6 TV Lokal LolosSeleksi TV Digital


 

Investor daily 29 Juni 2012

 

JAKARTA – Enam

penyelenggara siaran televisi

(TV) lokal lolos ke tahap

prakualifikasi, yakni PT Televisi

Anak Space Toon, Carlita TV,

Banten TV, Jak-TV, O Channel,

dan Radar TV. Keenam TV

lokal itu bersaing di zona 4

(DKI Jakarta dan Banten),

bersama penyelenggara

siaran TV swasta.

 

 

Wakil Ketua Umum Asosiasi TV Lokal Indonesia

(ATVLI) Agung Dharmajaya mengatakan,

keenam anggota ATVLI yang lolos itu berhasil

memenuhi syarat, termasuk menyediakan

jaminan penawaran (bid bonds) yang nilainya

hampir Rp 1 miliar, serta kesanggupan menyediakan

jaminan pelaksanaan (performance

bond) yang nilainya sekitar Rp 8,9 miliar.

“Pemerintah memberikan waktu yang

terbatas untuk persiapan seleksi, kami sudah

ajukan keberatan tetapi tetap tidak digubris.

Kami dipaksa bertarung dengan TV-TV lain

yang lebih kuat dari sisi permodalan,” kata

Agung di Jakarta, Kamis (28/6).

Proses selanjutnya, kata dia, TV lokal yang

lolos prakualifikasi mengajukan permohonan

sebagai lembaga penyelenggara multipleksing

yang dimulai pada 12 Juli hingga 16 Juli 2012.

Namun, masih banyak pertanyaan kepada

pemerintah yang belum terjawab. Pertama,

soal jaminan teknologi DBTV-2 yang saat ini

digunakan tidak akan berubah. Sebab,

perubahan teknologi akan membawa

konsekuensi beban tambahan yang tidak kecil.

“Sejauh ini kami belum dapat kajian yang

matang dari pemerintah soal pemanfaatan

teknologi ini, padahal era digitalisasi

membawa konsekuensi perubahan pola bisnis

dan teknik,” katanya.

Kedua, soal harga sewa yang ditetapkan

pemerintah terhadap pengisi konten. Hal ini

diperlukan untuk menghitung rencana investasi

dan potensi keuntungan yang bisa dicapai.

 

 

Ketiga, pemerintah harus membuka peluang

adanya kompensasi kepada penyelenggara TV

lokal yang pindah dari siaran analog ke digital,

karena mereka rata-rata masih mengantongi izin

siaran analog sesuai Izin Penyelenggara

Penyiaran (IPP) Tetap hingga 2020.

“Kami perlu kejelasan karena ini investasi yang

besar, untuk daerah Jakarta saja paling tidak ada

4 sampai 8 titik yang harus dibangun, satu titik

investasinya Rp 6 miliar. Kalau hitung-hitungan

bisnisnya tidak cermat kami akan rugi,” katanya.

Rp 40 Triliun

Sementara itu, mantan Ketua Pansus UU

Penyiaran Paulus Widiyanto mengatakan,

berdasarkan studi yang dilakukan pemerintah

pada 2006, potensi keuntungan yang bisa diraih

dari pemanfaatan frekuensi (700 MHz) yang

ditinggalkan siaran TV analog untuk dimanfaatkan

operator telekomunikasi bisa mencapai Rp 40

trilun. Dana itu bisa dimanfaatkan sebagai insentif

untuk migrasi siaran TV analog ke digital, seperti

insentif alat untuk penyelenggara TV, subsidi set

top box kepada masyarakat dan lain-lain.

“Namun, pemerintah belum mau terbuka

soal pemanfaatan frekuensi yang ditinggalkan

operator TV analog itu. Padahal di negara lain,

pemanfaatan frekuensi itu dibuat terbuka dan

jelas sehingga arah kebijakan ke depan bisa

diketahui masyarakat dan industri,” kata

mantan Ketua Pansus UU Penyiaran Paulus.

Penyelenggara siaran TV analog saat ini

menggunakan frekuensi 700 MHz. Kanal yang

tersedia di frekuensi itu sebanyak 150 MHz.

Frekuensi ini amat dinantikan operator

telekomunikasi untuk menyelenggarakan

layanan internet berkecepatan tinggi

berteknologi Long Term Evolution (LTE) atau

dikenal dengan teknologi generasi keempat (4G).

Bila pemerintah jadi mengalokasikan

frekuensi 700 MHz untuk LTE, dana yang bisa

diraih pemerintah sangat besar. Sebagai

perbandingan, untuk layanan telekomunikasi

berteknologi generasi ketiga (3G), pemerintah

menyediakan frekuensi 2.100 MHz. Dari 12

kanal (60MHz) yang tersedia, sebanyak 10 kanal

sudah dialokasikan ke operator. Tiap kanal,

operator harus membayar fee tahunan sebesar

Rp 160 miliar atau Rp 1,6 triliun untuk 10 kanal.

Sayangnya, lanjut Paulus, pemerintah tetap

menggelar seleksi TV digital tanpa menunggu

selesainya revisi UU No 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran. Padahal, digitalisasi siaran TV itu

membutuhkan keputusan politik berupa UU,

mengingat proses migrasi itu membutuhkan

dana yang dibebankan kepada negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: