TNI AL Siap Luncurkan Kapal Cepat Rudal Antiradar

 

Radar Banyuwangi30 Agustus 2012

 

 

Kapal cepat rudal Trimaran KRI Klewang 625 (all photos : Radar Banyuwangi, Lundin, Kaskus Militer)

 

KALIPURO – Proses pembuatan kapal cepat rudal (KCR) Trimaran milik TNI AL sudah rampung. Kapal canggih yang diproduksi PT. Lundin Industry Invest, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi itu akan diluncurkan Jumat besok (31/8).

 

 

 

Dalam peluncuran armada baru TNI AL yang diberi nama KRI Klewang itu akan hadir sejumlah perwira tinggi dari mabes TNI AL. Kapal KCR Trimaran merupakan pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk memperkuat armada TNI AL.

 

 

 

President Director PT. Lundin Industry Invest, Mr. John Lundin menjelaskan, KRI Klewang memiliki desain termutakhir yang dibuat berdasar model Trimaran atau kapal berlunas tiga. Bahan dasar yang digunakan adalah composite material dan memiliki panjang 63 meter.

 

KRI Klewang, jelas Lundin, tergolong salah satu dari kapal terbesar berlunas banyak yang dibuat di kawasan Asia Tenggara. Dengan bentuk lunasnya yang radikal, kapal itu dapat melaju dengan kecepatan maksimum lebih dari 30 knots. “Kapal ini dapat menembus ombak lautan sampai setinggi enam meter,” jelas Lundin.

 

 

 

Salah satu kemampuan KRI Klewang yang diunggulkan dan dibanggakan adalah stealth. Kapal ini didesain khusus agar tidak terdeteksi oleh radar manapun. Sebab, desain KRI Klewang unik dan bahan dasarnya adalah carbon fiber.

 

Carbon fiber memiliki karakteristik unik, yaitu tidak menginduksi panas dan lebih kuat daripada baja tapi lebih ringan. “KRI Klewang layak menjadi kebanggaan rakyat Indonesia sebagai salah satu alutsista andalan yang diproduksi industri pertahanan nasional,” tegas Lundin bangga.

 

 

 

Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letkol Muhammad Nazif menambahkan, KRI Klewang merupakan satu-satunya kapal cepat combatan TNI AL yang menggunakan bahan composite. Tugas utama yang akan diemban kapal itu adalah sebagai kapal cepat rudal yang mampu melaksanakan operasi keamanan laut dan tempur laut. “Tugas tambahannya, patroli keamanan laut, pengamanan sumber daya alam dan objek vital di laut,” katanya.

 

KRI Klewang bisa melaksanakan patroli keamanan laut dengan kecepatan ekonomis dan operasi terus-menerus di daerah selama 10 hari. Selain itu, KRI Klewang juga mempunyai kecepatan tinggi dan mampu melaksanakan operasi laut gabungan dengan berbagai tipe kapal lain. “Kapal itu juga meiliki peralatan modern dalam rangka klasifikasi target sasaran, observasi, dan identifikasi,” jelasnya. (afi/c1/aif)

 

 

Advertisements

TB Hasanudin: Desak Pemerintah Gunakan CN-235 Sebagai Pesawat Kepresidenan

Apa bisa memuat Presiden SBY ?? 

Thursday, August 30, 2012

 

 

Di sele – sela kegiatan menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Bandung, Kamis Pagi (30/8) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke tiga perusahaan industri strategis. Perusahaan industri strategis yang dikunjungi Menhan kali ini antara lain PT. LEN Industri, PT.CMI dan PT. Langit Biru Parasut. (Foto: DMC)

30 Agustus 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mendesak pemerintah agar menggunakan pesawat CN-235 sebagai pesawat khusus kepresidenan. Alasannya, di sejumlah negara seperti Malaysia dan Korea Selatan sudah terlebih dulu menggunakan produk PT Dirgantara Indonesia itu sebagai pesawat resmi kepala negara negara.

“Saya berharap pemerintah sadar untuk mencintai produk dalam negeri sendiri. Sangatlah ironis jika pesawat CN-235 itu banyak digunakan di luar negeri sebagai pesawat resmi kepresidenan, tapi di sini justru tidak. Pemerintah terlihat mengesampingkan kualitas produk pesawat sendiri yang justru dikagumi di negara lain,” ujar Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Desakan itu diutarakan Hasanuddin menyusul kian banyaknya permintaan dari negara lain terhadap pesawat hasil produksi PT DI untuk kepentingan militer dan pesawat kenegaraan. Naiknya permintaan pasar dunia terhadap produk pesawat dan alat militer dari Indonesia harus jadi momentum untuk memperkuat industri pertahanan. Pemerintah harus mengembangkan industri yang kini dihuni perusahaan plat merah seperti PT DI, Pindad, Dahana, PT PAL, dan lain-lain.

“Tingginya minat negara lain pada hasil produksi alutsista kita harus terus dijaga dan dikembangkan. Sebab, tidaklah mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan internasional,” kata Hasanuddin.

Dalam kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempromosikan berbagai produk alutsista dari Indonesia. Hasilnya, Irak menyatakan berminat membeli rompi tahan peluru, helm, sepatu lars, dan seragam militer. Negeri Seribu Satu Malam itu juga tertarik pada pesawat CN-235 dan NC-219 produksi PT Dirgantara Indonesia karena dinilai andal.

Sumber: Jurnas

Dahlan: Tidak Ada yang Mau Beli Djakarta Lloyd

Sudah tutup saja bos.

 

 

SELASA, 28 AGUSTUS 2012 | 15:59 WIB

 

 

TEMPO.CO, Jakarta– Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memastikan tidak ada perusahaan yang ingin mengakuisisi dan menyelamatkan perusahaan perkapalan PT Djakarta Lloyd (Persero). “Mana ada yang berani mengakuisisi perusahaan yang keuangannya seperti itu,” kata Menteri Dahlan usai rapat pimpinan di kantor PT Pertani, Selasa, 28 Agustus 2012.

Selain utangnya yang membengkak, perusahaan itu juga tengah mengalami masalah manajemen. Karena itu, persoalan paling penting untuk dipikirkan saat ini adalah upaya penyelamatan perusahaan agar bisa membayar gaji karyawan. “Kita carikan jalan keluarnya agar karyawannya bisa makan,” kata dia.

Mengenai penjualan aset perseroan, Dahlan mengatakan Kementerian BUMN tengah berupaya agar aset Djakarta Lloyd bisa terjual. Namun, rupanya menjual aset juga tidak mudah. “Penjualan aset belum tentu mampu menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan. Kalau mau bubar, ya, bubar saja,”  Dahlan menegaskan.

Kementerian BUMN pernah menawarkan skema penyelamatan perusahaan perkapalan ini. Djakarta Lloyd ditawarkan menjadi operator pengangkut batu bara milik PT Perusahaan Listrik Negara di sejumlah wilayah. Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Pandu Djajanto mengatakan Djakarta Lloyd bisa mengangkut batu bara milik PLN untuk rute Kalimantan–Cilacap, Kalimantan–Suralaya, dan Kalimantan–Belawan. “Pekerjaan itu setidaknya cukup membantu perusahaan membayar gaji karyawan.”

Perusahaan yang berdiri sejak 1950 ini sudah tak beroperasi sejak Februari 2011. Sebagian armada kapalnya rusak. Sedangkan sisanya disita pengadilan. Perusahaan juga tidak mampu membayar gaji karyawannya selama 14 bulan lebih. Sebagian karyawan menuntut perusahaan menjual aset untuk membayar gaji mereka. 

Menteri Dahlan sempat mengatakan bahwa tipis harapan untuk menyelamatkan Djakarta Lloyd. Adapun utang dan kewajiban yang harus dilunasi perusahaan itu mencapai Rp 47,2 miliar. Terdapat juga utang ke Bank Mandiri senilai Rp 12,8 miliar.

SATWIKA MOVEMENTI 

Mayora Bangun Pabrik Biskuit Rp 450 miliar

mayora.com

Follow

Berita Terkait

•  

 

KAMIS, 30 AGUSTUS 2012 | 18:28 WIB

 

 

TEMPO.CO, Tangerang – Produsen makanan dan minuman dalam kemasan, PT Mayora Indah Tbk, bakal membangun pabrik biskuit baru senilai Rp 450 miliar. Menurut Direktur Manufaktur Mayora, Nurdin Lesmana, realisasi proyek itu dipercepat dari jadwal semula yang direncanakan pada bulan Juni. “Kami majukan menjadi Mei,” kata dia, Kamis, 30 Agustus 2012.

Nurdin mengatakan pabrik baru berkapasitas produksi 200 ribu ton per tahun itu mutlak diperlukan. Sebab, kemampuan produksi dua pabrik Jatake I dan II yang beroperasi saat ini sudah maksimal. “Padahal, permintaan biskuit naik 20 persen tiap tahun,” ujarnya.

Pabrik baru yang akan menyerap 2 ribu karyawan ini rencananya dibangun di atas lahan seluas 7 hektare. Nurdin mengatakan saat ini proses pembangunan pabrik tersebut sudah mencapai 20 persen. Dengan pabrik baru itu, Mayora bakal membuat produk untuk konsumen kelas menengah ke atas. “Sasaran berikutnya segmen premium,” ujarnya.

Direktur Keuangan Mayora, Hendrik Polisar, mengatakan pendanaan proyek ini diperoleh dari penerbitan obligasi. Beberapa bulan lalu, Mayora menerbitkan obligasi senilai Rp 750 miliar yang terdiri dari obligasi Rp 500 miliar dan sisanya obligasi syariah Rp 250 miliar.

Pada 2012, Mayora menargetkan angka penjualan Rp 11,4 triliun. Angka ini naik 20 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai Rp 9,5 triliun. Hingga sementara pertama tahun ini, emiten berkode MYOR itu mencatatkan penjualan Rp 5,4 triliun.

KERJA SAMA KEMITRAAN: PT Pos Rangkul MNA, Bapepti & Pemprov Jabar

 Hebat nih PT Pos ! 

Rabu, 29 Agustus 2012 | 17:11 WIB

• More Sharing Services
• Share on facebook
• Share on print

 

BANDUNG: PT Pos Indonesia menjalin  kerjasama kemitraan dengan PT Merpati
Nusantara Airlines, Pemprov Jabar dan Badan Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bapepti)

Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana mengatakan pihaknya
terus mengikat sejumlah kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendongkrak
layanan bisnis BUMN tersebut di masa mendatang.

“Untuk sektor logistik  kami menggandeng  Merpati Nusantara Airlines (MNA) dan UPS,” katanya di
Bandung, Rabu sore(29/8/2012).

Ruang lingkup kerjasama yang dituang dalam nota kesepahaman tersebut
meliputi kerjasama operasi dalam bidang pengoperasian bersama pesawat
kargo, pengelolaan space Merpati oleh Pos Indonesia untuk mengangkut
kiriman pos maupun kiriman logistik.

“Kami juga memanfaatkan gudang Lini-1 Pos di Bandara Soekarno-Hatta dan
bandara lainnya oleh Merpati untuk kiriman incoming dan outgoing,”katanya.
Merpati juga bisa memanfaatkan fasilitas regulated agent Pos di sejumlah
bandara dalam hal pengelolaan pengiriman.

Kedua pihak juga sepakat memanfaatkan kantor pos sebagai tempat penjualan
tiket penerbangan milik Merpati. “Juga pengelolaan potensi bisnis dan
operasi Merpati dan Pos Airfighter dan bidang-bidang lain,” katanya.

Nota yang ditandatangani I Ketut bersama Dirut MNA Rudi Setyopurnomo ini
menurutnya adalah salah satu implementasi Big Win Sistem Logistik
Nasional.

Kerjasama lain dengan Bappebti terkait dengan rencana mengembangkan
implementasi sistem resi gudang termasuk lelang komoditi dan mengembangkan
rural logistik.”Dengan kerjasama ini kami bisa mewujudkan implementasi
pasar lelang nasional secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi kedua
belah pihak,” kata I Ketut.

Lewat nota kesepahaman kedua institusi ini juga bersepakat melakukan
kerjasama pelatihan operasional sistem resi gudang dan pasar lelang
nasional komoditi tertentu. “Gudang-gudang yang dibangun Bappebti
pengelolaanya dioptimalisasi untuk meningkatkan program ketahanan pangan,”
katanya.

Kepala Bappebti Syahrul R Sempurna Jaya menilai dengan kerjasama ini kedua
belah pihak bisa bersinergi merealisasikan sistem logistik pedesaan yang
handal. Karena itu Pos juga menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar untuk
meningkatkan program ketahanan pangan pedesaan.

Menurut Sekda prov Jabar Lex Laksamana dengan nota kesepahaman tersebut
pihaknya dengan Pos Indonesia akan bekerjasama mengembangkan logistik
pedesaan dalam rangka penguatan logistik domestik.”Akan dimanfaatkan pula
kantor pos dan sistem logistik pedesaan untuk kelancaran kerjasama program
ini,” katanya.

Dengan potensi yang dimiliki kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan
akan ada pengembangan program-program lain. “Sistem operasi logistik yang
kompetitif adalah kunci sukses dalam ekonomi global. Perdagangan yang
kompetitif membutuhkan pengiriman cepat sebagai penentu utama daya saing.” (k57/if)

 

PRESIDEN YUDHOYONO: TVRI Tak Boleh Kalah Bersaing

 

gimana mau bersaing jika petingginya masih banyak yang korup.

 

Kamis, 30 Agustus 2012 | 23:37 WIB

• More Sharing Services
• Share on facebook
• Share on print

 

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mempertahankan posisinya sebagai lembaga penyiaran yang netral, dan  tidak terkait dengan tarik menarik berbagai kekuatan dan  kepentingan politik.

Kepala Negara meminta TVRI tetap dalam posisinya sebagai lembaga  penyiaran publik yang merupakan agen pembangunan dan  menjaga kesiembangan penyampaian informasi pada masyarakat

“Konsistensi TVRI  dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,  memungkinkan pemirsanya   memperoleh informasi yang netral,  dan tidak terkait dengan tarik menarik berbagai kekuatan  dari  kepentingan politik,” kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri perayaan HUT ke-50 TVRI di Auditorium LPP TVRI, Kamis (30/8/2012).

SBY mengharapkan   TVRI yang mulai melakukan siaran sejak 24 Agusus 1962 dan menjadi stasiun TV pertama di Tanah Air itu, dalam menyampaikan informasinya agar memberi pencerahan bagi masyarakat.

Apalagi, ujarnya. pemerintah tidak  lagi melakukan sensor dan pembredelan sejalan adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Pemerintah tidak lagi  melakukan sensor dan pemberedelan, hanya saja TVRI kiranya harus cukup arif untuk memposisikan diri sebagai pemelihara keseimbangan,” kata SBY.

Yudhoyono mengatakan TVRI tentu dapat memunculkan pikiran yang kritis, namun harus menyadari bahwa masyarakat memerlukan  cara penerimaan pesan yang tepat.

Bukan sebaliknya. Apalagi jika sampai menyuguhkan  tayangan yang tidak mendidik disertai bahasa yang kasar.

“Keliru saja pesan itu tersampaikan, maka bukan berita pencerahan yang diterima oleh rakyat, tetapi mungkin  justru berpotensi memprovokasi dan meracuni masyarakat kita,” kata SBY.

TVRI, ujarnya, diharapkan  memiliki peran penting dalam keseimbangan informasi.

Sementara dengan makin banyaknya stasiun televisi swasta yang tayang di dalam negeri, SBY mengharapkan TVRI mampu bersaing.

Namun, jelas SBY, agar TVRI dalam melakukan upayanya untuk mampu bersaing, jangan semata membuat program siaran berdasarkan tuntutan liberalisasi dan selera pasar.

“TVRI tak boleh kalah bersaing,” kata SBY. (bas)

Hino Bangun Pabrik Komponen Mesin di Purwakarta

 

 

Penulis: Roderick Adrian Mozes | Kamis, 30 Agustus 2012 | 20:01 WIB

 

 

 

 Dibaca: 1912    Komentar: –

 

 

 

|

Share:

 

 

 

• 

  Sumber : Kompas Images | Author : Roderick Adrian Mozes

  Hino Indonesia segera bangun pabrik mesin untuk mempercepat proses perakitan truk

   
• 

  Sumber : Kompas Images | Author : Roderick Adrian Mozes

  Perakitan truk Hino di Purwakarta

   
• 

  Sumber : Kompas Images | Author : Roderick Adrian Mozes

  Hino Indonesia segera bangun pabrik mesin untuk mempercepat proses perakitan truk

   

<div “=””>

TERKAIT

• Hino Siapkan Investasi Tambahan di Indonesia

Purwarkarta, KompasOtomotif – Perkembangan dan penjualan truk memang tidak sepesat mobil penumpang atau truk kecil lainnya. Namun PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) bertekad mengenjot produksi truk untuk memenuhi permintaan pasar terus meningkat. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut PT HMMI akan membangun pabrik baru di areal Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat.

 

“Kita menambah investasi 30 juta dollar AS atau sekitar Rp 286 miliar. Dana itu nanti akan kita pakai untuk membangun pabrik baru untuk memproduksi mesin-mesin truk Hino Dutro. Proses itu akan kita mulai pada akhir tahun ini dan diperkirakan selesai pada pertengahan 2013,” kataDeputy Associate Director HMMI, Kristijanto, Kamis (30/8/2012).

 

Ditambahkan, sebagian besar komponen mesin masih didatangkan dari Jepang. Akibatnya, proses produksi menjadi lebih lama. “Ada lima komponen yang masih didatangkan dari Jepang. Kami menyebutnya 5C (cylinder head, crankshaft, connecting rod, cylinder block dan camshaft). Nah nanti di pabrik baru ini, komponen tersebutlah yang akan diproduksi. Nantinya diharapkan proses produksi truk Hino, khususnya Hino Dutro akan meningkat,” lanjutnya.

 

Pabrik yang berdiri di lahan 25,5 hektar tersebut berkapasitas 75.000 unit per tahunnya. Kristijanto menargetkan hingga akhir tahun total produksi bisa mencapai angka 65.000 unit. 

“Ada lima komponen yang masih didatangkan dari Jepang. Kami menyebutnya 5C (cylinder head, crankshaft, connecting rod, cylinder block dan camshaft). Nah nanti di pabrik baru ini, komponen tersebutlah yang akan diproduksi. Nantinya diharapkan proses produksi truk Hino, khususnya Hino Dutro akan meningkat,” kata Deputy Associate Director HMMI, Kristijanto

 

 

Editor : Zulkifli BJ

 

Giliran Mirwan Amir Kesandung Kasus Korupsi

KAMIS, 30 AGUSTUS 2012 | 09:27 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir, diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Badan Anggaran ini pernah membeli tiga mobil mewah pada akhir 2009-awal 2011, yang kemudian diatasnamakan Amrinur Okta Jaya, adiknya.

Menurut data yang diperoleh Tempo, pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit melalui PT Astra Sedaya Finance, anak usaha PT Astra Credit Company. Setelah uang muka dibayar, kredit dilunasi dengan cepat.

Ada pula soal transfer Rp 116 juta ke rekening Tina Talisa, presenter televisi yang juga istri Okta, pada Mei-Juni 2011. Tina membantah pemberian uang tersebut. “Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disebut terima uang dugaan korupsi dari mantan pimpinan Banggar,” katanya. 

Mirwan juga membantah pernah mentransfer dana ke rekening Tina. “Saya sudah katakan tidak pernah berurusan dengan Tina, apalagi ada transaksi. Sangat fitnah yang memberi info itu,” ujarnya. Namun dia tidak menjawab ihwal pembelian mobil mewah atas nama adiknya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengakui adanya 18 laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, juru bicaranya, Johan Budi, menolak menyebutkan pemilik rekening itu. Menurut sumber Tempo, laporan PPATK itu milik 10 anggota Badan Anggaran, termasuk Mirwan, dan diduga terkait dengan kasus Angelina Sondakh. 

Nama Mirwan bukan kali ini saja kesandung dugaan korupsi. Sebelumnya, ia juga disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dugaan keterlibatan Mirwan dalam sejumlah kasus korupsi itu pernah disampaikan oleh Mindo Rosalina Manulang, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri. Perusahaan ini milik terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet pada 2009, Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat.

Mindo yang kini sedang menjalani hukuman pidana sempat menyebut petinggi partai berlambang Mercy tersebut. Dalam sidang Nazaruddin, Mindo mengungkapkan bahwa Angelina menyebut istilah “Ketua Besar” dan “Bos Besar” dalam pembicaraan lewat pesan BlackBerry sebagai penerima uang. ”Ketua Besar itu Mirwan Amir, dan Bos Besar Anas (Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat,” ujar Mindo. 

Tapi, dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Februari 2012, Angelina mengatakan tidak tahu siapa Bos Besar dalam pembicaraan BlackBerry Messenger. 

Dugaan keterlibatan Mirwan muncul pula dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kasus itu sudah menjerat politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati; dan kader Partai Golongan Karya, Fahd El Fouz, anak penyanyi dangdut A. Rafiq, sebagai tersangka.

TRI SUHARMAN | RUSMAN PARAQBUEQ | FEBRIANA FIRDAUS | MARTHA TERTINA | INDRA WIJAYA | BOBBY CHANDRA

Batu bara : Perusahaan di Kalsel Masih Kurangi Produksi

 

 

Pesta batu bara usai..

 

Rabu,
29 Agustus 2012

 

 

BATUBARA

 

 

BANJARMASIN, KOMPAS – Langkah sejumlah perusahaan batubara di Kalimantan Selatan mengurangi produksi diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Hal ini disebabkan lesunya permintaan batubara di pasaran internasional yang terjadi sejak akhir 2011 belum juga membaik.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Heryozani Dharma mengatakan, tahun 2011, produksi batubara di Kalsel mencapai 138,78 juta ton. Dari angka tersebut, yang terjual, termasuk ke pasar internasional, mencapai 123,84 juta ton.

”Kami belum tahu pasti jumlah produksi selama 2012, tetapi diperkirakan turun dibandingkan dengan 2011. Yang jelas, sejumlah perusahaan mengurangi produksi sebagai dampak kondisi di luar negeri. Kami berharap produksi kembali membaik,” ujar Heryozani pada acara pembinaan terhadap perusahaan batubara, Selasa (28/8), di Banjarmasin.

Saat ini terdapat 2 perusahaan batubara di Kalsel yang memegang izin kontrak karya, 19 (3 di antaranya masih penyelidikan dan eksplorasi) pemegang izin perjanjian kontrak pertambangan batubara, serta 667 (273 eksplorasi dan 394 eksploitasi) pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Kota Baru, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

Menurut Heryozani, krisis yang terjadi di Eropa berimbas ke Asia dan Amerika. Industri di sana banyak yang mengalami penurunan produksi sehingga kebutuhan batubaranya berkurang. China dan India, yang sebelumnya mendatangkan banyak batubara dari Indonesia, kini sudah bisa mencukupi kebutuhan sendiri.

”Sementara daya tahan batubara Kalsel di udara hanya 21 hari. Low range punya kita mayoritas jenis ini. Akhirnya, pengusaha membiarkan batubaranya berada di dalam tanah dahulu sembari menunggu kondisi membaik,” ucapnya.

Soal penurunan produksi dibenarkan Johansyah dari bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Bumi Rantau Energi. Menurut dia, perusahaan secara otomatis mengurangi produksi batubara karena semua tergantung pada permintaan. Sayangnya, saat ini Johansyah belum bisa menginformasikan angka penurunan produksi perusahaannya.

”Kita tidak bisa terlepas dari kondisi global. Terasa sekali dari sisi produksi karena penurunan permintaan arahnya ke produksi. Meski pemegang IUP (bukan perusahaan besar), kami juga ikut terimbas,” ujarnya. (WER)

BP Migas Tetap Minta CSR dari Negara

 

Aneh dana CSR kok dari Negara ? 

 

Rabu, 29 Agustus 2012

 

 

MINYAK DAN GAS

 

 

 

R Priyono

Medan, Kompas – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kembali meminta dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) ditagihkan ke negara (cost recovery). Hal itu akan memudahkan negara membangun masyarakat di sekeliling lapangan minyak dan gas bumi yang selama ini hanya menjadi penonton kegiatan tambang.

”Kesejahteraan rakyat Indonesia bukan tanggung jawab perusahaan asing, tetapi tanggung jawab negara. Industri migas (minyak dan gas bumi) adalah proyek pemerintah. Jangan sampai rakyat hanya menonton parade kemewahan,” tutur Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono saat memberi kuliah umum sekaligus menandatangani kesepahaman BP Migas dan Universitas Sumatera Utara, di Medan, Selasa (28/8).

Usulan serupa pernah dilontarkan Priyono saat peringatan 10 tahun BP Migas di Jakarta, Juli lalu (Kompas, 17/7).

Jika dana takut diselewengkan, lanjut Priyono, ada lembaga auditor pemerintah yang siap mengaudit. ”Jika perlu comot orang BP Migas yang tidak beres,” tantang Priyono. Priyono mengatakan, niatnya hanya membantu rakyat. Tentu pembangunan dilakukan dengan syarat-syarat khusus, misalnya aturan jarak dengan lapangan migas.

Kepala Dinas Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan BP Migas Rinto Pudyantoro mengatakan, selama 2012 BP Migas mengalokasikan Rp 350 juta untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program penunjang operasi (PPO). Total dana CSR kontraktor mencapai Rp 150 miliar. Nilai itu menurun setelah ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 22 Tahun 2008.

Kepala Divisi Pertimbangan Hukum BP Migas Sampe L Purba menambahkan, revisi Permen ESDM ada di ranah pemerintah. Namun BP Migas berprinsip dana membangun masyarakat sekitar bukanlah bagian dari CSR yang adalah dana bagi hasil keuntungan perusahaan, tetapi bagian dari biaya operasi perusahaan sehingga masuk cost recovery.

Selama ini dana PPO yang sudah dikucurkan adalah dana untuk membangun infrastruktur guna kelancaran operasi penambangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Belum ada dana khusus untuk membangun masyarakat di sekeliling operasi lapangan migas, misalnya di ring 1, 2, dan 3. ”Memberikan beasiswa misalnya, itu bagian dari biaya operasi, bukan dari CSR,” tutur Sampe. (WSI)