Archive for February, 2013

February 22, 2013

Dua Pimpinan KPK Ini Galau Soal Status Anas?

Kenapa galau ???? Ada ” deal politik” apa dengan Anas ?
 
 
 
 
 
Headline

Bambang Widjojanto – Anas Urbaningrum – Busyro Muqodas – inilah.com
 
Oleh: Firman Qusnul Yakin
nasional – Jumat, 22 Februari 2013 | 05:10 WIB
 
 

INILAH.COM, Jakarta – Terpidana kasus wisma atlet Muhamad Nazaruddin kali ini menuding dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takut dan galau menetapkan status tersangka kepada Anas Urbaningrum. Siapa keduanya?

Mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat ini menuding dua pimpinan yakni Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas. Nazar menuding keduanya takut untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang.

Menurutnya, dua pimpinan KPK tersebut masih mempunyai kepentingan hingga akhirnya membuat mereka bimbang dalam menandatangani dokumen draft surat perintah penyidik (Sprindik) Anas.

“Anda kan tahu siapa yang galau itu. Yang belum tandatangan draft sekarang itu, yang dua itu (Bambang dan Busyro),“ kata Nazarudin usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2013) malam.

Dia pun mengkhawatirkan, dalam gelar perkara terkait kasus Hambalang yang rencananya akan digelar Jumat (22/2/2013) besok.

“Yang saya lihat begini, mas Anas yang mau di-tersangka-kan tapi malah pimpinan KPK yang galau. Kenapa? Karena ada kepentingan. Dari lima itu ada 2 pimpinan yang galau,“ jelasnya.

Dia pun mempertanyakan, jika akhirnya dalam gelar perkara besok Anas belum menjadi tersangka, kredibilitas kedua orang pimpinan KPK tersebut akan dipertaruhkan.

“Kalau tidak tersangka, kita pertanyakan kredibilitas pimpinan KPK,“ tandasnya. [gus]

February 22, 2013

Dahlan: IPO Tak Lewat DPR Lebih Gampang

 

Iwan Supriyatna – Okezone

 

Jum’at, 22 Februari 2013 14:12 wib
Menteri BUMN, Dahlan Iskan. (Foto: Heru/Okezone)
JAKARTA – Wacana privatisasi alias initial public offering (IPO) oleh perusahaan BUMN yang tidak lagi harus melalui dua komisi di DPR, dinilai akan memudahkan kinerja. Pasalnya, izin yang diperlukan hanya dari Komisi VI DPR, dan tidak akan melalui Komisi XI.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku senang akan adanya wacana tersebut. Menurut dia, ketentuan ini akan mempermudah para BUMN yang ingin melantai. “Lebih cepat nanti prosesnya. Lebih gampang,” kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Menurut dia, dana yang terhimpun dari hasil IPO memang tidak akan masuk ke kas negara, melainkan ke perusahaan atau korporasi. Oleh karena itu, proses perizinan tidak perlu melalui komisi XI dan hanya cukup di komisi VI.

Sementara saat ini, dana hasil diasumsikan uangnya masuk ke kas negara. Karenanya, perizinan IPO harus melalui komisi yang menangani bidang keuangan, dalam hal ini Komisi XI.

Selain itu, Dahlan menyebutkan pada 2013 ini akan lebih banyak restrukturiasi BUMN ketimbang go publik. “Tahun ini restrukturisasi akan lebih banyak terjadi dari pada go publik,” tukasnya

February 22, 2013

Dari Pulau Buatan, Jakarta Punya Pelabuhan Baru

Kamis, 21 Februari 2013 | 19:52 WIB

 

 

TEMPO.CO, Jakarta — Pemerintah Provisi DKI Jakarta akan membangun pelabuhan New Tanjung Priok di 17 pulau reklamasi. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pelabuhan tersebut akan lebih besar dibanding pelabuhan yang sekarang. Ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis, 21 Februari 2013, pria yang kerap disapa Ahok ini menuturkan, biaya pembangunan akan dibebankan kepada pihak kontraktor.

Diprediksi, tiga pulau reklamasi akan digunakan sebagai kawasan ekonomi khusus, salah satunya megaproyek New Tanjung Priok ini. Lahan seluas 1.500 hektare akan disinergikan agar Ibu Kota memiliki manajemen logistik yang baik. “Kami akan reklamasi tiga pulau untuk kawasan ekonomi khusus,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan.

Ihwal perizinan dan proses kerja sama pembangunan pelabuhan tersebut, Ahok–sapaan basuki–tengah menunggu konsep dari PT Pelindo minggu depan. “Kami akan coba lihat seperti apa kerja samanya,” kata Basuki.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pelindo II R.J. Lino mengatakan pihaknya ingin mensinergikan kawasan industri dan logistik dengan pulau-pulau reklamasi.

Menurut Lino, terminal yang sekarang ada akan penuh pada 2022. “Sembilan tahun dari sekarang, kalau tidak ada persiapan, mau kemana lagi?” ujarnya di Balai Kota. Ia mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, peningkatan angka penumpang naik sekitar 25 persen.

Lino mengatakan, Tanjung Priok sangat vital untuk Indonesia. Sekitar 65-70 persen proses ekspor dan impor di Indonesia melewati pelabuhan tersebut. Dia senang karena pemerintah DKI mengapresiasi upaya pengadaan New Tanjung Priok.

February 22, 2013

Timor Leste Keluarkan Australia dari Proyek Migas

Kerjasama dengan Pertamina saja,

KAMIS, 21 FEBRUARI 2013 | 18:43 WIB

 

TEMPO.CODili – Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Alam Timor Leste, hari ini, 21 Februari 2013, menyatakan negaranya akan membangun sendiri proyek gas senilai miliaran dolar AS. Kementerian akan mengakhiri keterlibatan perusahaan migas asal Australia, Woodside Petroleum.

Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Alam Timor Leste, Alfredo Pires, mengatakan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak semakin mengemuka, terutama soal bagaimana mencairkan gas dari lapangan Greater Sunrise di Laut Timor. Dengan tidak melibatkan Woodside yang berencana menanamkan investasi US$ 20 miliar, berarti juga pendapatan dari proyek migas itu tidak akan dibagi dengan Australia.

Dalam perjanjian maritim tertentu di Laut Timor (CMATS) yang ditandatangani Austalia dan Timor Leste dan mulai efektif sejak Februari 2007, di dalamnya mengatur tenggat kapan kedua pihak sepakat soal bagaimana memproses gas. “Mungkin kami akan memutuskan proses gas itu secara unilateral. Namun kami harus memutuskannya dengan Kementerian Luar Negeri Australia,” ujarnya kepada wartawan di Dili.

Woodside menginginkan memproses gas senilai miliaran dolar melalui proses terapung. Sementara itu, pemerintah Timor Leste menginginkan gas cair itu disalurkan melalui jaringa pipa. Pires mengatakan pemerintah Timor Leste sedang dalam tahap pembicaraan mengenai hal ini dengan Menteri Energi Australia Martin Ferguson dalam lawatannya ke Dili, 21 Februari 2013.

“CMATS ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan batas maritim yang tegas. Kami harus memilih solusi terbaik untuk masa depan,” Pires menambahkan.

Setelah melakukan kerja sama dengan Pires, Menteri Energi Australia Martin Ferguson mengatakan masih ingin melanjutkan kerja sama di industri migas Timor Leste. “Kami masih mendiskusikanya dan akan dilanjutkan dalam pembahasan antara kedua negara,” ujarnya.

Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak hingga Sabtu pekan ini, kesepakatan CMATS resmi berakhir pada hari tersebut. Masih ada kemungkinan perjanjian kerja sama itu dihidupkan kembali di masa mendatang jika dua pihak menyepakatinya atau menentukan batas maritim.

Timor Leste meraih kemerdekaannya dan resmi terpisah dari wilayah Indonesia pada 2002. Dengan jumlah penduduk 1,1 juta jiwa, negara ini perekonomiannya sangat tergantung dari hasil cadangan migas. Pemerintah Timor Leste menargetkan akan menggelontorkan dana besar bagi sektor migas, yang diperkirakan melampaui anggaran tahun lalu US$ yang sebesar 11 miliar.

CHANNEL NEWS ASIA | ABDUL MALIK

February 22, 2013

Elpiji Naik, Golongan Mampu Beralih ke Elpiji Subsidi

 

Hitung hitungannya gimana sih? Paparkan ke publik dengan jelas, agar soal kenaikan harga dapat diterima.

KAMIS, 21 FEBRUARI 2013 | 18:12 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Sejumlah ekonom menyatakan, rencana kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram akan membuat inflasi naik. Meskipun diperkirakan tak terlalu besar dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi, dampak langsung terhadap masyarakat lebih dikhawatirkan.

“Kenaikan harga gas pasti tidak berhenti sampai situ. Harga makanan di warung makan di perkotaan pasti ikut naik karena mereka kebanyakan menggunakan elpiji 12 kilogram,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 21 Januari 2013.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, sumbangan komponen elpiji 12 kilogram terhadap inflasi tidak terlalu terasa. Berbeda dengan bahan bakar minyak yang berpengaruh signifikan.

“Setiap harga BBM naik 10 persen, inflasi akan naik sekitar 0,5 persen sampai 0,7 persen. Kalau elpiji, setiap naik 10 persen, dampaknya menaikkan inflasi sekitar 0,2 persen,” kata Destry ketika dihubungi secara terpisah.

Destry justru mengkhawatirkan ekses di masyarakat jika harga dinaikkan. Misalnya, penyimpangan gas bersubsidi dengan pengoplosan gas dari tabung 3 kilogram, yang bersubsidi, dipindahkan ke tabung 12 kilogram yang nonsubsidi.

Dia juga memperkirakan akan ada pergeseran konsumsi elpiji. Misalnya, konsumen yang tergolong mampu dan selama ini menggunakan elipiji nonsubsidi bergeser ke elpiji bersubsidi.

“Kenaikan harga gas di segmen atas diharapkan membuat konsumen melakukan efisiensi, tetapi mungkin akan ada sebagian yang justru beralih ke gas yang lebih murah,” kata Destry.

Erani mengakui kenaikan harga ini dipicu oleh kenaikan harga gas di pasar internasional karena kebutuhan elpiji masih banyak dipenuhi dari impor. Namun, harus dikaji apakah ketergantungan impor ini dipengaruhi kontrak ekspor gas jangka panjang sehingga menyebabkan pasokan dalam negeri kurang. “Kalau iya, saya rasa tidak adil masyarakat yang dibebani,” kata Erani.

 

RABU, 30 JANUARI 2013 | 06:14 WIB

Dahlan Setuju Gas Elpiji 12 Kg Naik, DPR ‘Teriak’  

 

TEMPO.COJakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan setuju jika Pertamina menaikkan harga gas elpiji seberat 12 kilogram. Alasannya, menurutDahlan, pengguna gas elpiji jenis itu tidak tergolong masyarakat miskin. “Negara rugi kalau begini terus,” ujar Dahlan di kantornya, kemarin.

Persetujuan Dahlan untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram ini dipertanyakan anggota Komisi Energi DPR, Ismayatun. “Apa PakDahlan tidak berpikir? Secara korporasi neraca keuangan memang bagus, tapi itu multiplier effect-nya besar,” kata Ismayatun, Selasa, 29 Jauari 2013.

Ismayatun menambahkan, DPR memang tidak berwenang mencegah Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Namun, dia melanjutkan, masyarakat sudah cukup terbebani dengan kenaikan tarif dasar listrik. “Kenaikan tarif listrik saja sudah memicu kenaikan harga barang lainnya,” ujarnya. 

Dia mengingatkan pengguna gas elpiji 12 kilogram kebanyakan bisa jadi berasal dari kalangan pengusaha menengah. “Jadi, kalau listrik naik, gas juga naik, ya babak belur,” ucapnya.

Ismayatun menambahkan, kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram juga bisa memicu kelangkaan suplai gas elpiji 3 kilogram. Pasalnya, pengoplosan gas ke tabung epiji 12 kilogram akan semakin marak karena harganya jauh lebih mahal. 

Kendati Pertamina merugi sampai Rp 4,6 triliun pada tahun 2012 dari penjualan gas elpiji 12 kilogram, Ismayatun menilai keuntungan Pertamina dari bisnis-bisnis lainnya masih terbilang besar. “Bisa disubsidi silang. Dari eksplorasi, pipanisasi, pemasaran pelumas, itu bisnis tidak akan mati,” ucapnya. Ia mengingatkan, sejauh ini dividen Pertamina terbesar di antara BUMN lainnya.

 

 

February 22, 2013

Gagal akusisi : Direksi Pertamina Tutup Mulut Soal Venezuela

KAMIS, 21 FEBRUARI 2013 | 20:55 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) mengunci mulut soal kabar gagalnya perseroan menguasai 32 persen saham Petrodelta, perusahaan migas Venezuela. Sebelumnya sejumlah situs berita berbahasa Inggris ramai mengabarkan transaksi yang disebut-sebut senilai US$725 juta ini gagal karena tak mendapat restu Pemerintah Indonesia. 

Jajaran direksi yang mengaku baru selesai mengikuti pra Rapat Umum Pemegang Saham tak bersedia menjawab pertanyaan wartawan soal akuisisi ini. Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya mengaku tak ada pembahasan soal ekspansi ke Venezuela dalam rapat.

“Tidak ada membahas itu (akuisisi ke Venezuela), ini pra-RUPS biasa,” kata Hanung ketika ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kamis, 21 Februari 2013.

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko juga tak angkat bicara soal hal ini. Direktur Keuangan Andri T Hidayat juga tak mau menjelaskan soal transaksi saham milik Harvest Resources di Petrodelta ini. “Ah, pertanyaannya susah banget,” kata Andri kepada wartawan.

Sejumlah komisaris Pertamina yang terlihat juga tak mau memberikan keterangan. Mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mrngatakan dirinya tak bisa berkomentar soal akuisisi ini. “Tanya direksi saja,” kata Evita.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga tak mau menjawab alasan pemerintah tak merestui ekspansi Pertamina ke Venezuela. “Tanya ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral saja,” kata Anny.

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen mengaku tak tahu soal kabar batalnya transaksi ini. Namun Husen mengaku tak masalah jika akuisisi ini tak berhasil. “Tidak jadipun tidak apa-apa. Namanya juga orang dagang, kalau gagal ya cari lagi. Di pipeline kami mungkin banyak, ada alternatif tapi belum boleh diumumkan,” kata Husen.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Afdal Bahaudin tak mau berkomentar apapun atas pernyataan pihak Harvest. Afdal juga tak menjawab apakah transaksi sudah pasti batal atau masih bisa berlanjut. “Pokoknya nanti saya kasih jawaban kalau semuanya sudahunder control. Dua minggu lagi,” kata Afdal.

Sementara itu Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berhasil lolos dari kejaran wartawan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro menyatakan bahwa keputusan ekspansi Pertamina ini adalah aksi korporasi yang ada di bawah Kementerian BUMN. “Kalau Pertamina berhasil ya bagus, tapi kalau tidak ya namanya juga orang bisnis,” kata Edy ketika dihubungi secara terpisah.

February 22, 2013

Bakrie Kalahkan Proposal Nat Rothschild

JUM’AT, 22 FEBRUARI 2013 | 09:48 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Christopher Fong, Senior Vice President Bakrie Group, mengatakan pihaknya telah mengalahkanNathaniel Rothschild dengan mengantongi 63 persen suara dalam voting Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bumi Plc di London, Kamis, 21 Februari 2013 waktu setempat.

Nat Rotschild dikalahkan Bakrie dengan perolehan suara sebanyak 37 persen dari total pemegang saham. “Rothschild dikalahkan oleh Bakrie sebagai pemegang saham Bumi Plc. Kemenangan ini merupakan kemenangan besar untuk mengembalikan nilai pemegang saham,” ujar Fong kepada Tempo, Jumat dinihari, 22 Februari 2013.

Fong menambahkan, Bumi Plc telah menyetujui Bakrie Grup untuk membeli kepemilikan saham Bumi Resources (BUMI) dari pihak Bumi Plc. Dan kemenangan ini berarti rencana pembelian kembali saham anak usaha Bumi Plc di Indonesia, yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) oleh Grup Bakrie dapat berjalan dengan mulus sebagai tahapan selanjutnya. “Tahap selanjutnya, besok kami akan melakukan negosiasi dengan Bumi Plc untukbuy back Bumi Resources,” tuturnya.

Namun, menurut Direktur Independen Bumi Plc Amir Sambodo, sampai saat ini hasil penghitungan suara dari RUPSLB Bumi Plc belum secara resmi selesai dilakukan. Sehingga pihaknya masih menunggu di London untuk publikasi hasil kemenangan Bakrie dipublikasikan secara resmi. “Masih diverifikasi, kemungkinan baru besok pagi (waktu London) hasil resminya,” katanya melalui pesan singkat.

Proposal Rothschild yang dikalahkan Bakrie Group dalam voting RUPSLB Kamis kemarin adalah penggantian 12 dari total 14 direksi Bumi Plc. Beberapa direksi yang diminta lengser oleh Rothschild, di antaranya CEO Nick von Schirnding dan Komisaris Utama Samin Tan. Rothschild mengusulkan mantan bos Leighton Holdings Ltd. (LEI) Wallace King sebagai komisaris utama.

Sementara, Brock Gill ia usulkan menjadi CEO dan Rothschild sendiri kembali menjadi direktur eksekutif. Ia juga menominasikan adik kandung kandidat bakal calon presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menjadi salah satu direktur.

Dan rencana Rotschild ini telah mendapat dukungan dari salah satu manajer investasi terkenal Inggris, Richard Buxton, pemimpin Schroders salah satu perusahaan investasi terkemuka.

Kemudian, calon direksi lain yang diusulkan Rothschild antara lain Roger Davis, mantan anggota parlemen dan menteri hukum Inggris Jonathan Djanogly, dan Richard Gozney. Sebagai informasi, Gozney sebelumnya pernah menjabat sebagai duta besar Inggris untuk Indonesia.

Kekalahan proposal Rothschild berarti Bakrie Grup akan segera resmi bercerai dari Bumi Plc dan sekaligus pemisahan BUMI (Bumi Resources) dari Bumi Plc. Dimana Grup Bakrie akan melepas kepemilikan tak langsung 57.298.534 saham di Bumi plc atau setara 23,8% dari total modal ditempatkan Bumi Plc.

Selanjutnya, saham-saham itu akan ditukar dengan 2,3 miliar lembar (10,3%) saham BUMI milik Bumi Plc. Menyusul, Bumi Plc akan menjual sisa 3,9 miliar lembar saham BUMI atau setara 18,9% kepada Grup Bakrie senilai US$ 278 juta (Rp 2,6 triliun) dibayar tunai.

Pekan lalu, Grup Bakrie sudah menyetujui untuk memberikan deposit senilai US$ 50 juta sebagai jaminan untuk menyelesaikan transaksi pemisahan BUMI dari Bumi Plc. Grup Bakrie akan melunasi sebanyak U$D 278 juta sebagai pembelian kembali kepemilikan Bumi Resources dari tangan Bumi Plc.

FIONA

February 22, 2013

PT DI Dapat Kontrak Buat 14 Pesawat : 6 Indonesia, 8 Negara Asia Tenggara

21 FEBRUARI 2013

 

 
21 Februari 2013

Per Februari 2013 PT DI telah memenuhi 74% target kontrak tahun 2013 (photo : Viva)

BANDUNG, (PRLM).- PT Dirgantara Indonesia mendapatkan kontrak pengerjaan 14 unit pesawat per Februari 2013. Diproyeksikan nilai kontrak tersebut bisa memenuhi sekitar 74% dari target kontrak yang ditetapkan pada tahun ini.

Kepala Komunikasi PT DI, Soni Saleh Ibrahim, merinci keempat belas unit pesawat itu, masing-masing untuk pasar Asia Tenggara sebanyak 8 unit pesawat, dan 6 unit pesawat untuk pasar dalam negeri.

Adapun untuk pasar Asia Tenggara adalah CN 235 sebanyak 4 unit, pesawat CN 212 sebanyak 2 unit, dan pesawat CN 295 sebanyak 2 unit.

Sementara untuk pasar dalam negeri adalah pesawat jenis CN 235 sebanyak 3 unit, dan Helikopter Bell sebanyak 3 unit. “Secara total, kontraknya bernilai Rp 2,3 triliun,” katanya saat jumpa pers di kantor PT DI, Jl Pajajaran, Rabu (20/2).

Dia menambahkan, target kontrak yang ditetapkan pihaknya untuk tahun ini sebesar Rp 3,1 triliun. Dengan demikian, progres nilai kontrak yang telah didapatkan oleh PT DI per Februari 2013 mencapai sekitar 74% dari target yang ditetapkan.

Selain itu, dia juga mengatakan, pihaknya sedang dalam proses menunggu hasil audit dari otoritas perhubungan udara Eropa atau European Aviation Safety Agency (EASA).

Audit tersebut merupakan salah satu rangkaian proses yang dilakukan agar pihaknya mendapatkan persetujuan untuk bisa melakukan perawatan Air Bus Military.

Dia mengatakan, rangkaian proses tersebut cukup lama. Menurutnya, sejak akhir tahun kemarin pihaknya telah menjalani proses tersebut.

“Setelah proses audit ini pun, masih ada lagi beberapa rangkaian proses, seperti sertifikasi orang-orang yang akan melakukan perawatan, kemudian proses kualifikasi tools yang akan kami pakai untuk perawatan itu,” ujarnya.

PT DI menargetkan pendapatan sekitar Rp 200-Rp 250 miliar dari bisnis perawatan pesawat. Mengomentari jenis pesawat yang nantinya akan dirawat oleh PT DI, dia mengatakan, mayoritas pesawat tersebut adalah jenis pesawat Boeing dan Air Bus.

Soni berkeyakinan pihaknya bisa melewati proses kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat perawatan pesawatan. Hal itu didasari oleh besarnya modal untuk mengikuti rangkaian proses, dan keinginan untuk memperbesar porsi bisnis perawatan pesawat dari perusahaan asal Indonesia.

Terkait dengan besarnya porsi, dia mencontohkan bisnis perawatan pesawat pada tahun 2010 lalu. Menurutnya, bisnis perawatan pesawat pada masa itu senilai Rp 600 juta dolar AS.

Dari nilai tersebut, yang terserap oleh perusahaan asal Indonesia, termasuk PT DI, hanya sebesar 20%. Sementara sisanya sebagian besar diserap oleh negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Soni juga mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam masa menunggu kontrak pengerjaan pesawat komersil sekelas N 250 berkapasitas 70-80 penumpang. Inisiator pengerjaan pesawat tersebut adalah PT Ragio Aviasi Industri (RAI), dimana BJ Habibie menjabat sebagai ketua dewan komisarisnya.

Pesawat N-250

“PT RAI sudah mendekalarasikan diri pada 2012 awal, terkait pembuatan pesawat sekelas N 250 tersebut, dan hingga sekarang diskusi dengan PT DI sudah berlangsung. Namun, belum sampai ke masalah kontrak. Rencananya, nanti memang PT DI yang mengerjakan, sementara pemasaran oleh PT RAI,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan terkait masalah perencanaan. “Persiapannya memang harus dari sekarang, meski matrial belum masuk. Dan dalam waktu 3 tahun harus jadi. Kalau lebih dari itu, bisa kemahalan dari orang-orangnya, karena mereka juga kan digaji,” katanya. (A-204/A-89)***

(Pikiran Rakyat)

February 21, 2013

YLKI: Pertamina Survei Dulu Daya Beli Masyarakat

Rabu, 20 Februari 2013 | 20:58 WIB

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan perlu transparansi harga keekonomian gas LPG 12 kilogram. Menurut Tulus selama ini struktur harga LPG tak pernah jelas.

“Kalau Pertamina mengaku menjual rugi barang non subsidi, memang menyalahi Undang-undang BUMN. Tetapi harus jelas berapa sebetulnya harga pokok LPG ini. Selama ini kan tidak pernah ada audit,” kata Tulus ketika dihubungi Tempo, Rabu, 20 Februari 2013.

Selain itu menurutnya jika Pertamina ingin menaikkan harga, seharusnya Pertamina melakukan survei daya beli masyarakat. Dengan demikian, kenaikan harga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tulus mengakui alasan Pertamina ingin menaikkan harga jual untuk mengurangi kerugian bisa diterima. Tulus mengatakan, jika Pertamina selama ini menjual rugi barang non subsidi, Pertamina dan pemerintah justru melanggar undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. “Kalau tidak mau disebut melanggar, pemerintah seharusnya membayar selisih kerugian Rp 5 triliun itu,” kata Tulus.

PT Pertamina (Persero) mengajukan kenaikan harga jual gas 12 kilogram Rp 25.400 per tabung. Kenaikan ini diperkirakan bisa mengurangi kerugian Pertamina di bisnis LPG non subsidi sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan kenaikan harga ini, Pertamina menyatakan masih akan rugi sekitar Rp 3,9 triliun pada 2013. Hitungan ini dengan asumsi penjualan LPG mencapai 900.000 metrik ton pada 2013 dan harga acuan bahan baku gas CP Aramco US$ 917 per metrik ton.

BERNADETTE CHRISTINA

++++++++++++++++

 

 

February 21, 2013

Tata Niaga Berpotensi Korupsi

Kamis,
pantes PKS getol membela Soeharto untuk diberi gelar pahlawan Nasional. karena  Soeharto gemar bermain tata niaga daging sapi.

 

+++++++++++++++
21 Februari 2013
 
 

DAGING SAPI 

Tata Niaga Berpotensi Korupsi

Jakarta, Kompas – Hasil riset dan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tata niaga daging sapi menunjukkan, selain tak berpihak kepada peternak lokal, potensi korupsi terjadi di banyak tempat. Kasus suap terkait pembahasan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian menunjukkan kebenaran hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Riset dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari bulan Februari hingga September 2012 dengan prariset dilakukan sejak tahun 2011. Latar belakang riset antara lain karena banyaknya pengaduan atas dugaan korupsi dalam tata niaga daging sapi di beberapa area dan modus seperti penggelapan impor, impor fiktif, penyalahgunaan prosedur importasi, penyalahgunaan dana bantuan sosial sapi, hingga suap dalam proses impor.

Dalam diskusi tentang tata niaga daging sapi yang digelar KPK di Jakarta, Rabu (20/2), Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, ada area risiko dalam rantai permintaan kebutuhan sapi dan daging. Busyro mengatakan, kebijakan pengetatan impor justru didesain untuk menjadi lahan perburuan rente (rent seeking) oleh kartel impor yang terdiri dari pengusaha, politisi, dan birokrat.

Menurut Busyro, hasil kajian dalam tata niaga daging sapi ini akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kajian KPK antara lain menemukan, kebijakan tata niaga tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak rakyat, peternak skala kecil dan menengah. Kebijakan yang ada selama ini kurang memperkuat kelembagaan peternak rakyat. ”Sebanyak 6,2 juta rumah tangga peternak belum menjadi subyek pasar. Daya tawar mereka lemah menghadapi perantara atau blantik,” ujar Busyro.

Peran pemerintah daerah dalam tata niaga daging juga tidak optimal. Pasar ternak dibiarkan menjadi area perburuan rente dengan cara taksir. Keberadaan rumah potong hewan juga tak berfungsi meningkatkan nilai tambah. Pemda juga lemah dalam mengawasi peredaran daging impor.

Pembicara diskusi, Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, mengatakan, swasembada daging sapi di tingkat produksi belum banyak diketahui publik. Menurut dia, harus ada perbaikan basis stok aktif sapi potong siap konsumsi. Hasil sensus sapi 2011 tetap dijadikan acuan, tetapi survei dan estimasi pergerakan stok sapi potong dilakukan per kabupaten. (BIL)