Archive for April, 2013

April 30, 2013

Produksi Pesawat N-219 Masih Tersandung Dana

 

Padahal, pesawat ini asli bikinan para insinyur Indonesia. Mengapa?

ddd
Selasa, 30 April 2013, 06:15Muhammad Chandrataruna, Tommy Adi Wibowo
N219

N219(www.indonesian-aerospace.com)
BERITA TERKAIT

D 

VIVAnews – PT Dirgantara Indonesia (DI) sedang mengembangkan prototipe pesawat kecil berpenumpang 19 orang yang diberi nama N-219. Namun, perkembangan dari pembuatannya masih terkendala dana.

Andi Alisjahbana, Direktur Teknologi dan Pengembangan Rekayasa PT Dirgantara Indonesia mengatakan, pesawat ini membutuhkan dana pengembangan yang cukup besar, yaitu sekitar Rp600-800 miliar, nyaris Rp1 triliun

“Tapi, kami tetap optimistis, dan menargetkan tahun 2016 pesawat kebanggaan Indonesia ini harus mulai diproduksi,” kata Andi, saat ditemui di acara Penandatanganan MoU Produksi dan Pengembangan Teknologi Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung, di BPPT, Jakarta, 29 April 2013.

Perkembangan dari pesawat N-219 ini melibatkan PT Dirgantara Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan.

“Semuanya saling bekerja sama untuk mewujudkan pesawat berpenumpang 19 orang ini. Pesawat yang membuthukan landasan pendek untuk menjangkau daerah-daerah terpencil,” tutur Andi.

N219

Di tempat yang sama, Marzan A Iskandar, Kepala BPPT juga mengatakan, bahwa sampai saat ini perkembangan N-219 memang belum mendapatkan titik terang semenjak diperkenalkan dua tahun lalu.

“Kami sudah memberikan dukungan dengan melakukan pengujian-pengujian. Kami juga telah membantu mendapatkan pendanaan untuk produksinya. Namun, sampai saat ini belum ada titik terang untuk total pendanaannya,” ungkap Marzan.

Dia menjelaskan, mengenai masalah pendanaan memang ada pernyataan-pernyataan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian yang siap mendukung, tapi mengenai realisasinya, belum ada kepastian.

“Dari hitungan sebenarnya, harga pesawat tidak terlalu mahal, yaitu sekitar Rp38 miliar per unit. Saat ini, sudah ada 35 unit yang dipesan oleh beberapa perusahaan industripenerbangan. Namun, kembali lagi, kami masih kesulitan menyusun skema pendanaan untuk proses produksi,” kata Marzan. (Baca: Bangkitnya Kembali Pabrik Pesawat Indonesia)

Advertisements
April 30, 2013

Monkey Business : Perusahaan Investasi

Perusahaan Investasi Pailit, Ratusan Nasabah Serbu Kantor
 
 
Penulis : Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana | Selasa, 30 April 2013 | 12:58 WIB
  
 
 
 
Perusahaan Investasi Pailit, Ratusan Nasabah Serbu KantorKOMPAS.com/Putra Prima PerdanaRatusan nasabah sebuah perusahaan investasi berbasis logam mulia bernama PT. Lautan Emas Mulia (LEM) yang gusar dengan keberadaan ratusan hingga milyaran rupiah uang mereka yang tak jelas juntrungannya, menggerudug kantor cabang PT.LEM di Jalan Pasir Kaliki No 18 Kota Bandung, Selasa (30/4/2013).

BANDUNG, KOMPAS.com – Ratusan nasabah sebuah perusahaan investasi berbasis logam mulia bernama PT. Lautan Emas Mulia (LEM) menyerbu kantor cabang PT.LEM di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Selasa (30/4/2013). Mereka datang untuk meminta kejelasan soal keberadaan dana mereka yang tak jelas keberadaannya, menyusul keputusan pailit atas PT.LEM tanggal 11 Maret 2013 lalu. 

Pengacara para nasabah, Jefri M Hutagalung, mengatakan, hingga saat ini PT. LEM belum memberikan kejelasan tentang penggantian uang para nasabah cabang Bandung, yang diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 40 miliar.

Padahal, sebelumnya PT.LEM pernah mengeluarkan pernyataan akan mengembalikan investasi dengan cara mencicil sebesar 0,7 persen per nasabah. Pembayaran seharusnya sudah dimulai sejak hari ini.

“Saat ini masih ada ketertutupan dari PT LEM ini. Kita tidak tahu ke mana uang nasabah. Setelah 11 Maret dinyatakan collapse, hingga saat ini keterangan tidak maksimal termasuk komitmen dari LEM untuk mencicil uang nasabah,” kata Jefri saat ditemui di sela-sela aksi. 

Jefri menjelaskan, perusahaan investasi tersebut sebenarnya sempat lancar dalam melakukan kewajiban pembayaran per bulan, termasuk bunga-bunga yang dijanjikan dengan besaran bunga 1,5 hingga 5 persen. Hingga memasuki bulan Maret 2013, PT LEM mulai tersendat dalam melakukan pembayaran hingga akhirnya dinyatakan pailit 11 Maret 2013 lalu. 

PT.LEM menerapkan empat sistem investasi yaitu investasi emas fisik, investasi emas gadai, investasi emas non fisik dan investasi emas ganda (fisik dan non fisik). 

Menindaklanjuti kekecewaan dari para nasabah, Jefri mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti setoran para nasabah. “Kita sudah mengumpulkan 700 invoice nasabah. Kita bisa bayangkan berapa uang nasabah yang numpuk di perusahaan ini dan masih tertitik di kota Bandung,” ujar dia. 

Ketika ditanya mengapa hingga saat ini para nasabah belum melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Jefri mengaku masih menghormati keputusan dari pihak LEM yang akan membayarkan uang nasabah. “Tapi dalam waktu dekat ini, kami akan mengambil sikap dan melaporkan perusahaan dan direksi,” imbuh Jefri. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, setelah melakukan konsolidasi, Jefri dan para nasabah beerbondong-bondong menuju Polda Jabar untuk melaporkan adanya kecurigaan penggelapan uang nasabah.

 
 
 
Editor :
Glori K. Wadrianto

 

April 30, 2013

Menteri Kelautan dan Perikanan dari partai Golkar hasilnya langsung AMIS !

 

Menteri Kelautan dan Perikanan dari Golkar  yang juga sobat kental Aboerizal Bakrie walhasil membuat Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan  (KP) No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap  lebih banyak menguntungkan para penangkap ikan ILEGAL..

 

INVESTIGASI Amisnya Ayat Perikanan

INVESTIGASI Amisnya Ayat Perikanan 
 
 
[Click To Enlarge] 
(Tulisan 1) SEJATINYA, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan 
(KP) No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diadakan untuk 
menyempurnakan berbagai aturan dalam semangat melindungi serta memajukan 
usaha perikanan Indonesia. Pada 27 Desember 2012, satu hari sebelum 
libur Tahun Baru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo 
menandatangani Permen KP No 30 Tahun 2012. Tak dinyana, dalam permen itu 
muncul ayat tambahan yang meresahkan nelayan Indonesia. 

Pasal 69 Permen KP 30/2012 yang saat penggodokan hingga 
jelang penerbitan konon hanya sampai ayat 2 ternyata kemudian mendapat 
susupan satu ayat lagi sehingga menjadi tiga. 

Ayat 3 tersebut boleh dikata 
memberi insentif khusus kepada kapal-kapal berbobot 1.000 gros ton (GT) 
ke atas untuk menangkap ikan, memindahkan muatan (transhipment) di 
tengah laut, serta membawa langsung ikan tangkapan ke luar negeri. 

Bunyi Pasal 69 ayat (3) seperti ini: ‘Dalam pelaksanaan transhipment, 
ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI (surat izin 
penangkapan ikan) atau SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dan 
tidak dibawa ke luar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang 
menggunakan alat penangkapan ikan purse seine (pukat cincin) berukuran 
di atas 1.000 GT yang dioperasikan 
secara tunggal’. 

Bunyi ayat 3 Pasal 69 Permen 30/2012 itu jelas bertentangan dengan UU No 
31/2004 jo UU No 45/2009 tentang Perikanan, yang melarang Indonesia 
mengekspor bahan baku ikan saat industri pengolahan hasil perikanan 
dalam negeri kekurangan bahan baku. 

Permen 30/2012 digodok saat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dijabat Heriyanto Marwoto. 

“Kami menggodoknya sejak awal 2012 dan mengalami tujuh kali pergantian 
sebelum diterbitkan,” jelas Marwoto, pekan lalu. 
PROSES penyusunan peraturan menteri dimulai dari Direktorat Jenderal 
(Dirjen) Perikanan Tangkap. Selanjutnya dikonsultasikan ke pemangku 
kepentingan di Manado, Bitung, Bali, dan Batam. Saat itu belum ada ayat 3. 

“Waktu kami serahkan ke Sekjen KKP juga belum ada ayat itu,” terang Marwoto. 

Hingga penyusunan terakhir yang dilakukan tim Dirjen Perikanan Tangkap, 
pasal 69 tetap hanya sampai pada ayat 2. 

Marwoto tidak mengetahui siapa yang menyusupkan ayat itu. Dia hanya 
menyebutkan Sekjen KKP mempunyai kewenangan untuk memfi nalisasi semua 
aturan. “Tapi ya itu kebijakan menteri,” imbuh Marwoto yang pada 
Februari 2013 dinonjobkan. 

Dirjen Perikanan Tangkap selanjutnya dipercayakan kepada Gelwyn Jusuf, 
yang sebelumnya atasan Marwoto selaku Sekjen KKP. Secara posisi, Gelwyn 
memang turun pangkat, tapi ayunan langkah kerjanya akan lebih padu 
dengan Menteri KP Cicip untuk mengontrol operasional usaha perikanan. 

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Muhammad Zaini 
menepis ayat 3 disusupkan oleh jajaran sekjen atau orang Menteri KKP. 
“Isu penyelundupan pasal 69 ayat 3 ke dalam Permen 30/2012 sering 
dijadikan penyebab pergantian Dirjen Perikanan Tangkap. Padahal, mantan 
Dirjen Perikanan Tangkap (Marwoto) ikut memaraf draf Permen 30 yang 
memuat pasal 69 ayat 3,” tukas Zaini yang ikut membidani lahirnya Permen 
30 Tahun 2012, kemarin. 
Dia menerangkan proses pembuatan peraturan itu diawali dari pembahasan 
di tingkat eselon III dan IV. 

Dalam pembahasan di eselon III dan IV, pasal 69 ayat 3 memang belum muncul. 
Setelah dibahas di tingkat eselon III dan IV, permen diserahkan ke 
eselon II. Di tingkat eselon II, pembahasan dilakukan bersama para 
pemangku kepentingan. Di sinilah pasal 69 ayat 3 muncul. 

“Dari eselon II, draf permen diserahkan ke eselon I atau Dirjen 
Perikanan Tangkap yang saat itu dijabat Marwoto. 
Dirjen Perikanan Tangkap menyetujui draf tersebut dan memarafnya. 
Setelah diparaf, draf permen diserahkan ke Menteri Kelautan dan 
Perikanan,” terangnya. 
Pengusaha asing Baik asosiasi nelayan maupun pengusaha perikanan 
mengkhawatirkan pasal 69 ayat 3 akan menghabisi mereka karena ikan di 
laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah pasti dikuasai pengusaha 
asing secara legal. 
Sampai saat ini tidak ada pengusaha Indonesia yang memiliki kapal 
penangkap ikan ukuran 1.000 GT. 

Penelusuran Media Indo nesia, kapal berukuran 1.000 GT pernah dimiliki 
PT Multi Transpec di Biak pada 1979. 

Namun, kapal bernama KN Cakalang itu merupakan hasil investasi pengusaha 
Prancis. 

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 400 ribu kapal ikan. 

Sebanyak 90% berbobot di bawah 5 GT. Adapun 4.300an di atas 30 GT. 
Namun, tak ada satu pun yang berbobot 1.000 GT. 

Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan pencurian ikan Indonesia 
sejak 2008 setidaknya sebanyak 1 juta ton per ton per tahun. Jika 
diuangkan, nilainya sekitar Rp30 triliun per tahun. 

Salah satu modus kapal penangkap ikan asing bebas beroperasi ialah 
dengan memanfaatkan surat izin legal yang dimiliki pengusaha lokal. 
Praktik itu kerap disebut pinjam bendera. 

M a n t a n M e n t e r i K P Rokhmin Dahuri menyatakan bisnis perizinan 
pinjam bendera sudah berlangsung lama karena kentalnya KKN pengusaha 
dengan pejabat penerbit perizinan. Fee untuk satu perizinan mencapai 
US$1.000 per kapal setiap bulan pada 2002. “Ada yang memegang sampai 200 
izin. Bayangkan saja berapa fee diperolehnya per bulan,” ujarnya. 

Dua tahun lalu, harga jual beli surat izin penangkapan ikan (SIPI) 
berkisar US$4.000US$5.000 per bulan. Bila satu broker mengantongi 200 
SIPI dan lama kapal beroperasi delapan bulan, dia akan mendapatkan 
penghasilan Rp60,3 miliar dengan kurs 9.000 per dolar AS (US$4.000 x 200 
SIPI x 8 bulan). Bisnis perizinan pun akan menyuplai dana segar. 
(Nat/Mhk/Bam/Edn/ Faw/T-1) 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/04/30/ArticleHtmls/INVESTIGASI-Amisnya-Ayat-Perikanan-30042013006015.shtml?Mode=1# 

 

 
 
Selasa,30 April 2013
 

PERIKANAN

Ada Tekanan atas Nelayan Indonesia

 

Jakarta, Kompas – Pemerintah Indonesia diminta serius memperjuangkan perikanan skala kecil di dunia internasional. Muncul indikasi, terdapat upaya dunia internasional untuk mendorong penghapusan subsidi nelayan, dan memperkukuh liberalisasi perdagangan perikanan.

Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Riza Damanik di Jakarta, Senin (29/4), mengemukakan, indikasi itu tercermin dalam draf FAO tentang Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication.

Perundingan tingkat internasional terkait acuan perikanan skala kecil itu akan berlangsung di Roma pada 20-24 Mei 2013.

Upaya dunia internasional untuk menekan subsidi bagi Indonesia akan memukul pengembangan sektor perikanan yang selama ini termarjinalkan. Hal itu disinyalir membuka peluang asing memasok ikan dan kapal ke Indonesia.

Riza menambahkan, perjanjian di tataran WTO dan FTA mengindikasikan sektor perikanan dikategorikan sebagai komoditas industri sehingga rentan terpengaruh fluktuasi pasar global. Dinamika perikanan global yang berorientasi skala industri juga akan menghambat akses nelayan kecil.

Hingga saat ini, sebanyak 60 persen dari konsumsi ikan Indonesia dipasok oleh nelayan kecil dan tradisional. Sebanyak 92 persen dari nelayan tradisional itu memanfaatkan 60 persen sumber daya ikan. Dari total produksi tangkapan, hanya 8 persen diangkut ke luar negeri, selebihnya 92 persen dipasok untuk kebutuhan domestik.

”Perlindungan pemerintah terhadap nelayan tradisional dan kecil sangat diperlukan karena struktur pelaku perikanan tangkap didominasi nelayan kecil dan tradisional,” ujar Riza.

Ketidakberpihakan pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan antara lain tercermin dari tidak adanya perlindungan, akses, dan pasar bagi nelayan lokal.

Lahan garam

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Timur Fredy Tielman mengatakan, sejumlah pengusaha yang ingin menginvestasi garam di Kelurahan Oebelo, Kabupaten Kupang, mengalami kesulitan lahan.

”Lahan itu sebagian besar dikuasai PT Panggung Guna Ganda, dalam bentuk hak guna usaha atau HGU sejak 1984. Perusahaan itu mengantongi dokumen HGU sejak 29 tahun, tetapi tidak ada kegiatan sama sekali. Pemprov sudah menyurati Badan Pertanahan Nasional agar HGU yang dimiliki dicabut karena telah menelantarkan lahan itu, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan,”katanya. (LKT/K

April 30, 2013

Wakil Rakyat yang Korup bakal Meningkat

 

Wakil Rakyat yang Korup bakal Meningkat 
HERYBERTUS LESEK 

[Click To Enlarge] 

KPU diyakini bakal sulit menelusuri kesahihan dana kampanye para caleg 
yang jumlahnya gila-gilaan. 
KOORDINATOR Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) 
Sebastian Salang me nengarai jumlah anggota dewan hasil Pemilu 2014 yang 
korup bakal meningkat jumlahnya. Pasalnya, ongkos politik pada pemilu 
kali ini lebih mahal ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. 

“Dengan pendanaan politik terus membesar, perilaku korupsi bisa semakin 
besar pula,” kata Sebastian dalam diskusi Mencegah Dana Asing dan Dana 
Haram pada Pemilu 2014 di Jakarta, kemarin. 

Dalam perhitungannya, biaya politik yang harus ditanggung setiap calon 
anggota legislatif (caleg) pada pemilu kali ini berkisar Rp1 miliar (di 
daerah) hingga Rp6 miliar (di pusat). 

“Karena itu, trennya parpol cari orang berduit untuk dicalonkan. Bahkan 
ada yang mengaku akan membiayai caleg dengan perjanjian ketika terpilih 
nanti harus mengakomodasi kepentingan pemodal,” ujar Sebastian. 

Jika rata-rata seorang caleg membutuhkan dana sekitar Rp6 miliar, 
sambungnya, pengeluaran sebesar itu tidak bisa ditutupi gaji selama 5 
tahun menjabat sebagai anggota DPR. 

“Tiap bulan anggota DPR digaji Rp60 juta, jadi tiap tahunnya sekitar 
Rp700 juta. 
Selama lima tahun sekitar Rp3 miliar. Dengan cara seperti itu, anggota 
DPR harus bermain di izin-izin proyek pertambangan dan perkebunan,” kata 
Sebastian. 

Ia menduga kuat para calon anggota legislatif (caleg) akan menggunakan 
dana APBN, fee dari izin usaha pertambangan, dan dana asing untuk 
menutupi mahalnya ongkos politik pemilu kali ini. 

Sebastian yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan mampu mendeteksi 
kecurangan para caleg dalam mendanai kampanye mereka. “KPU tidak akan 
berdaya dengan fenomena ini. Mengurus pemilu saja KPU sudah kesulitan,” 
tegasnya. 

Di diskusi yang sama, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray 
Rangkuti mendesak KPU menginvestigasi dana kampanye caleg yang selama 
ini tidak pernah dilaporkan kepada lembaga yang berwenang. 

Menurut dia, akan terjadi tren pengembalian modal politik itu dengan 
menjual kekuasaan untuk legislasi izin eksplorasi sumber daya alam dan 
menjadi agen kepentingan asing. 

“Tren mengambil uang dari APBN akan sulit dilakukan karena ada KPK yang 
mengawasi. Jadi mungkin mereka menggunakan dua cara tersebut,” ujarnya. 
Pengusaha dan politik Di kesempatan berbeda, pengamat politik dari CSIS 
J Kristiadi mengatakan sangat dimungkinkan dunia usaha untuk 
berinteraksi langsung dengan partai politik sepanjang dilakukan secara 
terukur. 

“Saya kira pelaku usaha bisa lebih profesional dalam melakukan 
pendekatan dengan elite politik. Yang penting jangan masuk ke sistem 
yang korup,” kata Kristiadi dalam sebuah diskusi politik yang dihadiri 
pelaku usaha dari berbagai industri di Jakarta, kemarin. 

Ia mengatakan pentingnya dunia usaha bersiap diri terutama dalam 
menghadapi Pemilu 2014 di antaranya lebih bersikap profesional, 
membentengi dengan program CSR (corporate social responsibility), serta 
memanfaatkan kearifan lokal. 

“Kalaupun harus terlibat aktif, tetap harus terukur dan jangan masuk ke 
sistem yang korup karena akan membahayakan kelangsungan usaha itu 
sendiri,” papar Kristiadi. 

Ia menambahkan, pemilu mendatang perlu menciptakan sebuah mekanisme yang 
bisa menekan elite politik dengan sanksi tegas apabila melakukan suatu 
pelanggaran. (*/P-2) 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/04/30/ArticleHtmls/Wakil-Rakyat-yang-Korup-bakal-Meningkat-30042013004013.shtml?Mode=1#

April 30, 2013

Bina Marga Masih Kaji Tol Trans Sumatera

SENIN, 29 APRIL 2013 | 19:35 WIB

 

Bina Marga Masih Kaji Tol Trans Sumatera  

Ilustrasi jalan tol. ANTARA/Zabur Karuru

 

 

TEMPO.COJakarta – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan pembangunan ruas jalan Tol Trans Sumatera masih dalam tahap perencanaan. “Rencananya masih dikaji oleh Bina Marga,” kata Gani saat ditemui di kantor BPJT, Senin, 29 April 2013.

Gani menambahkan, posisi ruas jalan tol dan biaya investasi belum diketahui. “Belum final, masih dikaji,” ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan draf peraturan presiden sudah disepakati semua menteri. “Peraturan Presiden telah dikeluarkan, pembangunan Tol Trans Sumatera bisa dimulai tahun ini,” katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis, 14 Maret 2013.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum Danis S Sumadilaga mengatakan pembangunan ruas Tol Trans Sumatera saat ini sudah masuk tahap persiapan. Pelaksanaan persiapan telah dimulai sejak 2012 lalu dan akan selesai pada 2014. 

Persiapan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah, kata Danis, yaitu pengkajian besaran dukungan dana pemerintah atau viability gap found. Selain itu, persiapan pelaksanaan juga berupa pembebasan lahan. “Jika proses tanahnya cepat selesai, tol dapat segera dibangun,” kata Danis dalam rilis persnya, Februari silam.

Empat koridor utama Tol Trans Sumatera itu adalah Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru sepanjang 610 kilometer, Pekanbaru-Medan sepanjang 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh sepanjang 460 km kilometer. Sedangkan tiga koridor pendukung Tol Trans Sumatera adalah jalan Palembang-Bengkulu sepanjang 303 kilometer, Pekanbaru-Padang sepanjang 242 kilometer, dan Medan-Sibolga sepanjang 175 kilometer.

Tol Trans Sumatera adalah tol yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung. Tol ini rencananya akan menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera. Pembangunan ruas tol ini menjadi bagian dari proyek high grade highway Sumatera. Dana pembangunan Tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp 360 triliun.

WINNIE AMALIA R

April 29, 2013

Pemerintah Kirim Tim Khusus untuk Pembelian Apache

 

 Daripada dihambur buat beli heli Apache kenapa tidak uangnya dipakai untuk mengembangkan heli yang sudah dirakit oleh PT DI ???
 
 
27 April 2013

Helikopter AH-64D menembakkan flare untuk mengecoh rudal lawan (photo : Neil Jones)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Rencana pembelian helikopter (heli) serbu Apache bakal terealisasi. Sebab, dalam waktu dekat tim khusus Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI AD sudah akan melihat beberapa varian heli ini.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, rencana penguatan sistem persenjataan TNI dengan pembelian heli Apache ini tetap ditindaklanjuti pemerintah.

Sekarang prosesnya ada di Kemenhan, tetapi dalam waktu dekat ada tim khusus yang akan berangkat ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dari TNI AD tim khusus ini akan dipimpin Wakasad dan dari Kemenhan akan dipimpin Sekjen Kemenhan.

Tim khusus TNI AD dan Kemenhan ini, ia menjelaskan, akan melihat langsung beberapa pilihan sebagai pembanding untuk heli-heli yang akan datang. Menurut KSAD, ada banyak pilihan heli yang akan dilihat.

Bell AH-1Z Zulu berpeluang menggantikan Apache jika anggaran tidak mencukupi (photo : Diablo Azul)

“Misalnya ada tipe Zulu yang merupakan Super Cobra spesifikasi serang/ serbu yang bisa menjadi pembanding,” ujar Pramono, usai memberi pengarahan kepada pasukan latihan gabungan (latgab) TNI dan Satgas TNI untuk misi perdamaian Darfur, Sudan (UNAMID), di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Sabtu (27/4). 

Selanjutnya, masih menurut KSAD, juga heli jenis Bell 412 yang akan dilengkapi dengan roket dan tentunya Blackhawk. “Yang jelas kalau Apache sudah akan dilihat bulan depan. Namun kalau Blackhawk masih kita koordinasikan,” katanya menambahkan.

Sementara terkait dengan latihan gabungan (latgab) Matra TNI yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang, Pramono mengakui, TNI AD akan mengerahkan Satuan Helikopter terbesar.

Latgab akan diawali dengan latihan parsiil (pralatgab), mulai 1 hingga 4 Mei mendatang di Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Satuan helikopter TNI AD, ini nantinya akan menjadi satuan untuk mendukung serangan udara satuan darat dalam gerak di lapangan.

Selain itu juga untuk mendukung mobilitas dan pemindahan pasukan secara cepat. Sedikitnya 10 helikopter jenis Bel 412, MI 17, MI 35 untuk bantuan serangan dari udara. Meski mengerahkan armada heli terbesar, latihan ini tidak terkait dengan adanya ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Tetapi latgab ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pasukan TNI. “Ini merupakan wujud kesiapan prajurit TNI dan kelanjutan dari latihan- latihan sebelumnya,” kata Pramono menjelaskan.

(Republika)

April 29, 2013

Komoditas Data Pribadi

Senin,
29 April 2013
 

TEKNOLOGI INFORMASI

 

 

 
 

 

Ketika Anda mengisi formulir, absensi, atau memasukkan data di dalam akun seharusnya sejak awal Anda menyadari bahwa Anda menyerahkan data Anda kepada pihak lain. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan adanya kebijakan perlindungan terhadap data yang Anda berikan. Hal ini menjadi penting karena data pribadi telah menjadi komoditas.

Pertengahan Februari lalu harian ini mengangkat topik mengenai minimnya upaya perlindungan data pribadi sehingga data pribadi mudah berpindah tangan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Situasi yang ada sudah dikategorikan gawat karena sejumlah kasus pembocoran data pribadi telah merugikan si pemilik data baik dari segi finansial maupun privasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merespons situasi ini. Mereka tengah mengadakan sejumlah rembuk dengan target membuat Undang-Undang Perlindungan Pribadi. Wacana yang dikembangkan di beberapa kesempatan pun sangat menarik karena melibatkan sejumlah ahli, baik ahli hukum, kesehatan, finansial, pers, maupun perlindungan konsumen.

Sebenarnya persoalan perdagangan data pribadi ini sudah lama menjadi persoalan, tetapi di Indonesia sepertinya belum diangkat ke permukaan. Hingga sekarang hanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang muncul. Namun pada 2005 di Amerika Serikat sejumlah perusahaan seperti Time Warner, DSW, dan Ameritrade, heboh dengan bocornya sejumlah data karyawan dan pelanggannya.

Salah satu pakar keamanan data pribadi menyebutkan, pembocoran tersebut merupakan bagian dari bisnis data pribadi. Di Amerika Serikat ternyata ada sejumlah pialang data seperti ChoicePoint, Acxiom, dan Lexis. Mereka membeli data dari sejumlah sumber, seperti lembaga pemerintah, lembaga bisnis, penyidik, pengacara, dan lain-lain. Pialang itu kemudian mengemas ulang data-data pribadi yang diterima dan dijual kembali kepada pihak yang memerlukan.

Bila kasus-kasus di Indonesia masih sekitar pembocoran nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, alamat rumah, dan sejenisnya, di sejumlah negara penjualan data pribadi sudah melampaui jenis-jenis itu. Pembocoran dan perdagangan data telah meliputi data tagihan telepon seluler, data pembelian di sejumlah pasar swalayan oleh pelanggan setia, catatan kesehatan seseorang, dan data rekening bank.

Akan tetapi, harus diakui data pribadi tersebut tidak sedikit yang didapat secara legal karena merupakan data publik atau data yang dipublikasikan secara sadar atau tidak diamankan oleh pemiliknya. Data tagihan telepon, data pembelian barang, bahkan absensi rapat atau pertemuan kerap kali dibiarkan dibuang hingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain.

Pada saat belum ada undang-undang mengenai privasi perlindungan data pribadi di Indonesia maka kita harus menyadari bahwa data pribadi adalah sesuatu yang penting. Data pribadi dalam konteks zaman teknologi informasi telah menjadi sumber uang, sumber kekayaan, dan juga memiliki nilai strategis. Kesadaran untuk memastikan adanya kebijakan perlindungan data juga harus muncul ketika kita menyerahkan data kepada pihak lain. (ANDREAS MARYOTO)

April 29, 2013

Astra Otoparts Siap Pasok Komponen Mobil Hijau

SENIN, 29 APRIL 2013 | 19:16 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Direktur PT Astra Otoparts Tbk Robby Sani mengatakan semua industri komponen otomotif sudah siap memasok komponen untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car) bila sudah ada permintaan. “Kami siap memasok komponen bila sudah ada pembuatan mass productmobil LCGC,” katanya kepada Tempo, via telepon, April 2013.

Menurut Robby, perseroan akan memasok komponen untuk mobil LCGC melalui PT Pakoakuina, perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh Astra Otoparts. PT Pakoakuina merupakan salah satu pemasok komponen LCGC, khususnya untuk pelek. 

Sebelumnya, Astra Otoparts telah mengakuisisi kepemilikan PT Pakoakuina sebesar 51 persen. Astra Otoparts sekarang memiliki bisnis komponen otomotif baru, yaitu produk pelek (wheel rim) untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Pelek tersebut diproduksi di pabrik Sunter seluas 3,8 hektare dan di Karawang seluas 14,5 hektare. Kapasitas produksi kedua pabrik adalah 7,4 juta unit per tahun.

April 29, 2013

Dahlan Tertarik Bikin Ladang Ganja

Setuju berat !

Belajar ke Belanda dan California . Ganja selain untuk obat obatan bisa juga diproses menjadi bahan untuk serat bahan baku tekstil dan lain lain..

Kembangkan saja di Aceh, daripada ladang ganja dibakar begitu saja..

 

 

SELASA, 23 APRIL 2013 | 13:14 WIB

 

Dahlan Tertarik Bikin Ladang Ganja  

Dahlan Iskan bersama Maria Kristina, keluarga Fransiscus, membujuk Fanssiscus untuk turun dari tiang sutet di kawasan Senen, Jakarta, (16/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO.COJakarta – Dahlan Iskan mengatakan tengah mempertimbangkan badan usaha milik negara untuk mengembangkan ladang ganja. Namun, ganja itu ditujukan untuk pengembangan produksi obat kanker dan jantung. 

“Ada ahli farmasi datang dan memprovokasi saya, kenapa BUMN enggak produksi obat untuk kanker dan jantung dari bahan baku daun dan biji ganja?” ujar Dahlan seusai rapat dengan direksi Taspen, Selasa, 23 April 2013.

Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ini mengaku awalnya kaget mendengar usul itu. Namun, ahli farmasi yang menemui Dahlan menyatakan, ganja memiliki khasiat yang bisa digunakan sebagai obat.

Meskipun Indonesia sudah banyak memiliki ladang yang berstatus ilegal, Dahlan menyatakan, tidak bisa serta-merta mengambil langkah untuk mengembangkan ganja secara massal. Dahlan justru menyatakan akan mempersulit realisasi. “Ya, masih kita kaji dulu,” katanya.

April 29, 2013

Lagi, Pengguna Narkoba Terlibat Kecelakaan

duh…

 

Lagi, Pengguna Narkoba Terlibat Kecelakaan

ARIF HULWAN
 
 
 

Polisi didesak menggelar razia di sekitar kawasan hiburan malam untuk mencegah orang mengemudi sambil mabuk.

POLDA Metro Jaya kemarin menetapkan pengendara mobil Honda City yang menabrak sebuah mobil Marcedes-Benz di Jl MH Thamrin, Sabtu (27/4) malam, Bagus Ajei Trianto, sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba. “Iya, dia sudah tersangka (untuk delik) kepemilikan narkoba,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto.

Kepemilikan narkoba jenis ganja itu terungkap setelah Bagus dikejar polisi saat berupaya kabur dari tanggung jawab seusai menabrak Marcedes-Benz B 45 NO.

Ketika berhasil menangkap

Bagus, polisi lalu menggeledah mobilnya. “Kami menemukan dua bungkus ganja,” kata Rikwanto.

Rikwanto melanjutkan, insiden itu terjadi pukul 21.45 WIB. Ketika itu, Mercedes-Benz yang dikemudikan seorang dokter, Dewi Atika Putri, melaju dari utara menuju arah selatan di Jl MH Thamrin. Saat tiba di samping Bundaran HI, mobil Dewi tertabrak mobil Honda City B 1685 VEN yang melaju dari arah utara ke selatan.

Diduga senggolan itu lantaran pengemudi Honda City tidak konsentrasi. Benturan mengakibatkan bumper belakang Mercedez-Benz tergores. Merasa dirugikan, Dewi berusaha memberhentikan

Honda City. Sayangnya, itu tidak diindahkan Bagus. Ia malah kabur.

Melihat hal tersebut, polisi lalu lintas yang tengah berjaga tak jauh dari lokasi insiden bergegas mengejar. Honda City itu pun bisa diberhentikan di depan Gedung Landmark Citibank, Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas memeriksa STNK sang sopir Honda City dan menggeledah seisi mobil.

Rikwanto mengatakan kasus yang melibatkan Bagus itu diserahterimakan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. “Adapun kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani Yanmas Laka Subdit Bin Gakkum (Subdirektorat Penegakan dan Pembinaan Hukum Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya),“ katanya.
Marak di akhir pekan Kecelakaan itu menambah panjang deretan peristiwa kecelakaan akibat pengemudi mabuk atau membawa narkoba yang terjadi di Ibu Kota.
Sebelumnya ada Afriani Susanti yang mengemudikan Daihatsu Xenia yang menabrak trotoar di Tugu Tani dan menewaskan 12 pejalan kaki.

Ada kecelakaan maut di Jl Ampera Raya, Kemang, Jakarta Selatan, yang disebabkan pengemudi Livina Andhika Pradipta dalam keadaan mabuk.

Lalu ada senggolan mobil Porsche Panamera dengan Daihatsu Sirion di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Di mobil buatan Jerman B 88 DAN yang dikendarai Danny Leonardi ditemukan 598 butir pil happy fi ve.

Selang satu pekan kemudian terjadi kecelakaan Toyota Camry B 1596 KV di Tol TB Simatupang Km 25+400 arah timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Insiden itu menyebabkan pengendara Camry

bernama Yasir Lutfi Marfadi, 30, dan penumpangnya, Winda Angraini, 25, tewas. Setelah diperiksa, di dalam mobil itu ditemukan enam paket sabu.

Dari rangkaian kecelakaan itu, seluruhnya terjadi pada akhir pekan. Ketua Dewan Presidium Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Prasetyo Edi Marsudi pun mendesak agar polisi rajin merazia mobil-mobil pada akhir pekan, terutama di kawasan tempat hiburan malam.

“Mereka yang terlibat kecelakaan itu pasti dalam kondisi mabuk saat menyetir. Seharusnya polisi merazia supaya kecelakaan semacam itu bisa dicegah. Orang-orang seperti itu (mabuk) membahayakan diri sendiri dan orang lain,” kata aktivis antinarkoba yang juga hobi olahraga otomotif itu.(KG/J-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/04/29/ArticleHtmls/Lagi-Pengguna-Narkoba-Terlibat-Kecelakaan-29042013009005.shtml?Mode=1#