Archive for December, 2012

December 27, 2012

JUAL-BELI GAS BUMI Potensi Penerimaan Negara Rp 59 Triliun

 

Kamis,
27 Desember 2012
 

 

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
 

Menteri ESDM yang juga Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jero Wacik memberikan sambutan pada penandatanganan kesepakatan penjualan jual-beli minyak dan gas bumi di Jakarta, Rabu (26/12). Ia menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan Presiden Direktur BP Berau William Lim di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, BP Berau selaku pengelola Blok Tangguh di Papua Barat akan memasok 23,96 juta metrik ton LNG mulai 2013 selama 20 tahun. Kesepakatan ini diharapkan memenuhi kebutuhan gas untuk listrik Jawa dan Sumatera.

Jakarta, Kompas – Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat, pendapatan negara akan bertambah 6,12 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 59 triliun. Penerimaan negara itu akan diperoleh dengan adanya kesepakatan lima perjanjian jual-beli migas.

”Selain pendapatan negara, kesepakatan pengiriman gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari BP dan tambahan gas dari PT Pertamina akan menghemat pengeluaran PT PLN sekitar 17,88 miliar dollar AS karena mengganti solar ke gas,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)/Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) Jero Wacik, Rabu (26/12), dalam acara penandatanganan naskah lima perjanjian jual-beli minyak dan gas bumi di Jakarta.

Salah satu naskah yang ditandatangani adalah pokok perjanjian penjualan LNG antara BP Berau Ltd, operator Kilang Tangguh, dan PT PLN. BP Berau Ltd akan memasok gas ke PT PLN dalam bentuk LNG selama 20 tahun (2013-2032). Total volumenya 23,96 juta metrik ton atau 28 kargo, yang akan diambil dari lapangan gas BP Tangguh di Papua Barat.

Menurut Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, LNG dari BP Tangguh akan dikirim ke beberapa tempat, antara lain kilang eks Arun di Aceh, fasilitas terapung penerima dan regasifikasi (floating storage and regasification unit/FSRU) Jawa Barat dengan volume 1 kargo per bulan. Prioritas kilang eks Arun akan digunakan untuk pembangkit di Belawan, Medan, dan Aceh. Jika untuk sementara Kilang Arun belum siap, LNG dari Tangguh akan dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan pasokan LNG di FSRU Jawa Barat.

”Mulai tahun 2013, dua kargo LNG dari Tangguh akan dikirim dan direncanakan meningkat hingga 24 kargo pada 2019,” ujar Wakil Kepala SK Migas Johannes Widjanarko. Potensi penerimaan negara dari kontrak ini 5,8 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 55,1 triliun.

Dengan penandatanganan pokok perjanjian ini, lanjut Widjanarko, kebutuhan energi primer PT PLN di Pulau Jawa dan Sumatera diharapkan dapat terpenuhi. Hal ini untuk mengurangi beban subsidi listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”Harga jual LNG dari Tangguh ke PLN mencapai 11 dollar AS-12 dollar AS per juta British thermal unit,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, dua perpanjangan perjanjian jual-beli elpiji juga ditandatangani. Pertama, perjanjian antara Petrochina (Jabung) Ltd dan PT Pertamina. Perkiraan penerimaan negara 150 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,33 triliun.

Kedua, perjanjian jual-beli elpiji Petrochina (Bermuda) Ltd dengan PT Pertamina. Potensi penerimaan negara dari kontrak ini sebesar Rp 95 miliar. ”Perpanjangan jual-beli elpiji ini untuk mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji,” kata Jero.

Selain itu, tambahan (addendum)-3 perjanjian jual-beli gas bumi antara PT Pertamina dan PT Pembangkitan Jawa-Bali disepakati untuk keperluan pembangkit listrik Muara Tawar. Potensi penerimaan negara Rp 285 miliar. Perubahan perjanjian jual-beli minyak mentah untuk pasokan kilang domestik antara Pertamina dan Mobil Cepu Ltd juga ditandatangani. Potensi penerimaan negara mencapai Rp 1,33 triliun. (EVY)

Advertisements
December 27, 2012

RNI bangun pabrik minyak goreng

Dari Kontan online : http://industri.kontan.co.id/news/rni-bangun-pabrik-minyak-goreng

Oleh Fitri Nur Arifenie – Rabu, 26 Desember 2012 | 09:09 WIB
Telah dibaca sebanyak 1007 kali
RNI bangun pabrik minyak goreng

JAKARTA. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berencana ekspansi ke sektor hilir. Perusahaan pelat merah ini berniat membangun pabrik minyak goreng di Gempol, Jawa Timur, dengan nilai investasi Rp 75 miliar.

RNI perlu masuk ke sektor hilir demi memperbaiki kinerja di bidang pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sebelumnya, RNI juga berniat merambah bisnis hilir karet. “Pembangunan pabrik minyak goreng demi mendukung kinerja keuangan,” ujar Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro saat dihubungi KONTAN, Jumat (21/12) pekan lalu.

Pabrik minyak goreng ini bakal meningkatkan nilai tambah bagi RNI. Asal tahu saja, selama ini bisnis sawit RNI dikelola dua anak usahanya, PT Laskar Astra Kartika dan PT Mitra Ogan.

RNI memilih Gempol sebagai lokasi pabrik minyak goreng lantaran sudah punya lahan di situ. Saat ini, di lahan itu berdiri pabrik bahan baku spiritus. Namun pabrik ini kurang produktif karena daya serapnya rendah.

Meski produksi spiritus sudah merambah pasar Belanda dan Jepang, volumenya tidak pernah bertambah. “Makanya, kami diversifikasi dengan mengganti ke pabrik minyak goreng,” kata Ismed. Dia yakin, pasar minyak goreng memiliki prospek cerah.

Sambil menunggu hasil studi kelayakan dan persetujuan dari pemegang saham, manajemen RNI memproyeksikan pembangunan pabrik minyak goreng paling cepat di akhir tahun depan atau awal 2014. “Pembangunan pabrik memerlukan waktu sekitar delapan bulan hingga 12 bulan,” kata
Ismed.

Karena tergolong pemain baru, RNI tidak akan membangun pabrik minyak goreng dalam skala besar. Untuk tahap awal, pabrik tersebut nantinya
hanya mempunyai kapasitas 20 ton minyak goreng per hari. Namun selanjutnya, RNI akan menambah kapasitas produksi sesuai kebutuhan pasar.

RNI akan memasarkan minyak gorengnya itu dua anak usahanya, PT Rajawali Nusindo dan PT Rajawali Mart. Khusus untuk Rajawali Mart, RNI berambisi membuka 150 gerai di Jawa dan Bali dalam waktu enam bulan ke depan.

Pada tahap pertama, RNI siap meluncurkan 15 gerai Rajawali Mart di beberapa wilayah seperti Bali, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Cirebon, Jakarta, Banten, dan Serang.

December 27, 2012

Prospek Pariwisata 2013 Tetap Cerah

Kamis,
27 Desember 2012

INDUSTRI

Jakarta, Kompas – Meski ekonomi dunia diprediksi masih akan melambat pada tahun 2013, prospek bisnis pariwisata diperkirakan masih akan cerah. Indonesia mematok target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 9 juta orang. Pariwisata menjadi sektor penting bagi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Rabu (26/12), di Jakarta, target 9 juta wisatawan mancanegara (wisman) adalah target optimistis. Sementara target pesimistisnya 8,5 juta orang. ”Kami yakin bisa mencapainya karena faktanya sepanjang tahun ini pertumbuhan pariwisata cukup menggembirakan. Apalagi tahun depan kita banyak acara, seperti pertemuan APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik) dan konferensi tingkat menteri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” paparnya.

Sumbangan devisa pariwisata sepanjang tahun ini mencapai 9,07 miliar dollar AS atau naik 6,03 persen dibandingkan tahun 2011. Kontribusi pariwisata bagi produk domestik bruto juga terus naik. Hingga Oktober, wisman sudah mencapai 6,58 juta orang atau naik 5 persen dibandingkan kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun ini, tingkat pengeluaran wisman sebesar 1.133,8 miliar dollar AS per orang per kunjungan. Jumlah tersebut naik 1,39 persen daripada tahun 2011. Namun, lama tinggal mengalami penurunan 1,79 persen dari 7,84 hari menjadi 7,7 hari. ”Penurunan itu lebih disebabkan arus wisman didominasi dari kawasan Asia sehingga lama tinggal berkurang,” katanya.

Mari menegaskan, peran pariwisata di tengah krisis ekonomi global masih sangat signifikan. Pertumbuhan wisman tercatat 5 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pariwisata global yang berada di posisi 3-4 persen. Pertumbuhan wisman tertinggi berasal dari China (26 persen), Thailand (13 persen), dan Filipina (11 persen).

Selain wisman, wisatawan nusantara (wisnus) juga menjadi andalan. Tahun ini diproyeksikan terjadi 245 juta perjalanan wisnus atau naik 3,81 persen dibandingkan tahun 2011. Kenaikan tersebut berdampak positif bagi ekonomi nasional karena tingkat pembelanjaan mereka mencapai Rp 171,5 triliun atau naik 9,3 persen dari tahun 2011.

Peningkatan tersebut merupakan dampak naiknya rata-rata pengeluaran mereka dari Rp 662.680 menjadi Rp 700.000 per perjalanan per orang. ”Peningkatan itu adalah indikasi naiknya kelas menengah di Indonesia. Ke depan, jumlah kelas menengah akan terus bertambah,” ujarnya menambahkan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yanti Sukamdani mengatakan, hingga triwulan III, realisasi penanaman modal asing untuk hotel dan restoran mencapai 729,7 juta dollar AS, sedangkan penanaman modal dalam negeri tercatat 86,1 juta dollar AS.

”Tahun ini banyak dibangun hotel. Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah mendorong bisnis hotel,” katanya. (ENY)

December 26, 2012

Pertanian Pangan Kelebihan 14,6 Juta Pekerja

Kompas 26 Desember 2012

Anton J Supit

Jakarta, Kompas – Sektor pertanian pangan Indonesia saat ini kelebihan 14,6 juta tenaga kerja. Luas lahan baku pertanian pangan yang hanya 6,8 juta hektar idealnya hanya dikelola 3,4 juta rumah tangga petani dengan luas minimal pengelolaan 2 hektar.

Dengan luas minimal pengelolaan lahan 2 hektar per rumah tangga petani (RTP), petani bisa hidup sejahtera. Nilai tukar petani meningkat dan harga pangan bisa semakin terkendali. Mekanisasi pertanian bisa dijalankan. Namun, saat ini, lahan baku 6,8 juta hektar dikelola 18 juta RTP. Akibatnya, luas rata-rata lahan pengelolaan per RTP hanya 0,37 hektar.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit, Selasa (25/12), di Jakarta, agar industri padat karya mampu menyerap tenaga kerja di sektor pertanian pangan sebanyak 14,6 juta RTP, diperlukan investasi baru 116,8 miliar dollar AS sampai 146 miliar dollar AS.

Dengan rasio investasi di sektor padat karya sepatu sebesar 80 juta dollar AS sampai 100 juta dollar AS, bisa dipekerjakan 10.000 orang. Hal ini belum termasuk efek berganda, seperti industri penunjang dan sektor informal.

Karut-marut masalah perburuhan belakangan ini bakal menghambat transformasi angkatan kerja dari sektor pertanian pangan ke industri. Ini akan membuat sektor pertanian bertambah sulit menyejahterakan petani dan makin tidak sehat.

Dengan UMP yang ditetapkan saat ini, sektor padat karya akan terpuruk, yang akhirnya bakal tutup atau berpindah ke negara lain. Pasalnya, upah buruh sudah mencapai 32 persen untuk industri garmen dan sepatu tujuan ekspor. Secara alamiah, sektor padat karya sudah harus pindah. ”Sangat disayangkan sektor ini mati karena kebijakan populis pemerintah,” ujarnya.

Anton juga mengatakan, untuk penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian yang sama, khusus untuk sektor padat modal, seperti pabrik ban, dengan investasi Rp 4,5 triliun atau 480 juta dollar AS, dibutuhkan lebih banyak investasi karena hanya mampu mempekerjakan 3.000 orang.

Untuk menyerap 14,6 juta tenaga kerja dari sektor pertanian, dibutuhkan investasi besar di sektor padat modal/teknologi tinggi.

Anggota Komisi IV DPR sekaligus pengusaha dan mantan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, tidak mungkin mengatasi masalah kemiskinan tanpa menyentuh persoalan yang menjadi sumber pemiskinan.

Di Indonesia, luas penguasaan lahan pangan per kapita per orang paling rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. Pada tahun 2002, luas lahan pangan (lahan sawah) per kapita Indonesia hanya 358,5 m2 per orang. Thailand 5.225,9 m2 per orang, India 1.590,6 m2, China 1.120,2 m2, Vietnam 959,9 m2, dan Banglades 655,2 m2.

Agar petani bisa hidup layak, luas lahan minimal yang digarap petani 2 hektar. Di Jawa, banyak petani yang punya lahan kurang dari 0,5 hektar. Pembatasan luas lahan minimum bagi petani minimal 2 hektar harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan petani.

Khusus di Pulau Jawa, luasan pengelolaan lahan pertanian bisa ditingkatkan sampai rata-rata 0,5 hektar pada 2020, 1 hektar pada 2030, dan 2 hektar pada 2050.

Siswono juga menekankan pentingnya perluasan lahan di luar Pulau Jawa melalui kerja sama dengan swasta.

Sementara itu, sejumlah petani di wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Jawa Tengah, mulai menanam padi setelah ketersediaan air di wilayah tersebut mencukupi.

Dari Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan sebanyak 12 pihak, yaitu organisasi petani dan petani secara individual, mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi. UU itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk petani, untuk mendapatkan kesejahteraan.(REK/WIE/MAS)

December 26, 2012

KA Bandara Menunggu Lahan Rel

Rabu,
26 Desember 2012

INFRASTRUKTUR

Jakarta, Kompas – Kereta api bandara yang akan menghubungkan Manggarai dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, akan beroperasi pada awal 2014. Saat ini, persiapan KA bandara tersebut tinggal menunggu pembebasan lahan untuk rel.

Kepastian kereta bandara ini akan beroperasi pada awal 2014 disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, di Jakarta, Selasa (25/12).

Dengan adanya kereta bandara ini, penumpang pesawat terbang mempunyai alternatif angkutan umum yang lebih cepat dan aman. ”Semua pihak yang terkait dengan penyediaan kereta bandara ini menyatakan siap. Saat ini hanya tinggal pembebasan lahan untuk dibuatkan rel,” kata Bambang.

Sementara itu, Kepala Pengembangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joko Margono mengatakan, pembangunan kereta bandara sudah dimulai. Beragam pekerjaan dilakukan secara paralel sehingga diharapkan semua bisa selesai tepat waktu.

”Satu-satunya kendala hanyalah pembebasan lahan. Jika tidak ada makelar tanah bermain, pembangunan rel itu akan cepat selesai. Mudah-mudahan tidak ada calo tanah terlibat sehingga pembangunan infrastruktur bisa cepat selesai dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Joko.

Menurut dia, jalur rel yang perlu dibangun hanyalah yang berada di sekitar bandara. Hanya saja, 5-6 kilometer sebelum masuk ke lahan milik Angkasa Pura II, lahannya milik masyarakat sehingga harus dibebaskan. Jika lahan sudah bisa dibebaskan, pembangunan infrastruktur rel hanya memakan waktu enam sampai delapan bulan.

Untuk pembangunan konstruksi, tender akan dilakukan pada awal 2013. Sementara tender untuk sarana dan pengadaan kereta sudah dilakukan beberapa waktu lalu. ”Pengadaan kereta lebih lama dibandingkan dengan pembangunan jalur rel. Pembuatan kereta memakan waktu 16-18 bulan,” ujar Joko.

Untuk tahap awal, Joko mengatakan, akan digunakan gerbong kereta yang ada terlebih dahulu sambil menunggu gerbong untuk kereta bandara selesai dibuat. Namun, kereta yang ada ini telah dimodifikasi sehingga cocok untuk kereta bandara. Kereta yang disediakan pada tahap awal sebanyak 10 rangkaian, yang masing-masing menarik 6-8 gerbong.

Hanya 45 menit

Investasi kereta bandara ini diperkirakan menghabiskan dana 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 19 triliun) dengan panjang jalur 30-33 kilometer. Waktu tempuh dari Manggarai hingga Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan hanya 45 menit. Adapun tarif yang akan dikenakan sebesar Rp 70.000-Rp 80.000 per orang.

Tarif itu lebih mahal daripada Damri, tetapi lebih murah dibandingkan dengan taksi. Tarif Damri ke Bandara Soekarno-Hatta per tanggal 10 Desember naik dari Rp 20.000 menjadi Rp 25.000 untuk pemberangkatan dari dalam kota Jakarta.(ARN)

December 26, 2012

Pariwisata Jadi Sektor Andalan

Jangan hanya melihat dari sisi pendapatan dongk.. Coba aspek kenyamanan dan kebersihan ditingkatkan. WC  umum jorok, Fasilitas informasi turis/publik nyaris tidak ada dan sangat terbatas, dan banyak pungutan liar..

 

 

Kompas 26 Dec 2012

 

 

Pariwisata Jadi Sektor Andalan

Pariwisata masih menjadi sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. Sumbangan devisa pariwisata sepanjang tahun ini mencapai 9,07 miliar dollar AS atau naik 6,03 persen dibandingkan tahun 2011. Kontribusi pariwisata bagi produk domestik bruto juga terus naik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, peningkatan devisa tersebut tidak terlepas dari naiknya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingkat pengeluaran mereka. ”Hingga Oktober, wisman sudah mencapai 6,58 juta orang atau naik 5 persen dibandingkan kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya. (ENY)

December 26, 2012

BUMN Harus Sehat untuk Jadi Ujung Tombak

26 Desember 2012

INDUSTRI

BUMN Harus Sehat untuk Jadi Ujung Tombak

 

 
 

 

Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 mempunyai semangat perubahan radikal dalam paradigma berpikir dari semua elemen. Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta.

Pemerintah yang mempunyai anggaran terbatas tidak lagi bisa dituntut untuk menyediakan semua kebutuhan infrastruktur dengan anggaran itu. BUMN, BUMD, dan swasta harus ambil bagian dalam penyediaan infrastruktur itu. Peran pemerintah sekarang adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberikan insentif kepada dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur.

Dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini sangatlah jelas tersirat, BUMN harus dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menjadi ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, BUMN yang sakit atau bahkan sudah menjadi mayat hidup—istilah Menteri BUMN Dahlan Iskan—harus segera diobati apabila masih mungkin disembuhkan. Dan, BUMN yang memang tidak mungkin disembuhkan lebih baik segera dikubur.

BUMN yang saat ini berjumlah 141 sebagian besar dalam kondisi sehat. Hingga pertengahan Desember 2012 hanya tersisa 16 BUMN yang sakit. Pada Oktober tercatat 31 BUMN yang sakit. Dalam beberapa kesempatan Dahlan mengingatkan, BUMN yang sakit, terus merugi, dan sulit memperbaiki kinerja pasti akan ditutup. Namun, dia mempersilakan kepada direksi BUMN terkait untuk terus berjuang. ”Saya akan menutup perusahaan itu jika direksi sudah mengaku tidak mampu lagi dan angkat tangan,” kata Dahlan.

Hasil dari kepercayaan itu, ternyata ada lima BUMN mati yang berhasil bangkit kembali. Kelima BUMN itu adalah PT Istaka Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Djakarta Lloyd (Persero), Perum Bulog, dan PT Kertas Leces (Persero). Waskita Karya, selain bisa bangkit, pekan lalu juga melakukan penawaran perdana saham perusahaannya.

Menurut pengamat BUMN yang juga pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, inefisiensi dalam hal anggaran menjadi titik terlemah dari BUMN. Selain itu, BUMN juga sering mendapat banyak intervensi. ”Tidak tanggung- tanggung, yang mengintervensi. Ada pengusaha, media, oknum LSM, oknum birokrat, oknum di Kementerian BUMN, oknum anggota DPR, oknum penegak hukum, oknum pemda, dan pihak asing,” kata Said dalam Seminar Nasional BUMN dan Kampanye Antikorupsi di Wisma Antara, beberapa waktu lalu.

Intervensi itu sering kali berupa penempatan orang-orang pilihan yang mengintervensi untuk duduk sebagai direktur utama atau direktur keuangan. Persoalannya, apabila direktur ini tidak memiliki semangat antikorupsi, maka yang ada hanya penggerogotan dari dalam. ”Peraturan yang membuat adalah direksi. Peraturan pemeriksaan dan audit juga dibuat oleh direksi. Jadi tidak mudah menemukan penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa,” ujar Said.

Ke depan, BUMN harus benar-benar dipimpin oleh direksi yang jujur, loyal, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, BUMN akan mampu berperan sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia sesuai MP3EI.

Sementara terhadap BUMN yang sakit, sudah selayaknya pemerintah berani tegas kepada mereka.

Bukan monopoli Indonesia

Masalah BUMN sakit bukanlah monopoli Indonesia semata. Periset ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Thee Kian Wie, mengatakan, China, yang memiliki ratusan BUMN juga pernah mengalami masalah ini.

China kemudian memetakan, BUMN mana saja yang baik dan mana yang sakit. Untuk yang sakit, China mengatakan tidak bisa mempertahankannya. Alasannya, berapa pun uang yang masuk tidak akan efektif sepanjang tidak ada upaya dari dalam untuk memperbaiki kinerja dan keinginan untuk jadi lebih baik.

”Pemerintah China melihat, BUMN yang sakit ini telah berubah menjadi lembaga sosial bagi karyawannya. Karyawan digaji, tetapi tidak memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, karena itu lebih baik dibubarkan saja,” kata Thee.

Menurut Dahlan, langkah untuk melikuidasi perusahaan pelat merah merupakan bagian dari program restrukturisasi usaha yang dilakukan Kementerian BUMN. ”Langkah melikuidasi BUMN didasarkan pada beberapa faktor, antara lain perusahaan yang bersangkutan tidak strategis, bidang usahanya sudah dijalankan swasta, membebani anggaran negara, dan tidak memiliki prospek bisnis di masa datang.”

Saat ini Kementerian BUMN juga sedang mengevaluasi untuk menutup anak dan cucu usaha milik BUMN yang dalam operasionalnya justru membebani induk usaha. Sejumlah BUMN yang akan meminta penyertaan modal negara juga akan dilihat apakah layak mendapat suntikan dana tersebut. Jangan sampai setelah disuntik, perusahaan tidak mampu mengelola dana tersebut.

”Saya juga akan memeriksa kontrak kerja sama yang dibuat BUMN. Sering kali karena ketidakmampuan BUMN membuat kontrak kerja sama, posisi mereka menjadi lemah. Saya akan periksa satu per satu apakah sudah benar atau belum,” kata Dahlan.

Kontrak kerja sama yang lemah ini dialami PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Mereka telah membuat kontrak kerja untuk membuat sejumlah kapal. Namun, pada tahun 2008, terjadi krisis global dan membuat harga semua barang naik. PT Dok dan Perkapalan tidak bisa menegosiasi ulang kepada pihak pemberi kerja.

Akhirnya karena tidak mempunyai uang banyak, perusahaan tidak bisa membeli bahan baku. Akibatnya, pekerjaan tidak bisa selesai tepat waktu, dan perusahaan harus membayar denda karena keterlambatan tersebut.

Sejumlah upaya sedang dan akan dilakukan. Semoga usaha ini membuahkan hasil nyata agar BUMN semakin baik dan mampu menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi Indonesia. (M Clara Wresti)

December 26, 2012

Kandungan Lokal Meningkat

Rabu,
26 Desember 2012
 

 

 

Belanja Barang dan Jasa Hulu Migas Mencapai Rp 132 Triliun

Jakarta, Kompas – Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat, komitmen pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas sampai November 13,74 miliar dollar AS atau setara Rp 132,591 triliun. Dari nilai itu, kandungan dalam negeri 63 persen.

”Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kandungan dalam negeri setiap tahun,” kata Deputi Umum SK Migas Gerhard M Rumeser, Selasa (25/12), di Jakarta. Pada tahun 2011, komitmen pengadaan barang dan jasa sebesar 11,81 miliar dollar AS, dengan tingkat kandungan dalam negeri 61 persen.

Belanja barang dan jasa di sektor hulu migas per November 2012 sebesar 13,74 miliar dollar AS, 63 persen di antaranya memakai komponen lokal atau sekitar 8,5 miliar dollar AS. Dengan rincian, pemakaian komponen lokal untuk pengadaan jasa 7,06 miliar dollar AS dan untuk pengadaan barang 1,53 miliar dollar AS.

Gerhard menambahkan, keterlibatan badan usaha milik negara dalam belanja pengadaan barang dan jasa terus meningkat. Hingga November 2012, nilai pengadaan melalui BUMN 1,69 miliar dollar AS atau meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 630 juta dollar AS. ”Untuk mendorong upaya ini, ada aturan pengadaan barang dan jasa yang hanya boleh dilakukan perusahaan nasional atau perusahaan asing bermitra dengan penyedia nasional untuk memagari kepentingan nasional,” ujarnya.

Perbankan nasional

Sementara itu, nilai transaksi pengadaan barang dan jasa melalui perbankan nasional mulai tahun 2009 hingga November 2012 mencapai 22,15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 220 triliun. Jika pada tahun 2009 nilai transaksi pembayaran pengadaan melalui perbankan nasional baru 3,97 miliar dollar AS, pada tahun 2012 per November tercatat nilai transaksi telah mencapai 7,21 miliar dollar AS.

Gerhard menjelaskan, peningkatan nilai transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa melalui perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir itu merupakan dampak penerapan kebijakan SK Migas saat masih berbentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas pada akhir tahun 2008. Aturan itu mewajibkan industri hulu migas menggunakan jasa perbankan nasional dalam transaksi pengadaan barang dan jasa.

Pemanfaatan jasa perbankan nasional juga dilakukan melalui kewajiban kontraktor menyimpan dana cadangan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi (dana abandonment and site restoration/ASR). Penambahan dana ASR yang disimpan di bank BUMN tahun 2012 mencapai 69 juta dollar AS, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 65 juta dollar AS. Secara total, dana yang disimpan di perbankan nasional per 30 November 2012 mencapai 301 juta dollar AS.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas SK Migas Hadi Prasetyo menambahkan, kontraktor kontrak kerja sama juga diminta berhemat melalui pengadaan bersama yang dilakukan KKKS yang beroperasi di wilayah berdekatan. Pada semester pertama tahun ini, penghematan pengadaan bersama 123,97 juta dollar AS, naik dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 103,5 juta dollar AS. Sampai akhir tahun ini, nilai penghematan pengadaan bersama ditargetkan 125 juta dollar AS.

Kontraktor juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan memanfaatkan aset milik kontraktor lain. Misalnya, pemanfaatan bersama fasilitas penampungan kondensat milik Petrochina Jabung oleh Badan Operasi Bersama Pertamina-Talisman Jambi Merang di Sumatera Selatan. (EVY)

December 23, 2012

BUMN PUPUK: Pusri Bangun Pabrik Seharga Rp7,4 Triliun

Newswire
Minggu, 16 Desember 2012 | 05:24 WIB
More Sharing ServicesShare on twitterShare on facebook

JAKARTA– PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan konsorsium PT Rekayasa Industri dan Toyo Engineering Corporation sepakat menandatangani kontrak pembangunan proyek pabrik Pusri II-B dengan nilai investasi Rp7,4 triliun.

“Pembangunan pabrik Pusri II-B untuk mengganti Pabrik Pusri II yang sudah tidak efisien. Pembangunan ini bagian dari revitalisasi pabrik pupuk untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan kesinambungan usaha,” kata Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Musthofa, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/12/2012).

Penandatanganan kontrak dilakukan antara Dirut Pupuk Sriwidjaja Palembang, Musthofa, Dirut Rekayasa Industri M. Ali Suharsono, dan Representative Director & Division Director International Sales Toyo Engineering Corp, Hideki Shiinoki, yang disaksikan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Arifin Tasrif.

Menurut Musthofa, pabrik Pusri II-B menggunakan teknologi KBR Purifier Technology untuk pabrik amonia dan teknologi Aces 21 milik Toyo dan Pusri sebagai co-licencor untuk pabrik urea.

Ada pun kapasitas pabrik amonia mencapai 2.000 ton/hari atau 660.000 ton per tahun) dan kapasitas pabrik urea 2.750 ton per hari atau 907.500 ton per tahun.

Dalam rangka mengoptimalkan pemakaian gas untuk bahan baku pabrik maka untuk bahan bakar pembangkit steam dan listrik diganti dengan batubara.

“Dengan digantinya Pabrik Pusri II, yang saat ini memiliki kapasitas 450.000 ton per tahun, dengan Pabrik Pusri II-B akan menambah produksi sebesar 457.500 ton per tahun sehingga total produksi urea Pusri menjadi 2,61 juta ton per tahun.” ujar Musthofa.

Pabrik Pusri II-B, selain ramah lingkungan juga hemat bahan baku gas yakni dengan rasio pemakaian gas per ton produk sebesar 31,49 MMBTU/ton amonia dan 21,18 MMBTU/ton urea.

Jika dibandingkan dengan pabrik Pusri II yang memiliki rasio pemakaian gas per ton produk 49.24 MMBTU/ton Amonia dan 36.05 MMBTU/ton urea maka akan dihemat pemakaian gas sebesar 14.87 MMBTU per ton urea.

Lebih lanjut dijelaskan, masa pembangunan pabrik Pusri II-B selama 34 bulan dan mulai berproduksi pada Desember 2015, setelah melalui rangkaian prakualifikasi sejak 31 Januari 2012, dan pengumuman pemenang lelang pada 12 November 2012.

“Club Deal” Pendanaan pembangunan pabrik Pusri II-B yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan ini dibiayai tujuh bank lokal dan asing yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Jawa Barat, Bank Sumsel Babel, dan Bank UOB Indonesia dengan menggunakan skema “club deal”.

Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji langkah Pusri yang mampu memanfaatkan pembiayaan dengan melibatkan perbankan nasional dan asing lewat skema “club deal”.

“Skema pembiayaan seperti ini mungkin merupakan yang pertama di lingkungan BUMN,” ujar Dahlan.

Untuk itu ia juga mendorong agar skema ini dapat ditiru oleh BUMN lain, meskipun prosesnya cukup kompleks tetapi sangat menguntungkan.

Mantan Direktur Utama PLN ini pun mengharapkan pembangunan proyek ini berlangsung dengan baik dan tepat waktu, sehingga PT Pusri Palembang dapat berkontribusi lebih besar pada peningkatan produksi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. (Antara/msb)

December 23, 2012

Nasib Kereta Api di Aceh

Indonesia perku Membangun infrastuktur tapi banyak proyek infrastruktur strategis mangkrak..

A A A
Opini – Jumat, 07 Des 2012 00:04 WIB
Nasib Kereta Api di Aceh
Oleh: H. Kliwon Suyoto. Jalan KA di Aceh dibangun Belanda dengan tujuan utama untuk kepentingan politik dan ekonomi. Besi dan kayu didatangkan dari Singapura bulan November 1474; khusus kayu untuk bantalan rel didatangkan dari Malaka (Malaysia) pada tahun 1875. Material untuk rel diimpor dari Inggris pada tahun 1875. Total dana yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun lebih kurang 450 km jalur KA di Aceh mencapai 23 juta Gulden.
Perusahaan pengelola KA di Aceh awalnya bernama Djawatan Kereta Api (DKA), yang kemudian dengan kebijakan nasionalisasi berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Sayangnya, justeru setelah nasionalisasi, demi pertimbangan “efisiensi” KA di Aceh dibatasi operasinya hanya antara Langsa – Besitang, kemudian hanya antara Besitang – Kuala Simpang, terakhir pada tahun 1982 operasi KA Aceh dihentikan secara total.

Perusahaan pengelola secara berturut-turut berganti menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), kemudian Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan terakhir Perseroan Terbatas Kereta Api (PT KA) sebatas mampu mengawasi asset tanah dan bangunan. Sebagian asset disewakan, sebagian lagi “diserobot” Pemda dan relnya banyak yang dicuri masyarakat, bahkan di atas persil tanah bekas rel KA Aceh didirikan perumahan masyarakat.

Pembangunan kembali

Hasrat pemerintah untuk membangun kembali KA di Aceh mulai diwacanakan sejak 1982. Tetapi baru terealisasi pada tahun anggaran 1996/1997, ditandai dengan pengalokasian dana melalui APBN sebesar Rp 63,9 juta. Kecil sekali dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengaktifkan jalur KA sepanjang lebih kurang 450 km.

Komitmen pemerintah untuk membangun kembali KA di Aceh semakin menguat melalui janji Presiden B.J Habibie, yang diikuti dengan pengalokasian dana melalui APBN secara berturut-turut 1998/1999 sebesar Rp 711 juta; 1999/2000 Rp 8,66 milyar; tahun 2000 Rp 29,8 milyar. Tapi total dana hampir 39,5 milyar itu pun tak meninggalkan bekas yang berarti. Sebab, biaya standar pembangunan jalan KA Rp 30 milyar/km.

Dalam kepemimpinan presiden SBY, alokasi dana untuk pembangunan kembali KA Aceh justeru menurun. Sebut saja tahun 2001, melalui APBN dialokasikan Rp 1,087 milyar, yang digunakan untuk membuat AMDAL dan review desain.

Kemudian tahun 2002 dikucurkan dana Rp 3,323 milyar, yang digunakan untuk membuat rencana pengembangan KA Sumatera sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway Development. Konsepnya disiapkan pemerintah berkerjasama dengan konsultan asing Moot Mc Donald dan SNCF Internasional.

Tahun 2003 dikucurkan dana Rp 4,348 milyar untuk detail desain jembatan. Tahun 2004, pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan merencanakan pembangunan kembali lebih kurang 450 km jalur KA Aceh dalam lima tahapan dengan perkiraan dana Rp 7,1 trilyun. Rencana ini gagal akibat bencana Tsunami Aceh akhir tahun 2004.

Tahun 2007 setelah sempat terhenti tiga tahun akibat Tsunami, dibangun kembali rel KA di Bireuen dan Aceh Utara. Perencanaan dirubah, panjang rel yang harus dibangun menjadi 586 km dengan biaya Rp 12 trilyun. Tetapi anggaran yang terpakai pada tahun 2007 hanya sebesar Rp 108 milyar.

Tahun 2008 dikucurkan dana Rp 63 milyar, bulan Mei 2008 pemerintah melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi Prof Yuwaldi Awai berjanji KA Aceh segera beroperasai antara Cunda – Simpang Mane, Aceh Utara. Diikuti dengan datangnya dua unit KRD produksi PT INKA seharga Rp 19,5 milyar di Krueng Geukueh, Lhok Seumawe, yang sampai sekarang KRD tersebut tidak juga bergerak, masih dalam “kerangkeng”.

Tahun 2009 dikucurkan dana Rp 47 milyar, bulan Februari 2011 kembali dikucurkan dana sebesar Rp 88 milyar. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatikan dan Telematika Provinsi Aceh, Prof. Yuwaldi Awai sekali lagi berjanji KA Aceh akan segera beroperasi pada rute Krueng Mane – Lhok Seumawe sepanjang 14 km, tetapi tidak juga terlaksana.

Mei 2011, Prof Yuwaldi Awai menargetkan KA Aceh akan beroperasi Juli 2011 pada rute Lhok Seumawe – Krueng Geukueh sepanjang 12 km. Rel sudah dilakukan uji coba dan dinyatakan layak pakai, namun KRD tak kunjung bergerak Padahal total dana yang sudah dikucurkan, termasuk Rp 44 milyar pada tahun 2012, mencapai Rp 352 milyar plus Rp 19,5 milyar harga KRD.

Patut Disesalkan

Bulan Mei 2013 sudah lima tahun KRD produksi PT INKA “teronggok” di tanah rencong. Tetapi melihat fakta kondisi jalan KA yang sudah dibangun, sebagian diantaranya sudah dibongkar masyarakat, bahkan di beberapa tempat berdiri rumah masyarakat (lihat foto-foto), rasanya kecil sekali kemungkinan dua buah KRD itu bisa dioperasikan.

Taufik Hidayat, peneliti LIPI yang juga Ketua Indonesia Railway Watch (IRW) melalui status facebooknya menyebutkan, pengoperasian KRD di Aceh masih menunggu kucuran dana sosialisasi Rp 1 Milyar dan dana subsidi operasi yang diperlukan PT KAI Divre 1 Sumut dan NAD Rp 2,7 milyar, yang oleh DPR – RI masih diberi tanda bintang.

Agaknya usulan diatas yang dinantikan PT KAI Divre I Sumut dan NAD sebagai satu-satunya operator, sehingga sampai sekarang belum melakukan berbagai persiapan untuk itu. Padahal untuk mendukung operasi KRD itu minimal diperlukan tersedianya petugas di tiga stasiun yang telah dibangun. Itu pun dengan fungsi tugas merangkap berbagai profesi, Kepala Stasiun (KS) sekaligus Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA) dan penjual tiket.

Melihat jumlah dana yang dikucurkan Rp 352 milyar, wajar kalau banyak pihak, utamanya masyarakat di Aceh menyesalkan semua ini. Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta agar dana pembangunan KA dialihkan pada pengembangan pelabuhan. Sementara walikota Lhokseumawe, Tgk Suaidi Yahya menolak keberadaan rel KA di kawasan kotanya. Karena dapat menganggu aktifitas warga.

Semua ini terjadi akibat pembangunan dilakukan secara parsial, tidak menyeluruh pada 450 km jalan KA yang membentang di Aceh. Tidak mengherankan kalau beberapa media massa lokal seperti Atjeh Post, Serambi Indonesia, juga sejumlah koran kota Medan, belum lagi sejumlah media online menuding adanya indikasi praktek korupsi pada pengalokasian APBN untuk pembangunan kembali rel KA di Aceh.

Beginilah nasib KA di Aceh, tahun 1874 menghabiskan dana 23 juta Gulden untuk membuka hubungan KA Kutaraja – Besitang sepanjang lebih kurang 450 km. Tetapi tahun 1982 sebelum berusia seabad, sudah dihentikan operasinya, sehingga sebagian dana 23 juta Gulden terbenam di bumi Rencong secara sia-sia. Belakangan antara antara 1996 sampai 2012, selama 16 tahun demi ambisi untuk membangun kembali KA Aceh, dana APBN senilai Rp 352 milyar telah mengucur. Tetapi kurun waktu 16 tahun baru mampu menghadirkan ½ set KRD – dua kereta – yang sudah hampir lima tahun belum juga beroperasi.

Kita berharap tanda bintang pada usulan dana sosialisasi dan subsidi operasi senilai Rp 3,7 milyar dapat segera disetujui DPR, sehingga operasi KRD yang sudah berkali-kali dijanjikan dapat diwujudkan. Tidak hanya pada rute Lhok Seumawe – Krueng Geukueh sepanjang 12 km, tetapi juga membangun kembali hubungan KA Banda Aceh – Medan. Jangan biarkan rakyat Aceh bernyanyi: “Tapi janji tinggal janji, operasi kereta api hanya mimpi.” Semoga !!. ***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi dan transportasi tinggal di Tebingtinggi.