Wamenhan Minta PT Pal Tepat Waktu

 

 

28 Desember 2012

Kapal cepat rudal KCR 60 yang diproduksi PT Pal (photo : Defense Studies)

Pengerjaan Kapal Militer di PT PAL Molor

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

“Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013,” kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. “Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia,” kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. “Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu,” ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. “Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu,” kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.

(Tempo)

Asian Agri, 9 Perusahaan Pengemplang Pajak Diburu

SABTU, 29 DESEMBER 2012 | 06:26 WIB

 

Besar Kecil Normal

 

TEMPO.CO, Jakarta — Ketua majelis hakim perkara penggelapan pajak Asian Agri Group,Djoko Sarwoko, menyebutkan selain Asian Agri Group, masih ada sembilan perusahaan yang terkait dengan kasus pajak. Perusahaan yang di antaranya berkategori multinasional ini tengah diselidiki modusnya dan siapa saja yang berperan. Namun, Djoko enggan menguraikan nama-nama perusahaan tersebut maupun instansi yang menanganinya. 

“Perkaranya belum masuk MA (Mahkamah Agung),” ujar Ketua Kamar Pidana Khusus MA ini kepada Tempo, Jumat, 28 Desember 2012. Djoko berharap putusan MA yang menghukum Asian Agri membayar denda Rp 2,5 triliunmemberi dampak positif bagi penuntasan kasus-kasus pajak.

“Semoga putusan ini dapat memberi semangat (bagi penyidik) untuk segera melengkapi berkas kasusnya,” ujar Djoko. Dia mengimbau para hakim menjadikan putusan MA terhadap Asian Agri sebagai kaidah hukum baru atau yurisprudensi.

Menurut Djoko, masalah penggelapan pajak acap dipandang sebagai masalah administratif. Padahal, dalam kasus Asian Agri, terbukti ada pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) yang tidak benar dan perlu dilakukan penegakan hukum. 

Dia tak sependapat dengan dua putusan pengadilan terdahulu, yang menilai masalah Asian Agri masuk ranah hukum administratif sehingga hanya perlu ditangani Pengadilan Pajak. “Hakim salah dalam menerapkan hukum,” ucap Djoko.

Pada 27 Desember lalu, MA menghukum mantan Manajer Pajak Asian Agri,Suwir Laut, 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu juga dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun, atau setara dengan dua kali lipat nilai pajak yang digelapkan. “Denda dibayar tunai dalam waktu satu tahun,” kata Djoko. Selengkapnya,baca Koran Tempo hari ini. 

Indonesia Luncurkan Roket Berjarak Tiga Digit Tahun Depan

 Antara 27 Desember 2012

Roket berdaya jangkau ratusan kilometer akan mulai diuji coba pada tahun 2013 (photo : Defense Studies)

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

“Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit,” kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

“R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km,” katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit. (D009)

 

KERJA SAMA MILITER DENGAN BRASIL

Liputan khusus Kompas 

Membangun Kesepahaman Dua Negara Besar

 

Kompas/Subhan SD

 

Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu dengan Kepala Staf Militer Brasil Jenderal Jose Carlos de Nardi di Brasilia, Brasil, November 2012. Kedua negara sepakat menjalin kerja sama militer, baik dalam pembelian alat utama sistem persenjataan maupun pelatihan dan tukar pengalaman antarpersonel untuk mewujudkan personel militer yang profesional.

Saat meninggalkan kantor pabrik roket Avibras Industria Aerospacial l di Sao Jose Dos Campos, Brasil, November lalu, langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo terhenti sejenak begitu melihat sebuah foto di dinding di koridor jalan menuju pintu keluar. Foto itu memperlihatkan bendera Malaysia dan rombongan negara itu saat bertandang membeli senjata ke pabrik tersebut.

”Malaysia memang lebih dulu,” kata Pramono soal pembelian roket Avibras yang merupakan bentuk kerja sama pertahanan kedua negara. Dibanding negara-negara di Asia Tenggara, terlebih dengan kondisi faktual Indonesia sebagai negara besar, harus diakui bahwa Indonesia kalah cepat dalam memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Bahkan, sejak embargo oleh Amerika Serikat, kondisi pertahanan Indonesia begitu jauh tertinggal.

Runyamnya, masalah alutsista justru lebih banyak diwarnai polemik. Contohnya, pembelian 150 main battle tank Leopard ukuran 60 ton dari Jerman senilai Rp 2,6 triliun. Semula, TNI akan membeli tank tersebut dari Belanda, tetapi ada penolakan dari Parlemen Belanda. Selain diwarnai kritik bahwa jenis tank tersebut tidak lincah di alam tropis dan karakteristik daratan Indonesia, juga soal anggaran yang dinilai besar.

Debat soal alutsista memang sering kali ”memanas”. Komisi I DPR dan masyarakat sipil berulang kali mengkritisi kebijakan di bidang pertahanan, mulai jenis senjata yang tepat untuk iklim dan kondisi Indonesia, dugaan praktik kongkalikong oknum dan rekanan, hingga besaran anggaran. Masalah inilah yang kemudian mencuat setelah Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebulan silam.

Bagaimanapun juga, kondisi sistem pertahanan Indonesia yang renta rasanya sudah disadari banyak pihak. Tidak mengherankan, sekarang ini pemenuhan dan percepatan alutsista menjadi target utama. Dalam rapat kabinet bidang politik, hukum, dan keamanan secara simultan sepanjang Agustus sampai November 2011, pengadaan alutsista TNI periode 2010-2014 mengarah pada prioritas dan pemenuhan alutsista untuk mencapai postur kekuatan dasar minimum atau minimum essential force (MEF), akselerasi pengadaan alutsista, dan pentingnya high level committee (HLC) yang bertugas mempercepat proses pengadaan alutsista tersebut.

Untuk itu, melalui Kemhan, dijalin berbagai kerja sama pertahanan, salah satunya dengan Brasil. Bukan hanya industri pertahanannya yang cukup populer di kawasan Amerika Latin dan sebagian Afrika dan juga beberapa negara Eropa, Brasil juga merupakan kekuatan ekonomi baru dalam kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang oleh kelompok Goldman Sachs diprediksi mengungguli negara-negara kaya di masa depan.

Menurut Pramono Edhie, karakter alam Indonesia dan Brasil juga cenderung sama. Kerja sama ini pun disambut positif Kepala Staf Angkatan Bersenjata Brasil Jenderal Jose Carlos de Nardi saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan Brasil di Brasilia, Brasil, 12 November lalu.

De Nardi didampingi tim cukup lengkap antara lain Wakil Kepala Kebijakan dan Strategi Letjen Carlos Cesar Araudjo de Lima, Kepala Penasihat Khusus Manajemen dan Proyek Letjen Vicente Golcalves de Megalhaes, dan Kepala Proyek Strategi Proyek Astros Mayjen Jose Julio Dias Baretto. Sjafrie yang juga Ketua HLC saat itu ditemani KSAD Jenderal Pramono Edhie, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemhan Mayjen Suwarno, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen Ediwan Prabowo, serta Dubes RI untuk Brasil Sudaryomo Hartosudarmo.

Kerja sama militer antara Brasil dan Indonesia bukan hanya menyangkut pembelian alutsista, tetapi juga mengenai pelatihan dan pendidikan bagi prajurit untuk meningkatkan profesionalitas TNI terutama dalam mengoperasi persenjataan modern. De Nardi bahkan menyatakan, secara teknis kedua negara bisa saling mengirim personel untuk saling tukar ilmu dan pengalaman. Saat Indo Defence 2012 digelar pada awal November lalu juga dilakukan penandatanganan kerja sama transfer of technology antara Indonesia dan Brasil, juga dengan Jerman.

Bagi Brasil, Indonesia adalah negara besar sehingga mereka juga memperhitungkan kekuatan militer Indonesia. ”Hubungan dengan Indonesia betapa penting. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dan penduduk sekitar 250 juta. Kita perlu tingkatkan kerja sama ini. Saya baru kembali dari Asia, saya melihat betapa penting peran Indonesia terutama di kawasan Pasifik. Indonesia punya kekuatan besar di bidang pertahanan. Indonesia dan Brasil adalah negara besar. Kita dapat bekerja sama dengan baik,” kata Kepala Produk-produk Pertahanan Kemhan Brasil Mayjen Jose Euclides da Silva Goncalves.

Kesepahaman petinggi militer kedua negara tampaknya sudah sama. Bisa jadi itulah langkah awal membangun sistem pertahanan yang kuat. (Subhan SD)

 

 

 

Saat Mau Beli Roket Saja, Ada Tetangga Bertanya-tanya

 

KOMPAS/SUBHAN SD

 

Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo menyimak penjelasan Chief Executive Officer Avibras Sami Youssef Hassuani menge- nai roket buatan pabrik Avibras di Sao Jose dos Campos, Brasil, November lalu.

Seorang jenderal bintang dua berkisah. Sewaktu menjadi komandan di kesatuan, dalam latihan menembak ia memerintahkan anggotanya untuk memutar moncong meriam ke sudut tertentu. Namun, putaran itu ternyata tidak tepat betul karena ada selisih beberapa derajat. Semakin jauh, maka sudut selisih itu akan makin lebar. Artinya, ketika peluru ditembakkan, pasti meleset jauh.

Sealinea kisah itu menandakan bahwa betapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sudah benar-benar usang. Contohnya, meriam M-48 kaliber 76 milimeter (mm) seberat 680 kilogram dengan jarak tembak 8.750 meter untuk artileri medan (armed) yang merupakan buatan Yugoslavia (yang kini telah bubar) tahun 1958. Bahkan, meriam kaliber 105 mm M101A1 seberat 2.260 kg dengan kemampuan maksimum 11.270 meter adalah buatan Amerika Serikat tahun 1940.

Di udara, sudah beberapa kali terjadi pesawat TNI AU jatuh. Contoh terakhir adalah jatuhnya pesawat jenis Hawk 200 di Riau pada Oktober 2012. Sebelumnya, Juni 2012, pesawat Fokker 27 jatuh di areal perumahan di lingkungan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan kasus-kasus tersebut, modernisasi alutsista menjadi sangat krusial bila tak ingin menyaksikan kembali alat pertahanan negeri ini rontok satu persatu.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk pembelian alutsista dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 senilai Rp 150 triliun rasanya tidak berlebihan. Rinciannya, realisasi percepatan kekuatan minimum dasar atau minimum essential force Rp 50 triliun. Alokasi anggaran Rp 100 triliun berupa pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, pengembangan teknologi industri pertahanan, pemeliharaan dan perawatan.

Di tengah kondisi yang kerap diwarnai polemik, Indonesia lebih melirik Brasil yang industri pertahanannya kian tumbuh. Penjajakan sekaligus pembelian alutsista itulah yang dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama petinggi Kemhan serta Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat berkunjung ke Brasil pertengahan November lalu. Bukan saja bertemu petinggi Kemhan Brasil, delegasi Indonesia juga meninjau pabrik pesawat terbang Embraer dan pabrik roket Avibras di Sao Jose dos Campos.

Indonesia melengkapi sistem alutsistanya dengan teknologi Brasil, yaitu pesawat Super Tucano EMB-314. Pesawat ini merupakan pesawat latih ringan yang memiliki kemampuan antigerilya, intersepsi, dan terbukti mampu menjaga wilayah perbatasan. TNI membeli 16 pesawat Super Tucano, dan delapan di antaranya telah terbang menjaga wilayah Indonesia.

Super Tucano antara lain memiliki sistem navigasi yang andal, dua senjata berat di sayap kiri dan kanan, serta bom sekelas MK 81 dan MK 82, rudal berpemandu laser sejenis Maverick. Pesawat ini menggantikan pesawat OV-10F Bronco buatan Rockwell, Amerika Serikat.

Ketika bertemu Presiden Embraer Defense and Security Luiz Carlos Aguiar di Sao Paolo, Sjafrie memastikan betul soal transfer teknologi pesawat tersebut untuk ke depannya. Hal itu untuk memberi kepastian agar dalam perawatan pesawat itu tidak menemui kendala. Pada 2013-2014 dipastikan total 16 Super Tucano seharga 295 juta dollar AS beroperasi menjaga perbatasan.

Tak kalah penting adalah peninjauan lapangan ke pabrik roket Avibras Industria Aeroespacial di San Jose dos Campos, termasuk pembicaraan langsung dengan Chief Executive Officer Avibras Sami Youssef Hassuani demi menghindari sistem perantara. Roket Astros II Mk 6 (versi terbaru) yang masuk dalam agenda pembelian alutsista sistem peluncur roket jarak jauh (multilauncher rocket system/ MLRS) dipastikan sudah terealisasi tahun 2013. Menurut Sami Youssef Hassuani, perjanjian transfer teknologi tentu saja akan memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Brasil.

Bagi Pramono, Indonesia sudah lama tidak punya satuan roket. Sesuai rencana, Indonesia membeli 36 roket Astros seharga 405 juta dollar AS untuk dua batalyon. Daya jangkau roket Astros 95 kilometer. ”Tetapi, masih bisa dikembangkan sampai jarak 300 km,” kata Pramono. Sistem pertahanan RI diharapkan bisa menyamai negara-negara tetangga. ”Saat kita baru mau beli saja, sudah ada yang mendekati tanya-tanya,” kata Pramono yang mengaku sempat ditelepon petinggi militer negara tetangga. Tentu saja alutsista bukanlah untuk menciptakan perang, melainkan agar mampu menjaga pertahanan dan kedaulatan negeri ini.(Subhan SD)

Gajah Tunggal Makin Agresif

Jumat,
28 Desember 2012

AKSI KORPORASI

Jakarta, Kompas – Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Standard & Poor’s, memberi peringkat B untuk kredit jangka panjang PT Gajah Tunggal Tbk. Peringkat ini mencerminkan risiko bisnis Gajah Tunggal yang rendah dengan pola keuangan agresif yang berisiko.

Analis kredit S&P’s Xavier Jean mengungkapkan hal ini di Singapura dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/12). PT Gajah Tunggal Tbk merupakan produsen ban terintegrasi terkemuka di Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia.

Gajah Tunggal memiliki struktur modal yang agresif dan berpengaruh terhadap siklus daya saing industri manufaktur ban dengan harga bahan baku yang tidak stabil. Namun, risiko pembiayaan tersebut bisa ditutupi dengan posisi perseroan sebagai perusahaan efisien yang mendominasi pangsa pasar ban domestik.

Keputusan CreditWatch merefleksikan pandangan S&P’s bahwa usulan pembiayaan Gajah Tunggal senilai 412,5 juta dollar AS (Rp 3,9 triliun) dengan surat utang akan meningkatkan profil utang yang jatuh tempo tahun 2014 dan mengurangi risiko pembiayaan. Perseroan berharap bisa membiayai kembali pinjaman yang ada dengan surat utang tanpa penjamin sampai 500 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun).

”Dengan inisiatif ini, kami bisa melihat lebih jauh lagi risiko pembiayaan, program belanja modal, dan strategi Gajah Tunggal. Kami percaya profil risiko utang perseroan akan lebih berkesinambungan untuk dua tahun mendatang,” kata Xavier. (ham)

Konversi Gas Belum Berhasil

Jumat,
28 Desember 2012

 

 

 

Pemerintah Akan Libatkan Gaikindo dan Astra

KOMPAS/PRIYOMBODO

 

Anak buah kapal mengisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke kapal nelayan yang akan berlayar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker 37-0115 Muara Angke, Jakarta, Senin (24/12). Pemerintah harus mampu mengelola anggaran subsidi energi dan mengubah pola subsidi BBM.

Jakarta, Kompas – Pemerintah mengakui, program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas belum berhasil. Hingga akhir tahun ini, pembangunan infrastruktur dan pengadaan konverter tidak mencapai target. Untuk itu, pemerintah akan melibatkan swasta dalam penerapan program ini.

”Konversi BBM (bahan bakar minyak) ke BBG (bahan bakar gas) belum berhasil,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Sejauh ini, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang sudah dibangun masih terbatas, sedangkan impor 14.000 konverter juga dinilai belum berhasil. Padahal, anggaran pemerintah sudah tersedia.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Kamis (27/12), di Jakarta, mengatakan, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran Rp 1,8 triliun pada tahun 2012 untuk pengadaan 14.000 konverter dan 33 SPBG. Karena rencana program itu baru mulai disusun pada Juni 2012, kemudian baru mengurus aspek teknis dan standardisasi peralatan selama tiga bulan, proses tender pembangunan SPBG dan pengadaan konverter baru dilaksanakan pada September 2012.

”Penetapan pemenang tender baru bisa dilakukan pada November lalu. Selanjutnya, pengerjaan proyek itu butuh waktu empat-lima bulan sehingga realisasi proyek itu baru bisa dilaksanakan pada April (2013),” kata Rudi. Namun, karena dana program konversi itu tidak memakai skema tahun jamak, dana itu harus habis pada 15 Desember 2012. Menteri Keuangan tidak berani mengubah mekanisme anggaran itu menjadi tahun jamak.

Pada tahun 2013, kewenangan pengadaan konverter itu tidak lagi berada di bawah Kementerian ESDM, tetapi beralih ke Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, pemerintah akan menggalang pihak swasta segera melaksanakan program konversi itu, yakni Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). ”Kami segera membicarakan hal ini dengan Gaikindo dan Astra,” katanya.

Untuk itu, pemerintah akan memberi lisensi agar pihak Gaikindo dan Astra bersedia memasang konverter dan memperbaikinya jika ada kerusakan pada alat itu di bengkel-bengkel mereka. Pemerintah juga akan mendorong PT Pertamina membangun SPBG serta berencana meletakkan SPBG keliling di tempat-tempat parkir di pasar swalayan. ”Semestinya Kementerian Perindustrian mewajibkan setiap mobil baru dengan silinder mesin tertentu dipasangi konverter,” ujar Rudi.

Namun, karena pengadaan konverter itu dilakukan pihak swasta, alat itu tidak bisa dibagikan secara gratis. ”Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat masyarakat tertarik membelinya. Karena itu, semestinya harganya tidak lebih dari Rp 15 juta seperti harga aslinya atau menggunakan cicilan tanpa bunga. Itu belum dibicarakan. Ini butuh insentif karena jika harganya di atas Rp 10 juta, minat masyarakat untuk membelinya akan rendah,” kata Rudi menjelaskan.

Jero Wacik menambahkan, sejauh ini, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menyatakan, mulai Januari 2013, BPH Migas akan menerapkan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kapal barang non-pelayanan rakyat. Pelarangan pemakaian premium akan diberlakukan bagi kendaraan dinas di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, kendaraan dinas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak diperbolehkan memakai solar bersubsidi. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan kehutanan akan diterapkan pada Maret 2013.

”Jadi, pada tahun 2013, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas telah diberlakukan di sebagian besar provinsi,” kata Djoko. (EVY)

Bersenggama di Kamar Hotel Dubai, Turis Arab Ini Dipenjara

Mangkanye ..turis  dari ARAB SAUDI jadi lebih senang bermain ke Puncak atau Cipanas.. untuk mencari pasangan di luar nikah.. Kok tidak di demo Front Pembela Islam yaa ?

• Oleh: Sri Anindiati Nursastri – detikTravel
• Kamis, 27/12/2012 12:00 WIB
• Komentar: 0

Foto: Reuters

Dubai – Uni Emirat Arab (UEA) punya hukum yang sangat ketat terkait seks. Buktinya, turis asal Arab Saudi dipenjara 1 tahun akibat melakukan hubungan seksual dengan seorang pelacur di kamar hotel di Kota Dubai.

Di UEA, seks di luar nikah sangat dilarang. Siapa pun yang melanggar hal tersebut akan diberi hukuman penjara, denda, atau bahkan dideportasi. Ya, hukum terkait seks di UEA memang sangat ketat. Baru-baru ini, seorang turis asal Arab Saudi pun dipenjara karena melakukan hubungan seksual dengan pelacur asal Uzbekistan di sebuah kamar hotel.

Dari Travelers Today, Rabu (26/12/2012), wanita berinisial D.R. itu mengaku telah berhubungan seksual. Tapi turis berusia 32 tahun itu membantahnya. Ia mengaku hanya menyewa D.R. untuk jasa pijat.

“Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan hubungan seksual dengannya… Saya hanya coba bersosialisasi saat saya mengonsumsi liquor (minuman keras-red),” kata turis itu kepada Gulf News.

Pengacara turis tersebut juga berargumen sama. Menurutnya, klaim dari D.R terkait melakukan hubungan seksual itu tidak benar.

“Dia tidak melakukan hubungan seksual dengan DR. Mereka bertemu di sebuah kelab malam dan ia mengajak wanita itu ke kamar hotelnya. Dia lalu telanjang sehingga wanita itu bisa memijatnya… Tapi mereka tidak bersenggama,” katanya.

Tapi pemeriksaan forensik berkata lain. Para penyelidik menemukan bekas sperma dan DNA pada sprei, juga pakaian dalam milik D.R. Akhirnya, si turis dipenjara 1 tahun dan D.R dipenjara 3 tahun karena mengaku sebagai pelacur.

D.R. mengaku telah masuk Dubai secara ilegal melalui wilayah Al Buraimi. Sebelumnya ia pernah dideportasi karena bekerja di industri seks negara tersebut. Setelah melunasi hukuman penjara, kedua belah pihak sama-sama akan dideportasi dari UEA.

Tiga Badan Usaha Penyalur BBM Subsidi

Jumat,
28 Desember 2012

 

DISTRIBUSI

 

Jakarta, Kompas – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menugasi PT Pertamina (Persero) dan dua badan usaha pendamping, PT AKR Corporindo dan PT Surya Parna Niaga, menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2013. Volume bahan bakar minyak bersubsidi yang disalurkan 46 juta kiloliter sesuai kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng menyampaikan hal itu, Kamis (27/12), di Jakarta, dalam acara penyerahan Surat Keputusan Kepala BPH Migas tentang Penugasan Badan Usaha untuk Menyediakan dan Mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi 2013. Acara itu dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Perihal pengaturan kuota BBM jenis tertentu, PT Pertamina mendapat sebanyak 45,01 juta kiloliter, PT AKR Corporindo 267.892 kiloliter, dan PT Surya Parna Niaga 119.150 kiloliter. Cadangan volume sebesar 612.958 kiloliter.

Sebelumnya, BPH Migas menyeleksi dan mengevaluasi sejumlah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang akan diberi penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

BPH Migas mengundang 42 badan usaha pemegang izin usaha niaga umum BBM dari pemerintah untuk mengikuti penjelasan umum mengenai seleksi penunjukan badan usaha pelaksana penyediaan dan penyaluran jenis BBM tertentu.

Dari 42 badan usaha itu, 15 badan usaha hadir mengikuti penjelasan umum yang disampaikan BPH Migas. Kelima belas badan usaha itu antara lain PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Pertamina Patra Niaga, PT Shell Indonesia, PT Bumi Asri Prima Pratama, PT Surya Parna Niaga, PT Shell Indonesia, PT Hokari Linex, PT Khatulistiwa Raya Energy, PT Medco Sarana Kalibaru, dan PT Lausan Luas.

Selanjutnya, ada 13 badan usaha yang mengambil dokumen penawaran. Namun, hanya empat badan usaha yang siap menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi, yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Shell Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga.

”Keempat badan usaha itu dievaluasi, meliputi evaluasi secara administrasi dan teknis,” ujar Andy. BPH Migas akhirnya memutuskan tiga badan usaha yang ditugasi mendistribusikan BBM bersubsidi.

Direktur PT AKR Corporindo Tbk Emanuel Tarigan menyatakan, perusahaannya akan membangun 18 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kalimantan dan Sumatera tahun depan dengan nilai investasi Rp 5 miliar per unit. Dalam membangun infrastruktur, PT AKR Corporindo akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan bermitra dengan pemilik lahan SPBU.

Pada kesempatan sama, Direktur PT Parna Raya, induk perusahaan PT Surya Parna Niaga, Gandung Atmadji menjelaskan, perusahaannya ditugasi mendistribusikan BBM bersubsidi kepada para nelayan. PT Parna Raya menyiapkan dana 2 juta dollar AS (sekitar Rp 19 miliar) untuk membangun infrastruktur penyedia BBM bersubsidi bagi nelayan. ”Kami menyusun data nelayan di tiap kampung. Jika hendak membeli BBM bersubsidi, nelayan harus menunjukkan kartu kendali,” ujarnya.

Dalam menyalurkan BBM bersubsidi itu, badan usaha diwajibkan menyediakan sistem teknologi informasi terpadu. Sistem itu dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen dalam jaringan (online) agar bisa diakses dan diterima badan pengatur. Tiga badan usaha itu diwajibkan melengkapi bensin dan solar dengan teknologi penanda secara bertahap. (EVY)

Indonesia Kembangkan Industri Perkapalan

investor daily 27 Dec 2012

JAKARTA – Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah menyiapkan peta jalan (road
map) pembangunan industri perkapalan di
Indonesia tahun 2012-2025. Industri ini pun
diharapkan bisa memproduksi dan mereparasi
semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga
besar.

Salah satu sasarannya, pada 2020,
klaster industri perkapalan nasional
sudah mampu memproduksi kapal
berkapasitas 200 ribu ton bobot mati
(dead weight tonnage/DWT). “Semua
jenis kapal, mulai dari kapal barang,
kapal penumpang, dan kapal tanker
bisa diproduksi. Segmen reparasi juga
harus sudah bisa mempunyai kemampuan
untuk 200 ribu DWT,” kata Menteri
Perindustrian MS Hidayat di Jakarta,
Rabu (26/12).
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah
akan meningkatkan kemampuan
desain dan rekayasa kapal guna mendukungnya,
melalui pengembangan
Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional
(PDRKN). Industri bahan baku
dan komponen lokal, serta pengembangan
pusat peningkatan keterampilan
SDM perkapalan juga terus ditingkatkan.
Pemerintah pun akan mengamankan
dan mengoptimalkan pemanfaatan
pasar dalam negeri sebagai base
load untuk pengembangan industri
perkapalan. Selain itu, kerja sama dengan
industri perkapalan di negara
lain yang sudah maju juga akan terus
didorong.
Kawasan khusus industri galangan
kapal juga akan dikembangkan untuk
menarik investor asing dan lokal. “Dukungan
lainnya, terkait kebijakan perbaikan
iklim usaha, seperti soal pajak,
suku bunga, dan tata niaga,” kata Hidayat.
Dalam peta klaster industri perkapalan
nasional, Kemenperin menetapkan,
pada 2015-2020, produksi pelat
dengan ketebalan hingga 30 milimeter
(mm) sudah harus tumbuh dan
berkembang di dalam negeri. Selain
itu, PDRKN ditargetkan mampu menyuplai
kebutuhan desain galangan
kapal nasional.
Pada 2015, Indonesia diharapkan
sudah memiliki kemampuan mereparasi
kapal berkapasitas 150 ribu
DWT. “Tahun 2015, kita sudah harus
mampu membangun kapal berbagai
jenis tipe dengan kapasitas hingga 85
ribu DWT,” imbuh dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Kemenperin Anshari Bukhari menuturkan,
guna mendukung industri
perkapalan nasional, pemerintah akan
memberikan insentif bea masuk ditanggung
pemerintah (BMDTP). Kebijakan
ini diperlukan agar industri
perkapalan di Tanah Air berkembang
pesat.
Selama ini, importasi kapal secara
utuh tidak dikenakan bea masuk (BM),
sedangkan impor bahan bakunya
dikenakan BM. Kondisi tersebut
mengakibatkan industri di dalam negeri
tertekan dan kurang berkembang.
Karena itu, program insentif BMDTP
untuk impor bahan baku kapal
yang belum bisa diproduksi di dalam
negeri akan diberikan. “Pemberian
insentif BMDTP dibutuhkan karena
investasi di sektor hulu industri galangan
kapal memerlukan modal besar,”
katanya.
Investasi dan Perkembangan
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi Kemenperin Budi
Darmadi pernah menuturkan, industri
komponen galangan kapal di dalam
negeri membutuhkan investasi sekitar
Rp 10 triliun pada tier I dan II. Saat
ini, sebagian besar industri utama galangan
kapal nasional juga umumnya
merangkap sebagai pembuat komponen.
Secara bertahap, semua pekerjaan
komponen yang selama ini dipegang
industri utama harus dialihkan sepenuhnya
ke industri komponen murni.
Dengan demikian, industri utama galangan
kapal bisa memacu produktivitasnya
atau melakukan reparasi.
“Untuk skala ekonomis, setiap pelaku
industri perkapalan setidaknya
butuh investasi tambahan Rp 50-100
miliar per unit,” kata Budi.
Saat ini, jumlah pelaku industri galangan
kapal nasional telah mencapai
250 perusahaan, dengan potensi kapasitas
produksi mencapai 700 ribu
DWT. Sedangkan segmen reparasi
sebenarnya sudah mampu melayani
kapal hingga kapasitas 10 juta DWT.
Namun, industri kapal nasional
baru mampu membangun kapal
berukuran 50 ribu DWT dan reparasi
untuk 150 ribu DWT. “Padahal, potensi
industri perkapalan nasional kita
sangat besar. Karena itu, daya saingnya
masih perlu ditingkatkan,” lanjut
Hidayat.
Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan
Luar Negeri Indonesian National
Shipowner’s Association (INSA)
Djoni Sutji menyampaikan, investasi
pengadaan armada kapal di Indonesia
sepanjang tahun 2005-2014 mencapai
US$ 14 miliar (Rp 135,28 triliun). Angka
tersebut masih akan terus bertambah
karena kebijakan pelayaran di
dalam negeri harus dilayani kapal berbendera
nasional (cabotage).
Menurut dia, hingga sebelum diberlakukannya
asas cabotage pada Mei
2011, jumlah kapal yang beroperasi di
dalam negeri baru berjumlah sekitar
6 ribu unit dengan kapasitas 6 juta
gross tonage (GT). Sekarang, jumlahnya
telah meningkat menjadi 11.600
unit dengan kapasitas 18,4 juta GT.
“Investasi perkapalan akan terus
bertambah, terutama karena semakin
banyaknya permintaan di sektor offshore
(lepas pantai). Apalagi, 70% kegiatan

migas kita itu ada di laut,” kata
Djoni.

2013, Damri Bidik Pendapatan Rp 1 Triliun

Investor daily 27 Dec 2012

JAKARTA – Perum Damri menargetkan
pendapatan usaha sebesar Rp 1 triliun pada 2013,
atau meningkat 12,3% dibanding prognosa tahun
ini sekitar Rp 890 miliar. Sejalan dengan itu, Damri
menargetkan laba sebesar Rp 69,13 miliar atau naik
16% dari prediksi tahun ini Rp 59,6 miliar.

 

Kami sangat optimistis nilai pendapatan
itu bisa tercapai dan target masih
rasional. Kalau melihat tren saat
ini pasti bisa tercapai,” kata Direktur
Utama Damri Agus Suherman Subrata
usai peluncuran Damri Royal
Class trayek Gambir – Bandar Lampung,
di Jakarta, baru-baru ini.
Agus menuturkan, tahun ini Damri
menyiapkan dana internal sebesar Rp
392 miliar untuk percepatan peremajaan,
pengadaan, dan pengembangan
armada. Jumlah anggaran tersebut
meningkat sekitar 56,8 % dibanding tahun
ini sebesar Rp 250 miliar.
Salah satu rencana ekspansi perusahaan
transportasi milik negara tersebut,
lanjut dia, adalah mengembangkan
pelayanan Damri di 26 bandara
pada tahun depan. Sedangkan, saat ini
Damri telah melayani kebutuhan
transportasi di 13 bandara.
“Mudah-mudahan tahun depan,
kami bisa meningkatkan pelayanan
demi kenyamanan pelanggan. Pelanggan
adalah raja dan harus dilayani
oleh Perum Damri,” ujar dia.
Saat ini Damri sudah menangani
transportasi bandara antara lain di Jakarta,
Banyuwangi, Manado, dan Balikpapan.
Baru-baru ini Damri juga
meresmikan layanan transportasi di
Seruni-Jayapura serta Pontianak.
“Dan, pengembangan trayek tahun
depan dilakukan dengan menambah
cabang, seperti di Aceh , Pulau Buru,
Sorong Selatan, serta kami juga berfokus
ke proyek Mamminasata (Makassar,
Maros, Sungguminasa, dan
Takalar). Di Makassar, Damri beroperasi
di 11 koridor,” jelas Agus.
Selain itu, Damri mengoperasikan
Transjakarta koridor 1, 8, dan 11 secara
penuh dan mengembangkan trayek,
seperti Jambi-Sukabumi, Jambi-
Wonosobo, dan Jambi-Bengkulu.
Total armada Damri yang beroperasi
saat ini, kurang lebih sekitar 2 ribu
unit di seluruh Indonesia. Demikian
pula, Damri memiliki 55 cabang
dari ujung timur ke barat Indonesia
Sejalan dengan upaya memperkuat
jaringan bisnis transportasi, Agus
menjanjikan untuk mengembangkan
segmen usaha yang selama ini terabaikan,
seperti pariwisata. Sektor itu
akan digarap lebih serius. Sekadar informasi,
saat ini Damri memiliki tujuh
segmen usaha yakni angkutan kota,
angkutan antarkota, angkutan antarnegara,
angkutan travel, angkutan
khusus bandara, unit transit dan paket,
serta angkutan perintis.
Trayek Gambir-Bandar Lampung
Sementara itu, Damri mengoperasikan
layanan Damri Royal Class trayek
Gambir-Bandar Lampung. Itu merupakan
lanjutan dari layanan perdana
Damri Royal Class yang telah dioperasikan
pada trayek Bogor-Bandara
Soekarno Hatta.
“Beroperasinya armada tersebut menunjukkan
keseriusan kami untuk memberikan
pelayanan yang optimal bagi
para pengguna jasa dan pelanggan. Ke
depannya kami berharap dapat mewujudkan
harapan baru untuk memperbaiki
kinerja perusahaan,” tutur dia.
Peluncuran trayek Gambir-Bandar
Lampung, lanjut Agus, juga menandai
dimulainya era pelayanan yang berbeda
dari biasanya. Nilai investasi
yang dialokasikan untuk layanan istimewa
itu sekitar Rp 50 miliar, terutama
untuk pengadaan 44 unit bus.
Armada terdiri atas 34 unit bus untuk
layanan bandara dan 10 unit untuk trayek
Bandar Lampung yang merupakan
bagian dari rencana investasi
tahun ini.
Damri Royal Class hadir dengan armada
jenis Mercedes Benz Type OH
1526/59 Euro III tahun 2012. Bus itu
sudah dilengkapi air suspension yang
meminimalisasi guncangan dalam
perjalanan.
“Damri Royal Class ini telah dilengkapi
air suspension sehingga penumpang
dapat dengan nyaman menikmati
perjalanan tanpa guncangan,”
kata Agus.
Pada tahap awal, Perum Damri akan
menyediakan 10 unit bis. Jika permintaan
meningkat , armada bakal ditambah.
Damri Royal Class trayek Bandar
Lampung tersebut akan beroperasi
dua kali sehari, yakni pagi berangkat
pukul 10.00 WIB dan malam pukul
21.00 WIB.
Ekspansi Blue Bird
Pada bagian lain, salah satu pelaku
utama industri jasa transportasi nasional,
Blue Bird Group, segera memperluas
pasar ke Batam, Sumatera Barat,
dan Kalimantan. Pengembangan
pasar di tiga wilayah itu bakal dilakukan
bertahap.
Vice President Business Development
Blue Bird Group Noni S A Purnomo
mengungkapkan, perusahaan
yang tergabung dalam Blue Bird
Group berupaya untuk mengembangkan
pangsa pasar di berbagai wilayah
seiring permintaan pemerintah daerah
setempat.
“Selama ini, kami tidak pernah melakukan
studi terkait jumlah kebutuhan
taksi di wilayah pasar yang kami
buka. Pembukaan pasar dilakukan seiring
permintaan pemerintah setempat
terhadap kebutuhan armada taksi
tambahan di wilayahnya, “ kata Noni
kepada Investor Daily belum lama ini.