Kebocoran Data Pribadi Gawat


PEMERINTAH (Departemen Pertahanan) malah sibuk mengurus RUU Rahasia Negara . RUU Rahasia Negara hanya menguntungkan KORUPTOR Negara saja..

 
Senin,18 Februari 2013
 
 

 Informasi Personal Diperjualbelikan, UU Privasi Dibutuhkan

Jakarta, Kompas – Keamanan data pribadi warga mudah sekali berpindah tangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi ini mencemaskan karena banyak kejadian yang telah merugikan warga. Warga diminta berhati-hati dengan publikasi data privat, sementara pemerintah diminta segera menjamin keamanan data pribadi dengan membuat Undang-Undang Privasi.

Sejumlah kasus yang didapat Kompas, Minggu (17/2), memperlihatkan bahwa kebocoran data pribadi mulai dari nama, nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, hingga yang paling parah seluruh data pribadi warga sudah dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

Kasus seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Pekan lalu, kantor berita AFP melaporkan, di Singapura, seorang karyawan bank swasta besar dipecat karena membocorkan data 87 nasabah. Data itu berupa nama, alamat surat elektronik, dan kekayaan. Pekan lalu, warga Hongkong juga memperdebatkan pengaturan data pribadi mereka.

Kekhawatiran kebocoran data pribadi di Indonesia kuat karena kartu tanda penduduk (KTP) lama yang diserahkan kepada pemerintah, menyusul program KTP elektronik, belum dimusnahkan. Di samping itu, keamanan data KTP elektronik juga belum memberikan kepastian bagi warga.

Kasus yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah tenaga penjual produk yang mengetahui nama dan nomor telepon seluler warga. Kemudian, ia menawarkan produknya.

Tri (42), warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan kejengkelannya karena setiap hari menerima telepon dari orang yang mengaku bagian pemasaran perbankan dan asuransi.

”Tiap hari, dari pagi hingga sore, bisa lebih dari lima orang menelepon menawarkan kartu kredit dan asuransi. Kadang satu bank bisa tiga orang berturut-turut menelepon. Kalau kita angkat telepon, mereka akan langsung bicara terus-menerus sehingga sulit dihentikan, kecuali kita matiin,” ujarnya.

Ina, manajer bisnis di sebuah perusahaan nasional yang berkantor di Semarang, juga mengungkapkan kejengkelannya karena sering diganggu. ”Data pribadi kita sering diperjualbelikan kepada tenaga penjual produk bank- bank lainnya sehingga kita sering dapat telepon yang lumayan mengganggu,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut Ina, persetujuan atas penawaran dari tenaga penjual itu dilakukan melalui rekaman pembicaraan via telepon.

”Kalau kita terjebak dengan pertanyaan mereka dengan jawaban ’ya’, itu sudah masuk kategori menyetujui untuk program yang ditawarkan. Saya pernah terjebak sebuah program di kartu kredit,” ujar Ina. Otomatis, hampir seluruh data Ina dikuasai oleh tenaga penjual itu.

Dian (34), karyawan swasta, menuturkan, hampir setiap hari dia menerima pesan singkat melalui telepon selulernya tentang promosi produk hingga tawaran pinjaman. Promosi produk yang ditawarkan itu mulai dari racun tikus hingga telepon seluler.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto pernah dibajak alamat surat elektroniknya. Si pembajak menyebarkan permintaan sejumlah uang. Namun, sebagian besar penerima surat tidak menggubris sehingga tidak terjadi kerugian.

”Saya sempat berkomunikasi dengan Yahoo setelah kejadian itu. Mereka menyarankan setiap periode tertentu kita harus mengubah kata sandi,” katanya.

Pengalaman dia lainnya, sebagai pengurus partai, namanya pernah dipalsukan untuk mencari dana oleh pihak tertentu. ”Ini terjadi terutama menjelang pilkada. Ada orang yang memanfaatkan momen ini. Mereka mencari dana dengan menggunakan nama pengurus DPP,” katanya. Modus ini menggunakan KTP palsu.

Andri, pria asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pernah kehilangan uang Rp 2 juta pada 2008. Saat itu, ia ditelepon seseorang yang mengaku dari perusahaan telekomunikasi yang memberitahukan bahwa Andri berhasil memenangi undian berhadiah mobil Toyota Avanza.

Andri diminta mengirim uang Rp 2 juta sebagai biaya transportasi pengiriman mobil. Ia kemudian mengirim uang itu beberapa saat setelah dihubungi.

Berhati-hati

Kepala Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah ketika dikonfirmasi mengakui banyak kebocoran data di masyarakat.

”Data itu kerap diperjualbelikan. Saya hanya menyarankan para nasabah agar berhati-hati membuka data privat. Intinya, nasabah harus lebih berhati-hati, mana yang merupakan data privat dan mana yang publik,” katanya.

Warga juga harus mengamankan sendiri data privat ketika bermedia sosial. Data tanggal lahir, nama ibu, dan alamat surat elektronik kerap dipublikasikan di media sosial sehingga mempermudah orang mengakses data personal itu.

Difi menegaskan, hingga sekarang, belum ada kasus pembocoran data nasabah oleh karyawan perbankan. Meski demikian, ia menyarankan agar masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan Undang-Undang Privasi. Di negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India, sudah ada perlindungan bagi data warga.

”Salah satunya, jika warga ditawari oleh tenaga penjual yang tidak diundang (unsolicited offer), mereka berhak mempermasalahkan dan menuntut tenaga penjual itu,” katanya.

Dengan UU Privasi, warga bisa terhindar menjadi korban korporasi yang memasarkan produk secara jarak jauh.

”Semula hanya produk perbankan dan asuransi, makin lama makin meluas, sampai pelangsing badan, penyedia layanan televisi berlangganan, juga obat-obatan,” katanya.

Sementara itu, lembaga yang bertanggung jawab atas data investor di pasar modal nasional, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjamin tak bakal menyalahgunakan data investor.

”Secara kelembagaan, KSEI tidak mungkin memberikan data personal investor untuk keperluan komersial,” kata Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Layanan Jasa KSEI Alec Syafruddin.(BEN/KO6/KO7/ENY/SON/MAR)

+++++++++++++++

Selasa,19 Februari 2013

 
 

 

Penjarakan Pembocor Data

Pemerintah Jamin Data E-KTP Tidak Bocor

GUNAWAN
 

Penjarakan Pembocor Data

Jakarta, Kompas – Data pribadi yang dikumpulkan pemerintah dalam program KTP elektronik dijamin tidak bocor. Pihak yang tidak berhak meng- akses basis data kependudukan tersebut bisa di- penjara dua tahun atau didenda Rp 25 juta. Petugas yang membantu pembocor pun dapat dipidanakan.

Sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, data kependudukan melalui program KTP elektronik (e-KTP) seharusnya tidak bisa diakses semaunya.

Apalagi, Kemendagri bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang membuat pengamanan berlapis. ”Lembaga Sandi Negara yang menjamin data kependudukan tidak mudah bocor,” ujar Gamawan, Senin (18/2).

Pemerintah pun mengingatkan pemerintah daerah untuk menyimpan KTP lama warga dengan baik. Penyalahgunaan KTP lama di kelurahan dan kecamatan adalah pembocoran dokumen negara. ”Penyalahgunaan dokumen negara tentu diproses, baik sebagai pelanggaran administrasi pegawai maupun pidana,” tutur Gamawan.

Saat ini, karena Indonesia belum memiliki UU Privasi, sebetulnya perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ”Bentuk perlindungan terhadap informasi pribadi dalam UU KIP bahkan sampai mengatur ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengakses dan menyebarluaskan secara tidak sah informasi pribadi, seperti data pribadi, rekening bank, aset atau kekayaan seseorang, juga rekam medis seseorang,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun.

Mudahnya data atau informasi pribadi berpindah tangan atau bocor kepada pihak-pihak yang tidak sah memunculkan wacana perlunya UU yang mengatur perlindungan data pribadi (UU Privasi). Sebab, data pribadi yang beredar bisa dimanfaatkan pihak lain yang mengakibatkan kerugian pemilik data, mulai dari penipuan atau sekadar direpotkan dengan banyaknya berbagai tawaran telemarketing melalui nomor telepon seluler pribadi.

Menurut Abdul Rahman, dalam UU KIP diatur perahasiaan atau pengecualian informasi pribadi, yaitu Pasal 17 huruf h yang menyatakan, ”Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.”

”Pembocor informasi pribadi bisa dipidana dua tahun penjara bila pihak yang dirugikan atau rahasianya dibocorkan melaporkannya,” kata Abdul Rahman mengutip Pasal 54 Ayat (1).

Jaminan perlindungan

Informasi pribadi yang masuk kategori informasi dikecualikan atau rahasia dalam UU KIP antara lain adalah akta otentik, wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal (Pasal 17 huruf g dan h UU KIP).

Rahasia pribadi juga diatur dalam sejumlah UU, antara lain mengenai data nasabah bank diatur UU No 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No 7/6/PBI 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sesungguhnya, dalam UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Instansi pelaksana pencatatan sipil yang dibentuk pemerintah kabupaten/kota wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwakependudukan dan peristiwa penting. Bahkan, ada bab yang secara khusus menegaskan data pribadi, seperti nomor kartu keluarga, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan kecacatan fisik/mental wajib dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.

Menurut pengajar Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, semestinya KTP lama segera dimusnahkan sehingga tidak ada kerancuan dokumen kependudukan. Hal terpenting dalam menjaga dokumen dan data warga, kata Gitadi, adalah niat baik serta idealisme dan kejujuran dalam berpolitik dan melayani publik. Ketika ada pelanggaran, penegakan hukum oleh kepolisian dan sanksi administrasi kepegawaian harus segera diterapkan dan diumumkan.

Gamawan mengatakan, data yang tersimpan dalam e-KTP sangat dijamin kerahasiaannya. Untuk menjaga data e-KTP tidak mudah bocor, pihak-pihak yang ingin mengakses data e-KTP harus mendapat izin Mendagri.

Mengenai kekhawatiran soal adanya oknum di Kemendagri yang membocorkan data e-KTP, kata Gamawan, jika terjadi, yang bersangkutan akan dipecat. Menurut Gamawan, selain di Jakarta, pihaknya juga membuat server duplikat data e-KTP di beberapa tempat di Indonesia.

Mengganggu

Pakar ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto, mengatakan, penyalahgunaan data pribadi sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. ”Undang-undang privasi dibutuhkan. Kalau tidak, mereka bisa membobol data pribadi orang. Saya khawatir ini dimanfaatkan mafia untuk kejahatan,” kata Sugiyanto.

Kebocoran data pribadi semakin meresahkan karena penipuan juga meningkat. Tawaran melalui telepon seluler, juga telepon di rumah dan di kantor. ”Saya tinggal di desa saja hampir setiap hari banyak yang menawarkan produk perbankan dan pernah kena tipu,” kata Arum Sabil, pengusaha di sektor pertanian yang tinggal di Jember, Jawa Timur.(INA/FAJ/LOK/SON/ETA/SIR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: