Daerah Bakal Tanggung Subsidi


Daripada uangnya dipakai untuk beli mobil dinas nan mewah untuk pejabat daerah

Daerah Bakal Tanggung Subsidi

Jakarta, Kompas –
Pemerintah mengkaji opsi subsidi sebagai faktor pengurang dana transfer ke daerah, terutama subsidi BBM dan listrik. Saat ini, daerah memperoleh tambahan dana bagi hasil minyak dan gas, namun tidak ikut menanggung subsidi.

”Kalau yang terkait dengan transfer daerah, kami akan mendiskusikan penghitungan DAU (dana alokasi umum), celah fiskal, dan subsidi sebagai faktor pengurang. Itu sudah dalam bentuk kajian,” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Jumat (29/7).

Menurut Agus, kajian tentang bagi beban subsidi BBM dan listrik dengan daerah itu merupakan bagian dari program pengkajian ulang seluruh anggaran subsidi. Itu berarti termasuk subsidi energi (BBM, gas alam cair, bahan bakar nabati, dan listrik) ataupun subsidi nonenergi (pupuk, bibit, bunga, hingga pajak).

”Subsidi BBM dan listrik menjadi perhatian kami, namun tidak hanya itu. Subsidi yang terkait program pangan hingga ke PSO (kewajiban penyediaan layanan publik) BUMN (badan usaha milik negara) juga masuk dalam pengkajian kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyebutkan, pada APBN Perubahan (APBN-P) 2011 terjadi kenaikan transfer ke daerah dari Rp 393 triliun dalam APBN 2011 menjadi Rp 412,5 triliun atau naik 5 persen.

Kenaikan tertinggi terjadi pada dana bagi hasil (DBH), dari Rp 83,6 triliun menjadi Rp 96,8 triliun atau meningkat 15,8 persen. Selain itu, terjadi kenaikan dana otonomi khusus dari Rp 58,7 triliun menjadi Rp 65 triliun.

Pada saat yang sama, terjadi kenaikan subsidi energi dari Rp 136,6 triliun menjadi Rp 196,3 triliun atau bertambah 42 persen. Kenaikan subsidi energi terjadi karena tambahan subsidi BBM dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 129,7 triliun dan kenaikan subsidi listrik Rp 40,7 triliun menjadi Rp 65,6 triliun. ”Terjadi kenaikan subsidi energi. Namun, semuanya tetap ditanggung pemerintah pusat,” ujarnya.

Sertakan daerah

Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi mengatakan, jika kenaikan penerimaan minyak dan gas tersebut disebabkan kenaikan produksi, maka tidak ada hubungan langsung dengan subsidi BBM dan listrik.

Adapun terkait rencana membagi beban subsidi dengan daerah, ujar Agung, pemerintah pusat harus mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penentuan rencana perekonomian makro, termasuk kebijakan fiskal nasional.

”Rencana tersebut sulit dipenuhi karena penentuan subsidi dan kebijakan fiskal nasional, termasuk asumsi harga BBM, selalu ditentukan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Rencana Kementerian Keuangan itu masalah terpisah dengan kenaikan penerimaan minyak dan gas,” ujarnya. (OIN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: