Pelayanan Angkutan agar Distandardisasi


Selama ini dephub kerjanya apaaa ya ? Yg sering terlihat dijalan pegawai dephub mengutil pungutan buat angkutan kota ( angkot) . Mereka tidak peduli soal kualitas dan keamaman penumpang yang penting buat mereka hanya setoran ! Kementrian ini harus ditongkrongin oleh KPK ! Banyak PNS yang merangkap jadi calo traject .

Kompas Sabtu,
31 Desember 2011
PERHUBUNGAN DARAT

Pelayanan Angkutan agar Distandardisasi
Jakarta, Kompas – Kementerian Perhubungan didorong untuk segera menerapkan standar pelayanan minimal bagi angkutan darat. Penerapan standar pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kualitas angkutan darat sehingga juga terjadi perpindahan moda dari pengguna kendaraan pribadi kepada kendaraan umum.

Angkutan kereta api lebih dahulu menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan terbitnya Peraturan Menhub No 9/2011 pada Februari 2011. Angkutan pesawat lebih maju lagi dengan penerapan sanksi terhadap pengabaian pelayanan.

”Kementerian Perhubungan harus berani menerapkan SPM. Dengan begitu, kualitas layanan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu sehingga sesuai dengan ekspektasi pengguna,” kata pengamat transportasi Rudy Thehamihardja, Jumat (30/12), di Jakarta.

Dalam Peraturan Menhub Nomor 9 Tahun 2011 ditetapkan, SPM keterlambatan kereta adalah 20 persen bagi KA antarkota dan 15 persen bagi KA perkotaan. Contohnya, bila perjalanan KA Jakarta-Yogyakarta 10 jam, keterlambatan keberangkatan maksimal 2 jam. Bila KRL Tangerang-Tanah Abang 60 menit, maksimal terlambat 9 menit.

”Nah, kalau berani menerapkan SPM angkutan darat, maka misalnya pelayanan bus bandara dapat diterapkan. Ambil contoh, ada keberangkatan bus bandara tiap 30 menit, maka tidak boleh ada keterlambatan lebih dari 5 menit,” ujar Rudy.

Dukungan

Menurut Rudy, penyusunan SPM angkutan darat juga dapat menarik dukungan dari instansi supaya standar itu dipenuhi. ”Katakanlah, dibutuhkan bus dengan kondisi prima, maka Kementerian Perindustrian harus mendukung industri otomotif yang menghasilkan produk bagus,” ujar dia.

Rudy menambahkan, bila dimuat ketentuan keterlambatan maksimal sekian menit, maka Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilibatkan untuk menambah lajur jalan nasional supaya standar tersebut terpenuhi. ”Soal standar keselamatan, misalnya, juga harus dibantu oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk melatih awak bus,” ujarnya.

Ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, juga mendukung penerapan SPM angkutan darat. ”Harus secepatnya diterapkan. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Kemenhub membagi-bagi bus perkotaan. Dengan adanya standar, maka seharusnya ada perbaikan pelayanan,” ujar dia.

Djoko juga mengungkapkan, dengan SPM, maka dapat diukur peningkatan pelayanan juga penetrasi pengangkutan. (RYO)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

K

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: