencapai 85 KWpeak. Pihak PLN memperkirakan dapat mengurangi kendala transportasi dan harga BBM tinggi yang diperlukan untuk kebutuhan pembangkit yang sebelumnya menggunakan diesel.

Pembangkit yang dibangun dengan dana belanja modal tahun 2011 sebesar Rp 5,02 miliar tersebut dapat menghemat pemakaian BBM hingga Rp 1,2 miliar/tahun.

Sementara pembangkit yang terakhir adalah PLTS 100 Pulau di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Proyek pembangkit yang ketiga ini juga merupakan salah satu program PLN membangun pembangkit listrik di 100 pulau. Pembangkit ini diperkirakan rampung dalam 3 bulan.

Pembangkit listrik senilai Rp 11,3 miliar tersebut dibangun dari dana anggaran PLN dengan tujuan mengurangi pemakaian BBM serta mempercepat penambahan rasio elektrifikasi.

PLN memperkirakan, penghematan dana untuk BBM yang bisa dipangkas melalui pembangkit tenaga surya ini adalah senilai Rp 300 juta setahun.

(nrs/ang)