Produksi Batubara Harus Segera Dibatasi


RABU, 31 JULI 2013

kompas logo
 

PERTAMBANGAN

 

 
 

Balikpapan, Kompas  Produksi batubara Indonesia harus segera dibatasi untuk menciptakan keseimbangan dan agar tetap ada setidaknya 100 tahun ke depan. Dalam kaitan tersebut, akhir tahun ini, pemerintah akan mengupayakan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pemegang izin pertambangan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini cadangan batubara Indonesia 28 miliar ton. Adapun produksi per tahun sekitar 400 juta ton dan sebanyak 325-330 juta ton diekspor. China dan India menjadi pasar ekspor terbesar.

”Kita mengekspor ke China 77 juta ton per tahun dan ke India 75 juta ton. Padahal, cadangan batubara Cina lima kali lipat dibanding Indonesia, sedangkan India 3-4 kali lipat dibanding batubara kita. Jangan sampai pada tahun 2050 batubara kita habis dan Indonesia mengimpor,” ujarnya dalam Kaltim Summit 2013 di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (30/7).

Produksi batubara yang tinggi dan mayoritas diekspor, kata Susilo, bakal merugikan Indonesia. Karena itu, pihaknya perlu mengundang para pemegang izin pertambangan guna renegosiasi kontrak. Itu, antara lain, mengenai perpanjangan kontrak, investasi, royalti, dan perlunya pembatasan produksi.

”Pembatasan produksi bukan untuk menyusahkan pengusaha. Secara jangka pendek memang memengaruhi. Namun, kita harus berpikir untuk masa depan dan mengutamakan negara. Harus ada keseimbangan produksi, ekspor, dan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri,” ujarnya.

Tidak dinikmati rakyat

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sudah lama ia mengusulkan pembatasan produksi batubara di Kaltim dari 250 juta metrik ton menjadi 150 juta metrik ton. ”Batubara Kaltim tidak dinikmati rakyat Kaltim karena banyak yang untuk memenuhi listrik di Jawa,” ujarnya.

Secara terpisah Merah Johansyah, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, pesimistis pembatasan produksi batubara bisa dilakukan. Keinginan pemerintah pusat berkebalikan dengan realitas di lapangan dan apa yang dikerjakan pemerintah pusat sendiri.

”Akan dibangun rel kereta api pengangkut batubara yang menghubungkan Kaltim-Kalteng dan terminal batubara terbesar di Pulau Miang. Kaltim juga menggenjot pengerukan batubara demi kepentingan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan program pemerintah,” kata Merah.

Eksploitasi

Jatam Kaltim mencatat luas konsesi tambang batubara di Kaltim, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, saat ini 5,4 juta hektar. Luasan itu terdiri dari 1.448 izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 33 IUP yang diterbitkan pemerintah pusat.

Luas konsesi tambang batubara Kaltim, katanya, sekitar 27 persen luas darat wilayah Kaltim dan Kaltara, tetapi lebih luas daripada Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 3,7 juta hektar. Dari 5,4 juta hektar, 40 persen sudah dieksploitasi.

”Pertambangan pun ternyata tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Merah. (PRA)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: