Archive for October, 2012

October 31, 2012

PT DI Siapkan Lini Produksi Pesawat Transpor Militer CN 295

 

30 Oktober 2012

Pesawat CN-295 TNI AU (photo : Joseph Tonna)
BANDUNG – PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah menyiapkan lini produksi untuk pesawat transport menengah CN 295. Pesawat ini sudah memperkuat jajaran armada TNI AU dab merupakan pengembangan dari CN235.
“Pesawat CN235 dirancang dan mulai terbang pada 1980-an, kini tercatat salah satu jenis pesawat transpor populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. CN295 adalah pengembangannya,” kata IP Windu Nugroho, staf senior Divisi Komunikasi PT Dirgantara Indonesia (Persero). Windu mengatakan karena merupakan pengembangan dari CN235 yang dirancang bangun bersama Indonesia dan Spanyol, maka bagi pihaknya rincian pembuatan CN295 di PTDI bukan sesuatu yang memerlukan pengetahuan asing sama sekali.
Windu menjelaskan CN 295 telah memasuki pasar dunia sejak 1996 oleh Airbus Military (konsorsium Eropa dan CASA terlebur di dalamnya), merupakan pesawat yang mempunyai kapasitas dan jangkauan lebih besar serta memiliki tingkat kehandalan dan dukungan operasional yang sama dengan CN 235.
Pesawat CN295 pun mampu membawa beban muatan hingga 9 ton dengan kecepatan terbang normal hingga 260 knot (480 km/jam). Pesawat ini juga mempunyai bentuk yang kokoh, kualitas terbang serta multifungsi yang menawarkan biaya operasinal rendah, termasuk bahan bakar dan pemeliharaan.
Sebagai pesawat generasi baru dari hasil pengembangan CN 235, pesawat CN 295 dengan segala kemampuan serta sistem yang dimilikinya, sangat cocok untuk tugas-tugas yang diemban TNI AU. Desain dan kontruksi yang dibuat menggabungkan kekuatan, ketahanan dan karakteristik operasi militer dengan tingkat keselamatan dan kehandalan tinggi.
Selain itu, kapabilitas STOL (Short Take Off & Landing) membuat CN 295 mampu lepas landas dan mendarat pada landasan paling buruk sekalipun. Dengan muatan penuh, CN 295 bisa lepas landas dari lapangan terbang sepanjang hanya berkisar 600 meter. “Untuk menjadi CN 295, beberapa struktur pesawat yang ada di tubuh CN 235 diperkuat dan dilakukan beberapa perubahan, di antaranya perangkat pendarat, sayap tengah, mesin dan baling-baling, selain badan pesawat diperpanjang tiga meter,” kata Windu.
Kementerian Pertahanan RI membeli sembilan unit CN 295 hasil kerja sama antara PTDI dan Airbus Military ini. Dua unit telah diserahkan pada 4 Oktober 2012 yang dibuat di Spanyol, sedangkan sisanya tujuh unit akan diproduksi di Bandung dengan rencana penyerahan empat unit pada 2013 dan tiga unit pada 2014.
“Guna mendukung program plan tersebut, saat ini kami sedang melakukan beberapa persiapan, di antaranya menyiapkan pencetakan badan pesawat (jig fuselage) untuk yang kelebihan panjang badan tiga meter serta pembangunan pusat lini perakitan,” katanya. Dengan menggunakan manufaktur dan lini perakitan terbaru, PTDI dan Airbus Military berharap dapat mengirimkan pesanan pesawatnya ke customer dalam kurun waktu 12 bulan, atau bahkan lebih cepat.
Advertisements
October 31, 2012

Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar

SELASA, 30 OKTOBER 2012 | 08:04 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta — Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putra mengungkapkan “biaya” yang harus dikeluarkan pihaknya untuk sekali rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat lebih dari Rp 1 miliar. Dana sebesar itu untuk dibagikan kepada 50-an anggota komisi. Setiap anggota dijatahkan memperoleh jatah Rp 20-25 juta. “Katanya seperti itu, tapi bisa saja tidak,” ujarnya kepada Tempo Senin, 29 Oktober 2012.

Cerita tentang biaya rapat itu, menurut Ismed, diperoleh dari sekretaris perusahaannya pada saat dia baru menjabat direktur utama pada Maret 2012. “Urunan untuk rapat ternyata sudah menjadi tradisi,” dia menambahkan.

Saat itu, Ismed menuturkan, dia langsung membuat kebijakan tak boleh mengeluarkan dana sepeser pun untuk anggota Dewan. “Saya bilang periode saya jangan. Saya tidak akan beri berapa pun besarnya,” katanya.

Ismed juga mengaku pernah dimintai 20 ribu ton gula oleh salah seorang anggota Dewan. Alasannya, gula tersebut untuk dibagikan di daerah pemilihannya sebagai program corporate social responsibility (CSR). “Saya bilang, perusahaan merugi sebesar Rp 68,452 miliar. Tidak punya kewajiban dan tidak boleh memberikan CSR.”

Anggota Dewan itu kemudian menurunkan permintaannya menjadi 200 ton gula dan dikabulkan Ismed. “Tapi dengan syarat harus membeli dengan harga pabrik agar tetap dapat margin yang pas,” tuturnya. 

Cerita lain soal pungutan oleh anggota Dewan bisa dibaca di Koran Tempo.

Ketua Komisi BUMN DPR, Airlangga Hertanto, meminta Ismed tak banyak bicara. Menurut dia, Ismed tak pernah hadir rapat dengan Dewan. “Komisi tidak pernah rapat dengan dia. Jadi, dari mana dia tahu. Saya minta Ismed jangan banyak omong,” ujarnya. 

ALI NUR YASIN | ANGGA SUKMA WIJAYA | BERNADETTE C | FEBRIYAN

October 31, 2012

Penyertaan Modal Negara Jadi Modus Upeti BUMN

Anggota Dewan yang “terhormat” = tukang peras uang  negara & rakyat 

RABU, 31 OKTOBER 2012 | 13:49 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akan mengevaluasi kucuran penanaman modal negara (PMN) untuk sejumlah badan usaha milik negara pada 2013. “Ke depan saya tidak mau. Kalau mati, ya mati saja,” kata Dahlan, di kantornya, Rabu, 31 Oktober 2012.

Evaluasi Dahlan dilakukan menyusul adanya laporan bahwa sejumlah BUMN diminta menyetorkan upeti kepada anggota DPR sebagai syarat pencairan PMN. “Mengapa untuk mencairkan sesuatu yang telah disetujui, harus lewat DPR lagi? Maksudnya apa?” kata Dahlan. 

Sebelumnya, sumber Tempo mengungkapkan beberapa direktur utama perusahaan pelat merah penerima PMN pernah didatangi oleh beberapa anggota DPR. Mereka diminta menyetor sejumlah uang bila ingin PMN-nya segera cair. Oknum anggota DPR tersebut meminta agar upeti itu tidak diambil dari kas dan pencatatan perusahaan, melainkan dari vendor saja. “Jangan pakai uang perusahaan,” ujar sumber, menirukan saran oknum anggota DPR itu.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.S-318/MK.06/2012, ada enam BUMN strategis yang bakal dapat dana PMN tahun ini. Perusahaan itu adalah PAL (Rp 600 miliar), Pindad (Rp 300 miliar), PT DI (Rp 600 miliar), Industri Kapal Indonesia (Rp 200 miliar), Merpati (Rp 200 miliar), dan PT Garam (Rp 100 miliar). Dari keenam BUMN itu, Merpati dan Pindad sampai sekarang belum cair PMN-nya. 

Dahlan Iskan mengatakan akan memecat para direksi BUMN yang kedapatan berkongkalingkong dengan DPR. “Kalau sampai ada, saya pecat,” ujarnya. 

ANANDA PUTRI 

 

+++++++++++

 

SELASA, 30 OKTOBER 2012 | 12:38 WIB

SMS Inisial Anggota DPR ”Tukang Peras”  

 

TEMPO.COJakarta – Pesan pendek (SMS) mengenai inisial anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga kerap memalak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) beredar di masyarakat. 

Dalam SMS ini diseolah-olahkan data dikeluarkan oleh Humas BUMN. “Ini Inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN.” Bunyi kutipan sms yang dikirim oleh nomer +62812841514XX

Juru bicara Kementerian BUMN, Faisal Hilmi, membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. “Saya kaget, soalnya tidak merasa keluarkan itu.”

Dengan beredarnya sandek ini, kata Faisal, anggota DPR pun jadi “gerah”. “Pak Aria Bima langsung telepon saya jam 09.34 tadi,” ujarnya.

Dalam percakapannya dengan Aria, Faisal menuturkan Aria mengkonfirmasi benarkah data itu dikeluarkan Humas BUMN. “Saya jawab bukan,” ujarnya.

Ia pun mengatakan Aria meminta dirinya untuk menjelaskan duduk permasalahan. “Biar DPR dan Pak Dahlan tidak makin panas,” ucap Faisal menirukan Aria.

Ketika dikonfirmasi ke Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ia pun mengatakan tidak tahu-menahu ihwal inisial tersebut. “Saya tidak tahu, belum baca,” ujarnya. Namun, ia yakin bahwa bukan BUMN yang mengedarkan sandek tersebut.

October 31, 2012

Cegah Abrasi, Untung Jawa Ditanami 5.000 Mangrove

foto

TEMPO/Nurochman Arrazie

 
 
SENIN, 29 OKTOBER 2012 | 10:23 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Sejumlah aktivis pegiat lingkungan menanam 5.000 pohon mangrove di Pulau Untung Jawa, pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Bibit-bibit pohon itu ditanam di sisi selatan, dekat dermaga, sebagai perisai dan pemecah ombak.

“Upaya ini untuk mengurangi abrasi pantai yang terjadi secara berlebihan, mencegah erosi dan tsunami,” kata staf lapangan Penanaman mangrove dari Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (Yapeka), Muhtadin, kepada Tempo, Minggu, 28 Oktober 2012.

Menurut dia, penanaman dilakukan di sisi selatan pulau yang terletak di depan dekat dermaga karena masih tersedia lahan yang bisa ditanami pohon mangrove. Pohon-pohon itu akan berfungsi sebagai lapis kedua setelah tanggul penahan ombak yang telah dibangun pemerintah di bagian depan yang lebih mengarah ke laut.

Sedangkan kondisi di timur pulau, sudah terlihat kerusakan bibir pantai yang cukup menyedihkan. “Yang di sana, tanggul penahan ombaknya sudah jebol, kelihatan sekali abrasi pantainya,” kata dia.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Bidang Ekonomi Pembangunan M. Andi bersyukur atas kepedulian masyarakat luar yang ingin tetap menjaga kelestarian pulau di kawasannya. Menurut dia, ada 110 pulau di kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu yang berupa pulau pemukiman, cagar budaya, resort, dan konservasi alam.

Dari 11 pulau yang dihuni penduduk, potensi abrasi yang terjadi pada Pulau Untung Jawa cukup besar. Apalagi menjelang datangnya angin barat yang biasanya terjadi pada Desember hingga Februari, ombak yang datang sangat besar. “Kalau tidak dibeton di sekitar dermaga itu, sudah habis tanggulnya,” kata dia.

Karena itu, Andi mengharapkan keseriusan penduduk yang berpenghuni hampir 400 kepala keluarga ini untuk menjaga lingkungan pulaunya sendiri. Penanaman pohon mangrove yang dilakukan kelompok masyarakat dari luar, setidaknya bisa memacu mereka untuk merawatnya. 

“Tak hanya sebagai perisai dan pemecah ombak, tapi juga tanaman ini bermanfaat sebagai produksi oksigen, dan tumbuh kembangnya fauna. Manfaatnya untuk masyarakat sini juga,” ujarnya.

Penanaman 5.000 pohon mangrove ini merupakan kerja sama antara LSM lingkungan Kanopi Indonesia, Yapeka, dengan Universitas Terbuka, dan sejumlah mahasiswa aktivis lingkungan hidup.

MUNAWWAROH

October 29, 2012

SOAL iklan TKI on SALE

lagi lagi Malingsia membuat ulah..
Senin, 29/10/2012 18:18 WIB

Menlu RI: Indonesia Kecam Keras Iklan ‘TKI on Sale’

Mega Putra Ratya – detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta – Indonesia melalui kementerian luar negeri telah menyampaikan keberatannya terhadap iklan ‘TKI on Sale’ yang beredar di Malaysia. Indonesia mengecam keras peredaran selebaran iklan tersebut.

“Iklan selebaran itu sangat melanggar MoU dan sangat tidak bisa diterima. Kita kecam dengan keras bahkan tadi pagi saya berbicara langsung dengan menlu Malaysia yang juga sudah sampaikan pandangan yang sama. Menlu Malaysia hari ini sudah keluarkan pernyataan yang juga kecam keras iklan tersebut,” ujar Menlu Marty Natalegawa di Istana Negara, Senin (29/10/2012).

Marty mengatakan memang moratorium TKI telah dicabut secara resmi pada awal 2012. Meski begitu hingga saat ini masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memfasilitasi TKI tanpa perlindungan MoU.

“Tentu sangat disayangkan tanpa MoU kemampuan untuk berikan perlindungan tentu terpengaruhi,” jelasnya.

Marty mengaku dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden SBY.

“Saya berikan briefing, selain masalah lainnya seperti persiapan kunjungan kenegaraan tentu saya brief mengenai perkembangan masalah ini. Langkah-langkah yang diambil kemlu, sehingga insya Allah semua pihak bisa memahami ada kesatuan pandangan sikap pemerintah RI dan Malaysia,” tutupnya.

(mpr/rmd) 

October 29, 2012

Transportasi Telan Rp 3,2 Triliun

Senin,
29 Oktober 2012

 

 

Dinas Perhubungan Butuh 3.000 Pegawai Baru

Jakarta, Kompas – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan rencana memperbaiki sektor transportasi untuk mengurai kemacetan. Eksekutif mengusulkan anggaran transportasi tahun 2013 sebesar Rp 3,2 triliun. Dana itu jauh lebih besar dari anggaran tahun lalu yang Rp 1,2 triliun.

Beberapa program yang menelan anggaran besar adalah pengadaan 1.000 bus sedang (25 kursi), pembelian 600 bus transjakarta, perekrutan 3.000 pegawai negeri sipil, dan pembangunan Koridor XIII bus transjakarta.

”Memang terjadi peningkatan anggaran yang luar biasa, seperti yang disampaikan Gubernur, tetapi ini demi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi. Dari semua program itu, paling banyak terfokus pada bus transjakarta,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Minggu (28/10), di Jakarta.

Setelah pembangunan Koridor XII bus transjakarta (Tanjung Priok-Pluit) diselesaikan, akan dilanjutkan dengan pembangunan Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (Kali Malang-Blok M), dan Koridor XV (Depok-Manggarai).

Awal tahun 2013, Pemprov DKI mulai membuat detail engineering design dan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Koridor XIII transjakarta. Desain dan amdal selanjutnya dipakai sebagai dasar lelang fisik pada Agustus sampai September 2013. Setelah itu, pembangunan fisik baru dimulai, yang kemudian dipercepat tahun 2014. Target penyelesaian pembangunan fisik Koridor XV bus transjakarta selesai tahun 2015.

”Kami usulkan alokasi anggarannya multy years dari 2013 hingga 2015. Tahun 2013, alokasi yang kami usulkan Rp 300 miliar, tahun 2014 sebanyak Rp 800 miliar, dan tahun 2015 senilai Rp 300 miliar,” katanya.

Tahun depan, halte transjakarta akan diperbaiki agar sesuai dengan bus gandeng. Selain itu, separator bus transjakarta ditinggikan jadi 50 sentimeter.

Pegawai baru

Eksekutif juga mengusulkan agar ada penambahan karyawan dinas perhubungan yang selama ini 600 orang bertambah 3.000 orang lagi. Sebanyak 2.500 orang akan ditempatkan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Sebanyak 400 petugas lain bertugas di kantor dinas perhubungan (kantor pusat), sementara 50 orang bertugas di Kepulauan Seribu dan 50 orang lagi di Pelabuhan Muara Angke. ”Kami ingin meningkatkan pelayanan, jadi butuh pegawai lebih banyak,” katanya.

Pegawai baru itu akan bertugas menjaga sterilisasi jalur bus transjakarta, menertibkan perparkiran, menertibkan 3 in 1, menertibkan jalur pejalan kaki, dan menjaga kelancaran hari bebas kendaraan bermotor. ”Mereka akan bertugas dua shift, yakni pukul 06.00-14.00 dan pukul 14.00-22.00. Paling tidak persoalan transjakarta dapat diatasi dalam hal sterilisasi dan krisis armada,” katanya.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta agar semua satuan kerja perangkat dinas membuat program yang efektif agar mudah pengawasan anggarannya.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafy menanggapi positif usulan itu. Ia mengingatkan agar berhati-hati menggunakan anggaran. Seperti rencana hibah bus ukuran sedang untuk badan usaha swasta yang diberikan eksekutif. Pola ini berpeluang muncul penyalahgunaan anggaran. Ia menyarankan, mekanisme hibah diberikan melalui kerja sama antara badan usaha pemerintah dan badan usaha swasta agar pertanggungjawaban keuangannya jelas.(NDY)

October 29, 2012

Produksi Beras Terus Berkurang

urusan pangan, pemerintah harus bekerja ektra keras !
Senin,
29 Oktober 2012

TANAMAN PANGAN

Produksi Beras Terus Berkurang

 

AMBON, KOMPAS – Produksi beras dari lumbung beras di Kabupaten Buru, Pulau Buru, Provinsi Maluku, terus menurun sejak dua tahun lalu. Pemicunya adalah rusaknya bendungan dan maraknya petani beralih menjadi penambang emas tradisional.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Wara, mengatakan, Minggu (28/10), penurunan luas area sawah terjadi sejak dua tahun lalu ketika banjir dari luapan Sungai Waeapo menerjang Kecamatan Waeapo. Saat itu, Bendungan Waelata rusak berat dan belum diperbaiki. Bendungan itu mengairi 1.000 hektar sawah.

”Ratusan petani akhirnya tidak bisa mengolah sawahnya karena tidak ada pengairan untuk sawah mereka,” ujarnya.

Luas area sawah di Kabupaten Buru semula 6.648 hektar, kini hanya 4.075 hektar. Berkurangnya area sawah kian parah ketika emas ditemukan di kawasan perbukitan di Waeapo, sejak awal tahun 2012. Banyak petani beralih menjadi penambang emas dan meninggalkan ribuan hektar area sawah.

Kini, dengan sawah tersisa seluas 4.075 hektar dan dalam setahun dua kali panen, produksi beras tahun 2012 diperkirakan tidak lebih dari 16.000 ton. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang produksinya mencapai 21.933 ton.

Madiun surplus

Produksi gabah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tahun 2012 kembali mengalami surplus walaupun terancam kekeringan akibat kurangnya air pada musim kemarau. Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, selama Januari hingga Agustus 2012, produksi gabah kering giling 534.902 ton. Jumlah itu melampaui target produksi yang ditetapkan pemda sebesar 483.914 ton.

”Meski terjadi kekeringan di sejumlah wilayah, realisasi produksi padi secara total sudah di atas 100 persen,” ujarnya.

Muhtarom mengatakan, surplus beras kali ini merupakan kali keempat. Selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Madiun selalu mengalami surplus produksi sehingga memperkuat ketahanan pangan Jawa Timur.

Ketua Kelompok Tani Tunas Makmur Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, Mukson mengatakan, salah satu faktor keberhasilan petani tahun ini adalah meningkatnya hasil panen. Sebagai gambaran, di desanya ada 50 hektar tanaman padi yang menghasilkan 11,7 ton gabah per hektar.

Hasil panen itu jauh di atas rata-rata petani di Kabupaten Madiun yang hanya 6,4 ton per hektar. Tingginya volume produksi berkat benih varietas unggul Sidenuk. Petani di Desa Klitik terpilih menjadi demplot atau percontohan tanaman.

Kini, sejumlah petani di pantai utara Jawa Barat mulai menyiapkan lahan. Beberapa di antaranya mulai menanam benih di lahan mereka. Di Desa Lengkongkulon, Kecamatan Sindangwangi, sejumlah petani setempat mulai menanam benih saat hujan baru sepekan turun di daerah tersebut. (APA/NIK/REK)

October 29, 2012

Taman Nasional Halimun-Salak Terusik

Senin,
29 Oktober 2012

AREA KONSERVASI

Taman Nasional Halimun-Salak Terusik

 

Jakarta, Kompas – Kementerian Kehutanan berkali-kali diminta melepaskan sebagian area konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dalihnya, lahan telah berupa persawahan/perkebunan, permukiman, serta tempat berbagai aktivitas ekonomi lain.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) Agus Priambudi, Sabtu (27/10), dihubungi dari Jakarta, mengakui, ada berbagai permintaan agar luasan areanya dikurangi, salah satunya permintaan Pemerintah Kabupaten Lebak di Banten. Namun, ia bersikukuh menjalankan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003.

Keputusan itu menetapkan kawasan TNGHS diperluas dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar. TNGHS mendapat tambahan area dari hutan produksi bekas hutan pengelolaan Perhutani. Sebagian wilayah TNGHS telanjur dibuka untuk aktivitas ekonomi hingga pembangunan vila di area Gunung Bunder.

Agus menjelaskan, TNGHS memiliki fungsi utama sebagai sumber mata air. Pengurangan luasan bisa membawa dampak kekeringan yang makin parah. Selain itu, struktur tanah Gunung Halimun-Salak labil sehingga sangat rawan longsor jika dieksploitasi.

Namun, permintaan pembukaan lahan terus datang. Pemkab Sukabumi (4 April 2012) dan Pemkab Lebak (15 Mei 2012) mengajukan permintaan pengurangan kembali luasan TNGHS kepada Menteri Kehutanan.

Surat serupa pernah dilayangkan Pemkab Lebak tahun 2008 dan 2010. Alasannya, 25.111 hektar area TNGHS berupa permukiman, pertanian, dan pertambangan. Pemkab Lebak meminta Menhut mengurangi area TNGHS di Lebak dari 42.295,11 hektar jadi 17.183,15 hektar.

Agus secara pribadi berpendapat, pengelolaan oleh masyarakat bisa difasilitasi melalui pembentukan zona khusus. Warga diberi kebebasan memanfaatkan (bukan memiliki) lahan di TNGHS dengan larangan menambah luasan lahan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi menyatakan, permintaan pengurangan disebabkan kesalahan Menhut dalam menerbitkan Kepmenhut No 175/2003. Penetapan penambahan luasan TNGHS tidak disertai rekomendasi tim terpadu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

”Kami sangat menghargai upaya Menhut untuk memperluas kawasan konservasi. Tapi, tanpa dasar kuat, keputusan ini mudah digugat ke pengadilan,” kata Elfian, yang Kamis lalu membicarakan permintaan pengurangan luas TNGHS dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Elfian menyatakan sepakat jika pengurangan luasan atas dasar kondisi nyata area TNGHS untuk permukiman dan pertanian. Namun, jika area TNGHS dikurangi untuk pertambangan, ia meminta Kemenhut menundanya.

”Bisa jadi preseden tidak baik dan kebijakan tak populer kalau area konservasi dikurangi karena pertambangan,” ujarnya. Area pertambangan yang diusulkan dikeluarkan dari TNGHS itu hampir 13.000 hektar. (ICH)

October 29, 2012

Pendapatan Jasa Marga Menggunung

khas BUMN  yang cash nya banyak uangnya tidak jelas diapakan pastinya bukan  untuk investasi. Telkomsel juga demikian..bertahun tahun menjadi cash cow PT Telkom.. tapi untuk membayar hutang 5 M saja tidak mampu hingga digugat pailit..

Tol JORR Ramai, Pendapatan Jasa Marga Menggunung

Whery Enggo Prayogi – detikfinance
Minggu, 28/10/2012 17:56 WIB
Jakarta – BUMN pengelola jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mampu menarup pendapatan dari bisnis intinya Rp 4,07 triliun hingga triwulan III-2012. Hasil pungutan tol yang di dapat dari masyarakat ini meningkat 16,28% dibandingkan periode yang sama tahun lau Rp 3,5 triliun.

Pendapatan terbesar hasil ‘pungutan’ tol adalah Jakarta Outer Ring Road (JORR) Rp 876,51 miliar, kemudian disusul tol Cawang-Tomang-Cengkareng Rp 779,11 miliar, dan tol Purbaleunyi serta tol Jakarta-Cikampek masing-masing Rp 683,51 miliar dan Rp 646,79 miliar.

Empat ruas tol ini masih setia sebagai penyumbang pendapatan perseroan hingga triwulan III-2012. Pendapatan tol JSMR juga didapat hasil operasi anak usaha, seperti Marga Sarana Jabar (MSJ) Rp 29,86 miliar, lalu Marga Nujyaumo Agung Rp 9,53 miliar dan Trans Marga Jateng Rp 19,92 miliar.

Menurut laporan keuangan perseroan seperti dikutip, Minggu (28/10/2012), total pendapatan JSMR hingga September 2012 terus terdongkrak dari Rp 4,05 triliun menjadi Rp 5,59 triliun.

Selain disokong dari pendapatan tol, sebagai bisnis inti, perseroan juga menghasilkan pendapatan konstruksi Rp 1,43 triliun, serta hasil usaha lain Rp 84,02 miliar.

Laba usaha perseroan juga meningkat signifikan dari Rp 1,78 triliun menjadi Rp 2,309 triliun. Prestasi yang sama dicatatkan laba sebelum pajak, yang mencapai Rp 1,62 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 1,22 triliun.

Dan akhirnya laba bersih JSMR bertengger pada posisi Rp 1,26 triliun, naik 34,47% dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun lalu Rp 935,71 miliar. Laba per saham pun mengalami apresiasi dari Rp 138,6 per lembar menjadi Rp 192 per lembar.

 

October 28, 2012

Sanksi Terberat Hanya Dihapus dari Daftar Ormas

Pantes perusakan rumah ibadat di negeri ini, belum pernah selesau
Perusakan Masjid
Penulis : Didit Putra Erlangga Rahardjo | Minggu, 28 Oktober 2012 | 20:50 WIB
Dibaca:
|
Share:
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOGubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengungkapkan bahwa sanksi paling berat kepada organisasi masyarakat (ormas) yang menyalahi ketentuan adalah penghapusan nama mereka dari daftar ormas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Tidak ada wewenang bagi Pemerintah Provinsi untuk membekukan sebuah ormas.

“Pembekuan atau penghapusan ormas, merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Heryawan yang ditemui Minggu (28/10/2012) ini.

Pernyataaan itu dikeluarkan untuk mengomentari perusakan masjid An Nasir di Kelurahan Cibadak, Kota Bandung, oleh anggota salah satu ormas Islam pada malam takbiran Idul Adha, Kamis (25/10). Akibat penyerbuan itu, beberapa kaca masjid pecah dan pintu gerbang jebol.

Menurut Heryawan, penghapusan nama ormas dilakukan bila yang bersangkutan tidak mengindahkan surat teguran yang dikirim sampai tiga kali. Dengan demikian, hanya sampai itu saja sanksi yang terberat yang bisa dijatuhkan pemerintah provinsi.

Disinggung apakah dia bakal mengirimkan surat teguran kepada ormas itu terkait insiden di Masjid An Nasir, Heryawan tidak memberi jawaban pasti. “Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Heryawan meminta semua pihak untuk menaati hukum yang berlaku. Ia menyatakan, ormas tidak boleh melanggar hukum dalam menyalurkan aspirasi mereka, begitu pula dengan jamaah Ahmadiyah harus menghormati Peraturan Gubernur Nomor 12/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah.”

Editor :
Agus Mulyadi