Archive for July, 2011

July 31, 2011

Kasus Nazaruddin Akan Seperti Gayus, Tidak Akan Terungkap Semua

Rabu, 27/07/2011 08:29 WIB
Kasus Nazaruddin Akan Seperti Gayus, Tidak Akan Terungkap Semua
Mega Putra Ratya – detikNews

Kasus Nazaruddin Akan Seperti Gayus, Tidak Akan Terungkap Semua

Jakarta – Meski sudah masuk ke pengadilan, penegak hukum masih belum bisa mengungkap kasus Gayus Tambunan secara menyeluruh. Sama dengan kasus Gayus, kasus Nazaruddin juga dinilai tidak akan terungkap semua.

“Bahkan kita mengira kepulangan Gayus ke tanah air akan menumbangkan banyak orang dan mempermalukan para pelaku korupsi serta merontokkan daftar perusahaan penyuap Gayus. Tragisnya, kembalinya Gayus ke tanah air, kita ketahui malah membikin persoalan jadi ruwet dan tidak jelas,” ujar Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B Nahrawardaya kepada detikcom, Selasa (27/7/2011).

Mustofa mengatakan pria PNS golongan III A dengan gaji kisaran antara Rp 1.655.800 – Rp 1.869.300 per bulan ini, sepertinya menjadi ruwet justru akibat terungkapnya nilai kekayaannya yang melimpah mencapai Rp 25 M dan kemudian membengkak menjadi hampir Rp 80 M dalam keterangannya di pengadilan. Sampai saat ini, kejelasan keterlibatan Gayus, maupun 151 perusahaan yang beberapa diantaranya milik pengusaha Abu Rizal Bakrie itu, tidak lagi bisa diketahui.

“Hilang seperti angin. Bahkan, semakin lama proses pengadilan, pengakuan Gayus semakin aneh dan tidak ada yang bisa mengawasi bagaimana akhir milyader itu kaitannya dengan ratusan perusahaan serta dugaan suap yang melibatkannya,” ungkapnya.

Nilai kerugian negara yang dilakukan oleh Gayus, lanjut Mustofa, tidak sampai Rp 100 M. Pihak yang melibatkannya, mungkin hanya pengusaha dan oknum polisi.

“Nazaruddin nilainya berkali lipat. Bendahara Umum Partai Demokrat yang sudah dipecat itu, bahkan menyeret Partai penguasa Republik ini,” jelasnya.

Nazaruddin menyebut Menpora Andi Mallaranggeng, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, beberapa anggota DPR RI dari PD dan anak Presiden RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga disebut menerima cipratan uang proyek Wisma Atlet. Tak hanya itu, Nazaruddin juga menyebut hampir seluruh isi KPK menjadi perampok uang negara.

“Anehnya, seseorang yang telah melambungkan namanya, yakni Mahfud MD maupun Sekjen MK Djanedri malah tidak diblow up seperti yang lain oleh Nazaruddin. Puncaknya, ukuran dari besarnya kasus Nazaruddin adalah ketika SBY menggelar jumpa pers meminta pulang Nazaruddin,” paparnya.

Jika dilihat dari perbandingan kedua kasus itu, tampaknya soal Nazaruddin akan lebih rumit. Selain itu kasus ini juga akan melibatkan banyak kepentingan mulai dari Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina PD, KPK, Polisi, Kementrian Pemuda dan Olahraga, DPR, Fraksi PD, DPP PD, MK, Anas Urbaningrum, dan sederet rekanan yang tidak mau terbongkar pekerjaan mafia kotornya dalam kasua Nazaruddin.

Ada dua kemugkinan yang terjadi. Pertama, Nazaruddin sebenarnya sudah diketahui keberadaannya, namun dibiarkan berada di tempat terasing. Selama situasi bisa dibuat simpang siur, Nazaruddin akan dibiarkan tetap misterius.

“Kelompok-kelompok yang tidak ingin Nazaruddin pulang, akan berusaha keras agar Nazaruddin terus menerus melakukan testimoni melalui media massa, dengan harapan yang bersangkutan bisa dituduh sebagai pengecut dan tukang bohong yang tidak memiliki sikap ksatria dan tidak gentleman.

“Nazaruddin akan terus disetting sedemikian rupa, sebagai orang yang tidak kosisisten, pembohong, dan tidak bisa dipercaya. Suatu saat jika sudah terjadi perpindahan kekuasaan, Nazaruddin akan ‘dikembalikan’ atau lebih miris lagi, malah dilenyapkan,” tuturnya.

Kedua, lanjut Mustofa, Nazaruddin sebenarnya sedang disembunyikan di suatu tempat. Namun sang sutradara sedang menunggu reaksi masyarakat. Jika reaksi masyarakat sudah pada puncaknya, maka akan disusun skenario seolah-olah ada penangkapan setelah diterbitkannya red notice. Nazaruddin pun dipulangkan.

“Namun sekali lagi, setelah kepulangannya ke tanah air, persoalan akan dibuat sedemikian rumit, dan kasusnya akan menguap begitu saja hingga Pemilu 2014 mendatang. Proses penyidikan dan pengadilan yang bertele-tele, kemudian akan lenyap ditelan kasus lain yang biasanya datang silih berganti untuk dibuat sedemikian rupa agar saling bisa dilupakan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Mustofa, meskipun Nazaruddin pulang sekalipun, tidak akan banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Karena, sepertinya penguasa sudah hafal betul dengan sifat masyarakat kita, bahwa kita mudah sekali lupa atas peristiwa yang telah lampau.

“Masyarakat mudah amnesia ketika masalah datang silih berganti dan saling menutupi. Dan, yang paling aman bagi semua pihak yang merasa takut atas ocehan Nazaruddin adalah, apabila Nazaruddin pulang dalam kondisi mati. Setidaknya sebelum menginjakkan kaki di halaman KPK atau kantor polisi,” tegasnya.

(mpr/van)

Advertisements
July 31, 2011

Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi segera digarap

Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi segera digarap
Oleh Dewi Andriani

E-mail
Print
PDF

Published On: 31 July 2011
Buset pembangunannya lambat banget

Bisnis Indonesia 31 July 2011

JAKARTA: Proses pembangunan ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 16,91 km siap dilaksanakan setelah ditetapkan operator pemenang tender ulang.
Perusahaan yang memenangkan tender adalah kontraktor BUMN Hutama Karya yang bekerja sama dengan dua kontraktor China yakni CHEC dan CSEC. Adapun nilai investasinya US$152,22 juta yang berasal dari pinjaman China US$137 juta dan dana APBN US$15,22 juta

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan dengan telah dirampungkannya tender ulang proyek tersebut maka proses pengerjaan konstruksinya dapat segera dilaksanakan selambat-lambatnya setelah Lebaran atau pada September.

“Ruas tol Medan-Kualanamu segera setelah administrasinya beres kita segera groundbreaking, kemungkinan setelah Lebaran [September],” tutur Djoko di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, akhir pekan lalu.

Pelaksanaan konstruksi diperkirakan memakan waktu selama 24 bulan sehingga fisik ruas yang merupakan bagian dari tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tersebut dapat rampung pertengahan 2014.

Menurutnya, saat ini pemerintah dan perusahaan yang memenangkan tender tersebut tengah mempersiapkan peninjauan jaminan dan proses kelengkapan administrasinya

Djoko menuturkan dalam sistem kerja sama pengerjaan proyek tersebut, kontraktor lokal mendapat porsi 20% sementara kontraktor China yang merupakan rekomendasi teknis dari China tersebut mendapat porsi 80%. (12/tw)

July 31, 2011

Meneg BUMN Persilakan KPK Periksa BUMN Bermasalah

Meneg BUMN Persilakan KPK Periksa BUMN Bermasalah
Kamis, 28 Juli 2011 | 14:07 WIB
Besar Kecil Normal
foto

TEMPO/Imam Sukamto

Berita terkait

WIKA-Timah Targetkan Kerjasama Joint Venture Terealisasi Tahun Ini
Perbanas dan Himbara Sambut Pemisahan Piutang Negara Di BUMN
Piutang BUMN dan Negara Akan Dipisah
Pegadaian Resmi Jadi Perseroan Terbatas
Setoran Deviden BUMN Ditargetkan Rp 30 Triliun

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan memeriksa dugaan korupsi di Adhi Karya dan Wijaya Karya. “Pada prinsipnya kami ingin menerapkan good governance. Jika pada prakteknya ada pelanggaran, tidak ada pandang bulu,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Kamis, 28 Juli 2011 di Islamic Center, Jakarta Utara.

Menurut Mustafa, dia sudah menunjuk Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin untuk membahas masalah tersebut. Sumaryanto juga dikabarkan sudah memanggil manajemen sejumlah BUMN karya, seperti Adhi Karya ataupun Wijaya Karya, untuk meminta penjelasan.

Dari hasil pertemuan, BUMN-BUMN tersebut mengatakan sudah melakukan tender sesuai prosedur yang berlaku. Namun, jika ada jajaran manajemen yang terbukti melanggar, maka akan diproses dengan adil. “Jangan ada pemikiran Kementerian BUMN ataupun BUMN yang bersangkutan akan melindungi. Untuk itu kami serahkan semuanya pada penegak hukum,” kata Mustafa.

Seperti diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, sempat membeberkan dugaan penyelewengan di sejumlah proyek BUMN. Contohnya dugaan keterlibatan elite Demokrat di proyek Hambalang yang dikerjakan Adhi Karya. Juga dalam tender PLTU Kaltim milik PLN yang dimenangkan Adhi Karya.

July 31, 2011

2014, Garuda Sejajar SIA

2014, Garuda Sejajar SIA
Oleh Tri Listiyarini dan Imam Muzakir

Saat ini, berdasarkan Skytrax, Garuda masih berpredikat sebagai
maskapai penerbangan bintang empat bersama 27 maskapai dunia
lainnya. Sementara itu, maskapaiyang menyandang bintang lima
antara lain Singapore Airlines (SIA), Qatar Airways, Malaysia Airlines,
Cathay Pacific, Kingfisher Airlines, dan Asiana Airlines.
Dibandingkan SIA, posisi Garuda masih jauh tertinggal. Selama Januari-Mei 2011, SIA mengangkut
8,24 juta penumpang internasional, sedangkan Garuda
sekitar 1,19 juta. Saat ini, SIA memiliki 230 pesawat dan 2.335
pilot, sedangkan Garuda hanya 89 pesawat dan 864 pilot.
Sebagai maskapai penerbangan yang tercatat di bursa efek, per 28
Juli 2011, SIA memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$ 14,7 miliar,
sedangkan Garuda hanya US$ 1,38 miliar.

Direktur Keuangan Garuda Elisa Lumbantoruan memastikan,
kisruh pilot belakangan ini tidak akan mengubah rencana
dan target perseroan untuk menjadi maskapai penerbangan
bintang lima (five star) pada 2014. “Semua program akan berjalan
sesuai jadwal. Tidak akan ada perubahan, meski sempat terjadi sedikit
gangguan dengan mogoknya para penerbang,” tegas Elisa
kepada Investor Daily, di Jakarta, Kamis (28/7) malam.
Untuk menjadi maskapai kelas dunia, menurut Elisa, Garuda
harus menambah dan memperbarui armada secara cepat dan
tepat.
Target penambahan dan pembaruan armada sudah disusun dengan matang dalam program
Quantum Leap, termasuk mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
(SDM), terutama pilot. Sejak program Quantum Leap dicanangkan 2009, jelas Elisa,
Garuda merekrut pilot secara besar-besaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan (STIP)
Curug, Bali International Flight Academy (BIFA), dan para pilot
WNI yang bekerja di luar negeri.“Kami harus training ulang lulusan sekolah penerbang untuk
menjadi copilot. Setelah jam terbang terpenuhi, mereka baru
bisa menjadi pilot. Butuh waktu lebih dari setahun untuk bisa
mengubah para lulusan penerbang hingga

Kemarin, sekitar 50 pilot yang tergabung
dalam Asosiasi Pilot Garuda
(APG) sempat mogok terbang sejak
pukul 00.00 WIB hingga 13.00 WIB.
Mereka akhirnya menghentikan
aksi mogok setelah APG dan manajemen
Garuda sepakat untuk
merundingkan kembali sejumlah
kebijakan, terutama terkait perekrutan
pilot. Dalam pertemuan yang
difasilitasi Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar itu, pihak manajemen
berjanji untuk menuntaskan
sejumlah permasalahan sebelum
Idul Fitri.
Setelah disepekati adanya perundingan
lanjutan, Presiden APG Stephanus
Gerardus menjelaskan, pihaknya
memerintahkan seluruh
anggotanya untuk berhenti mogok
dan bekerja kembali. “Kami berharap
sudah ada kesepakatan final yang
di dalamnya mengakomodasi keinginan
para pilot sebelum Idul Fitri.
Jadi, ini bukan soal kalah atau menang
ya,” ujar dia.
Menurut Menneg BUMN, sejumlah
usulan APG akan dibahas dalam
perundingan internal untuk dikoordinasikan
dengan menteri tenaga
kerja. “Saya meminta manajemen
Garuda untuk lebih sering menjalin
interaksi dan memperkuat komunikasi
dengan sejumlah pilot,” jelas
Mustafa Abubakar.
Dirut Garuda Emirsyah Satar berjanji
akan menindaklanjuti sejumlah
persoalan antara manajemen dan
APG mengenai pilot asing dan
permasalahan lainnya. “Kami akan
cari solusi bersama. Kami akan bertemu
lagi pada bulan Puasa dan diharapkan
bisa segera tuntas sebelum
Lebaran,” ungkap Emirsyah.
Elisa menjelaskan, Garuda mempekerjakan
34 pilot asing berstatus
kontrak semata-mata untuk menjembatani
kebutuhan sebelum para
penerbang muda siap menjadi pilot
sesuai spesifikasi pesawat. Kini, total
pilot Garuda sebanyak 864 orang
yang merupakan karyawan tetap,
sisanya pilot kontrak.
“Jadi, ini hanya sementara. Kami
jamin minimal Oktober 2011 dan
maksimal Februari 2012 tidak ada
lagi pilot asing di maskapai kami,”
tegas Elisa.
Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan
92 unit pesawat. Rinciannya,
lima Airbus A330-200, enam Airbus
A330-300, 11 Boeing B737-300,
18 Boeing B737-400, lima Boeing
B737-500, 44 Boeing B737-800, dan
tiga Boeing B747-400. Garuda Indonesia
melayani 31 rute domestik dan
19 rute penerbangan internasional,
meliputi Asia, Korea, Jepang, Australia,
Timur Tengah, dan Belanda.
Untuk rute domestik, pada 2010,
Garuda menguasai 19,3% pasar dengan
menangkut 9,99 juta penumpang
atau peringkat dua di bawah
Lion Air yang menguasai 38,05%. Di
rute internasional, Garuda mengangkut
2,444 juta orang atau dengan
pangsa pasar 36,95%, peringkat dua
di bawah Indonesia AirAsia yang menguasai
41,09%. Pada 2014, Garuda
menargetkan bisa mengoperasikan
116 pesawat, dengan frekuensi sebanyak
3 ribu penerbangan per
minggu dan mengangkut 27,6 juta
penumpang dalam setahun.
Pulihkan Citra
Ketua Umum Indonesia National
Air Carrier(Inaca) Bidang Penerbangan
Berjadwal Syafril Nasution
merespons positif kesepakatan antara
APG dan manajemen Garuda.
Aksi mogok itu tidak sampai mengganggu
industri penerbangan nasional.
“Kalau mogok tetap terjadi, ini
menjadi preseden buruk. Citra industri
penerbangan nasional jadi jelek,
karena telah merugikan penumpang,”
jelas Presiden Direktur PT
Indonesia Air Transport Tbk itu.
Menurut dia, Inaca masih sepakat
dengan pemerintah yang menoleransi
penggunaan pilot asing. Saat
ini, penggunaan pilot asing di Tanah
Air masih wajar, karena suplai pilot
nasional terbatas. Kondisi ini tak hanya
terjadi di Indonesia, tapi juga dunia.
Sementara itu, perekrutan juga
butuh waktu sedikitnya satu tahun,
karena penerbang lulusan sekolah
pilot harus di-training ulang. ”Untuk
menjadi pilot, mereka harus memiliki
2-3 ribu jam terbang.
“Jadi, penggunaan pilot asing itu
hanya sementara. Di sisi lain, pilot
asing berstatus kontrak. Kalau pun
gajinya lebih tinggi, tapi mereka
tidak mendapatkan ada fasilitas lain
seperti karyawan tetap,” jelas Syafril.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub
Herry Bakti juga merespons
positif kesediaan pilot Garuda
untuk terbang kembali. Kemenhub
menilai alasan para pilot untuk mogok
terbang tidak masuk akal, karena
gaji pilot Garuda saat ini paling
tinggi dibanding maskapai lain. Di
sisi lain, penggunaan pilot asing sebagai
alasan untuk menciptakan kesetaraan
gaji tak layak jadi alasan, karena
maskapai lain juga menggunakan
pilot asing.
“Saat ini memang suplai pilot hanya
200-300 orang per tahun, padahal
kebutuhannya bisa 500 orang per
tahun. Dengan jumlah pesawat saat
ini sebanyak lebih dari 400 unit, rasio
pesawat terhadap pilot di Indonesia
belum terpenuhi, idealnya satu pesawat
6-7 set kru, namun saat ini barus
bisa 3,5 set kru,” ungkap dia.
22 Penerbangan Tertunda
Walau ada aksi mogok, secara
umum penerbangan Garuda tetap
lancar, meski terjadi beberapa keterlambahan
penerbangan (delay).
Selama pukul 00.00-13.00, kemarin,
Garuda melayani 144 penerbangan,
66 penerbangan di antaranya dari
Bandara Soekarno-Hatta. “Dari 144
penerbangan itu, hanya 15% atau 22
penerbangan yang terganggu, namun
tidak sampai dibatalkan,” jelas
Pujobroto, juru bicara Garuda.
Ketika mengetahui ada rencana
mogok, manajemen Garuda menyiapkan
strategi agar aksi pilot itu
tidak memengaruhi pelayanan ke
masyarakat. Kemarin, perseroan
menggabungkan enam penerbangan
karena ada sejumlah pesawat yang
dibatalkan, antara lain rute Jakarta-
Medan, Medan-Jakarta, Jakarta-
Denpasar, dan Denpasar-Jakarta.
“Untuk Jakarta-Medan digunakan
pesawat berbadan lebar Airbus 330
yang berkapasitas 300 penumpang,
dari sebelumnya Boeing 738 berkapasitas
160 penumpang,” jelas
Elisa Lumbantoruan.
Untuk rute Jakarta-Denpasar yang
seharusnya menggunakan Boeing
738 diganti menjadi Boeing 744
berkapasitas 450 penumpang. “Bisa
dikatakan kita bukannya merugi,
malah untung, karena sekali terbang
bisa mengangkut penumpang banyak
dengan menggunakan pesawat
berbadan lebar,” jelas Elisa.
Garuda kemarin terpaksa mengalihkan
penumpang dari Bangkok ke
Jakarta ke maskapai Thai Airways.
“Kami agak bingung dengan aksi
APG. Sebelumnya dikatakan mogok
hanya untuk penerbangan dari Cengkareng
keluar, tetapi kenyataannya
untuk penerbangan dari luar ke
Cengkareng pun ada yang mogok,”
tutur Elisa.
Ketua Masyarakat Transportasi
Indonesia (MTI) Danang Parikesit
menyarankan, kisruh antara manajemen
Garuda dan APG sebaiknya
dilakukan melalui tripartit. “Kemenakertrans
harus menjadi mediator,”
jelas dia.
Danang menyayangkan aksi mogok para pilot Garuda tersebut. Pasalnya,
pilot bertugas sebagai pengabdi masyarakat dan harus melayani
masyarakat. “Pilot dan copilot adalah para pekerja layanan publik tidak
boleh mogok, ini kan yang dirugikan masyarakat, khususnya penumpang

July 31, 2011

Telkom kaji borong proyek Palapa Ring Rp2,4 triliun

Telkom kaji borong proyek Palapa Ring Rp2,4 triliun
Oleh Arif Pitoyo

E-mail
Print
PDF

Published On: 29 July 2011

JAKARTA: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengkaji kemungkinan mengerjakan proyek pengerjaan pembangunan serat optik Palapa Ring di kawasan timur Indonesia senilai Rp2,4 triliun sendirian untuk memperkuat tulang punggung jaringan broadband nasional.

“Kami sedang mengkaji mengerjakan semua rute yang ada di Palapa Ring itu setelah tahap pertama selesai dikerjakan kuartal I/2011. Saat ini kita sedang menyiapkan tender untuk pembangunan tahap II,” ungkap EGM Infratel Telkom David Bangun di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, untuk tahap II dari pengerjaan Palapa Ring diperkirakan akan menelan investasi sekitar Rp2,4 triliun dengan panjang serat optik sekitar 4.000 km. Rute yang akan dilalui adalah Manado, Ternate, Halmahera, Ambon, Fak-fak, Timika, hingga Sorong.

“Jalur ini melanjutkan tahap pertama yang dikenal dengan nama Mataram-Kupang Cable System [MKCS] sepanjang 1.041 km yang menelan biaya sekitar Rp600 miliar,” katanya.

Menurut dia, Telkom saat ini sedang mengaji kelayakan secara bisnis jika semua tahapan pembangunan dari proyek Palapa Ring dikerjakan sendirian oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Setelah hasil studi kami selesai, kami akan berbicara dengan anggota lainnya dari konsorsium Palapa Ring. Hingga saat ini anggota konsorsium itu belum bubar. Secara etika tentu harus ada pemberitahuan,” katanya.

Palapa Ring sendiri merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung (backbone) yang terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable) pada 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sendiri pembangunan Palapa Ring terdiri dari submarine cable dan inland cable sepanjang 10.812 km yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengatakan, sebagai perusahaan dimana sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah merupakan hal yang wajar Telkom mengambil inisiatif untuk memulai pembangunan Palapa Ring.

“Telkom telah memulai pembangunan proyek yang sarat dengan tarik ulur ini. Rasanya wajar diberikan penghargaan,“ katanya.(api)

July 31, 2011

Daerah Bakal Tanggung Subsidi

Daripada uangnya dipakai untuk beli mobil dinas nan mewah untuk pejabat daerah

Daerah Bakal Tanggung Subsidi

Jakarta, Kompas –
Pemerintah mengkaji opsi subsidi sebagai faktor pengurang dana transfer ke daerah, terutama subsidi BBM dan listrik. Saat ini, daerah memperoleh tambahan dana bagi hasil minyak dan gas, namun tidak ikut menanggung subsidi.

”Kalau yang terkait dengan transfer daerah, kami akan mendiskusikan penghitungan DAU (dana alokasi umum), celah fiskal, dan subsidi sebagai faktor pengurang. Itu sudah dalam bentuk kajian,” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Jumat (29/7).

Menurut Agus, kajian tentang bagi beban subsidi BBM dan listrik dengan daerah itu merupakan bagian dari program pengkajian ulang seluruh anggaran subsidi. Itu berarti termasuk subsidi energi (BBM, gas alam cair, bahan bakar nabati, dan listrik) ataupun subsidi nonenergi (pupuk, bibit, bunga, hingga pajak).

”Subsidi BBM dan listrik menjadi perhatian kami, namun tidak hanya itu. Subsidi yang terkait program pangan hingga ke PSO (kewajiban penyediaan layanan publik) BUMN (badan usaha milik negara) juga masuk dalam pengkajian kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyebutkan, pada APBN Perubahan (APBN-P) 2011 terjadi kenaikan transfer ke daerah dari Rp 393 triliun dalam APBN 2011 menjadi Rp 412,5 triliun atau naik 5 persen.

Kenaikan tertinggi terjadi pada dana bagi hasil (DBH), dari Rp 83,6 triliun menjadi Rp 96,8 triliun atau meningkat 15,8 persen. Selain itu, terjadi kenaikan dana otonomi khusus dari Rp 58,7 triliun menjadi Rp 65 triliun.

Pada saat yang sama, terjadi kenaikan subsidi energi dari Rp 136,6 triliun menjadi Rp 196,3 triliun atau bertambah 42 persen. Kenaikan subsidi energi terjadi karena tambahan subsidi BBM dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 129,7 triliun dan kenaikan subsidi listrik Rp 40,7 triliun menjadi Rp 65,6 triliun. ”Terjadi kenaikan subsidi energi. Namun, semuanya tetap ditanggung pemerintah pusat,” ujarnya.

Sertakan daerah

Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi mengatakan, jika kenaikan penerimaan minyak dan gas tersebut disebabkan kenaikan produksi, maka tidak ada hubungan langsung dengan subsidi BBM dan listrik.

Adapun terkait rencana membagi beban subsidi dengan daerah, ujar Agung, pemerintah pusat harus mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penentuan rencana perekonomian makro, termasuk kebijakan fiskal nasional.

”Rencana tersebut sulit dipenuhi karena penentuan subsidi dan kebijakan fiskal nasional, termasuk asumsi harga BBM, selalu ditentukan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Rencana Kementerian Keuangan itu masalah terpisah dengan kenaikan penerimaan minyak dan gas,” ujarnya. (OIN)

July 31, 2011

Pendapatan Garuda Tembus Rp 11 Triliun

Pendapatan Garuda Tembus Rp 11 Triliun

JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membukukan pendapatan
sebesar Rp 11,2 triliun pada semester I-2011, melonjak 69% dibandingkan
periode sama tahun lalu Rp 7,75 triliun. Kenaikan pendapatan
ditopang oleh membaiknya sejumlah kinerja operasional terutama lonjakan
penumpang dan frekuensi penerbangan.

Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar mengatakan, peningkatan
pendapatan sejalan dengan program quantum leap untuk mengembangkan
Garuda hingga 2015.
“Quantum leap menyebabkan fundamental Garuda semakin kompetitif ke depannya. Kenaikan pendapatan
menjadi penting di tengah melonjaknya harga avtur dunia,” jelas
dia di Jakarta, Jumat (29/7).

Emirsyah menegaskan, pertumbuhan penumpang masih on track dengan kenaikan permintaan sebanyak
9%, sedangkan frekuensi penerbangan naik 12% pada semester I- 2011. “Dari jumlah itu, penerbangan
domestik mendominasi sekitar 75% dan internasional 25%,” ungkap dia.
Rugi Rp 185 M

Meski mencatat lonjakan pendapatan, Garuda menderita rugi bersih sebesar Rp 185 miliar pada semester
I-2011, dibandingkan periode sama 2010 yang mencatat laba bersih Rp 60,6 miliar. Namun, EBITDA
perseroan meningkat Rp 878,1 miliar, dari sebelumnya Rp 665,8 miliar.
Kerugian Garuda disebabkan beban usaha yang tinggi. Beban usaha Garuda pada semester pertama
tahun ini naik 71% menjadi Rp 11,55 triliun, dibandingkan periode sama 2010 sebesar Rp 8,22 triliun.
Kenaikan beban usaha tertinggi Garuda akibat peningkatan beban operasional penerbangan mencapai
Rp 6,32 triliun, dari sebelumnya Rp3,83 triliun. “Biaya bahan bakar
masih menjadi tantangan terbesar.

Periode Januari-Juni 2011, biaya fuel naik 44%,” jelas Emir. Direktur Keuangan Garuda Elisa
Lumbantoruan menambahkan, meski mencatat rugi bersih Rp 185 miliar
pada semester I-2011, pihaknya tetap optimistis bakal meraih untung pada
akhir tahun.
“Ini sudah siklusnya. Pada kuartal I, kinerja laba masih lemah, kuartal II sedikit meningkat, dan pada
semester II-2011 bisa naik pesat,” ujar dia. Pada semester II, penerbangan
bakal ramai dengan adanya rute haji dan musim libur akhir
tahun. (ely)

July 31, 2011

Imbangi Penerbangan

Imbangi Penerbangan

Jakarta, Kompas – Kemelut antara manajemen Garuda dan Asosiasi Pilot Garuda diyakini merupakan puncak gunung es dari persoalan-persoalan yang dipicu ledakan industri penerbangan. Pemerintah dan maskapai diimbau bahu-membahu untuk mengimbanginya.

Demikian dikatakan Harnowo Tripianto, pengamat penerbangan dari Aero Consulting Jakarta, Jumat (29/7). ”Konflik antara manajemen Garuda dan Asosiasi Pilot Garuda terutama akibat kekurangan pilot,” kata Harnowo.

Ia menambahkan, ada kekhawatiran, dalam beberapa tahun ke depan, konflik bermunculan tidak hanya dipicu oleh kekurangan pilot, tetapi juga kekurangan teknisi elektronik, teknisi pesawat, dan petugas lalu lintas udara.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, menegaskan, dibutuhkan tambahan 1.000 pilot per tahun (2011-2014). Jumlah lulusan sekolah pilot dalam negeri hanya 320 orang per tahun. Akibatnya, lebih banyak pilot asing terpaksa dikaryakan.

Mantan Presiden Federasi Pilot Indonesia Manotar Napitupulu, Selasa, malah mengatakan bahwa lulusan sekolah pilot dalam negeri maksimal 100 orang per tahun. ”Padahal, Garuda saja butuh 500 pilot sampai tahun 2012,” ujarnya.

Pertumbuhan penumpang pesawat di Indonesia memang luar biasa, yakni lebih dari 11 persen per tahun (tahun 2005-2010). Berdasarkan data The International Air Transport Association (IATA), pertumbuhan penumpang di dunia dalam lima tahun ini sebesar 5-6 persen.

Kementerian Perhubungan pun mencatat, pada tahun 2010 terjadi penambahan jumlah pesawat sebanyak 55 unit dari 766 pesawat pada tahun 2009. Jumlah maskapai niaga berjadwal pun menjadi 19 maskapai (2010), naik dari 16 maskapai (2009). Untuk penerbangan domestik, apabila tahun 2009 hanya menyinggahi 83 kota, tahun 2010 menjadi 94 kota.

Seiring dengan pertumbuhan industri penerbangan, berdasarkan data Garuda Maintenance Facilities (GMF), juga dibutuhkan 7.000 teknisi dalam lima tahun ke depan. Sementara secara nasional hanya ada 1.000 lulusan teknisi per tahun. Itu pun GMF berencana merekrut hingga 700 teknisi baru per tahun.

Meski tidak bersedia membuka nilai nominal gaji para pilotnya, Manajer Humas Indonesia AirAsia Audrey Progastama menyatakan membayar gaji pilot asing dan lokal dengan nilai yang setara untuk mencegah konflik.

Namun, Harnowo mengatakan bahwa solusinya harus dengan mempercepat pembangunan sekolah pilot dan teknisi. Tujuannya adalah supaya suplai pekerja di bidang penerbangan mencukupi. (RYO)

July 31, 2011

Indonesian population program; Lessons for the Philippines

Indonesian population program; Lessons for the Philippines
By: Walden Bello
Philippine Daily Inquirer
12:59 am | Sunday, July 31st, 2011
1share32
Students of Batasan Hills High School in Quezon City attend a flag ceremony on the first day of the school year, joining some 25 million students across the country starting their classes. MARIANNE BERMUDEZ

The facts are clear. In terms of key economic and social indicators, the Philippines was ahead of Indonesia, Thailand and Vietnam 40 years ago. Today, we are behind and face the dismal prospect of falling even farther behind in the next few years. And a major part of the reason is that in contrast to the Philippines, the three carried out successful population management programs. As a result, all three are now enjoying the dividends of effective family planning: rapid economic growth, decreasing poverty and a better quality of life.

We did not take the population challenge seriously. Our neighbors did.

Causal relationship

Indonesia is perhaps the clearest case of the causal relationship of population management to economic growth and poverty reduction. As Peter Miller, a leading family planning analyst with experience in Indonesia, told me, “family planning clearly preceded economic growth in Vietnam, Thailand and Indonesia, but it is in Indonesia that the case is most clearly seen.”

Miller recalls going from an assignment in Bohol to Surabaya in Indonesia in 1975. Compared with Bohol then, Surabaya was desperately poor, with “the children lining the streets showing signs of severe malnutrition.” But what he found significant was that in contrast to Bohol, family planning was widely practiced.

Surabaya was a microcosm of Indonesia during this period of widespread poverty, where the key program to promote economic growth was the vigorous family planning program pushed by the Suharto government.

Transition

The demographic transition in the West was marked by economic growth followed by a fall in the fertility rate. In contrast, Indonesia’s economic takeoff was preceded by a fall in the fertility rates. The Total Fertility Rate (TFR), or average number of children expected in a woman’s lifetime, dropped from 5.6 in 1965-70 to 5.2 in 1970-75 and from 4.7 in 1975-80 to 4.11 in 1980-85.

This left Indonesia well positioned for its golden period of economic growth in 1985 to 1995, when per capita income grew by 70 percent.

A low population growth rate translates into a higher gross domestic product (GDP) per capita. This translates into higher incomes, higher savings and higher investments. The magic combination of effective population management and rapid economic growth was key in triggering a virtuous circle that saw the percentage of the population living in poverty reduced from 40 percent in the late ’70s to around 11 percent in the mid-’90s, or an overall reduction of almost 75 percent in two decades.

Ingredients of success

What accounted for the success of the population program?

One very important ingredient was national leadership. There were many things wrong with Suharto. The man was responsible for countless human rights violations, but one of the things the dictator apparently got right was that any possibility of development would be choked by unrestrained population growth. As Jose Ferraris, the United Nations Population Fund (UNFPA) representative in Indonesia, put it, “Suharto had vision. He saw things 30 years down the road and he provided the high-level political will.”

A second ingredient was the population program became a mass movement. “It began as a top-down movement, but it soon became a bottom-up movement,” Ferraris said.

Innovative organizing at the village level sustained the momentum of the program. Central to this process was Haryono Suyono, a charismatic individual who was described as a “cross” between Juan Flavier, the dynamic Filipino civil society figure, and Meechai Viraidya, a central figure in the history of family planning in Thailand.

Highly motivated

Highly motivated field workers promoted the idea of a “small, healthy, prosperous and happy family.” Signs proclaiming “Two Children are Enough” were planted everywhere and blue chromatic circles were imprinted on houses whose residents were practicing contraception.

Third, the program was integrated into income-support programs. One of the major reasons for successful expansion of village family-planning groups in Indonesia was the ability of the National Family Coordinating Board (BKKBN) to come up with innovations to make these groups more attractive to village women. These served as incentives for women to limit births.

Microcredit

Making microcredit available was one such initiative. “The BKKBN provided funds with low interest rates to the groups for microcredit purposes. Many groups established rules of eligibility, requiring family planning use for a specific period before they could have access to these low-interest loans,” analyst Ashok Barnwal said. “This worked like an incentive to use the family planning methods. This intervention also helped in strengthening the government-society link.”

A fourth reason was an active government effort to recruit religious leaders to support the process. The role of the ulamas or Muslim leaders trained in Islamic doctrine and laws was critical in convincing Indonesia’s majority Muslim population. So the BKKBN initiated a sustained dialogue with them.

The decisive outcome of this effort was the ulamas’ issuance of a fatwa or religious opinion supporting the use of contraceptive methods except for vasectomy. As a result, about 90 percent of the Muslim community now supports family planning, according to Eddy Hasmi, head of BKKBN’s Center for International Training and Collaboration.

Catholic community

The family planning leaders were aware of possible problems with the minority Catholic community. Like what they did with the Muslim leaders, they placed a special effort on a constructive dialogue with the Catholic hierarchy. The Church in Indonesia supports family planning and though it does not endorse the use of contraceptives, it does not actively oppose it, according to Hasmi.

There is dialogue between the State and the Catholic Church in Indonesia. The process has been made easier by the “relative independence of the Catholic Church,” Ferraris said.

The attitude of the Indonesian Church is that family planning is a matter of moral choice by the individual and this moral choice can only be exercised “if it is based on information.”

The liberal attitude of the Indonesian Catholic hierarchy is evident in its approving the distribution of a government family planning booklet, titled “Building a Prosperous and Responsible Family,” which has 11 pages that describe in detail the different methods of artificial contraception.

Still, despite the relatively tolerant attitude of the Indonesian Church, the TFR in East Nusa Tenggara, where Catholics form the majority, is 3.7—the highest in the country – while the national rate is 2.3.

The proportion of sexually active women of reproductive age who want to practice family planning but do not have access to family planning supplies or methods is over 15 percent in the province, much higher than the national figure of 9 percent.

Its relatively poor performance in family planning is perhaps not unrelated to the fact that East Nusa Tenggara is also a depressed region, where the unemployment rate in its most populated part, West Timor, reaches as high as 80 percent.

Recovering direction

For a decade after the Asian financial crisis in 1998, Indonesia entered a period of economic crisis and political instability. The family planning programs saw some scaling down in emphasis and budget-wise. However, the habits of contraceptive use to limit family size held: from 1997 to 2003, TFR decreased from 2.8 to 2.4 and to 2.3 in 2007.

Nonetheless, the deemphasis on the program might have had some negative consequences. The current high incidence of abortion, which was estimated in 2010 at about 1.2 million, could have something to do with the fact that “access to and the quality of family planning counseling and other services deteriorated owing to neglect,” said Hasmi. He added that a number of microstudies pointed in this direction.

There is also the sense that the 1.3-percent population growth (given a population of 241 million in 2011) is still uncomfortably high and adds a cohort of people “nearly the size of Singapore” each year, as one government publication put it.

Worried about such trends, President Susilo Bambang Yudhoyono has refocused government attention and sought to increase government resources for family planning during his second term.

Window of opportunity

Today, Indonesia is said to be on the threshold of its “window of opportunity,” with a dependency ratio – that is, the ratio of people age 0-14 and age 65 and above to the working age population of 15 to 64 years – moving from 51.9 in 2005 to 48.8 in 2010 to 44.7 in 2020 to 44.0 in 2030.

The members of the labor force entering the work force during this period is said to be of a better quality from the perspective of skills than earlier cohorts owing to their being born to smaller families, a condition that has helped equip them with higher educational attainments, better health and modern values.

The entry of this new cohort into the labor force coincides with the unfolding of a new, sustained boom in the Indonesian economy that saw Indonesia grow by 4.9 percent during the lowest point of the current global economic crisis in 2009, even as other economies were plunged into recession.

“Among Indonesia’s strengths, the macroeconomic environment stands out … Fast growth and sound fiscal management have put the country on a strong fiscal footing. The debt burden has been drastically reduced, and Indonesia’s credit rating has been upgraded,” said the World Economic Forum.

It pointed out that “as one of the world’s 20 largest economies, Indonesia boasts a large pool of potential consumers, as well as a rapidly growing middle class, of great interest to both local and foreign investors.”

A strength that the report should have underlined as well is Indonesia’s having successfully surmounted the population problem.

Lessons

So what lessons can the Philippines learn from Indonesia?

Definitely, the most relevant is a strong commitment on the part of the national government that is sustained over time.

Second, family planning cannot simply be left to the government but must be supported by organizing at the grassroots, community level.

Third, incentives can facilitate commitment to family planning. The Aquino administration might, for instance, provide subsidies to families that are able to limit their size.

Finally, the program’s progress can be accelerated if it enjoys the support of a country’s religious leadership.

In Indonesia, the support of the ulamas in the Muslim community has been a big plus for the program. Unfortunately, the Catholic hierarchy in the Philippines will not be swayed from its opposition to family planning.

Thus, it might be necessary to mobilize lay Catholic leaders as well as priests who believe in the program – of whom there are many – to neutralize the irrational opposition of the bishops.

The Indonesian experience shows the value of political will, innovativeness, participation and dialogue in family planning. It is one that the Philippines will do well to study and replicate, with sensitivity, of course, to our particular national circumstances.

(Walden Bello represents Akbayan [Citizens’ Action Party] in the House of Representatives and serves as a senior analyst in the Bangkok-based research institute Focus on the Global South. He recently visited Indonesia, Thailand and Vietnam to investigate the family planning programs in these countries.)

Comparative indicators

Indicators Indonesia Philippines

1. Economic

GDP at current prices (2010 est., in US$) $706.7 B $188.7 B

Per capita GDP (2010 est., in US$) $4,200 $3, 500

Growth rate of GDP (2010 est.) 6.1% 7.3%

Inflation rate (2010 est.) 5.1% 3.8%

Unemployment rate (2010 est.) 7.1% 7.3%

Budget deficit as % of GDP 26.4 56.5

Gross domestic investment as % of GDP 32.5 16

Foreign investments inflow (2010 est., US$) $81.2 B $24.5 B

(home) (home)

$33.7 B $6.5 B

(abroad) (abroad)

2. Human development

Poverty index (% living at $1.25 a day) 29.4 22.6

Birth rate (2011 est., per 1,000 persons) 18.1 25.34

Inequality-adjusted Income (2010, Gini,

0 = perfect equality) 0.418 0.355

Life expectancy (2010) 71.5 72.3

Infant mortality (2011 est., deaths/1,000 births) 27.95 19.34

Education index (1 = perfect education attainment) 0.840 0.888

Literacy rate 90.4% 92.6%

3. Other

Corruption index (2010, higher rank, less corruption) 110th 134th

Tourist arrivals (2010, in million arrivals) 7.00 3.52

Happy Planet index (Higher rank, more happy) 16th 14th

Compiled by Marielle Medina, Inquirer Research

Catholic Church , Indonesia , Population

July 31, 2011

Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Minggu, 31/07/2011 10:55 WIB
Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Biaya logistik di Indonesia saat ini masih mencapai 15%, yang sangat mempengaruhi biaya produksi termasuk harga di konsumen. Angka ini tak kunjung turun bahkan cenderung terus naik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, biaya sebesar 15% itu masih belum dihitung dari biaya-biaya siluman mulai dari pengiriman pabrik hingga pelabuhan.

“Bagaimana biaya logistik bisa menurun dari 15% menjadi 10% di 2015 saat berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN. Biaya 15% itu belum termasuk pungli (pungutan liar), kalau dihitung sampai 30%,” katanya kepada detikFinance, Minggu (31/7/2011).

Ia mengatakan selama ini biaya logistik mencakup dukungan infrastruktur dan penunjang logistik seperti angkutan darat, laut dan udara. Semua itu, lanjut Natsir, belum banyak dibenahi pemerintah, apalagi saat ini harga barang terus naik terkerek hukum permintaan dan penawaran jelang Puasa dan Lebaran.

“Kadin tak bertanggung jawab terhadap kenaikan pangan saat ini, pemerintah tak pernah mengajak dunia usaha untuk bicara jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.

Mengenai tingginya biaya logistik, Natsir menuturkan Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sudah mencatat biaya lebih rendah rata-rata di bawah 10%. Bahkan Jepang sebagai negara maju sudah di bawah 5%.

“Ambil contoh Filipina sudah 10%, dua tahun lalu sudah dibenahi oleh mereka. Kita masuk nomor urut 7 dari negara ASEAN, pertama Singapura 6%, Thailand 7%, Malaysia, Vietnam,” jelas Natsir.

Kadin mengusulkan dalam jangka pendek dan menengah perlu adanya revitalisasi di pelabuhan-pelabuhan termasuk pelayanan di bea dan cukai. Selain itu perlu adanya peremajaan angkutan truk, kereta api dan lain-lain. Meskipun Natsir mengakui pemerintah sudah menyiapkan cetak biru sistem logistik nasional namun belum terealisasi.

“Misalnya ada usulan untuk angkutan darat, untuk impor baja bea masuknya dikurangi dari 15% menjadi 5%,” katanya.

(hen/wep)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Pemerintah Janji Benahi Distribusi Barang Jalur Merak-Bakauheni
Hatta ‘Kambing Hitamkan’ Perawatan Kapal Soal Penumpukan di Merak
RI Benahi 5 Pelabuhan Unggulan Untuk Proyek ASEAN

Share
(0) Komentar Kirim Komentar Disclaimer
Komentar kosong

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi :
Ajeng di ajeng[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.518) atau,
Elin Ultantina di elin[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.520).