Taman Nasional Halimun-Salak Terusik


Senin,
29 Oktober 2012

AREA KONSERVASI

Taman Nasional Halimun-Salak Terusik

 

Jakarta, Kompas – Kementerian Kehutanan berkali-kali diminta melepaskan sebagian area konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dalihnya, lahan telah berupa persawahan/perkebunan, permukiman, serta tempat berbagai aktivitas ekonomi lain.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) Agus Priambudi, Sabtu (27/10), dihubungi dari Jakarta, mengakui, ada berbagai permintaan agar luasan areanya dikurangi, salah satunya permintaan Pemerintah Kabupaten Lebak di Banten. Namun, ia bersikukuh menjalankan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003.

Keputusan itu menetapkan kawasan TNGHS diperluas dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar. TNGHS mendapat tambahan area dari hutan produksi bekas hutan pengelolaan Perhutani. Sebagian wilayah TNGHS telanjur dibuka untuk aktivitas ekonomi hingga pembangunan vila di area Gunung Bunder.

Agus menjelaskan, TNGHS memiliki fungsi utama sebagai sumber mata air. Pengurangan luasan bisa membawa dampak kekeringan yang makin parah. Selain itu, struktur tanah Gunung Halimun-Salak labil sehingga sangat rawan longsor jika dieksploitasi.

Namun, permintaan pembukaan lahan terus datang. Pemkab Sukabumi (4 April 2012) dan Pemkab Lebak (15 Mei 2012) mengajukan permintaan pengurangan kembali luasan TNGHS kepada Menteri Kehutanan.

Surat serupa pernah dilayangkan Pemkab Lebak tahun 2008 dan 2010. Alasannya, 25.111 hektar area TNGHS berupa permukiman, pertanian, dan pertambangan. Pemkab Lebak meminta Menhut mengurangi area TNGHS di Lebak dari 42.295,11 hektar jadi 17.183,15 hektar.

Agus secara pribadi berpendapat, pengelolaan oleh masyarakat bisa difasilitasi melalui pembentukan zona khusus. Warga diberi kebebasan memanfaatkan (bukan memiliki) lahan di TNGHS dengan larangan menambah luasan lahan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi menyatakan, permintaan pengurangan disebabkan kesalahan Menhut dalam menerbitkan Kepmenhut No 175/2003. Penetapan penambahan luasan TNGHS tidak disertai rekomendasi tim terpadu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

”Kami sangat menghargai upaya Menhut untuk memperluas kawasan konservasi. Tapi, tanpa dasar kuat, keputusan ini mudah digugat ke pengadilan,” kata Elfian, yang Kamis lalu membicarakan permintaan pengurangan luas TNGHS dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Elfian menyatakan sepakat jika pengurangan luasan atas dasar kondisi nyata area TNGHS untuk permukiman dan pertanian. Namun, jika area TNGHS dikurangi untuk pertambangan, ia meminta Kemenhut menundanya.

”Bisa jadi preseden tidak baik dan kebijakan tak populer kalau area konservasi dikurangi karena pertambangan,” ujarnya. Area pertambangan yang diusulkan dikeluarkan dari TNGHS itu hampir 13.000 hektar. (ICH)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: