2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD


Jakarta | Wednesday, 29 December 2010 | Andi Sapto Nugroho | 0 komentar | A | A | A
2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD

Agung Kuncahya B. / Jurnal Nasional
Memudahkan pengelola mencari pemasukan dana sendiri.
Baca juga:
Foke: Kartu Inafis Nantinya Terintegrasi ke Sistem Lainnya
Disindir Jero Wacik, Ini Jawaban Foke
Demokrat Minta Foke Percepat Normalisasi Sungai
Mantan Wakil Wali Kota Jakut Jadi Sekwan DPRD DKI
Informasi Publik, KIP Minta Pemprov DKI Lebih Terbuka
Jurnas.com | PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bakal mengganti Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah pada 2011.

“Manajemen bus Transjakarta yang sekarang BLU kemungkinan akan diubah menjadi BUMD pada 2011,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada jumpa pers catatan akhir tahun DKI 2010, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/12).

Gubernur mengatakan, dengan perubahan itu diharapkan pelayanan semakin meningkat. Apalagi nantinya juga ditambah sistem monitoring secara elektronik, sehingga bisa meningkatkan selang waktu kedatangan antarbus di setiap halte (headway).

“Jadi, kalau ada masalah akan cepat diketahui. Misalnya, bila ada koridor yang padat penumpangnya dan butuh bus, bus di koridor lain yang tidak padat penumpangnya bisa dialihkan untuk membantu,” kataFoke, sapaan akrab gubernur.

Menurut Asisten Sekda DKI Bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, alasan pergantian tersebut guna memudahkan pihak pengelola mencari pemasukan dana sendiri tanpa harus meminta subsidi pemerintah. Sebab selama ini, BLU masih mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI.

“Ini yang bikin tidak fleksibel, karena prosedural yang lama misalnya baru tiga bulan (dana turun,red),” kata Hasan. Hasan mengatakan, meski sudah menjadi BUMD, aturan subsidi masih diperbolehkan. Ia mencontohkan Perusahaan Listrik Negara, meski sudah menjadi perseroan terbatas (PT) tetap mendapat subsidi pemerintah.

Alasan perubahan itu, kata Hasan, tidak akan berpengaruh pada penetapan tarif bus Transjakarta. Penetapan tarif memang disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat dan jumlah biaya produksi. Namun begitu, tidak serta merta setelah menjadi BUMD, penetapan tarif menjadi otoritas pengelola.

“Ini tidak ada kaitannya dengan tarif,” kata Hasan usai rapat. Namun begitu, kata dia, karena Transjakarta sebagai bentuk pelayanan umum, masalah tarif tetap dikendalikan oleh pemerintah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: