Indonesia Kembangkan Industri Perkapalan


investor daily 27 Dec 2012

JAKARTA – Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah menyiapkan peta jalan (road
map) pembangunan industri perkapalan di
Indonesia tahun 2012-2025. Industri ini pun
diharapkan bisa memproduksi dan mereparasi
semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga
besar.

Salah satu sasarannya, pada 2020,
klaster industri perkapalan nasional
sudah mampu memproduksi kapal
berkapasitas 200 ribu ton bobot mati
(dead weight tonnage/DWT). “Semua
jenis kapal, mulai dari kapal barang,
kapal penumpang, dan kapal tanker
bisa diproduksi. Segmen reparasi juga
harus sudah bisa mempunyai kemampuan
untuk 200 ribu DWT,” kata Menteri
Perindustrian MS Hidayat di Jakarta,
Rabu (26/12).
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah
akan meningkatkan kemampuan
desain dan rekayasa kapal guna mendukungnya,
melalui pengembangan
Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional
(PDRKN). Industri bahan baku
dan komponen lokal, serta pengembangan
pusat peningkatan keterampilan
SDM perkapalan juga terus ditingkatkan.
Pemerintah pun akan mengamankan
dan mengoptimalkan pemanfaatan
pasar dalam negeri sebagai base
load untuk pengembangan industri
perkapalan. Selain itu, kerja sama dengan
industri perkapalan di negara
lain yang sudah maju juga akan terus
didorong.
Kawasan khusus industri galangan
kapal juga akan dikembangkan untuk
menarik investor asing dan lokal. “Dukungan
lainnya, terkait kebijakan perbaikan
iklim usaha, seperti soal pajak,
suku bunga, dan tata niaga,” kata Hidayat.
Dalam peta klaster industri perkapalan
nasional, Kemenperin menetapkan,
pada 2015-2020, produksi pelat
dengan ketebalan hingga 30 milimeter
(mm) sudah harus tumbuh dan
berkembang di dalam negeri. Selain
itu, PDRKN ditargetkan mampu menyuplai
kebutuhan desain galangan
kapal nasional.
Pada 2015, Indonesia diharapkan
sudah memiliki kemampuan mereparasi
kapal berkapasitas 150 ribu
DWT. “Tahun 2015, kita sudah harus
mampu membangun kapal berbagai
jenis tipe dengan kapasitas hingga 85
ribu DWT,” imbuh dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Kemenperin Anshari Bukhari menuturkan,
guna mendukung industri
perkapalan nasional, pemerintah akan
memberikan insentif bea masuk ditanggung
pemerintah (BMDTP). Kebijakan
ini diperlukan agar industri
perkapalan di Tanah Air berkembang
pesat.
Selama ini, importasi kapal secara
utuh tidak dikenakan bea masuk (BM),
sedangkan impor bahan bakunya
dikenakan BM. Kondisi tersebut
mengakibatkan industri di dalam negeri
tertekan dan kurang berkembang.
Karena itu, program insentif BMDTP
untuk impor bahan baku kapal
yang belum bisa diproduksi di dalam
negeri akan diberikan. “Pemberian
insentif BMDTP dibutuhkan karena
investasi di sektor hulu industri galangan
kapal memerlukan modal besar,”
katanya.
Investasi dan Perkembangan
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi Kemenperin Budi
Darmadi pernah menuturkan, industri
komponen galangan kapal di dalam
negeri membutuhkan investasi sekitar
Rp 10 triliun pada tier I dan II. Saat
ini, sebagian besar industri utama galangan
kapal nasional juga umumnya
merangkap sebagai pembuat komponen.
Secara bertahap, semua pekerjaan
komponen yang selama ini dipegang
industri utama harus dialihkan sepenuhnya
ke industri komponen murni.
Dengan demikian, industri utama galangan
kapal bisa memacu produktivitasnya
atau melakukan reparasi.
“Untuk skala ekonomis, setiap pelaku
industri perkapalan setidaknya
butuh investasi tambahan Rp 50-100
miliar per unit,” kata Budi.
Saat ini, jumlah pelaku industri galangan
kapal nasional telah mencapai
250 perusahaan, dengan potensi kapasitas
produksi mencapai 700 ribu
DWT. Sedangkan segmen reparasi
sebenarnya sudah mampu melayani
kapal hingga kapasitas 10 juta DWT.
Namun, industri kapal nasional
baru mampu membangun kapal
berukuran 50 ribu DWT dan reparasi
untuk 150 ribu DWT. “Padahal, potensi
industri perkapalan nasional kita
sangat besar. Karena itu, daya saingnya
masih perlu ditingkatkan,” lanjut
Hidayat.
Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan
Luar Negeri Indonesian National
Shipowner’s Association (INSA)
Djoni Sutji menyampaikan, investasi
pengadaan armada kapal di Indonesia
sepanjang tahun 2005-2014 mencapai
US$ 14 miliar (Rp 135,28 triliun). Angka
tersebut masih akan terus bertambah
karena kebijakan pelayaran di
dalam negeri harus dilayani kapal berbendera
nasional (cabotage).
Menurut dia, hingga sebelum diberlakukannya
asas cabotage pada Mei
2011, jumlah kapal yang beroperasi di
dalam negeri baru berjumlah sekitar
6 ribu unit dengan kapasitas 6 juta
gross tonage (GT). Sekarang, jumlahnya
telah meningkat menjadi 11.600
unit dengan kapasitas 18,4 juta GT.
“Investasi perkapalan akan terus
bertambah, terutama karena semakin
banyaknya permintaan di sektor offshore
(lepas pantai). Apalagi, 70% kegiatan

migas kita itu ada di laut,” kata
Djoni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: