Archive for February, 2013

February 28, 2013

[Penting !]5 Alasan Mahfud soal kasus hukum Anas Urbaningrum

Hehe, akhirnya si Mahfud agak mudheng juga urusan Anas Urbaningrum. Sebelumnya Ketua MK ini berkunjung ke rumah Anas U, setelah pengumuman ketua Partai PD sebagai tersangka kasus Hambalang.  Yang paling konyol untuk seorang hakim MK, adalah dia menerima posisi sebagai ketua KAHMI..

 

KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 | 09:02 WIB

5 Alasan Mahfud Soal Kasus Hukum Anas Urbaningrum

TEMPO.COJakarta – Tanpa kisruh bocornya surat perintah penyidikan ataupun peristiwa politik dalam Partai Demokrat, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan mampu melihat dengan jelas bahwa kasus Anas adalah kasus hukum. Dia sependapat bahwa koleganya di Himpunan Mahasiswa Islam itu harus menjadi tersangka. Berikut ini lima catatan yang diberikannya.

1. Sebanyak empat orang (Mindo Rosalina, Wafid Muharram, Muhammad Nazarudin, El Idris) sudah dihukum dalam kasus yang sama, yaitu suap dan korupsi dalam proyek Hambalang.

2. Kasus ini juga menjerat tersangka “kelas kakap”, yakni bekas Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

3. BPK menemukan negara merugi lebih dari Rp 240 miliar dalam kasus ini. “Itu sudah korupsi yang tak bisa dibantah.”

4. BPK menemukan penetapan anggaran proyek ini juga melanggar prosedur. “Pelanggaran hukum sudah ada.”

5. Tanah di Hambalang dibebaskan melawan hukum karena melibatkan partai politik. “Itu proyek negara, tapi yang mengurus partai.”

NUR ALFIYAH

 

+++++++++

KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 | 15:27 WIB

Anas Diminta Tak Libatkan HMI

 

TEMPO.COJakarta – Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang juga Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tak melibatkan HMI dalam persoalan hukum yang dihadapinya.

“HMI adalah lembaga independen,” kata Dipo, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013.

Dipo mencontohkan kejadian yang pernah dialaminya. Ia menceritakan kisahnya masuk penjara Guntur lantaran melawan Soeharto. “Ya sudah, itu konsekuensi saya sendiri. Enggak ada saya melibat-libatkan anggota HMI,” ujar Dipo. “Tidak ada saya komplain ke siapa-siapa.”

Meski ditahan selama 6-7 bulan di penjara, Dipo mengaku menerima risiko itu seorang diri. “Nah, ini kan masalahnya juga gitu. Kalau masalah hukum kayak gini, ya, lakukan aja (sendiri),”

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ini pun meminta Anas bersabar menunggu proses hukum selanjutnya seusai ditetapkan sebagai tersangka. “Itu juga yang memang melelahkan. Saya mengerti Bung Anas seperti itu.”

Dipo justru mengajak Anas bertemu SBY untuk membicarakan semua yang terjadi, terutama hubungan Anas dengan SBY. “Saya kenal Pak SBY, Bung Anas juga kenal Pak SBY. Tidak mungkin dia dianggap sebagai abandon childatau unwanted child,” ucapnya.

PRIHANDOKO

Advertisements
February 27, 2013

Subsidi BBM Habiskan Rp 300 Triliun, Hatta Curhat Sulit Bangun Infrastruktur

 

Mister Uban kok jadi mencontoh besannya, yang hanya bisa curhat dan tidak bisa bertindak tegas. Pak, turunkan saja subsidi + naikan harga BBM. 

 

Luhur Hertanto – detikfinance
Rabu, 27/02/2013 11:51 WIB
 
 

 
 
 

Balikpapan – Pembangunan infrastruktur yang lambat menjadi penyakit lama di Indonesia, karena itu pertumbuhan ekonomi terhambat. Pemerintah mengaku tidak punya dana cukup untuk infrastruktur, kerena sudah tersedot banyak untuk subsidi BBM.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka Rakernas Bappeda se-Indonesia di Balikpapan, Rabu (27/2/2013).

“Mari fokus ke infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak cepat dibangun, maka itu akan rem minat investor. APBD yang masih besar alokasinya buat belanja pegawai dan barang, agar diarahkan kepada pelayanan publik. Sebab itu akan ujungnya ke investasi. Investasi menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” tutur Hatta.

“Tetapi ruang anggaran di APBN sudah sangat terbatas. Tahun ini dan 2014 sudah habis. Subsidi BBM kemungkinan tembus Rp 300 triliun dan mendekati 50 juta kiloliter,” imbuh Hatta.

Karena itu untuk membangun sarana infrastruktur baru, Hatta mengatakan pemerintah memang mencari sumber-sumber pembiayaan baru termasuk dengan melibatkan BUMN.

“Daerah melaporkan APBD jelas nggak cukup, namun juga swasta kurang berminat sebab proyeknya belum menunjukkan feasibilitas komersialnya. Maka kita tugaskan BUMN buat turun tangan. Ini juga merupakan stimulus buat BUMD dan sektor swasta,” jelas Hatta.

Ke depan, Hatta meminta semua proyek-proyek infrastruktur komersial sepenuhnya bisa dibiayai oleh perusahaan swasta nasional dan BUMD, sehingga tidak perlu lagi menggunakan APBN.

“Kita siapkan insentif bagi investor dan swasta yang membangun infrastruktur. Infrastruktur dasar itu diharapkan menarik investor untuk mengembangkan daerah,” tegas Hatta.

February 27, 2013

Populasi Sepeda Motor Nyaris 78 Juta Unit

Inilah buah dari “kekonyolan ” kebijakan pemerintah  yang memanjakan warganya dengan BBM bersubsidi dan membiarkan angkutan publik buruk !

dari : http://edorusyanto.wordpress.com/2013/02/21/populasi-sepeda-motor-nyaris-78-juta-unit/

Populasi Sepeda Motor Nyaris 78 Juta Unit

21 FEBRUARI 2013

kendaraan 2012

MASYARAKAT masih menyukai sepeda motor. Kendaraan roda dua tersebut dipilih sebagai alat transportasi.

Sifatnya yang praktis dan efisien, membuat sepeda motor menjadi favorit. Motor bisa door to door. Mengantar sang penunggang langsung ke tujuan.

Dari segi biaya operasional, motor dianggap lebih hemat dibandingkan angkutan umum. Misal, seorang warga yang bergerak dari rumah ke kantor sejauh 20-30 kilometer, cukup menghabiskan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Bila memakai BBM bersubsidi, Premium, sang pemotor cukup merogoh Rp 4.500 per liter.

Bandingkan dengan menggunakan angkutan umum yang setidaknya bisa mencapai Rp 20 ribu untuk menempuh jarak yang sama. Belum lagi soal waktu tempuh dan biaya sosial lainnya.

Oh ya, dari segi waktu tempuh, di lalu lintas jalan perkotaan seperti Jakarta, motor dianggap lebih butuh sedikit waktu. Tak heran jika si kuda besi kian meruyak di perkotaan.

Masyarakat banyak memanfaatkan sepeda motor untuk mencari nafkah. Kementerian perhubungan menyebutkan, di Jabodetabek, 48% penggunaan motor untuk ke tempat kerja. Lalu, sebanyak 14% untuk rekreasi, 16% untuk bisnis, dan 22% untuk kepentingan lainnya.

Bisa jadi, kepentingan lainnya mencakup untuk mencari ilmu. Atau, untuk alat transportasi berinteraksi sosial.

penjualan motor 2006 2012

Saking jadi primadona, populasi sepeda motor pun terus membubung. Hingga akhir 2012, data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, jumlah sepeda motor mencapai 77,7 juta unit. Angka itu setara dengan sekitar 83% dari total kendaraan yang mencapai 94 juta unit.

Populasi sepeda motor itu, naik 12% dibandingkan jumlah per akhir 2011 yang mencapai 69 juta unit. Atau, ada penambahan sekitar delapan juta unit.

penjualan mobil 2006 2012

Di sisi lain, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi) menyebutkan, pada 2012, volume penjualan sekitar 7 juta unit. Bila dibandingkan penjualan 2011 turun sekitar 11%.

Salah satu faktor yang dianggap melemahkan penjualan adalah dinaikkannya batasan uang muka menjadi 20%. Semula, para konsumen banyak yang membayar uang muka di bawah 10%. Bahkan, ada yang cukup membayar Rp 500 ribu, sudah bisa membawa pulang motor impian.

Sepeda motor memang primadona transportasi. Buktinya, jauh bandingkan dengan populasi mobil pribadi yang tidak lebih dari 10,11% per akhir 2012. (edo rusyanto)

February 27, 2013

Akibat Pemilukada, 1.300 PNS Terjerat Hukum

PNS yang berpolitik, apalagi yang berkonspirasi ala “mafia taliban” sudah seharusnya dipecat !

 

Akibat Pemilukada, 1.300 PNS Terjerat Hukum
Rabu, 27 Februari 2013, 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan pemilukada sejak 2004 ternyata
memiliki imbas dengan meningkatnya aparatur negara yang terjerat kasus
hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melansir 1.364 pegawai
negeri sipil (PNS) bermasalah karena terkait tindak pidana hingga akhir
2012.

Dari data itu, kasus terbanyak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT)
dengan jumlah 189 PNS. Kalimantan Selatan menduduki urutan kedua dengan
133 kasus, Jawa Tengah sebanyak 101 kasus, Riau ada 96 kasus, dan di DKI
Jakarta ada 33 PNS yang terjerat hukum, dengan rincian tujuh masih
berstatus tersangka, 16 terdakwa, dan 10 orang terpidana.

Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, hasil evaluasi dan
analisis tersangkutnya PNS dalam kasus hukum salah satunya akibat
mahalnya biaya pemilihan kepala daerah. Fenomena uang mahar, biaya
kampanye, dan pembentukan tim sukses membuat PNS dilibatkan dalam
permainan anggaran.

Dia mencontohkan, Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2008 yang
berlangsung tiga putaran menghabiskan hampir satu triliun rupiah.
Munculnya bias dan distorsi dalam memahami dan memaknai demokrasi dan
demokratisasi membuat banyak aparatur dipaksa kepala daerah untuk ikut
mendukungnya dengan melanggar aturan.

“Pemilukada langsung yang harus diartikan efektif malah rawan terhadap
konflik,” kata Reydonnyzar, Rabu (27/2).

Disharmonisasi hubungan kepala daerah dan DPRD, utamanya dalam
pembahasan APBD membuat PNS terjebak dalam arus konflik. Belum lagi
politisasi birokrasi atau kooptasi oleh kekuatan parpol membuat PNS
rawan tergelincir melakukan tindakan pidana.

Dia mencontohkan sebuah kasus, ada seorang kepala dinas yang dipaksa
kepala daerah menyiapkan dana kampanye. Risiko kalau menolak,
sambungnya, maka kepala daerah mengancam akan mencopot jabatannya.
Sehingga dengan segala tekanan dan keterpaksaan, aparatur negara itu
berani melanggar aturan.

“Politisasi birokrasi demi kepentingan calon ini akibat biaya politik
mahal dan PNS yang kena dampaknya,” ujarnya.

February 27, 2013

26 Perusahaan Diduga Rampok Hutan

 

 26 Perusahaan berpotensi untuk menjadi “bancakan” BARESKIM POLRI nih, jika proses pemeriksaan tidak diawasi dengan ketat !

 

UU Kehutanan tegas melarang izin usaha eksploitasi dan eksplorasi di kawasan rimba.

Namun, otda membuka peluang pelanggaran.

SEBANYAK 26 perusahaan pertambangan dan perkebun an terindikasi menggunduli hutan tanpa izin. Kerugian negara akibat praktik melawan hukum itu ditaksir mencapai Rp90,6 miliar dan US$38 ribu. Demikian temuan Ba dan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Jakarta, kemarin.

“Modelnya, ini kalau orang Betawi bilang, sistem selonongboy. Yang penting eksploitasi, eksplorasi dulu, izin belakangan. Kita banyak temukan ini. Mereka sengaja mengabaikan pro ses pengajuan izin sampai pengeluaran izin,” ujar Ali Masykur Musa, anggota IV Majelis Kehormatan Kode

Etik BPK, di Gedung Bareskrim.

Selain mengabaikan izin, modus mereka ialah memanfaatkan zona abu-abu tumpang-tindihnya perundang-undangan, juga perselingkuhan antara pengusaha, birokrat, dan penegak hukum.

Menurut Ali, total temuan dari ha sil audit kehutanan BPK itu sebanyak 29 kasus pelanggaran dengan tiga jenis modus di empat provinsi, yakni di Kalsel, Kaltim, Kalbar, dan Maluku Utara.

Modus pertama, ketiadaan izin pakai kawasan hutan (IPKH). Sebanyak 22 perusahaan melanggar IPKH, di antaranya PT KBI, PT FTI, PT CKA, PT GST, PT ZI (di Kalteng), dan PT AT (Kalbar).

Modus kedua, absennya izin peman faatan kayu dan pelepasan ka

wasan hutan produksi. Hal tersebut melanggar surat keputusan (SK) menteri kehutanan. Pelanggaran dilakukan empat perkebunan sawit.

Ketiga, pelanggaran penerbitan surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB). Modus itu sudah merugikan negara sebanyak 119 ribu kubik kayu gelondongan senilai Rp58,1 miliar.

Per usahaan yang diduga melanggar ialah MPI, CV, dan UD (Maluku Uta ra).

Pemda dinilai berperan be sar atas terjadinya pelanggaran tersebut.

“Mayoritas (pelanggar) dari (perusahaan) swasta. (Dari BUMN) yang ada itu PT AT,” paparnya

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kal teng Ari Rompas menyatakan maraknya pelanggaran oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan sudah berlangsung sejak 2004.

Dia mengungkapkan praktik pelanggaran izin tergambar pada pertengahan 2011 di Kalteng. Dari 352 perkebunan sawit, yang dipersilakan melakukan usaha sebenarnya baru 67 perusahaan. Selain itu, dari 600 perusahaan pertambangan, baru sekitar 20 yang berizin.

Kondisi itu, menurutnya, dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan memanfaatkan celah peraturan.

Pada tata guna hutan kesepakatan (TGHK) disebutkan ada celah lewat penggunaan hutan produksi.

Adapun pada rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), usaha pertambangan dan perkebunan mesti dilakukan di nonkawasan hutan.

“(Di dua peraturan) ini ada ruang abu-abu. Itu yang dimanfaatkan.“

Ketika menanggapi laporan itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman menyatakan siap menindaklanjutinya lewat penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Sutarman, penanganan kasus itu butuh waktu panjang karena memerlukan akurasi analisis.
Sebab, proses pengajuan izin hingga keluarnya izin dan pelaksanaan usaha melibatkan banyak pihak.

Saat ditanya mengenai keberadaan perusahaan besar atau asing yang diduga bisa memengaruhi penegakan hukum, Sutarman dengan tegas menyanggahnya.

“Kita enggak pernah ada hambatan atau pengaruh dari siapa pun.
Sepanjang alat bukti cukup, perusahaan asing pun tetap harus bekerja sama (dalam penegakan hukum),“ tukasnya. (X-5)

February 25, 2013

Tiji tibeh ala Anas

Hari Sabtu kemarin Anas  berhenti dari ketua umum Partai Demokrat. Banyak pengamat (yang menurut saya agak gendengk)  mempersoalkan   sematik antara  “berhenti ” dan mundur.
Intinya menurut  mereka jika  berhenti artinya Anas tidak usah memberhentikan pertanggung jawaban, seperti sang Diktator Soeharto waktu dia lengser  jadi Presiden.  . Sedangkan jika  ” mundur” dinilai oleh para pengamat   ini masih harus memberikan pertanggung jawaban. lebih baik mereka membahas isi pidato nya Anas saja.. Isi pidatonya ini menurut saya menggambarkan profil bukan seorang demokrat sejati tapi justru figur yang Gila KUASA, ,cenderung otoriter, dan penganut falsafah “tiji tibeh” alias mati siji mati kabeh.

setelah mundur loyalis Anas dan tim HMI menyebar sms disinformasi  seperti dibawah ini

SMS GELAP :

SK Anas dgn kronologi sebagai berikut :
1) Empat hari yg lalu BW dipanggil SBY, inti pertemuan memaksa agar BW ttd sprindik AU dgn ancaman kemungkinan DIBUKA kembali KASUS BW, Yaitu : saksi palsu BW di persidangan sengketa pilkada Papua.
2) SBY perintahkan POLRI untuk siaga menangkap 3 komisioner KPK (AS-Z-APP) berkaitan dengan kebocoran sprindik AU.
3) BM dihadapkan pada pilihan KPK bubar dengan ditangkapnya 4 komisioner atau KPK tersangkakan AU.
4) Jum’at 23 Februari pukul 18.30 saat rehat gelar perkara hambalang. Samad & BW ditelpon SBY ancam agar sprindik AU keluar malam itu.Jika BW dan Samad TIDAK MAU, POLRI yang sudah siaga akan masuk menangkap BW dan 3 komisioner yang lain”.

Paulus Mujiran : Antiklimaks Anas Urbaningrum

Senin, 25 Februari 2013Antiklimaks Anas Urbaningrum

Paulus Mujiran,
ALUMNUS S-2 UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG; PEMERHATI SOSIAL DAN POLITIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Anas diduga terlibat kasus
Hambalang saat menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPR 2009. Menurut juru
bicara KPK, Johan Budi S.P., KPK tidak hanya menjerat Anas dalam kasus
Hambalang, tapi juga proyek lain. Anas pun dijerat dengan Pasal 12 huruf
a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menetapkan Anas sebagai tersangka, KPK meminta Imigrasi mencegah
Anas bepergian ke luar negeri selama enam bulan mendatang. KPK pun
menegaskan bahwa keputusan yang dibuat murni proses hukum dan tidak
terkait dengan urusan politik. Tak ada pernyataan resmi dari Anas
setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Hanya beberapa saat kemudian
Anas memasang status pada BBM-nya dengan tulisan, “Nabok Nyilih Tangan”.
Kalimat berbahasa Jawa itu berarti menampar dengan meminjam tangan orang
lain.

Penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Anas terasa antiklimaks
bagi Ketua Umum PB HMI 1997-1999 ini. Terkait proyek Hambalang, Anas
berulang kali membantah keterlibatan dirinya. Bahkan, pada 9 Maret 2012,
di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Anas menyatakan, “Satu rupiah
saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas.” Dalam Pemilu 2009,
Anas bersama Angelina Sondakh dan Andi A. Mallarangeng tampil sebagai
bintang iklan kampanye Partai Demokrat yang terkenal dengan slogan
“Katakan Tidak pada Korupsi”. Namun kini sebagian bintang iklan kampanye
itu dituduh korupsi. Ironis memang!

Penetapan Anas sebagai tersangka sejalan dengan harapan Majelis Tinggi
Partai Demokrat, yang menginginkan agar Anas berfokus pada kasus hukum
yang tengah dijalaninya. Dengan status sebagai tersangka, semakin
terbuka peluang Majelis Tinggi Demokrat mengambil alih peran Anas.
Penetapan Anas sebagai tersangka oleh KPK otomatis membuat Ketua Umum
Partai Demokrat itu harus mundur, sesuai dengan pakta integritas yang
ditandatangani semua kader Partai Demokrat.

Penetapan Anas sebagai tersangka kasus korupsi menjadi babak baru di
tubuh Partai Demokrat, sekaligus jalan terjal bagi Anas. Kiprah Anas
dalam dunia politik Indonesia termasuk cemerlang. Ia sempat diharapkan
menjadi tokoh muda penuh harapan. Sayang, kasus korupsi menyebabkan
karier gemilang itu bak hancur ditelan bumi. Politikus muda kelahiran
Blitar ini mengawali perjalanan politiknya ketika berkuliah di
Universitas Airlangga, Surabaya, melalui jalur Penelusuran Minat dan
Kemampuan (PMDK). Di kampus itu, ia belajar jurusan ilmu politik. Anas
pun lulus sebagai mahasiswa teladan dan lulusan terbaik.

Anas kemudian melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas
Indonesia dan meraih gelar master ilmu politik dengan tesis
“Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid”. Anas pun pernah
menjabat Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999. Dan pada 2001-2005
terpilih sebagai komisioner KPU setelah sebelumnya duduk dalam Tim
Sebelas yang mempersiapkan pembentukan KPU. Seusai Pemilu 2004, Anas
masuk Partai Demokrat, lalu terpilih sebagai anggota DPR periode
2009-2014. Namun jabatan Ketua Fraksi Demokrat ia tinggalkan, karena ia
terpilih sebagai ketua umum partai.

Kini, karier politik Anas terancam hancur. Anas pun terancam pidana
penjara selama 20 tahun, karena sangkaan menerima hadiah atau janji
terkait proyek Hambalang. Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor berbunyi,
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya.”

Kemudian, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya. Maka, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Penetapan Anas sebagai tersangka korupsi oleh KPK akan membuka
pertarungan yang sesungguhnya antara kubu Anas dan kubu Ketua Majelis
Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Penetapan Anas sebagai
tersangka dan pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatan ketua umum
tidak serta-merta mampu menyelesaikan perseteruan yang melanda Demokrat.
Selama ini Anas dijadikan kambing hitam atas merosotnya elektabilitas
Partai Demokrat. Apakah dengan demikian, penetapan Anas sebagai
tersangka lantas menaikkan popularitas Demokrat?

Pertama, kemerosotan elektabilitas Demokrat merupakan dampak kinerja
kolektif kader-kader Demokrat yang tidak bekerja keras untuk kemajuan
Demokrat. Banyak kader Demokrat menjadikan partai ini semata-mata
sebagai kendaraan politik meraih kekuasaan dan jalan mulus korupsi.
Dengan menjadi anggota lembaga legislatif dan eksekutif, terbuka
kesempatan melakukan korupsi. Kader-kader oportunis dan partisan ini
justru mempercepat pembusukan Demokrat dari dalam. Celakanya, mayoritas
pendukung Demokrat adalah massa mengambang yang kepercayaan publik dan
loyalitasnya layak dipertanyakan.

Kedua, semakin tidak adanya daya tarik Demokrat dalam menghadapi Pemilu
2014. Tertutupnya peluang SBY mencalonkan diri sebagai presiden dalam
Pemilu 2014 mendatang menyebabkan Demokrat kehilangan figur pemersatu
yang mampu merapatkan barisan kader-kader. Faktor SBY tidak ada duanya
di tubuh Demokrat. Karena itu, penurunan elektabilitas dapat dimaknai
sebagai hukuman publik atas buruknya kinerja pemerintahan SBY sekaligus
Partai Demokrat yang terbelit kasus-kasus korupsi.

Ketiga, boleh jadi ungkapan-ungkapan Anas, seperti “Politik Sengkuni”
dan “Nabok Nyilih Tangan”, yang diungkapkan di media sosial merupakan
ungkapan kegundahan hati Anas yang tidak berdaya di hadapan
senior-senior Demokrat yang berharap Anas segera mengundurkan diri.
Dengan demikian, bisa jadi Anas justru menuai simpati karena telah
“dizalimi” oleh rezim.

Pertarungan antara SBY dan loyalis-loyalis Anas diperkirakan semakin
terbuka di hari-hari mendatang. Ini karena loyalis-loyalis Anas cukup
mengakar di daerah-daerah. Bukan tidak mungkin penetapan Anas sebagai
tersangka diikuti dengan pengunduran diri kader-kader Demokrat pendukung
Anas di daerah. Karena itu, penetapan Anas sebagai tersangka bukanlah
akhir dari babak “goro-goro” Partai Demokrat. Di masa mendatang, bisa
jadi justru Demokrat kian babak belur manakala gagal mengkonsolidasi
kader-kader di daerah.

http://koran.tempo.co/konten/2013/02/25/302015/Antiklimaks-Anas-Urbaningrum

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Senin, 25 Februari 2013Anas Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang

JAKARTA – Kalangan pengamat hukum pidana mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi mengusut keterlibatan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum dalam kasus Hambalang ke arah dugaan pidana pencucian uang.
“Mudah membuktikan pencucian uang itu,” kata pengajar Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, kepada Tempo kemarin.

Untuk membuktikan dugaan tersebut, kata Yenti, KPK harus menelisik
laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
kepada KPK mengenai transaksi mencurigakan milik Anas. Keterangan
Muhammad Nazaruddin, katanya, pun bisa membantu penyidik menguak aliran
dana dalam menjerat Anas dengan Undang-Undang Pencucian Uang.

Tiga hari lalu, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan
pemberian dan janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Surat
perintah penyidikan KPK menyebutkan, Anas disebut melanggar Pasal 11 dan
Pasal 12 ayat a dan b Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi.

Anas diduga menerima gratifikasi berupa Toyota Harrier dari PT Adhi
Karya Tbk, kontraktor proyek Hambalang. Tuduhan itu berawal dari
“nyanyian” bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Ia
mengatakan, Toyota Harrier dibelikan untuk Anas agar dia memenangkan PT
Adhi Karya.

Selain hadiah Toyota Harrier, kata Nazar, ada uang lain untuk Anas yang
diberikan saat Kongres Partai Demokrat Mei 2010 di Bandung. Kepada
Tempo, Agustus 2011, Nazaruddin menuturkan, ada dana Rp 50 miliar yang
merupakan bagian dari fee proyek Hambalang untuk pemenangan Anas.

Pernyataan Nazar itu dikuatkan oleh sopir Nazar, Aan Ikhyaudin. Menurut
Aan, uang itu diangkut dengan mobil dari kantor Nazaruddin di Tower
Permai, kawasan Warung Buncit, Jakarta, ke Bandung. “Mereka berangkat
dengan tiga mobil,” kata Aan. Yang pertama, Toyota Fortuner, mengangkut
lima kardus berisi uang dolar Amerika Serikat. Mobil kedua, Daihatsu
Espass boks, membawa uang rupiah yang dikemas dalam 14 kardus. Sedangkan
mobil ketiga berisi pengawal.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S.
Langkun, menjelaskan, KPK bisa memakai delik pidana pencucian uang
seperti yang dilakukan terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo dalam
kasus korupsi simulator pembuatan surat izin mengemudi. “Tidak sebatas
mobil, tapi harta lain yang diduga tidak sah,” ujar Tama.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, enggan mengomentari dugaan pencucian uang
yang dilakukan kliennya. “Saya akan berkonsultasi dulu dengan Anas,”
ujarnya. Namun, sebelumnya, Firman mengatakan Harrier Anas dibeli dengan
mencicil.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan pihaknya belum berniat
mengusut dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan Anas. “Kami
berfokus pada dugaan awal,” kata Johan. Namun KPK sudah meminta PPATK
menelusuri apakah ada transaksi yang mencurigakan. TRI SUHARMAN | ANANDA
BADUDU | SUBKHAN JUSUF HAKIM | BOBBY CHANDRA

++++++++++++++++++++
Berikut petikan pidato Anas:“Hari ini saya akan menyampaikan sikap saya. Seperti disampaikan kemarin 22 Februari, KPK sudah mengumumkan, saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya akan mengikuti proses hukum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan, keadilan dan kebenaran bisa saya dapatkan.

Saya masih percaya, lewat proses hukum yang adil, obyektif, dan transparan, berdasar kriteria-kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar, saya yakin kebenaran masih bisa ditegakkan. Karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan keadilan, bukan berdasar prinsip kekuasaan.

Lewat itu, saya akan melakukan pembelaan hukum yang sebaik-baiknya. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel. Saya meyakini betul bahwa saya tidak terlibat proses pelanggaran hukum di proyek Hambalang.

Sejak awal saya punya keyakinan penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu. Saya meyakini kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi dari fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul menang dari rekayasa sehebat dan serapi rekayasa itu dibangun. Itu keyakinan saya.

Sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK, karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan hal lain di luar opini. Termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam sangkaan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya mulai berpikir, jangan-jangan saya akan jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum sebagai tersangka.

Apalagi saya tahu petinggi Partai Demokrat yakin betul, haqul yaqin, Anas jadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dikatakan bocornya sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang utuh, tak bisa dipisahkan, terkait sangat erat. Itulah faktanya. Tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahuinya.

Kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini pasti terkait dengan kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin cerita lebih panjang, pada waktunya saya akan cerita. Intinya Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan (sudah tahu anak haram masih tidak tahu diripula )Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Itu saya alami menjadi peristiwa politik dan organisasi Partai Demokrat. Pada titik ini saya belum sampaikan secara rinci, tetap ada konteks yang jelas menyangkut rangkaian peristiwa-peristiwa politik itu.

Ketika saya memutuskan masuk Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Tidak sulit untuk menemukan intrik fitnah dan serangan-serangan. Saya sadari konskuensi-konsekuensinya. Maka saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya punya keyakinan kuat dan semangat menghadapinya termasuk resiko dan konsekuensinya. Itu adalah kelaziman bagi saya.

Karena saya sudah punya status tersangka, meski saya yakin posisi tersangka saya itu lebih karena faktor-faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya kalau saya punya status hukum sebagai tersangka maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, ini soal standar etik. Alhamdulilah standar etik saya cocok dengan pakta integritas Partai Demokrat. Saya sendiri di tempat ini seminggu lalu sudah menandatangani pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya mengatakan, saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Terkait dengan itu, saya sampaikan terima kasih tulus kepada kader-kader Demokrat yang telah memberikan kepercayaan, amanah, dan mandat politik untuk memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum 2010-2015. Saya mohon maaf kalau saya berhenti di awal 2013 ini. Saya tidak pernah merencanakan untuk berhenti di awal 2013. Sepenuhnya saya bersungguh-sungguh menjalankan mandat dan amanat partai. Tentu ada prestasi dan bolong-bolongnya.  ( iya bos,, PD kalah di semua pilkada kecuali Papua, mana prestasi ente ???) Tapi semua itu saya jalani dengan sungguh-sungguh, serius, dan penuh konsentrasi. Alhamdillah saya brsyukur, kurang lebih 2,5 tahun lebih semua saya jalankan penuh dengan kesungguhan dan konsentrasi.

Terima kasih para kader Demokrat yang telah menjalankan kewenangan dan tugas masing-masing. Pengurus DPP, DPD, DPC, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang selama ini bersama-sama menjalankan tugas.

Meskipun saya berhenti jadi ketua umum, saya tidak akan berhenti menjadi sahabat kader Demokrat. Saya jaminkan ketulusan, persahabatan dan persaudaraan itu kepada kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia. Apapun tugas langkah yang akan saya tempuh.

Apakah saya menjalani proses hukum, apakah adil dan transparan, tapi saya jamin loyalitas sebagai sahabat yang selama ini kita bangun bersama yang indah dan menyegarkan di dalam dinamika politik yang agak keras dan panas. Itu luar biasa.

Saya juga berharap, siapapun yang nanti jadi Ketua Umum Demokrat, bisa menunaikan tugas, bahkan jauh lebih baik dengan apa yang saya tunaikan bersama teman-teman pengurus selama ini. Pasti akan datang ketum yang lebih baik. Saya percaya karena sejarah selalu melahirkan pemimpin pada waktunya.

Apa yang akan saya lakukan ke depan adalah tetap dalam rangka memberi kontribusi dan menjaga momentum bagi perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, apapun kondisi dan keadaan saya. Yang penting adalah saya akan tetap bersama-sama dalam sebuah ikhtiar untuk membuat Indonesia semakin bagus.

Di hari-hari ke depan akan diuji pula etika Partai Demokrat. Etikanya yang bersih cerdas dan santun. Akan diuji oleh sejarah apakah bersih atau tidak, bersih atau korup. Akan diuji partai yang cerdas gagasan bangsa. Apakah Demokrat ini santun atau sadis dalam politik.

Yang paling penting, tidak ada kemarahan dan kebencian. Keduanya jauh dari rumus politik yang saya anut. Mudah-mudahan dianut juga oleh kader-kader Partai Demokrat.

Ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini saya nyatakan, ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Ini baru halaman pertama. Masih banyak hal lainnya yang kita buka bersama untuk kebaikan bersama.

Saya akan berkomitmen dan berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan demokrasi kita. Ini bukan tutup buku, tapi pembukaan halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan bermakna bagi kepentingan kita bersama.

Inilah yang saya sampaikan siang ini. Saya tentu akan terus menjadi sahabat teman sekalian, karena banyak buku yang akan kita baca bersama. Tapi jangan dipahami dalam perspektif ngeres, tapi dipahami secara konstruktif bagi kemaslahatan yang lebih besar. Itulah yang akan jadi titik orientasi kita.” [tjs]

Rabu, 27 Februari 2013

SKANDAL PROYEK HAMBALANG
Manuver Bela Anas Dikecam

JAKARTA – Kalangan pegiat antikorupsi mengkritik manuver sejumlah tokoh
publik yang membela bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Saya sedih mendengar pejabat publik bersimpati kepada tersangka
koruptor,” kata penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah
Hehamahua, kepada Tempo tadi malam.

Perilaku pejabat publik ini, menurut Hehamahua, tak sejalan dengan upaya
pemberantasan korupsi. Di satu sisi, penegak hukum habis-habisan
menangkap koruptor. Tapi di sisi lain, baik masyarakat, partai politik,
maupun pejabat publik terkesan menganulir usaha penegakan hukum itu
lewat dukungan terhadap koruptor.

Sejumlah tokoh berduyun-duyun mendatangi kediaman Anas di Jakarta Timur
sejak Sabtu pekan lalu hingga kemarin. Kedatangan itu bertepatan dengan
langkah Anas yang mundur dari Demokrat. Sehari sebelumnya, KPK
menetapkan bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam itu sebagai
tersangka dalam korupsi Hambalang.

Tokoh yang datang antara lain Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo
Budi Santoso, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo,
bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier, bekas Ketua DPR Akbar Tandjung,
dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.

Sebagian tokoh mengklaim mereka memberi dukungan moral kepada Anas
dengan alasan pertemanan atau sesama sejawat di HMI. Mahfud, yang
terkenal vokal menentang perilaku korup, sempat menyebut kasus Anas
sebagai peristiwa politik. Belakangan, dia meralat ucapannya dan
menegaskan bahwa kasus Anas tidak dipolitisasi. “Apakah Anas atau bukan,
kalau korupsi sikat saja,” kata Ketua Presidium Keluarga Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (KAHMI) ini.

Fuad malah mendorong Anas membuka skandal Bank Century dengan memasok
info tambahan soal perkara itu. Ia menyebutkan bahwa kasus Century sudah
lama mangkrak. Ia menduga macetnya kasus ini akibat intervensi politik.
“Mudah-mudahan Anas membuka,” kata salah satu pentolan KAHMI itu.

Presiden Universitas Paramadina Anis Baswedan meminta semua pihak,
termasuk tokoh publik, tidak menjadikan kasus Anas sebagai drama
politik. “Diselesaikan secara hukum. Jangan jadikan masalah tersebut
sebagai masalah politik,” ujar mantan aktivis HMI Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada ini semalam.

Menurut peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Hifdzil Alim, Mahfud
seperti dewa bagi masyarakat. Apa pun yang dia dukung, kata Hifdzil,
banyak pihak yang mengira hal itu benar. “Jika masyarakat lebih percaya
Anas dibanding KPK, aksi pemberantasan korupsi bakal tamat,” ujarnya.
FEBRIANA FIRDAUS | SUNDARI SUDIJANTO | NUR ALFIYAH | FRANSISCO ROSARIANS
| BOBBY CHANDRA

RABU, 27 FEBRUARI 2013 | 09:38 WIB

Anas Merasa SBY Anggap Anas Tak Loyal

 

TEMPO.COJakarta – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan bahwa tak ada matahari kembar di partainya. Matahari Partai Demokrat merupakan tujuan. Adapun Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mejadi tokoh utama di partai berlambang Mercy itu.

Masak SBY dibandingkan dengan anak kecil, Anas,” kata Anas dalam wawancara khusus “Perlawanan Anas” di RCTI yang ditayangkan Rabu dinihari tadi.

Anas mengungkapkan pernah berseberangan dengan SBY. Namun ia menganggap itu sebagai dinamika politik yang biasa. Kata Anas, “Perbedaan itu dianggap keluar dari loyalitas.”

Anas menganggap tak ada yang aneh dari perbedaan sikap dalam menjalankan tugas sebagai ketua umum dalam kewenangan di Majelis Tinggi. “Tidak ada yang aneh,” kata Anas. “Ada keputusan politik yang beda perspektif, kan biasa, itulah partai. Tapi kadang itu dilihat sebagai keluar dari garis loyalitas.”

Anas mengaku merasa bahwa SBY menganggap Anas tak loyal terhadap Partai. “Yang saya rasakan seperti itu,” kata dia. “Ya, dianggap tidak loyal. Saya jelaskan ini tidak terkait loyalitas, tapi dinamika biasa saja. Saya berharap beliau (SBY) bisa mengerti dan memahami.”

Dalam wawancara tersebut, Anas mengungkapkan pula perihal pertemuan Majelis Tinggi Demokrat. Saat itu Anas menolak isi pidato SBY, yang meminta Ketua Umum berkonsentrasi pada kasus hukumnya di KPK. “Kalimat itu tidak relevan,” kata Anas. Namun Majelis tetap menggunakan kalimat tersebut. 

WANTO

 

+++++++

 

RABU, 27 FEBRUARI 2013 | 10:25 WIB

Perlawanan Anas: Dana ke Ibas Tanya ke Amir

 

TEMPO.COJakarta – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi tanggapan perihal rumor adanya aliran dana Hambalang kepada Edhie Baskoro Yudhyono a.k.a Ibas.

“Kalau soal itu, silakan tanya ke Pak Amir (Syamsuddin). Karena waktu itu saya hanya ikut rapat, mendengarkan,” kata Anas dalam wawancara khusus dengan RCTI. Wawancara “Perlawanan Anas” ini ditayangkan di RCTIdinihari tadi. Amir Syamsuddin merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Kalau nanti Pak Amir tidak bersedia menjawab, saya yang menjadi cadangannya.”

Anas mengungkapkan, hubungannya dengan Ibas selama ini baik, secara kedudukannya di partai maupun secara pribadi. Bahkan, kata Anas, setelah terpilih sebagai ketua umum, dirinya yang mengusulkan Ibas duduk sebagai sekretaris jenderal. Padahal, ketika itu, SBY tak berharap Ibas mengisi jabatan itu.

“SBY dalam forum di Cikeas menyampaikan Ibas kalau mau dijadikan sekjen bisa, tapi saya tidak mau Ibas jadi sekjen sekarang ini,” kata Anas. “Tapi saya mengusulkan setelah terpilih sebagai ketua umum. Untuk menghindari kesan internal dan eksternal, ada situasi tak enak antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.”

Dalam wawancara itu, Anas juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap Anas tak loyal.

February 25, 2013

Dibayangi Kegagalan N-250, Ilham Habibie Optimistis

 

 

Antique, Iwan Kurniawan | Sabtu, 1 September 2012, 07:03 WIB

 

VIVAnews – Putra sulung mantan Presiden RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, optimistis proyek pesawat Regio Prop sebagai penerus N-250 dapat mulai diproduksi pada 2018. Sebab, sumber daya manusia Indonesia di bidang industri pesawat tidak kalah dibandingkan negara-negara maju.

Ilham menjelaskan, kegagalan N-250 untuk dapat diproduksi oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) murni masalah politis. Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan untuk menghentikan proyek tersebut.

“Kegagalan N-250 bukan disebabkan produk atau pesawatnya, namun itu murni politis, digagalkan oleh IMF,” kata Ilham kepada VIVAnews di kantornya.

Ilham yang pernah menjabat sebagai direktur marketing IPTN itu mengatakan, saat itu IPTN tidak dapat berbuat banyak, karena perusahaan sebagai penggagas proyek N-250 lebih memilih untuk menyelamatkan negara dibandingkan meneruskan proyek N-250.

“Itu force majeur. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu ada yang lebih penting dari meneruskan N-250, yaitu menyelamatkan negara. Kadang-kadang kami perlu berkorban demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan negara dan bangsa,” kata pria kelahiran Jerman ini.

Saat ini, Ilham Habibie berusaha membangkitkan kembali N-250 melalui proyek pesawat Regio Prop. Ia menggandeng Erry Firmansyah, mantan direktur utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk membangun perusahaan PT Regio Aviasi Industri (RAI) guna membuat pesawat Regio Prop.

“Kami sengaja membuat perusahaan swasta, karena melihat kemampuan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan pembuatan pesawat itu terbatas sekali, atau boleh dikatakan tidak ada. Daripada merongrong pemerintah untuk terus kasih uang, lebih baik jalan sendiri,” kata pria pemegang gelar doktor di bidang Aeronautika Engineering ini.

Dengan membangun perusahaan swasta, Ilham melanjutkan, dirinya tidak berharap mendapatkan bantuan pemerintah. Ia optimistis proyek Regio Prop ini tidak akan mengulang kegagalan pesawat N-250, karena pasar di Indonesia membutuhkan pesawat propeller.

“Potensi Indonesia luar biasa dan akan menjadi lebih besar, karena negara ini sangat optimal untuk aerospace,” katanya. (art)

© VIVA.co.id

February 25, 2013

Pengamat: Anas Punya Kartu As Korupsi Kader PD

kayaknya yang maruk itu ya dia juga..

 

TEMPO.COJakarta – Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana mengatakan Anas Urbaningrum tak akan tinggal diam setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, Anas telah melakukan perlawanan pada Majelis Tinggi Partai Demokrat saat dia mengundurkan diri sebagai ketua umum. “Anas jelas melawan,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 23 Februari 2013 malam.

Ari menjelaskan, dalam konfernsi pers pengunduran dirinya, Anas melepaskan jaket dan mengatakan bebas serta merdeka. Ini menunjukkan seolah dia tak hanya mundur dari jabatan ketum, tapi juga keluar dari partai. Dan secara bersamaan, Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rahmad pun menyatakan keluar.

Selain itu, dia menyatakan menawarkan ketulusan dan persahabatan dengan para kader partai. Menurut Ari, ini mengisyaratkan bahwa apa pun posisinya akan diikuti oleh kader yang loyal padanya. “Anas mengatakan bebas dan merdeka, kemungkinan akan diikuti oleh kader lainnya.” ujar dia.

Ari berpendapat, Anas juga masih punya senjata lain untuk melawan. Dia memiliki kartu As korupsi yang dilakukan oleh kader lainnya. Ini bisa dimainkannya untuk melawan mereka. “Bisa jadi akan menyerang dengan membuat pertarungan opini,” kata dia.

Usai ditetapkan sebagai kasus suap oleh KPK. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan mengundurkan diri dari jabatan. “Saya masih pakai jaket kebesaran Partai Demokrat. Tetapi segera setelah ini saya akan melepas jaket ini dan saya akan menjadi manusia yang bebas dan merdeka,” kata Anas di depan media.

Dalam pernyataannya Anas pun mengatakan tetap akan menjaga persahabatan dengan kader lainnya. “Ketika saya melepas jabatan atau posisi ketua umum, tentu tidak lagi punya kewenangan organisatoris karena sudah saya lepaskan. Tapi saya bisa menjaminkan satu hal yang hemat saya penting, yaitu ketulusan persahabatan dan persaudaraan,” ucap dia.

NUR ALFIYAH

February 22, 2013

Aceng “nikah siri” pengacara istrinya..

 Aceng memang dombrut alias domba brutal..
   Jumat, 22/02/2013 19:41 WIB

Leny Anggraeni Bantah Dinikahi Aceng Fikri

Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Kuasa hukum Aceng Fikri, Leny Anggraeni membantah isu pernikahan siri dengan kliennya. Dia menilai isu tersebut hanya pengalihan isu untuk menjatuhkan citra Aceng Fikri.

“Isu ini tidak benar, itu hanya mengalihkan isu pemberitaan selama ini masalah MA, putusan presiden, atau mencari kesalahan Pak Aceng, memperburuk citra Pak Aceng,” ujar Leny saat berbincang dengan detikcom, Jumat (22/2/2013).

Leny menegaskan isu pernikahan siri dirinya dengan Aceng itu hanya sebuah gosip belaka. Leny menuntut penyebar isu tersebut membuktikan pernyataannya.

“Jadi itu gosip saja. Ada buktinya ngga siapa yang menikahkan saya? Tanyakan langsung ke Hotel Panghegar betul ngga ada pernikahan?” kata perempuan cantik berumur 34 tahun ini.

Lenny sendiri tidak merasa terganggu dengan gosip tersebut. Namun Leni bergurau jika terus digosipkan menikah dengan Aceng, maka dirinya mau benar-benar menikah.

“Kalau digosipin saya mau menikah beneran ah, kalau Pak Aceng mau itu juga,” seloroh janda beranak tiga ini.

Leny menilai Aceng merupakan sosok orang yang baik dan agamis. Menurutnya wajar saja jika banyak yang dekat dengan dia.

“Pak Aceng orangnya baik, familiar. Agamanya kuat juga, karena beranjak dari keluarga pesantren,” ungkap perempuan cantik yang juga merupakan pengacara istri pertama Aceng, Nurohimah itu.

Sebelumnya kuasa hukum Aceng, Ujang Sujai mengatakan Aceng telah menikahi Leny Anggraeni secara siri pada 21 Januari 2013 di Hotel Panghegar, Bandung. Ujang menuturkan, pernikahan itu dilakukan secara mendadak, berawal dari pertemuan usai konferensi pers menyikapi keputusan Mahkamah Agung (MA).

(mpr/asy)

February 22, 2013

Jadi Tersangka, Anas Terancam 20 Tahun Penjara

Akhirnya., abis mules karena masuk angin… 
 
 
Jumat, 22/02/2013 19:29 WIB

 

 

Rina Atriana – detikNews

 
 
 

Jakarta – KPK telah menetapkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang. Dia terancam 20 tahun penjara.

Dalam pernyataanya, Jubir KPK Johan Budi mengatakan Anas dijerat dengan pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi. Ancaman maksimal dari pasal tersebut adalah 20 tahun penjara.

Selain menetapkan Anas sebagai tersangka, KPK juga mencekal mantan anggota KPU tersebut ke luar negeri. Surat pencegahan dikirimkan hari ini.

Soal keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang sudah pernah diungkapkan mantan wakil bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Ada beberapa penerimaan uang dan barang yang diduga sebagai ‘kado’ terima kasih karena membantu memenangkan PT Adhi Karya sebagai penggarap proyek.

KPK mencari bukti-bukti keterlibatan Anas dalam kasus ini selama hampir setahun sejak kasus bergulir. Akhirnya, kini Anas pun resmi tersangka dan terancam masuk bui.

(fjr/fjr)