Archive for October, 2011

October 28, 2011

industri batik : Proekonomi Kerakyatan

Jumat,
28 Oktober 2011
INDUSTRI BATIK
Proekonomi Kerakyatan
DIDIE SW
Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik. Tahun 2009, batik mendapat pengakuan internasional dari UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Animo masyarakat terhadap batik kian tinggi.

Seiring dengan itu, industri batik pun berkembang. Sebagai busana, produk batik kian modern dan gaya. Banyak ajang yang dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menarik penikmat batik. Dari peragaan busana, pameran, hingga aktivitas bersepeda. Pameran produk batik adalah salah satu pintu promosi yang cukup sering dan rutin dilakukan.

Ajang pameran Indocraft, pekan lalu, di Jakarta, menyiratkan prospek cerah pengembangan industri batik. Ajang pameran 300 peserta yang sebagian besar memamerkan beragam produk batik ini menarik perhatian lebih dari 15.000 pengunjung selama tiga hari pameran.

Apresiasi yang tinggi terhadap batik juga tergambar dari hasil survei Kementerian Perdagangan. Sebanyak 82 persen dari 700 responden memberikan apresiasi positif pada karya batik tulis. Produk bermotif batik dan batik cap juga ditanggapi positif, yakni 73 persen responden dan 60 persen responden.

Hasil serupa juga terangkum dari hasil jajak pendapat Kompas akhir September lalu. Dua dari tiga responden mengaku menggunakan batik dengan alasan sesuai dengan ketertarikan mereka atau mengikuti tren yang berkembang saat ini. Hanya sebagian kecil responden (14,87 persen) yang mengaku menggunakan busana batik karena kewajiban dari institusi tempat mereka studi atau bekerja.

Produk batik juga tak lagi formal sehingga bisa dikenakan di luar forum resmi. Empat dari enam responden menyatakan menggunakan produk batik dalam keseharian mereka. Tahun lalu, ada 72 juta orang, atau sepertiga dari penduduk Indonesia, yang tercatat sebagai konsumen batik di dalam negeri.

Hanya saja, daya tarik mengenakan batik tidak akan berdampak signifikan bagi perekonomian tanpa pengembangan optimal pada sisi penawaran. Industri batik belum berkembang sepesat industri lain. Baru ada 55.912 perajin, sebagian besar berskala mikro dan kecil, yang bergelut di bidang produk batik.

Jumlah itu baru 0,1 persen dari total 52,77 juta industri di negeri ini. Selain itu, sebagian perajin belum punya kemampuan inovasi ragam hias teknis mengolah batik yang memadai. Perlu dikelola potensi ekonomi rakyat ini agar tumbuh dan sejalan dengan target nasional, membangun ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. (BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

Advertisements
October 28, 2011

Wamenhan : Indonesia akan Membeli Heli Apache

26 Oktober 2011
Wamenhan : Indonesia akan Membeli Heli Apache
26 Oktober 2011

Indonesia menjajaki untuk membeli helikopter AH-64 langsung dari Boeing (photo : Christhopher Ebdon)

Sjafrie:Kalau PT DI Bisa Lebih Murah, Kemenhan akan Beli Lebih Banyak

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Pemerintah mengklaim telah menyusun roadmap revitalisasi industri pertahanan. Termasuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“Sebagai gambaran kebutuhan TNI dengan menggunakan produk PT DI, saya sebutkan dalam satuan skuadron,’’ kata Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, di Bandung, Rabu (26/10). Satu skuadron adalah pesawat berkekuatan 12-16 pesawat.

Sjafrie mengatakan target kebutuhan TNI yang akan dipesan ke PT DI menggunakan acuan tenggat waktu per semester pertama 2014. Rinciannya, sebut dia, adalah satu skuadron helikopter serbu Bell 412. Kemudian, CN-295 juga akan ditambah satu skuadron untuk patroli maritim. TNI AU, tambah dia, butuh helikopter Cougar 725.

Dijajagi juga helikopter serang kolaborasi dengan Eurocopter (photo : Mike Vallentin)

Juga, helikopter serang untuk TNI AD. Khusus untuk TNI AD, helikopter Apache akan dibeli langsung dari Boeing, tapi juga ada pemesanan helikopter produk kolaborasi PT DI dengan Eurocopter.

Yang pasti, tambah Sjafrie, satu skuadron CN-295 akan diminta mulai awal 2012 sudah ada pengiriman bertahap sampai semester pertama 2014. Dia mengatakan kalau PT DI bisa memberikan harga lebih murah, Kementerian Pertahanan akan membeli lebih banyak produk perusahaan tersebut. “Karena anggarannya Rp 325 triliun,’’ kata dia.

Sjafrie berharap PT DI sudah bisa menentukan harga, karena komitmen dari Kementerian Pertahanan sudah ditandatangani. Harapannya, kerja sama ini bisa terealisasi segera. “Kami juga berharap manajemen produksi juga harus bagus, karena manajerial diperlukan terkait peluang Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada PT DI untuk berproduksi,’’ tegas dia.

(Republika)

October 28, 2011

4 BUMN Pelayan Masyarakat Dapat Dana PSO Rp 2 Triliun

Jumat, 28/10/2011 07:50 WIB
4 BUMN Pelayan Masyarakat Dapat Dana PSO Rp 2 Triliun
Herdaru Purnomo – detikFinance

Share
17

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VI menyetujui pemberian suntikan dana khusus Public Service Obligation (PSO) senilai kurang lebih Rp 2 triliun dalam APBN 2012. Salah satu penerima PSO tersebut yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mendapat dana Rp 770 miliar.

“PSO untuk BUMN juga disahkan sebesar kurang lebih Rp 2 triliun,” ungkap Pimpinan Komisi VI Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Kamis Malam (27/10/2011).

Berikut BUMN Penerima PSO di 2012 :

PT KAI Rp 770 Miliar
PT Pelni Rp 897,6 Miliar
Perum LKBN Antara Rp 84,79 Miliar
PT Pos Indonesia Rp 272,45 Miliar.

Ditempat yang sama, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan rincian dana PSO yang akan direalisasikan di 2012. Dahlan menjelaskan, PT KAI akan menggunakan dana PSO untuk penambahan 60 jenis Kereta Api Ekonomi.

“Untuk PT Pelni akan dilakukan penambahan 541 unit Voyage. Serta kita memasukkan LKBN antara dalam PSO juga sebesar Rp 84 miliar,” terang Dahlan.

Selain itu untuk PT Pos Indonesia, Dahlan menyampaikan kantor pos akan menambah cabang sebanyak 2.278 di 2012. “Dananya sebesar Rp 272,46,” tutup Dahlan.

(dru/qom)

+++++++++++++++++++++++++

Antara Dan Kertas Leces Tak Dapat PMN
Oleh Ahmad Puja Rahman Altiar
Kamis, 27 Oktober 2011 | 22:31 WIB

Berita Terkait

Astra Siap Rebut Produksi Honda & Toyota Dari Thailand
Tujuh BUMN Turun Derajat Jadi Anak Usaha
Dividen BUMN Farmasi Untuk Pemerintah Dikurangi
Himbauan Dahlan Iskan Baru Sekedar Efisiensi Birokrasi
BPJS Diberi Modal Awal Rp2 Triliun Secara Bertahap
JAKARTA: Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memandang tidak perlu menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2012 kepada Perum LKBN Antara dan PT Kertas Leces (Persero).

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan komite revitalisasi dan restrukturisasi memutuskan hanya PT PAL, PT Pindad, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT Garam.

“Setelah komite mempelajari, Kami memandang PT Kertas Leces dan Antara tidak perlu dapat PMN,” tuturnya dihadapan anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja malam ini.

Menurutnya, dengan kepemimpinan yang baru, Antara tidak membutuhkan suntikan modal dari pemerintah.

Terlebih lagi, keuangan perseron dipandang cukup baik. Adapun Kertas Leces, Dahlan mengatakan, telah dua kali mendapatkan PMN sebelumnya tetapi kinerja perseroan tidak kunjung membaik. “Meski BUMN Saya sering ke pabrik kertas leces Tapi tidak yakin masalah leces selesai dengan PMN,” ujarnya.

Dahlan meyakinkan pihaknya akan segera mencari solusi lain untuk menyelamatkan BUMN tersebut. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh DPR. Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Aryo Bimo pihaknya sudah memantau lokasi pabrik dan memandang perlu untuk diberi PMN.

Selain itu, tambahnya, BUMN tersebut berpotensi bila disandingkan pabrik gula yang akan dibangun PTPN XII dimana ampas tebu bisa dijadikan bahan baku pembuatan kertas. “Terlebih lagi secara historis Kertas Leces merupakan BUMN yang pertama kita rebut secara fisik dari Belanda,” ujarnya.

Dahlan merinci PT PAL mendapatkan PMN sebesar Rp700 miliar, Pindad Rp300 miliar, IKI Rp200 miliar, Merpati Rp160 miliar, PT Garam Rp135 miliar, sedangkan PT DI Rp1,5 triliun.

Total PMN yang diusulkan pemerintah sekitar Rp3 triliun. Usulan mengenai besarannya sudah disetujui oleh DPR namun porsi PMN untuk setiap BUMN tersebut masih diperdebatkan.(api)

October 28, 2011

JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah

Minggu, 23/10/2011 16:05 WIB
JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah
Rivki – detikNews
Share
8

Jakarta – Sekitar separuh warga Indonesia tidak percaya bahwa pemimpinnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menyelesaikan masalah. Masalah hukum pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, kasus dugaan korupsi wisma atlet dan kasus Century menjadi alasan warga mengenai ketidakpercayaan ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Widdi Aswindi, dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (23/10/2011).

“55,5 persen masih percaya kalau presiden bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan 50,4 persen merasa kecewa dan tidak percaya,” ujar Widdi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 Oktober 2011, dengan metode pengambilan sampel, multistage random sampling di 33 provinsi di Indonesia. Didapatkan 1.200 responden dengan metode pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, semantara margin of error 2,9 persen.

Kasus-kasus yang menyita publik seperti hukum pancung TKI, wisma atlet menjadi penyebab menurunnya angka kepuasan. Menurutnya, sebanyak 73,1 persen responden menganggap SBY-Boediono tidak bisa menyelesaikan kasus Century.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan kinerja Presiden SBY-Boediono, JSI membandingkannya dengan data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY 62 persen dan terhadap Boediono, 49 persen.

“Sejak Oktober 2010 hingga bulan ini kinerja SBY turun dari 62 persen menjadi 53,2 persen. Sedangkan Boediono, dari 49 persen menjadi 44,8 persen,” jelasnya.

(nwk/nwk)

” Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat “

October 27, 2011

Garuda Belum Minat Caplok BUMN ‘Dhuafa’

Kamis, 27/10/2011 10:20 WIB
Garuda Belum Minat Caplok BUMN ‘Dhuafa’
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Share

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan belum berminat untuk mengakuisisi BUMN merugi yang diistilahkan BUMN ‘dhuafa’.

Demikian disampaikan Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar yang ditemui di kantor PLN Disjaya, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

“Kalau kita dari Garuda, kita belum lihat ya dan belum ada rencana,” singkatnya.

Tapi menurutnya, sebagai perusahaan BUMN, pihaknya harus bisa memberi nilai tambah bagi Garuda itu sendiri jika mengakuisisi perusahaan lain.

“Bukan hanya BUMN saja yang bisa memberi nilai tambah kepada BUMN itu. Kita akan lakukan kalau itu menambah nilai tambah. Garuda itu perusahaan terbuka, kita pun harus meyakinkan apapun yang kita akuisisi akan menambah nilai tambah pada Garuda itu sendiri,” lanjut Emir.

Emir melanjutkan, Garuda sudah memiliki anak perusahaan yang mencakup beberapa sektor seperti sektor pariwisata.

“Kita menjalin perusahaan selalu ada kesepatan kalau ada nilai tambah, dari Garuda pasti akan bergerak,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskn berharap BUMN yang akan membuat anak usaha baru, mengambilnya dari BUMN ‘dhuafa’ ini. Sehingga nantinya BUMN ‘dhuafa’ itu bisa bermetamorfosis dan hidup kembali.

Dalam daftar sebelumnya, 7 BUMN ‘sakit’ yang masuk daftar PT PPA (perusahaan pengelola aset) adalah PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Djakarta lloyd, Balai Pustaka, PT Survei Udara Penas, PT Perusahaan Film Negara (PFN), PT Industri Kapal Indonesia, dan PT Merpati Nusantara Airlines.

October 27, 2011

Sjafrie: Kalau PT DI Bisa Lebih Murah, Kemenhan akan Beli Lebih Banyak

+++++++++++++++
Sjafrie:Kalau PT DI Bisa Lebih Murah, Kemenhan akan Beli Lebih Banyak

Helikopter serang Apache akan dibeli Indonesia dari Boeing. (Foto: Dustin Senger, Fort Carson)

26 Oktober 2011, Bandung (Republika): Pemerintah mengklaim telah menyusun roadmap revitalisasi industri pertahanan. Termasuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“Sebagai gambaran kebutuhan TNI dengan menggunakan produk PT DI, saya sebutkan dalam satuan skuadron,’’ kata Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, di Bandung, Rabu (26/10). Satu skuadron adalah pesawat berkekuatan 12-16 pesawat.

Sjafrie mengatakan target kebutuhan TNI yang akan dipesan ke PT DI menggunakan acuan tenggat waktu per semester pertama 2014. Rinciannya, sebut dia, adalah satu skuadron helikopter serbu Bell 412. Kemudian, CN-295 juga akan ditambah satu skuadron untuk patroli maritim. TNI AU, tambah dia, butuh helikopter Cougar 725.

Juga, helikopter serang untuk TNI AD. Khusus untuk TNI AD, helikopter Apache akan dibeli langsung dari Boeing, tapi juga ada pemesanan helikopter produk kolaborasi PT DI dengan Eurocopter.

Yang pasti, tambah Sjafrie, satu skuadron CN-295 akan diminta mulai awal 2012 sudah ada pengiriman bertahap sampai semester pertama 2014. Dia mengatakan kalau PT DI bisa memberikan harga lebih murah, Kementerian Pertahanan akan membeli lebih banyak produk perusahaan tersebut. “Karena anggarannya Rp 325 triliun,’’ kata dia.

Sjafrie berharap PT DI sudah bisa menentukan harga, karena komitmen dari Kementerian Pertahanan sudah ditandatangani. Harapannya, kerja sama ini bisa terealisasi segera. “Kami juga berharap manajemen produksi juga harus bagus, karena manajerial diperlukan terkait peluang Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada PT DI untuk berproduksi,’’ tegas dia.

Sumber: Republika

October 27, 2011

Belajar dari Jalan Tol Tangerang-Merak…

Kamis,
27 Oktober 2011
INFRASTRUKTUR
Belajar dari Jalan Tol Tangerang-Merak…
JITET

Di Tempat Istirahat Kilometer 69, di ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, di sela-sela hiburan dangdut untuk para sopir truk digelar kuis. Tema kuis berkisar soal rambu-rambu jalan. Silih berganti rambu-rambu itu disodorkan dan ternyata tak semua rambu dikenali oleh para sopir itu.

Bagaimana ada jaminan kedisiplinan, apalagi keselamatan, bila tidak semua rambu dikenali? Jelas butuh sosialisasi.

Hal lain, setelah ditanyai secara mendalam, ternyata tidak semua rambu termasuk angka-angka di dalamnya terbaca oleh pelintas di jalan tol. Kondisi ini bukan karena pengemudi buta huruf, melainkan karena ukuran hurufnya terlalu kecil!

Lucunya, justru negara yang mengatur jenis hingga besar kecil huruf dengan keputusan menteri pekerjaan umum. Tak sembarang jenis huruf dapat dipakai untuk menerakan nomor hotline jalan tol dalam papan petunjuk di sepanjang jalan tol.

”Tanpa kuesioner dan temu langsung dengan pengguna tol, ndak akan ketahuan keluhan dan kebutuhan mereka. Lha wong pengguna jalan bilang gak ketok, tidak kelihatan, itulah kenyataannya,” kata Wiwiek D Santoso, Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (MMS), operator Jalan Tol Tangerang-Merak.

Ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menuntut revisi standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol agar lebih prokonsumen, MMS lebih dulu menggelar voice of customer.

Marga Mandalasakti (MMS)—anak usaha Astra Internasional—menjelaskan, kedekatan dengan pelanggan ritel dari pengalaman bisnis grup selama ini mendorong operator jalan tol itu lebih mengayomi pelanggan.

Dengan voice of customer, kebutuhan pelanggan dapat diidentifikasi sehingga ada prioritas penanganan, yang menyenangkan pelanggan, tapi juga tidak terlalu memberatkan investor sehingga keuangan perusahaan terjaga dan kualitas jalan tol terus dapat dipertahankan.

Dari 2.500 lembar kuesioner yang disebar pada 26-29 Juli 2011, misalnya, diketahui bahwa hal yang paling dikeluhkan adalah lama antrean pembayaran (poin 3,16 dari skala 1-5), sementara hal positifnya adalah melintasi jalan tol lebih cepat dari jalan nasional (poin 3,83).

Beberapa hal dikerjakan untuk menyikapi pendapatan dalam voice of customer, di antaranya dengan menambah jumlah gerbang. Juga terobosan seperti memasang rumble dot atau titik kejut di lokasi rawan kecelakaan.

Beberapa kali, direksi MMS menempel stiker 3M (stiker berpendar warna merah) di belakang truk. Stiker itu akan ”menyala” saat malam ketika disorot lampu. Tabrak-belakang memang sering terjadi di jalan tol akibat sopir mengantuk.

Tentu saja, ada hal-hal yang sulit dipenuhi operator seperti soal pagar jalan. Berulang kali dipasang, berulang kali pula dicuri. Juga ada pagar dari batu kali yang dibobol agar warga dapat menyeberang jalan tol. MMS berbaik hati membuat jembatan penyeberangan, tapi tetap saja warga memilih menyeberangi jalan tol.

Operator jalan tol tampaknya sudah mengawali banyak hal baik dan berbuat banyak. Tinggal bagaimana regulator memformulasikan dan menstandarkannya di dalam SPM jalan tol.

Nah, caveat venditor, berhati-hatilah operator, terutama operator yang tak bermodal dan menyepelekan konsumen pengguna jalan tol. (HARYO DAMARDONO)

October 26, 2011

Terapkan Aturan secara Bertahap

Kenapa tidak dari dulu …Batubara bisa dimanfaatkan menjadi bensi dll ..
+++
Rabu,26 Oktober 2011
EKSPOR BATUBARA
Terapkan Aturan secara Bertahap
Jakarta, Kompas – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mendorong penerapan aturan nilai tambah batubara kualitas rendah dan medium secara bertahap. Hal itu dilakukan karena jika aturan langsung diterapkan, dikhawatirkan menurunkan penerimaan negara dan nilai investasi. Selain itu, belum ada teknologi peningkatan kalori secara komersial.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite, dalam seminar ”Teknologi untuk Meningkatkan Kalori Batubara”, Selasa (25/10), di Jakarta, pelarangan ekspor batubara dengan nilai kalori di bawah 5.700 kilokalori per kilogram akan mengakibatkan 123 juta ton batubara tidak dapat diekspor.

Dalam Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Nilai Tambah Pertambangan terbaru, pemerintah berencana membatasi ekspor batubara dengan kalori di bawah 5.700 kilokalori per kilogram (kg). Para produsen batubara kualitas rendah juga diwajibkan meningkatkan nilai kalori batubaranya sebelum dijual. Selain itu, juga meningkatkan penggunaan batubara melalui proses konversi. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan nilai tambah batubara karena cadangan batubara Indonesia umumnya bermutu menengah ke bawah.

Namun, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Irwandy Arif mempertanyakan dasar penetapan pemerintah untuk mengklasifikasikan golongan batubara Indonesia sesuai rancangan peraturan menteri itu. Apalagi, sebagian besar produsen batubara belum siap melaksanakannya karena belum ada teknologi dalam negeri dan luar negeri yang terbukti dapat meningkatkan kalori batubara secara komersial.

Thamrin mengakui, pelarangan ekspor batubara dengan kalori di bawah 5.700 kilokalori per kg akan berdampak menimbulkan masalah karena adanya sejumlah batubara yang tidak dapat diekspor dan tidak terserap di pasar domestik.

”Selain itu, belum ada teknologi untuk meningkatkan kalori batubara yang terbukti secara komersial,” kata dia.

Pelarangan ekspor itu akan mengakibatkan investasi pengembangan batubara dengan nilai kalori di bawah 5.700 kilokalori per kg akan kesulitan dalam pengembalian modal karena terkendala ekspor. Implementasi kebijakan itu berpotensi berkurangnya penerimaan negara bukan pajak batubara termasuk royalti yang diekspor sebesar Rp 7,9 triliun untuk tahun 2011. Potensi berkurangnya penerimaan pajak Rp 24 triliun.

Dengan adanya pelarangan ekspor itu pula, pasokan batubara untuk domestik, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), akan berlebih atau tidak terserap. ”Oleh karena itu, perlu blending facility (fasilitas pencampuran) untuk memenuhi kualitas batubara yang dibutuhkan PLTU dan perlu penambahan PLTU mulut tambang untuk memanfaatkan batubara yang dilarang diekspor,” ujar Thamrin.

Menurut Thamrin, total rencana kebutuhan batubara dalam negeri kondisi terakhir 51,38 juta ton, 80 persen di antaranya untuk memenuhi kebutuhan PT PLN. Batubara yang dibutuhkan pada kalori 5.700 kilokalori per kg. Untuk kalori itu, volume produksi 172 juta ton, dan 123 juta ton di antaranya untuk ekspor.

Jika diterapkan larangan ekspor untuk kalori di bawah 5.700 kilokalori per kg, 123 juta ton tidak bisa diekspor. Hal itu karena kebutuhan domestik 51,38 juta ton dapat disuplai dari rencana penjualan domestik 5.700 kilokalori per kg yang mencapai 57 juta ton. (EVY)

Para produsen batubara kualitas rendah juga diwajibkan meningkatkan nilai kalori batubaranya sebelum dijual.

October 26, 2011

Direksi yang Tidak Kompak Jadi Sumber Persoalan

Rabu, 26 Oktober 2011
PENGELOLAAN BUMN
Direksi yang Tidak Kompak Jadi Sumber Persoalan
KOMPAS/DANU KUSWORO
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berbincang-bincang dengan Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, saat berkunjung ke kantor Kompas, Selasa (25/10), di Jakarta.
Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara yang baru, Dahlan Iskan harus mengurusi 141 BUMN. Banyak di antaranya yang bermasalah.

Untuk menggali visinya soal pengelolaan BUMN, Kompas mewawancarai Dahlan, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Selasa (25/10) pagi, seusai ia berolahraga di kantor BUMN Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Siang harinya, ia juga berkunjung ke kantor Kompas.

Belajar dari pengalaman selama memimpin di PT PLN (Persero), apa sebetulnya persoalan di BUMN?

Penyebab tidak majunya BUMN itu macam-macam, tapi yang terbesar bahkan mencapai 80 persen itu karena direksinya tidak kompak. Mengapa tidak kompak? Banyak penyebabnya tapi 80 persen, artinya penyebab terbesar, akibat intervensi. Intervensi itu ada dua macam. Intervensi yang datang sendiri dari luar dan intervensi yang diundang oleh orang dalam.

Mungkin yang diundang oleh orang dalam lebih besar, mungkin bisa 70 persen. Yang mengundang umumnya adalah direktur yang terlalu ambisius, ingin menjadi direktur utama, ingin menggulingkan direktur utamanya, kemudian cari cantolan. Cuma, karena direktur utamanya merasa mau dikerjain direksi lainnya, dia juga mencari cantolan di luar. Jadi saya tidak fair kalau mengecam orang yang intervensi dari luar, karena ternyata banyak juga intervensi yang diundang.

Intervensi yang diundang tersebut dari mana ?

Yang diundang itu ada dari politisi, pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, tokoh organisasi-organisasi besar, ulama, dan serikat pekerja.

Bagaimana menghadapi tantangan itu?

Saya terus terang memang akan minta backing media sebagai kampung halaman saya. Terus terang ini. Media, kan, tidak punya kepentingan apa-apa. Yang kedua, saya ingin betul-betul delivered. Artinya bisa menghasilkan sesuatu dan itu pula yang disampaikan Pak SBY, Pak Presiden kepada saya. Beliau sangat tegas sekali. Mengapa BUMN Indonesia ini yang jumlahnya begitu banyak, 141, kalah (asetnya) dengan satu BUMN di negara tetangga.

Pak SBY gelisah atas kemewahan yang ada di BUMN.

Karena itu, saya minta maaf kalau saya tampil seperti ini (berpakaian kasual). Itu, antara lain, untuk merespons agar saya bisa memberi contoh untuk tidak mewah. Seperti yang sudah saya launching, ruang-ruang direksi BUMN yang bergerak di bidang pelayanan umum tidak boleh lebih mewah dari ruang-ruang untuk pelayanan umum itu.

Misalnya direksi PT KA, ruangnya tidak boleh lebih bagus daripada ruang tunggu stasiun. Ruang direksi PT Angkasa Pura tidak boleh lebih mewah dari ruang tunggu penumpang di bandara. Tapi bukan berarti semuanya harus begitu. Ruang direksi bank boleh mewah. Itu karena faktor kepercayaan orang menaruh uang di situ. Ini bukan ide saya, tapi best practices di dunia bisnis. Bukan berarti saya menyuruh ruang kerja direksi segera diperburuk. Tapi perbaiki ruang tunggunya supaya dia tidak usah merosot.

Soal mekanisme komunikasi unsur pimpinan di jajaran BUMN menggunakan Blackberry Messenger?

Saya akan kurangi rapat-rapat di kantor Kementerian BUMN karena terlalu boros waktu dan tidak efektif mengingat kemacetan di Jakarta dan kesibukan masing-masing pejabat. Grup itu didasarkan pada kelompok di BUMN.

Pengelompokan didasarkan atas bidang kerja BUMN. Di antaranya akan ada kelompok direksi perbankan, direksi perusahaan kontraktor, direksi perkebunan dan kehutanan. Di setiap kelompok, menteri dan wakil menteri BUMN serta deputi yang bersangkutan terlibat.

Tidak takut disadap?

Tidak apa-apa, wong, ini milik rakyat juga.

Mimpi Anda terhadap BUMN di Indonesia?

Saya tahu bagaimana RRC mengendalikan BUMN-nya. Saya tahu bagaimana Temasek mengendalikan BUMN-nya. Saya juga tahu bagaimana Khazanah di Malaysia mengatur dirinya. Tentu kita tidak bisa seperti itu. Karena negara-negara tersebut tidak seperti Indonesia yang demokrasinya luar biasa. Saya akan mencari jalan yang cocok untuk Indonesia, tetapi juga tidak mengorbankan kemajuan BUMN.

Soal BUMN yang rugi?

Kita akan mencarikan jalan keluar. Jalan keluarnya tidak bisa satu. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi kurang-lebih dalam tiga bulan ini ada konsep yang bisa dilaksakan, bukan konsep yang tak bisa dilaksanakan. Tapi ini menyangkut Pak Menteri Keuangan, pak menteri teknis. Saya harus konsultasi dengan beliau-beliau.

Apa prioritas kerja?

Menyederhanakan birokrasi, mengurangi semaksimal mungkin intervensi, dan memberi keleluasaan sebesar mungkin kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan aksi-aksi korporasi.

Soal IPO?

Beri kesempatan saya untuk memahami dulu sehingga saya tidak terlibat dalam pro-kontra-pro-kontra yang terlalu berlebihan yang nanti waktu saya habis untuk menanggapi pro- kontra sehingga tidak bisa bekerja. (MAR/EVY/LAS)

October 26, 2011

Sriwijaya Air Beli 40 Pesawat

Selasa,25 Oktober 2011
PENERBANGAN
Sriwijaya Air Beli 40 Pesawat
Bangka Tengah, Kompas – Sriwijaya Air akan membeli 40 pesawat baru dan menghabiskan sedikitnya 24,5 miliar dollar AS. Sebagian pesawat akan datang bertahap tahun depan.

CEO Sriwijaya Air Chandra Lie mengatakan, pihaknya sudah memesan 20 jet Embraer ERJ 190s dan 20 Boeing 737-800 New Generation (NG). Pesawat-pesawat itu akan melayani rute domestik dan internasional.

”Kami memandang akan lebih ekonomis mengoperasikan pesawat berkapasitas 100 penumpang seperti Embraer untuk rute-rute pendek di Indonesia,” ujarnya, Senin (24/10), di Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jet Embraer terutama akan melayani rute domestik. Pesawat buatan Brasil itu akan dipakai untuk rute dengan terminal utama dari Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Pesawat itu cocok untuk rute antarkota dengan jarak hingga 4.260 kilometer.

Sementara Boeing 737-800 NG akan dipakai untuk rute internasional dan sebagian domestik. Rute internasional yang akan dilayani, antara lain, China, Australia, Malaysia, dan Singapura. ”Kami masih punya jatah penerbangan di Singapura,” tuturnya.

Chandra tidak bersedia mengungkapkan anggaran pembelian pesawat itu, tetapi ia tak membantah jika harga Boeing 737-800 NG mencapai 75 juta dollar AS, sementara satu unit Embraer ERJ 190s 48 juta dollar AS. Dengan demikian, harga semua pesawat itu mencapai 24,5 miliar dollar AS. ”Dananya didapat dari pinjaman luar negeri. Bunganya masih menarik,” ujarnya.

Sementara Manajer Senior Komunikasi Perusahaan Sriwijaya Air Agus Soedjono mengatakan, sebagian jet Embraer akan tiba pada trimester akhir 2012. Adapun Boeing 737-800 NG akan tiba pada 2015. ”Sebelum pesawat pesanan kami datang, kami akan menyewa pesawat 737-800 NG. Rencananya tahun depan penyewaan itu akan dimulai,” ujarnya.

Chandra juga mengungkapkan, Sriwijaya berusaha memenuhi sendiri kebutuhan pilot dengan mengoperasikan NAM Flying School (NFS) di Babel dan NAM Training Centre (NTC) di Jakarta. Sekolah penerbangan NAM mampu menghasilkan sedikitnya 50 penerbang per tahun. ”Agar siap pakai, kami latih mereka di NAM Training Centre,” ujarnya.

NFS saat ini mengoperasikan enam pesawat latih. Satu pesawat dapat dipakai oleh delapan siswa. ”Kami akan segera mendatangkan pesawat latih tambahan. NFS akan segera memiliki 10 pesawat latih,” ujarnya. (RAZ)