RI Baru Miliki 1.000 Doktor Sains


Jangan jangan bisa lebih kurang dari 1000, karena banyak doktor2 gadungan.. atau pejabat sampai wapres doyan membeli gelar doktor (ingat Wapres Hamzah Haz beli ijasah dari American World University ($1200))

Dari yang 1000 doktor sains ini berapa persen yang masih percaya sama teori “bumi datar” cilaka 13 khan. Bagaimana mana Indonesia bisa ikutan berpartisipasi di dunia sains kalau diantara doktor sainsnya masih percaya sama tahayul dan teori absurd bin dungu abad pertengahan.

 

JAKARTA – Meski memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah,
Indonesia sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang
ahli di bidang sains dan teknologi. Hingga kini, jumlah doktor sains
dan teknologi di negeri ini masih kurang dari 1.000 orang, jauh di
bawah Tiongkok yang mencapai 30.000 orang.

Untuk bisa sejajar dengan negara maju, Indonesia
membutuhkan sedikitnya 30.000
doktor di bidang sains dan teknologi hingga
2030. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bisa
unggul karena negeri itu mampu mencetak
30.000 doktor di bidang sains dan teknologi
selama 1995-2005. “Indonesia bisa menimba
pengalaman itu. Ke depan, semua segi kehidupan
akan bersentuhan dengan sains dan
teknologi,” kata Prof Yohannes Surya, pendiri
Asian Physics Olympiad (Apho) dan pelatih
Tim Olimpiade Fisika Indonesia, kepada Investor
Daily di Jakarta, Jumat (18/5).
Untuk mencapai jumlah tersebut, menurut
dia, Indonesia mesti mengirim 3.000 siswa
berprestasi di bidang sains ke berbagai
perguruan tinggi terkemuka di dunia hingga
mereka lulus jenjang S3. “Pemerintah hendaknya
tidak hanya mengalokasikan beasiswa S3
bagi pegawai negeri sipil tapi perlu juga
merekrut kalangan swasta,” jelas dia.
Untuk menghasilkan jumlah 30.000 doktor
sains dan teknologi, menurut Yohannes,
Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan
swasta dan industri. Sebagai pengguna,
kalangan industri mulai menghargai tenagatenaga
ahli dalam negeri.
Menurut Yohannes Surya, Indonesia tergolong
terlambat mencetak doktor dibandingkan
negara lain. Setiap tahun, Taiwan mampu
mengirim warganya studi hingga doktor ke
luar negeri 5.000 orang. Di Amerika Serikat,
jumlah doktor sudah mencapai 1,5 juta orang.
Saat ini, jumlah doktor di Indonesia sekitar
25.000 orang, sedangkan doktor bidang sains
teknologi kurang 1.000 orang. “Ke depan, Indonesia
harus memiliki minimal 500 ribu
doktor,” jelas pakar fisika itu.
Hal senada diungkapkan Kepala Lembaga
Demografi FEUI Sonny Harry Harmadi dan
anggota Majelis Luhur Taman Siswa Darmaningtyas.
Keduanya sependapat, jumlah doktor
di bidang sains dan teknologi di Indonesia
masih minim. Sedikitnya jumlah doktor itu
bukan karena sistem atau kurangnya peminat,
namun lebih disebabkan faktor biaya yang
tergolong tinggi.
“Jika biaya masuknya dapat ditekan lebih rendah,
saya yakin peminatnya akan banyak,” jelas
Sonny di Kampus UI Depok, Rabu (16/5).
Saat ini, menurut dia, dunia industri sangat
membutuhkan banyak ahli di bidang sains dan
teknologi. “Sektor kita sangat banyak. Sektor
industri pun terus berkembang. Untuk itu, kita
butuh orang-orang yang mempunyai pengetahuan
lebih untuk membangun sektor
tersebut,” ujar Sonny.
Jika pemuda Indonesia mendalami bidang
keahlian khusus, Sonny yakin Indonesia
memiliki SDM yang mumpuni begitu memasuki
era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
“Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,
perguruan tinggi juga harus melakukan proses
penyaringan ketat terhadap calon mahasiswa
baru. Perguruan tinggi harus menerapkan
proses standardisasi agar menghasilkan lulusan
yang berkompetensi dan produktif,” tandas dia.
Darmaningtyas mengingatkan program
pemerintah mencetak 7.000 doktor jangan
sampai menjadi beban negara pada masa
mendatang.

Dia mengkhawatirkan pemerintah hanya
mengejar target, sehingga melahirkan doktor
asal-asalan yang kurang berkualitas.
Dia menambahkan, para penyandang gelar
doktor berpeluang menjadi profesor. Kalau mereka
tidak becus, negara akan terbebani, karena
usia pensiun seorang doktor 65 tahun.
Untuk itu, beasiswa hendaknya juga diberikan
kepada perguruan tinggi swasta. “Lulusan
perguruan tinggi swasta juga anak bangsa
yang mengabdi untuk negeri ini,” jelas pengamat
pendidikan ini.
Yohannes mengakui, biaya untuk meraih
gelar foktor memang besar, apalagi dari universitas
ternama di luar negeri. “Untuk program
S3, biayanya bisa mencapai US$ 200-
300 ribu,” jelas dia.
Selain mahal, kata dia, lulusan S1 dan S2 dari
perguruan tinggi di Indonesia juga sulit menembus
universitas ternama di luar negeri.
Meski begitu, ada cara yang bisa dilakukan untuk
mengatasi masalah biaya. Caranya, lulusan
SMA bisa langsung masuk ke community college
di luar negeri dengan biaya US$ 9.000 per
tahun atau US$ 18.000 untuk dua tahun.
Selanjutnya, mereka langsung masuk S2 di
universitas ternama dengan biaya rata-rata
untuk dua tahun sebesar US$ 60.000. Jadi,
total biaya S1-S2 sekitar Rp 1,3 miliar. “Untuk
mencapai S2, saya yakin banyak orangtua di
Indonesia yang mampu membiayai. Selanjutnya,
pemerintah bisa memberikan bea
siswa untuk S3,” tutur Yohannes.
SPP Pascasarjana Gratis
Untuk mendongkrak jumlah tenaga ahli,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Mohammad Nuh mengungkapkan,
mulai 2013 pemerintah akan menggratiskan
biaya sumbangan pembinaan pendidikan
(SPP) bagi mahasiswa pascasarjana di perguruan
tinggi negeri, khususnya di bidang sains,
teknik, dan pertanian. “Kebutuhan untuk tiga
program studi itu sangat tinggi dan mendesak,”
jelas Mendikbud, Kamis (17/5).
Kemendikbud pun telah menyediakan anggaran
Rp 1 triliun untuk meningkatkan jumlah
doktor secara secara besar-besaran pada 2014.
“Kami sudah bersepakat knowledge society
itu dimotori oleh ekonomi yang berbasis pada
penelitian. Kata kuncinya pada orang, maka
kita harus ciptakan dan buat terobosan 2014
untuk meningkatkan produk S-3 secara
signifikan,” ujar M Nuh.
Menurut M Nuh, salah satu cara untuk meningkatkan
jumlah doktor adalah dengan
memberikan beasiswa kepada para alumni
olimpiade sains. Namun, jumlah orang yang
dapat diandalkan dari olimpiade hanya sedikit.
Oleh karena itu, Kemendikbud akan mencari
sumber lain dari lulusan S-1, baik dari kalangan
dosen maupun masyarakat. “Mereka akan
diberi fasilitas menempuh pendidikan hingga
jenjang S-3 di dalam negeri dan luar negeri,”
jelas dia.
Saat ini, menurut Mendikbud, jumlah lulusan
pascasarjana untuk program studi sains
hanya sekitar 3% dari target 10%, sedangkan
bidang pertanian 3,5% dari target yang diperlukan
10%. Kekurangan lulusan Pascasarjana
juga terjadi di program studi teknik. “Ke depan,
lulusan pascasarjana, khususnya dari ketiga
bidang itu, harus mencapai 50% dari total
populasi mahasiswa Indonesia. Hasilnya kemungkinan
baru terlihat 15 tahun mendatang,”
tutur M Nuh.
Dia menambahkan, jumlah dosen bergelar
doktor di Indonesia saat ini sangat minim,
yakni hanya 14.542 (8,7%) dari total dosen perguruan
tinggi sekitar 165.331 orang. Selama
ini, perguruan tinggi yang boleh menjalankan
program doktor (S3) hanya universitas dan
institut. Untuk itu, pemerintah akan mengajukan
Rancangan Undang-Undang Peguruan
Tinggi ke DPR. “Dalam RUU ini, sekolah
tinggi dan politeknik juga boleh menjalankan
program doktor. Dengan demikian, kelangkaan
dosen bergelar doktor bisa teratasi,
paling tidak persentasenya bisa menjadi 15%,”
jelas Mendikbud.
Sebelumnya, Sekretaris Dirjen Pendidikan
Tinggi Kemdikbud Haris Iskandar memaparkan,
kontribusi perguruan tinggi bagi
industri di Indonesia masih kurang. Untuk
itu, Masterplan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) mensyaratkan,
pengembangan sistem akademik harus sejalan
dengan potensi di setiap koridor ekonomi.
Dengan demikian, lembaga pendidikan
bisa berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah
di koridor tersebut.
Dalam MP3EI, pemerintah berkomitmen
mendorong dana penelitian sebesar 1% dari
produk domestik bruto (PDB) hingga 2014.
Dana penilitian itu akan digandakan secara
bertahap hingga 3% pada 2025. “Pada 2014,
pemerintah berencana meningkatkan jumlah
master dan doktor dalam sains dan teknologi
hingga mencapai 7-10 ribu orang,” jelas Haris
Iskandar dalam sarasehan di Institut Teknologi
Bandung, tahun lalu.
Pada 2025, jumlah mahasiswa teknik yang
tertampung perguruan tinggi empat kali lipat
dibanding saat ini, sedangkan jumlah mahasiswa
sains enam kali lipat. Artinya, pemerintah
dan perguruan tinggi swasta perlu bekerja
keras menggenjot daya tampung agar kebutuhan
tenaga sains dan teknik tercukupi.
“Jumlah lulusan perguruan tinggi di negara
ini memang belumm emadai untuk menopang
pertumbuhan ekonomi,” jelas Haris.
Menurut Haris, tingkat pendidikan ini juga
berkorelasi erat dengan efisiensi ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat
pendidikan, semakin besar pula kemampuan
berinovasi. Inovasi merupakan kunci
daya saing tatkala sumber daya alam semakin
langka dan mahal.
Dia lantas merujuk penelitian Stevens P. dan
Weale M bertajuk Education and Economic
Growth. Setiap penambahan 1% lama pendidikan,
akan menaikkan efisiensi sistem
ekonomi 0,34%. Jika rata-rata lama pendidikan
bertambah dari lima tahun menjadi enam
tahun, PDB akan tumbuh 6,8%.
Penghargaan Kurang
Dari sisi kemampuan, ilmuwan dan peneliti
Indonesia tidak kalah dibandingkan negara lain.
Bahkan, ilmuwan Indonesia di Amerika Serikat
mampu bersaing dengan para pakar dari negara
AS, Jepang, RRT, India, dan Eropa.
Untuk memajukan negara, menurut Yohannes,
pemerintah seharusnya bisa menarik para
ilmuwan Indonesia yang bekerja di luar negeri,
seperti dilakukan Tiongkok. “Pemerintah Tiongkok
mengajak mereka pulang dengan tawaran
gaji yang sama dengan luar negeri,” jelas dia.
Menurut Yohannes, sekitar 80 doktor yang
sekarang bermukim di luar negeri telah bersedia
untuk kembali ke Indonesia. Mereka
ditawari gaji sekitar Rp 20-30 juta per bulan
untuk menjadi tanaga pendidik di Universitas
Surya yang akan beroperasi di kawasan Sentul
Bogor tahun depan.
Selain itu, Yohannes menyiapkan laboratorium
sebagai tempat para doktor itu bereksperimen.
“Ilmuwan itu nggak macammacam.
Diberi mainan di laboraratium mereka
mau kok. Jadi, memang sistemnya itu harus
diubah, supaya mereka mau kembali ke Indonesia,”
kata Yohanes.
Hingga kini, perhatian pemerintah terhadap
periset dan peneliti di dalam negeri sangat
kurang. Gaji seorang profesor riset di Indonesia
hanya Rp 5,2 juta per bulan, sedangkan
gaji peneliti Indonesia di AS Rp 80-90 juta per
bulan. Di Malaysia, gaji peneliti riset rata-rata
Rp 25 juta per bulan dan Filipina Rp 20 juta
per bulan. (c05)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: