Archive for April, 2012

April 30, 2012

Ini Alasan Dahlan Sebut Produsen Film ‘Si Unyil’ Sudah Mati

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Senin, 30/04/2012 20:24 WIB
Ini Alasan Dahlan Sebut Produsen Film ‘Si Unyil’ Sudah Mati
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menganggap Perum Produksi Film Negara (PFN) sudah ‘mati’. Sejatinya Dahlan tidak ingin perusahaan BUMN yang sehat mengakusisi produsen film ‘si Unyil’ tersebut.

Ia menyebutkan setidaknya ada tiga alasan, mengapa ia sebut PFN sudah mati. Alasan Pertama, Dahlan tidak ingin menghidupkan kembali PFN karena industri film pada dasarnya harus kreatif.

“Industri film harus ada kompetensi, dimana harus kreatif, namun jika masuk dalam BUMN tidak bisa, karena di BUMN semuanya terkungkung,” ujar Dahlan di hadapan Alumni Prasetya Mulya di acara Inspiring talk with Dahlan Iskan di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Jl. Sudirman kav 58, Senin (30/4/2012).

Alasan kedua, Industri film harus bebas, tidak mungkin terkungkung di dalam sistem negara yang ada didalam BUMN. “Dan ketiga, tentunya industri film harus independen, jadi tidak mungkin diambil alih ke perusahaan BUMN hanya untuk menyelamatkan PFN,” ujar Dahlan.

Menurut Dahlan, kecuali industri film bisa dikuasai negara atau ada di perusahaan negara apabila di negara tersebut menganut sistem komunis.

“Kalau di komunis, dimana semua sistem diatur dan dikuasi negara itu baru bisa. Nah di sistem kita, ketiga hal kreatif, bebas dan independen tidak akan bisa dimiliki kalau industri film ada didalam BUMN,” jelasnya.

Terkait, nasib karya seni bersejarah yang dimiliki PFN setelah diakusisi. Dahlan menyebut bahwa karya bersejarah yang ada telah dititipkan di Lembaga Arsip Nasional.

“Begini heritage akan kita serahkan ke arsip nasional, kebutulan sekarang barang-barangnya sudah ada disana di arsip nasional, cuma sifatnya baru dititipkan disana nah nanti akan kita serahkan sepenuhnya disana, dengan demikian PFN tidak punya lagi kekayaan yang dalam pengertian heritage atau kekayaan kebudayaan itu,” tutup Dahlan.

Dahlan sebelumnya pernah menegaskan PFN merupakan perusahaan yang sudah ‘almarhum’ atau tiada atau dalam arti sebenarnya sudah pailit. Dahlan menilai, PFN sudah ‘meninggal’ karena sudah tidak produktif dan tidak bersaing dengan swasta bahkan menimbulkan persoalan.

“Mau dikubur, sebenarnya sudah mati tapi belum dikubur saja,” ungkap Dahlan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (30/4/2012).

(rrd/hen)

Advertisements
April 30, 2012

Ini Dia Kiat Pindad ‘Go International’

Reactions:
Sunday, April 29, 2012
Ini Dia Kiat Pindad ‘Go International’

Seorang teknisi PT PINDAD memasang bagian pintu pada Panser APV 6×6 di PT PINDAD, Bandung, Jawa Barat. (Foto: ANTARA News)

28 April 2012, Bandung: Pindad yakin dapat menjadi perusahaan kelas dunia dengan memanfaatkan momentum HUT Ke-29 pada 29 April 2012. “Pada usia Pindad yang genap 29 tahun, peluang semakin banyak dan optimis untuk menuju perusahaan kelas dunia,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Aviantono Sudarsono, Sabtu (28/4).

Selain telah mampu memperluas pasar produk alutsista ke ASEAN, Afrika dan Timur Tengah, Pindad juga telah mendapat kepercayaan dunia dengan pesanan 32 panser dari Malaysia yang saat ini sudah dalam proses penyelesaian administrasi di Negeri Jiran itu.

Langkah untuk mempercepat langkah menuju perusahaan kelas dunia, menurut Adik dilakukan melalui peningkatan kinerja perusahaan dengan dukungan karyawan yang lebih baik lagi dan mendorong suatu perubahan drastis yang dilandasi dengan etos kerja yang semakin meningkat.

“Permasalahan dan kendala pasti ada, namun semuanya bisa teratasi dengan etos kerja tinggi hambatan akan teratasi,” kata Adik. Selain itu juga pihaknya terus membuat kaidah-kaidah kerja optimal akan terwujud, meningkatkan daya saing dan memuaskan pelanggan kita. “Dengan demikian akan menjadi suatu industri mandiri khususnya memenuhi alutsista,” katanya.

Orang nomor satu di BUMN strategis itu menyebutkan, peningkatan peluang pasar produk alutsista di dalam dan di luar negeri semakin banyak yang menuntut Pindad untuk lebih siap dan berdaya saing. Ia mengakui dalam empat tahun, selain peluang lebih banyak juga masih ada kendala, salah satunya terkait keterlambatan dalam penyelesaian produk masih harus dientaskan di samping terus meningkatkan kualitas.

“Kerja keras jelas makin diperlukan ke depan, mengerahkan kemampuan terbaik dan kontribusi positif,” katanya. Salah satu optimisme PT Pindad adalah ekspor produk amunisi industri strategis itu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. “Saat ini produk kita terbesar di ASEAN, meski dari sisi persaingan harga belum nomor satu. Kita akan berusaha terus menjadi semakin baik,” kata Adik Aviantono.

PT Pindad (Persero) merupakan salah satu dari tiga BUMN strategis yang berkantor pusat di Bandung selain PTDI dan PT Len Industri. Pindad merupakan industri persenjataan dengan produk andalan Senapan Serbu (SS), senjata genggam (pistol), panser, amunisi serta sejumlah komponen spare part panser, otomotif serta suku cadang alat berat.

Sumber: Republika
Posted by rhsukarsa at 4/

April 29, 2012

Dahlan Iskan: PFN Bakal Diakuisisi oleh Salah Satu BUMN

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Kamis, 26/04/2012 17:19 WIB
Dahlan Iskan: PFN Bakal Diakuisisi oleh Salah Satu BUMN
Feby Dwi Sutianto – detikFinance

Jakarta – Perum Produksi Film Negara (PFN) sebagai salah satu BUMN mulai mencuat namanya. Hal ini dikarenakan pencipta karakter Si Unyil yang sempat mengangkat PFN menjadi besar, yaitu Pak Raden atau Suyadi melakukan aksi yang menjual karyanya. Pasalnya Pak Raden tidak memiliki uang untuk berobat.

Selain itu karya Pak Raden belum dibayarkan oleh pihak PFN. Apa kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, menyangkut nasib salah satu perum BUMN tersebut?

Dahlan mengatakan kepada wartawan bahwa nasib PFN akan diakusisi dengan salah satu perusahaan BUMN.

“Untuk itu PFN akan diakuisisi oleh salah satu BUMN,” ungkap Dahlan di Hotel Bidakara, Kamis (26/4/2012).

Saat ditanyai mengenai nama BUMN yang akan mengakuisisi PFN, Dahlan tidak menjawabnya.

“Saya lupa namanya,” sebut Dahlan. Terkait, nasib karya seni bersejarah yang dimiliki PFN setelah diakusisi. Dahlan menyebut bahwa karya bersejarah yang ada telah dititipkan di Lembaga Arsip Nasional.

“Begini herritage-nya akan kita serahkan ke arsip nasional, kebutulan sekarang barang-barangnya sudah ada disana di arsip nasional, cuma sifatnya baru dititipkan disana nah nanti akan kita serahkan sepenuhnya disana, dengan demikian PFN tidak punya lagi kekayaan yang dalam pengertian herritage atau kekayaan kebudayaan itu,” tutup Dahlan.

(feb/dru)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Dahlan Iskan: Pak Raden Sempat Tolak ‘Gaji’ Rp 10 juta
Dampingi SBY, Dahlan Iskan Tampil Beda di Inacraft
Dahlan Iskan Beri Pak Raden ‘Gaji’ Rp 10 Juta per Bulan
Share
Komentar terkini (0 Komentar) · Follower Komentar
Baca Komentar Kirim Komentar
Komentar kosong

Berita Terpopuler
Minggu, 29/04/2012 18:02 WIB
Dahlan Iskan: Jaman Pak Harto Atasnya Mulus Tapi Bawahnya?
Minggu, 29/04/2012 17:07 WIB
Gaji Rp 2 Juta/Bulan Bebas Pajak, Muhaimin: Beban Masyarakat Berkurang
Minggu, 29/04/2012 17:30 WIB
Aturan Penghematan Energi Versi Jero Wacik Tak Efektif
Minggu, 29/04/2012 16:03 WIB
IMF: Asia, Waspada Overheating!
Minggu, 29/04/2012 14:46 WIB
Setor Pajak Berkurang, Masyarakat Bisa Belanja Gadget
Komentar Terpopuler
Minggu, 29/04/2012 – 12:48
MenPAN: Gaji PNS Tak Sebanding dengan Pelayanan
Senin, 23/04/2012 – 11:28
Widjajono Pernah Ingatkan Bahwa RI Negara yang Tak Kaya Minyak
Kamis, 26/04/2012 – 12:13
Hari Ini SBY Umumkan Pembatasan BBM Subsidi
Jumat, 27/04/2012 – 09:03
Utang RI Rp 1.859 Triliun Sampai 7 Turunan Nggak Akan Lunas
Kamis, 26/04/2012 – 07:53
Akhirnya! Pembatasan BBM Subsidi Makin Tak Jelas
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

April 26, 2012

2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD

Jakarta | Wednesday, 29 December 2010 | Andi Sapto Nugroho | 0 komentar | A | A | A
2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD

Agung Kuncahya B. / Jurnal Nasional
Memudahkan pengelola mencari pemasukan dana sendiri.
Baca juga:
Foke: Kartu Inafis Nantinya Terintegrasi ke Sistem Lainnya
Disindir Jero Wacik, Ini Jawaban Foke
Demokrat Minta Foke Percepat Normalisasi Sungai
Mantan Wakil Wali Kota Jakut Jadi Sekwan DPRD DKI
Informasi Publik, KIP Minta Pemprov DKI Lebih Terbuka
Jurnas.com | PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bakal mengganti Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah pada 2011.

“Manajemen bus Transjakarta yang sekarang BLU kemungkinan akan diubah menjadi BUMD pada 2011,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada jumpa pers catatan akhir tahun DKI 2010, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/12).

Gubernur mengatakan, dengan perubahan itu diharapkan pelayanan semakin meningkat. Apalagi nantinya juga ditambah sistem monitoring secara elektronik, sehingga bisa meningkatkan selang waktu kedatangan antarbus di setiap halte (headway).

“Jadi, kalau ada masalah akan cepat diketahui. Misalnya, bila ada koridor yang padat penumpangnya dan butuh bus, bus di koridor lain yang tidak padat penumpangnya bisa dialihkan untuk membantu,” kataFoke, sapaan akrab gubernur.

Menurut Asisten Sekda DKI Bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, alasan pergantian tersebut guna memudahkan pihak pengelola mencari pemasukan dana sendiri tanpa harus meminta subsidi pemerintah. Sebab selama ini, BLU masih mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI.

“Ini yang bikin tidak fleksibel, karena prosedural yang lama misalnya baru tiga bulan (dana turun,red),” kata Hasan. Hasan mengatakan, meski sudah menjadi BUMD, aturan subsidi masih diperbolehkan. Ia mencontohkan Perusahaan Listrik Negara, meski sudah menjadi perseroan terbatas (PT) tetap mendapat subsidi pemerintah.

Alasan perubahan itu, kata Hasan, tidak akan berpengaruh pada penetapan tarif bus Transjakarta. Penetapan tarif memang disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat dan jumlah biaya produksi. Namun begitu, tidak serta merta setelah menjadi BUMD, penetapan tarif menjadi otoritas pengelola.

“Ini tidak ada kaitannya dengan tarif,” kata Hasan usai rapat. Namun begitu, kata dia, karena Transjakarta sebagai bentuk pelayanan umum, masalah tarif tetap dikendalikan oleh pemerintah.

April 26, 2012

13 BPD Siap Kucurkan Kredit Rumah

Kamis,
26 April 2012
PERUMAHAN
13 BPD Siap Kucurkan Kredit Rumah
Jakarta, Kompas – Sebanyak 13 bank pembangunan daerah menyatakan kesanggupan menyalurkan kredit rumah rakyat bersubsidi. Tahun ini, penyaluran kredit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ditargetkan Rp 135 miliar untuk 4.290 unit.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh pimpinan 13 bank pembangunan daerah (BPD) dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Jakarta, Rabu (25/4).

BPD tersebut adalah BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan BPD Papua. Selain itu, juga BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepulauan Riau, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Eko Budiwiyono mengemukakan, pertumbuhan kredit BPD relatif tinggi, yakni 24,3 persen per tahun, atau melebihi rata-rata kredit perbankan nasional 20,48 persen.

Dengan jaringan kantor cabang di Indonesia sebanyak 3.052 unit, BPD optimistis akan memberikan kontribusi langsung terhadap pengentasan rakyat dari kemiskinan, pengembangan ekonomi wilayah, serta efek ganda penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yakni keterbatasan dana jangka panjang. Selain itu, juga masih kurangnya sisi pasokan rumah akibat keterbatasan lahan, beban biaya perizinan, fiskal, dan keterbatasan utilitas.

”Peran Perum Perumnas dan pengembang sebagai penyedia pembangunan fisik perlu ditingkatkan, baik penciptaan peluang pasar maupun pencapaian penerbitan kredit perumahan rakyat,” ujar Eko.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengemukakan, ketentuan penyaluran FLPP adalah rumah seharga maksimal Rp 70 juta untuk luas minimal 36 meter persegi. Ketentuan tersebut wajar diterapkan di daerah karena harga tanah di daerah belum semahal dibandingkan dengan harga tanah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

”Saya akan memberi penugasan khusus untuk Perumnas agar memasok rumah subsidi di Jabodetabek,” ujarnya.

Djan Faridz juga akan meminta BPD ikut serta menyalurkan kredit perumahan bagi masyarakat sektor informal yang tidak layak bank. Terkait dengan hal itu, pemerintah siap menjamin asuransi kredit rumah tersebut 100 persen melalui PT Asuransi Kredit Indonesia. (LKT)

April 26, 2012

KPK Panggil Anis Matta

Nambah lagi daftar politikus busuk

Jakarta | Thursday, 26 April 2012 | julkifli marbun | 0 komentar | A | A | A
KPK Panggil Anis Matta

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Wa Ode Nurhayati, beberapa waktu lalu menyebut Anis Matta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
Baca juga:
KPK Periksa Anis Matta Hari Ini
Besok, KPK Periksa Anis Matta Terkait Suap PPID
Pemimpin Banggar Belum Diutik, Pengacara Wa Ode Nurhayati Sesalkan KPK
KPK Akan Telusuri Indikasi Keterlibatan Anis Matta
Tifatul: Tudingan Wa Ode ke Anis Matta Bukan yang Pertama
Jurnas.com | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis (26/4) menjadwalkan pemanggilan Wakil Ketua DPR, Muhammad Anis Matta, sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penerimaan suap terkait pengalokasian anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). “Sebagai saksi untuk penyidikan kasus PPID dengan tersangka WON (Wo Ode Nurhayati),” kata Jurubicara KOK, Johan Budi, kepada Jurnal Nasional melalui pesan singkatnya.

Wa Ode Nurhayati, beberapa waktu lalu menyebut Anis Matta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Anis Matta yang memaksa cenderung meminta kepada Menkeu untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan keputusan rapat banggar,” kata Wa Ode, Rabu (18/04).

April 26, 2012

Pertamina-PLN Jual Beli Energi

Jakarta | Friday, 11 March 2011 | Widyasari | 0 komentar | A | A | A
Pertamina-PLN Jual Beli Energi

Wienda Parwitasari / Jurnal Nasional
Kerja sama bertujuan mempercepat pengembangan geothermal secara nasional.
Baca juga:
Kelebihan Beban, PLN Harus Tambah Subsidi
20 Persen Trafo PLN Sudah Tua
Listrik Padam Juga Ganggu Aktivitas Perkantoran
Listrik Padam, Pengunjung Terjebak di Lift
Gangguan di Gardu Induk Gandul, Sebagian Jakarta Padam
Jurnas.com | PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Jumat (11/3) menandatangani perjanjian jual beli listrik (PJBL) untuk PLTP Lumut Balai Unit I sampai IV. Serta, PLTP Ulubelu Unit III dan IV, PLTP Lahendong Unit V dan VI, PLTP Karaha dan PLTP Kamojang Unit V.

“PJBL bertujuan mempercepat pengembangan geothermal secara nasional,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Jumat (11/3). PT PGE dan PT PLN sepakat menetapkan harga dasar tenaga listrik untuk PLTP Lumut Balai Unit I, sampai IV, serta PLTP Ulubelu Unit III dan IV sebesar US$7,530 sen per kilo watt hour (kWh), dan PLTP Lahendong Unit V dan VI, PLTP Karaha dan PLTP Kamojang Unit V sebesar US$8,250 per kWh.

Adapun, jangka waktu produksi unit PLTP selama 30 tahun, terhitung mulai tanggal operasi komersial dari Unit PLTP tersebut. Penandatanganan PJBL ini merupakan bentuk komitmen PGE melaksanakan dan merealisasikan program 10 ribu mega watt (MW) tahap II, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 4 tahun 2010 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010.

“Menurut PP Nomor 31 Tahun 2003, PT PGE merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang mengelola 15 wilayah kerja pertambangan (WKP) di seluruh Indonesia,” katanya. PLTP Lahendong Unit V dan VI, PGE akan membangkitkan 2×20 MW dengan membangun dua unit PLTP. Selanjutnya, PLTP Karaha, PGE membangun PLTP dengan pembangkitan sebesar 30 MW. PLTP Kamojang Unit V, PGE akan membangkitkan tenaga listrik sebesar 30 MW dan membangun serta mengoperasikan 1 unit PLTP.

Saat ini, PGE telah membangkitkan listrik sebesar 272 MWe yang berasal dari lapangan panas bumi Kamojang, Lahendong, dan Sibayak. PGE juga sedang melakukan eksplorasi di berbagai daerah, seperti Hulu Lais, Bengkulu dan Sungai Penuh, Jambi. Diharapkan, dalam waktu lima tahun kedepan, PGE menghasilkan listrik 1342 MWe.

April 26, 2012

Hilirisasi Harga Mati

Kamis,
26 April 2012
Hilirisasi Harga Mati
Sawit, Kakao, Minerba, hingga Rotan Jadi Prioritas
Jakarta, Kompas – Ekspor produk manufaktur tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan ekspor produk primer. Sementara itu, sejak 2008, impor produk manufaktur naik pesat sehingga neraca perdagangan produk manufaktur defisit. Karena itulah, hilirisasi industri merupakan harga mati.

Penegasan itu disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat ketika berkunjung ke redaksi harian Kompas di Jakarta, Senin (23/4). Selain jajaran Kementerian Perindustrian, hadir pula sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan.

Hidayat menegaskan, ”Tanpa upaya mendorong produktivitas, daya saing produk industri nasional kian menurun. Neraca perdagangan akan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.”

Tuntutan hilirisasi semakin kuat. Tuntutan memperluas rantai nilai komoditas ekspor unggulan, seperti minyak sawit mentah (CPO), karet alam, dan biji kakao, juga makin mengemuka.

Semangat hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah sebelum diekspor, semakin berkembang. Bahkan untuk produk pertambangan mineral dan batubara (minerba) diwajibkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sekretaris Jenderal Kemendag Ardiansyah Parman mengatakan, ”Secara prinsip, hilirisasi yang mendorong mencapai nilai tambah akan terus didorong.”

Produk prioritas

Hidayat mencontohkan, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dengan jumlah produksi tahun 2011 mencapai 23,8 juta ton, sedangkan minyak kernel 2,6 juta ton. Ekspor minyak sawit mentah membuat nilai tambahnya dinikmati negara tujuan ekspor, seperti China, India, Uni Eropa, dan Malaysia.

Untuk itulah, penerapan kebijakan restrukturisasi bea keluar (Peraturan Menteri Keuangan No 128/2011) diberlakukan per September 2011. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010 tentang peta panduan pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Bea keluar kakao pun diterapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 67 Tahun 2010. Tujuan pengenaan bea keluar biji kakao adalah dalam rangka penyediaan bahan baku industri pengolahan kakao dalam negeri.

Kini pemerintah pun melarang ekspor rotan sebagai bahan baku. Hidayat mengakui, saat masa transisi enam bulan, ada pertentangan dan pihaknya berjanji merangkul semua pemangku kepentingan. ”Saya sudah identifikasi pengusaha yang suka ngemplang pembayaran rotan. Akan saya bereskan,” katanya.

Menurut Presiden Direktur PT Sucofindo Arief Safari, larangan ekspor rotan mentah mulai berdampak terhadap ekspor mebel dan kerajinan rotan. Dalam tiga bulan tahun 2012, ekspor per Januari 15,36 juta dollar AS, Februari 19,31 juta dollar AS, dan Maret 23,46 juta dollar AS. (OSA)

April 26, 2012

PT Tower Bersama Beli 2.500 Menara Indosat

Kamis,26 April 2012
TELEKOMUNIKASI
PT Tower Bersama Beli 2.500 Menara Indosat
Jakarta, Kompas – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menyepakati penerbitan 239.826.310 lembar saham baru. Dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk membeli 2.500 menara telekomunikasi dari PT Indosat Tbk.

Nilai transaksi pembelian menara diperkirakan 406 juta dollar AS atau setara dengan Rp 3,65 triliun. ”Menara yang kami beli berada di lokasi strategis sehingga kami yakin pada masa mendatang banyak penyewa dapat memanfaatkan menara-menara kami,” ujar Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Herman Setya Budi , Rabu (25/4), di Jakarta.

Head of Corporate Communication PT Indosat Djarot Handoko, dihubungi terpisah, mengatakan, finalisasi pembelian makin dekat. Ditargetkan, pembayaran pada akhir triwulan II-2012 atau awal triwulan III-2012.

”Memang ada arah di semua pelaku industri telekomunikasi untuk mengutilisasi aset meski ada perbedaan metode. PT Indosat, misalnya, menjual untuk kemudian menyewa kembali menara tersebut,” ujar Djarot.

Hingga akhir 2011, PT Indosat memiliki 19.000 unit stasiun penerima basis (base transceiver station/BTS). Dengan layanan mencakup 33 provinsi, 429 kabupaten, dan 3834 kecamatan, Indosat pun melayani 51 juta pelanggan. Djarot menginformasikan, minggu depan, PT Indosat akan mengumumkan kinerja triwulan I-2012. Hal itu, di antaranya, informasi terakhir mengenai jumlah menara Indosat.

Hingga 31 Maret 2011, PT Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan 5.100 lokasi (site) telekomunikasi dengan 7.680 penyewaan. Rabu kemarin, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tower Bersama menyepakati tidak dibagikannya dividen kepada para pemegang saham.

”Triwulan I-2012 adalah prestasi terbaik dalam pertumbuhan organik. Pada triwulan I-2012 itu, pendapatan mencapai Rp 310 miliar dan EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization/laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) Rp 245 miliar. Artinya, pendapatan naik 45 persen dan EBITDA 47 persen dibanding trwulan I-2011,” ujar Chief Financial Officer Tower Bersama Helmy Yusman Santoso.

Jika angka pendapatan triwulan I-2012 disetahunkan, total pendapatan Rp 1,24 triliun, atau naik 28 persen dibandingkan dengan tahun 2011. (RYO)

April 26, 2012

Eksistensi LIPI Diabaikan Asing

mangkanye researcher asing jangan dibiarkan bebas lepas..

++++++++++++++++++++++
Kamis,26 April 2012
Eksistensi LIPI Diabaikan Asing
Publikasi Lebah Raksasa Pelanggaran Hak Cipta
Jakarta, Kompas – Eksistensi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai institusi riset terbesar di Indonesia diabaikan. Hal ini terkait publikasi lebah raksasa (Megalara garuda) sebagai spesies baru Indonesia secara sepihak oleh peneliti asing dari Universitas California Davis, AS.

Lebah raksasa itu spesies temuan baru hasil riset kerja sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Universitas California Davis di pegunungan Makongga, Sulawesi Tenggara. Kerja sama itu berlangsung tahun 2009 hingga Mei 2012.

”Peneliti asing itu sudah meminta maaf, tetapi tuntutan LIPI lebih dari itu,” kata Kepala LIPI Lukman Hakim, Rabu (25/4), dalam konferensi pers Diseminasi Hasil Jejaring Kerja Sama Internasional LIPI Bidang Energi dan Lingkungan di Jakarta.

Lynn S Kimsey, peneliti dari Universitas California Davis, tak menyertakan nama peneliti LIPI, Rosichon Ubaidillah, sebagai penemu spesies baru lebah raksasa itu dalam publikasi jurnal ilmiah Zookeys dan Daily Mail di Amerika Serikat, 23 Maret 2012. Sebelumnya, 25 Agustus 2011, Kimsey juga memublikasikan temuan itu melalui Daily Mail tanpa menyertakan nama Rosichon.

Beberapa tuntutan LIPI, permintaan maaf Kimsey tidak hanya ditujukan pribadi kepada institusi LIPI, tetapi juga ditujukan kepada Indonesia sebagai bangsa.

LIPI juga menuntut pengembalian pinjaman 6.000 spesimen dari pegunungan Makongga yang dialihkan kepada pihak ketiga oleh Universitas California Davis. Tuntutan juga menambahkan nama Rosichon sebagai penemu Megalara garuda pada jurnal ilmiah yang memublikasikan.

Pelanggaran hak cipta

Menurut Lukman, publikasi sepihak temuan lebah raksasa dari Makongga itu melanggar hak cipta yang sangat jelas dan nyata. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang disepakati itu dilakukan sengaja serta jelas-jelas mengabaikan eksistensi dan hak sebagai peneliti, institusi, ataupun bangsa.

”Dalam nama spesies baru itu terdapat nama ’garuda’ yang disakralkan sebagai lambang negara. Kami sangat terusik ketika nama itu digunakan peneliti asing tanpa menyebut satu pun nama peneliti Indonesia sebagai penemunya,” kata Lukman.

Peneliti LIPI, Elizabeth Widjaja, yang juga terlibat dalam riset kerja sama di Makongga tersebut, memaparkan beberapa temuan lain. Hal itu di antaranya terkumpul lebih dari satu juta spesimen invertebrata dari Makongga. ”Sebanyak 15.000 insekta atau serangga diidentifikasi,” katanya.

Menurut Elizabeth, dari identifikasi 531 spesies saja, diperkirakan terdapat 12 persen spesies baru. ”Kerja sama riset ini juga berhasil menemukan potensi mikroba untuk obat-obatan dan sumber bioenergi,” katanya.

Wakil Kepala LIPI Endang Sukara mengatakan, pemilihan lokasi riset di Makongga didasarkan pada banyaknya biodiversitas di lokasi tersebut yang belum terungkap. Berbagai spesies baru yang sudah ditemukan akan disusulkan penamaan dan pemuatannya ke dalam jurnal internasional.

Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Siti Nurmaliyati Priyono mengatakan, usaha penemuan nama spesies baru menelan biaya tidak sedikit. Di antaranya, harus melalui penelusuran koleksi spesimen spesies acuan yang tersimpan di museum-museum internasional.

Kasus tidak etis terkait kerja sama penelitian tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, ada upaya mencuri spesimen ”sponge” dari laut Indonesia. Hal ini dialami oleh peneliti pada laboratorium sumber daya alam laut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. (NAW)