Dana Freeport Kepada Polisi dan TNI Langgar UU


freeport mc moran memang dari awalnya perusahaan kriminil yg didirikan oleh si Henry Kissinger ( eks menlu AS) bersama beberapa elite bajingan untuk menghisap semua kekayaan bumi di negara terbelakang yang sdh ditaklukan oleh hegemoni AS atau negara yang preaidenya korup ( inget si eyang Soeharto dan Mobutu)
Pengamanan
Dana Freeport Kepada Polisi dan TNI Langgar UU
Khaerudin | Agus Mulyadi | Senin, 7 November 2011 | 23:24 WIB
| Share:

Kompas/A Ponco Anggoro
Situasi di kawasan Freeport, Kabupaten Miika, Papua, senin (31/10/2011).
TERKAIT:
Kejar Pelaku Penembakan Gunakan Anjing Pelacak dan GPS
Kondisi Briptu Marselinus Gua Membaik
Penembakan di Freeport Tak Pandang Bulu
Titik Temu Terus Diupayakan
Brimob Pengawal Freeport Tertembak di Wajah
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberian dana dalam bentuk apa pun dari pihak swasta seperti PT Freeport Indonesia kepada Polri dan TNI dinilai melanggar undang-undang (UU).

UU tentang TNI dan Polri, menyebutkan, anggaran kedua institusi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Program Imparsial, Al Araf, kepada Kompas di Jakarta, Senin (7/11/2011) malam, mengatakan, fungsi pertahanan dan keamanan yang dianut Indonesia terpusat. Konsekuensinya, pembiayaan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri harus melalui APBN

“Pemberian dana kepada Polri dan TNI dari pihak swasta, jelas tak dibenarkan oleh UU. Pemberian anggaran untuk TNI dan Polri melalui APBN, karena fungsi pertahanan dan keamanan yang terpusat. UU TNI dan Polri menjelaskan anggaran mereka dari APBN. Apabila ada anggaran dari swasta atau pemerintah daerah, itu penyimpangan terhadap UU,” kata Al Araf.

Al Araf mengungkapkan, kasus pemberian dana PT Freeport kepada polisi, merupakan kelanjutan pemberian dana yang dilakukan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut kepada TNI sejak masa Orde Baru.

Menurut Al Araf, hasil penelitian Imparsial menemukan, pada masa Orde Baru PT Freeport memberikan dana kepada TNI sebesar 1 juta dollar AS setiap tahun.

“Setelah reformasi dan tugas pengamanan dalam negeri serta obyek vital diberikan kepada polisi, maka merekalah yang mendapat jatah. Ini yang harusnya dikoreksi, karena ada alokasi anggaran yang melanggar UU TNI dan Polri. Mereka enggak boleh dapat dana dari swasta. Dari pemerintah daerah saja enggak boleh, apalagi dari swasta seperti Freeport,” ujarnya.

Share
Tweet

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: