Archive for September, 2013

September 30, 2013

OJK: Ahmad Dhani Lalai, Prudential Tak Wajib Bayar Asuransi

Mana ada Perusahaan asuransi yang mau mengcover bocah 13 tahun ( tanpa SIM) menyetir mobil   hingga mengakibatkan  7 orang tewas .  Jika perusahaan asuransi mencover ulah tidak bertanggung jawab ini, besok bakalan banyak claim dari ayah bocah yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia memang banyak type Ayah macam si Ahmad Dhani, yang mengizinkan anaknya yang di bawah umur untuk naik motor dan menyetir mobil.

Jijay bajay kelakuan si Ahmad Dhani.. sudah belagu dan sok tahu, biar kali ini jadi tahu rasa.

 

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Senin, 30/09/2013 07:22 WIB

https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2013/09/30/5/duldalem.jpg
Jakarta – Perseteruan antara Ahmad Dhani dan manajemen PT Prudential Indonesia masih terus bergulir. Hal itu terjadi karena Pihak Prudential tidak mau membayar klaim asuransi sejumlah Rp 500 juta atas kecelakaan yang menimpa Ahmad Qodir Jaelani (AQJ) alias Dul, putra bungsu Ahmad Dhani.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, tidak dibayarnya klaim asuransi tersebut disebabkan kecelakaan yang menimpa Dul terjadi karena kelalaian sehingga perusahaan asuransi tidak wajib membayar klaim.

“Kalau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian si pengemudi, tidak wajib dibayar klaimnya. Pasti sebelumnya juga sudah ada dalam perjanjian,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani kepada detikFinance, Senin (30/9/2013).

Dia menjelaskan, dalam industri asuransi, antara pembeli dan penjual sudah ada perjanjian tertulis secara detail apa saja yang harus dipenuhi termasuk pengecualian klaim.

“Nggak dibayar oleh perusahaan asuransi mungkin karena penyebab kecelakaan itu sendiri, dalam kasus Dul, dia sendiri yang mengendalikan mobilnya padahal dia masih di bawah umur, pastinya juga nggak punya SIM, ini berefek ke sana, jadi itu ya emang begitu,” terangnya.

Firdaus juga menambahkan, apalagi saat ini kasus Dul diduga sebagai pelanggaran hukum. Namun, sebagai otoritas pihaknya akan terus mempelajari terkait kasus ini.

“Kalau kecelakaan biasa sih, biasanya dibayar. Itu mungkin karena kasusnya melanggar UU, kemungkinan itu. Untuk sementara sih itu kemungkinannya. Tentunya nanti akan kita pelajari,” kata Firdaus.Next

Advertisements
September 30, 2013

PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud

 

Kelihatannya hampir semua departemen memiliki pegawai yang memiliki rekening gendud,,

 

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013 | 15:16 WIB

TEMPO.COJakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melansir transaksi mencurigakan seorang pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pegawai tersebut diduga memiliki jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya.

“Statusnya hanya pegawai biasa, tapi memiliki kekayaan lebih dari Rp 5 miliar,” ujar Ketua PPATK M. Yusuf seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan PPATK, di gedung Irjen Kemendikbud, Senin, 30 September 2013. Menurut Yusuf, hal tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum diproses secara hukum.

“Bisa saja itu dari hasil (usaha) yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yusuf. Dia berharap citra Kemendikbud tak rusak hanya karena dugaan rekening gendut ini. Ditanya soal identitas pegawai yang dimaksud, Yusuf memilih bungkam dengan alasan menjalankan amanat undang-undang. “Ini informasi yang dikecualikan.”

Inspektur Jenderal Kemendibud Haryono Umar menyatakan belum menerima laporan PPATK soal rekening gendut tersebut. Dia berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan Irjen Kemendikbud, pihaknya bisa ikut menindaklanjuti lebih dini pejabat-pejabat yang terindikasi memiliki rekening gendut.

“Dengan nota kesepahaman ini, kami punya akses untuk mendapatkan LHA (laporan hasil analisis) jika ada transaksi mencurigakan pegawai kementerian,” ujar Haryono. Soal kasus rekening gendut yang kini diproses oleh Kejaksaan, Haryono memilih untuk menunggu proses hukum yang tengah berlangsung.

SUBKHAN

September 30, 2013

Kontroversi Lembaga Sandi Negara Ikut Amankan Data Pemilu 2014

Sejumlah partai pertanyakan keikutsertaan lembaga itu mengamankan data

ddd
Minggu, 29 September 2013, 23:11Siti Ruqoyah, Taufik Rahadian, Syahrul Ansyari, Amal Nur Ngazis
Ketua KPU Husni Kamil Manik

Ketua KPU Husni Kamil Manik(Antara/ Fanny Octavianus)

VIVAnews – Ini soal kelancaraan dan keamanan Pemilu 2014. Demi keamanan data Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan sejumlah lembaga negara dan swasta. Pekan lalu, komisi itu menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan lima lembaga negara. Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan Lembaga Sandi Negara.

Kerjasama dengan lembaga yang terakhir itulah yang menimbulkan kontoversi dan juga sak wasangka. Sejumlah partai politik mendesak KPU membatalkan kerjasama dengan lembaga yang berkedudukan langsung di bawah presiden itu. Kerjasama itu dinilai janggal. Minggu, 29 September 2014, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mempertanyakan apa urgensi kerjasama dengan lembaga sandi itu.

“Tolong KPU jelaskan urgensi kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara itu apa?. Kalau benar bermanfaat kenapa tidak dari dulu. Yang terpenting Pemilu itu harus berlangsung jujur, adil dan transparan,” kata Maruarar kepada VIVAnews.

Bagi PDI Perjuangan, katanya, KPU harus terbuka kepada rakyat dan peserta pemilihan umum, tentang rekap suara dari semua tempat pemilihan umum. KPU, lanjut Maruarar, mestinya membantu publik mempercepat akses data-data hasil Pemilu itu. “Info itu harus akurat, benar dan cepat. Itu yang penting,” katanya.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga mendesak KPU membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara ini. Nasdem menilai bahwa
Lembaga Sandi Negara itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan data hasil Pemilu.”Apa yang hendak dirahasiakan dengan disandikannya hasil pemilu? Jika ingin menyelamatkan hasil Pemilu sebagai dokumen negara, bukankah MoU harus dilakukan dengan Lembaga Arsip Nasional, bukan dengan lembaga sandi. Apa yang ingin disandikan?,” tanya Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, Sabtu, 28 September 2013.

Hasil Pemilu, lanjut Ferry, justru harus diketahui oleh masyarakat dalam semua tahapan, kecuali saat pemilih memberikan suara di bilik TPS. MoU KPU dengan lembaga sandi itu, juga dianggap tidak lumrah. Karena Pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, sedangkan unsur rahasia itu hanya menyangkut kerahasiaan pilihan masyarakat pemilih di bilik TPS.

“Wajar jika menimbulkan kecurigaan tentang tujuan dan manfaat MoU tersebut jika dikaitkan dengan kualitas dan pemilu yang bersih,” kata Ferry. Dia menambahkan Undang-undang Pemilu justru menegaskan bahwa bahwa proses penghitungan suara pada semua tingkatan harus terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat.

Karena itu, “Agar Pemilu 2014 tidak dipenuhi dengan ‘syak wasangka’ terhadap hal yang tidak perlu, maka KPU harus membatalkan MoU dengan Lembaga Sandi Negara itu, dan harus membuat MoU dengan Lembaga Arsip Nasional,” ujarnya. (Baca: MOU KPU dengan Lembaga Sandi Negara Dinilai Janggal)

Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum menggandeng Lembaga Sandi Negara jelas keliru. Alasannya, lembaga pemerintah itu sama sekali tidak ada urusannya dengan persoalan data hasil Pemilu. Jadi, “Nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg patut dibatalkan. Langkah KPU menarik-narik lembaga berbau militer itu ke dalam proses politik jelas keliru,” kata Said.

Lembaga Sandi Negara, katanya, adalah lembaga pemerintah yang berurusan dengan pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini dibutuhkan dalam hal mengamankan data-data rahasia yang berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan bukan untuk mengelola data penghitungan dan perolehan suara Pemilu.”Hasil Pemilu adalah informasi yang harus dinyatakan sebagai data terbuka dan oleh karenanya setiap warga negara tidak boleh dihambat untuk mengakses data tersebut,” katanya lagi. Melibatkan Lembaga Sandi Negara, lanjutnya, hanya akan memantik kecurigaan publik.

Peran Lembaga Sandi dan Janji  KPU 

Kepala Lembaga Sandi Negara, kata Mayor Jenderal TNI Dr Djoko Setiadi dalam acara penandatangan kerjasama ini, menegaskan bahwa lembaga itu sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kompetensi dalam memberikan jaminan keamanan akan data hasil Pemilu, “Melalui persandian yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014″ ujarnya.

Djoko Setiadi menjamin keamanan data Pemilu dan memastikan bahwa semua perolehan hasil dari tempat pemungutan suara (TPS) akan mereka kirim melalui jalur yang paling aman. “Tidak akan disadap, di-hack, dimanipulasi, dan diubah-ubah karena jumlah itu penting sekali. Jadi, hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga,” kata Djoko usai penandatanganan kesepakatan dengan KPU di Gedung KPU, Jakarta, pekan lalu.

Djoko menegasjan bahwa dokumen yang mereka amankan mencakup keseluruhan hasil Pemilu, yaitu bisa berupa voice atau video. Selain itu, mereka akan menjaga keamanan surat suara atau C1. (Apa tugas Lembaga Sandi Negara Ini dalam Pemilu 2014, Baca di Sini)

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay kepada VIVAnews mengungkapkan alasan mengapa KPU meneken MoU dengan Lembaga Sandi Negara. Kerjasama itu penting agar data yang dimiliki KPU,  yang jumlahnya sangat banyak dan sangat penting dapat dilindungi.

Hadar menambahkan bahwa perlindungan data tersebut penting agar bisa terhindar dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau memanipulasi. “Tetapi bahwa data itu bisa dilihat ya harus, seperti data pemilih ini boleh dilihat. Hasil Pemilu nanti juga boleh dan bisa dilihat,” ujar Hadar.

Dia membantah bahwa MoU dengan Lembaga Sandi Negara itu dilakukan demi menutup data Pemilu dari publik. Justru karena lembaga itu merupakan lembaga yang resmi  dan ahli dibidangnya maka bisa terjamin. 

KPU, lanjutnya, sungguh menjamin tidak akan ada intervensi terhadap proses maupun hasil dalam Pemilu 2014, meski sudah bekerjasama dengan lembaga sandi negara itu. “Kami jamin Pemilu netral dan itu berarti kemandirian dan integritas komisioner-komisioner KPU yang ditantang,” katanya.

Pada praktiknya nanti, ujar Hadar, lembaga sandi itu tidak sendirian dalam bekerja. KPU juga akan melibatkan institusi-institusi yang ahli di bidang teknologi informasi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain.

Kerjasama dalam bidang perlindungan data ini merupakan gagasan dari KPU. Dan kontrol terhadap semua perlindungan data itu tetap ditangan KPU. “Sekali lagi perlindungan itu bukan untuk menutup hak  akses publik,” jelas Hadar.

 

September 30, 2013

Survei: Publik Anggap DPR Kurang Penting

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2013 | 16:07 WIB

Survei: Publik Anggap DPR Kurang Penting

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan pidato usai melantik Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Walikota Oded M Danial di Gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat (16/9). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COJakarta – Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat tak banyak tahu tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Peneliti INSIS, Mochtar Oetomo, mengatakan sebanyak 93,2 persen responden survei tak tahu jumlah anggota Dewan saat ini.

“Hanya 6,8 persen responden yang tahu jumlah anggota DPR yang sebanyak 560 orang itu,” kata Mochtar saat memaparkan hasil survei, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Ahad, 29 September 2013.

Dari seluruh anggota Dewan, sebanyak 9,43 persen responden menyatakan mengetahui atau lebih sering mendengar nama Ketua DPR Marzuki Alie. Sisanya, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul (8,69 persen); Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (7,57 persen), politikus PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka (7 persen); politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (6,54 persen); dan sejumlah politikus lainnya.

Menurut Mochtar, hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 94,4 persen tak mengetahui jumlah pimpinan Dewan. “Hanya 5,6 persen yang menyatakan tahu pimpinan DPR ada lima orang: satu ketua dan empat wakil ketua,” ujarnya. “Ini ironi.”

Ia mengatakan, fakta ini menunjukkan bahwa publik tak menganggap penting keberadaan lembaga legislatif seperti DPR. “Buktinya, publik tidak mau tahu berapa jumlah anggota DPR, apa saja alat kelengkapannya, dan lain sebagainya,” ujar Mochtar.

Adapun survei dilakukan pada 17 Agustus hingga 20 September 2013 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 1.070 orang yang merupakan calon pemilih pada Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Survei dilakukan melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang atau multistage random sampling dengan margin of errorkurang-lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan pedoman kuesioner.

PRIHANDOKO

September 30, 2013

Kerawang si Lumbung Padi yang nyaris punah

Jejak Panjang Si Lumbung Padi

Oleh: Neli Triana 0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

Sebelum abad ke-4 Masehi, rawa-rawa luas serta hutan di Karawang, Jawa Barat, diminati banyak pihak. Waktu itu, Karawangm menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara, yang menjadi lumbung beras pasukan Kerajaan Mataram, yang dipimpin Sultan Agung saat menguasai Batavia abad ke-16 M.

Kini, bentangan sawah sejauh mata memandang, kontras dengan deretan kompleks bangunan kokoh kawasan industri di Karawang. Sawah makin tersekat-sekat seiring menjamurnya pertumbuhan perumahan. Namun, di antara sawah, perumahan, dan kawasan industri, puluhan situs bersejarah, seperti Kompleks Candi Batujaya dari abad ke-6 M, tetap bertahan. Sepertinya, ingin mengingatkan arti pentingnya Karawang.

Namun, kekayaan warna Karawang memang sering tak terlihat. Daerah ini hanya satu dari sekian kawasan di jalur pantai utara (pantura) tempat orang sekadar menumpang lewat. Sebab itu, ketika bicara beras, banyak orang lebih mengidolakan beras Cianjur yang sama-sama dari Jawa Barat.

Situs bersejarah Rengasdengklok di Karawang yang menjadi penentu deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pun teronggok kurang terurus di tepi Citarum. Mungkin jika masih bisa menyaksikan kondisi Karawang saat ini, Syeikh Quro, ulama besar pada abad ke-15 M yang menyebarkan agama Islam dan menjadi pemimpin di Karawang pun bakal merasa kecewa.

Terimpit masalah”Karawang sekarang hanya menyumbang 15 persen dari total produksi beras nasional. Akibatnya, petani semakin tak punya posisi tawar lagi,” ujar Rohmat Sarman, pengelola Bale Pare yang merupakan salah satu pelopor industri beras organik di Karawang.

Lumbung padi di Karawang tengah memang menghadapi banyak masalah. Ketua Kontak Tani Nasional Andalan Kabupaten Karawang Endjam Djamsir sudah lama galau memikirkan nasib beras Karawang. Alasannya, kawasan lumbung beras ini terancam kelestariannya. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari internal keluarga petani.

Masyarakat Karawang kini lebih memilih menjadi pekerja pabrik atau merantau daripada turun ke sawah. Dari sisi eksternal, ancaman yang dihadapi padi di Karawang ada dua. Pertama, bencana alam, seperti banjir dan hama. Kedua, luas lahan persawahan yang semakin menyempit.

Banjir membuat 40 persen areal persawahan di Karawang rusak akhir tahun 2012. Bencana ini menjadi momok yang menakutkan setiap tahun saat musim hujan datang. Apalagi, kini saat musim hujan dan kemarau tak jelas lagi batasnya.

Bagi Endjam maupun Rohmat, kondisi yang dialami Karawang sekarang dan kesan pembiaran dari pemerintah pusat dianggap aneh. ”Di mana-mana di dunia, isu ketahanan pangan sedang hangat. Kenapa Indonesia yang punya Karawang tidak punya kebijakan khusus untuk melestarikannya? Adopsi teknologi baik dari sisi kualitas bibit maupun peralatan kerja petani masih amat lambat,” tambah Rohmat.

Pasar industri pupukSaat mengelilingi Karawang, kami melihat sebagian sawah sudah memasuki masa panen, dan sebagian lagi tengah dipersiapkan untuk musim tanam baru. Hartoyo, petani setempat, sudah sibuk menyiapkan bibit padi serta berbagai zat kimia untuk pupuk maupun pembasmi hama. Ketergantungan petani Karawang terhadap bahan kimia ternyata amat akut.

Rohmat menyatakan, berbagai zat kimia itu mulai dikenalkan kepada petani Karawang pada awal tahun 1980an. Kala itu, ada semangat baru dan program pemerintah untuk mencapai surplus beras di Indonesia. Peralihan penggarapan sawah secara organik menjadi kimiawi itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas. ”Namun, cuma sampai sekitar tahun 1984-an. Habis itu, produksi terus turun. Kalaupun ada peningkatan, itu karena peningkatan penggunaan zat kimia juga, termasuk pupuk,” kata Rohmat.

Penggunaan pupuk kimia maupun obat-obatan pembasmi serangga tak hanya membuat pola tanam berubah, tetapi juga memorakperandakan budaya petani yang serba gotong royong dan selaras dengan alam. Di Karawang, dulu dikenal istilah kalagumarang, yaitu gotong royong basmi tikus sebelum masa panen. Dengan sistem pemilihan dan pemilahan tanaman padi berdasarkan pengetahuan turun temurun, petani dulu bisa menyediakan bibit unggul padi yang memadai.

Kondisi dewasa ini sungguh berbeda, petani harus dihadapkan pada kebutuhan akan ketersediaan uang tunai untuk membeli bibit, pupuk, dan obat antihama. Petani Indonesia seperti di Karawang, hanya menjadi pasar bagi perusahaan kelas dunia penghasil pupuk dan obat pembasmi hama. Di sisi lain, petani sebagai orang pertama penghasil beras juga tak berdaya menentukan harga jual.

Soal air limbah yang disinyalir tak diolah, Rohmat meminta petani tak terlalu khawatir. Ada cara tradisional yaitu dengan eceng gondok. Rohmat memiliki kolam berisi eceng gondok dan ikan yang berfungsi sebagai tempat mengecek kadar polusi air sebelum masuk ke areal persawahan.

Terlepas dari hal itu, dengan segala potensinya, Karawang diharapkan tetap menjadi lumbung padi nasional.

September 30, 2013

Robert Tantular Serahkan Tiga Bukti Kasus Century

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013 | 14:37 WIB

Robert Tantular Serahkan Tiga Bukti Kasus Century

Mantan Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta – Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century mengaku bakal menyerahkan sejumlah bukti dugaan rekayasa dana talangan Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 30 September 2013. Pengacara Robert, Andi Simangunsong,  mengatakan bukti ini adalah data pendukung yang menguatkan bahwa Century tidak perlu disuntik dana talangan hingga Rp 6,7 triliun.

“Selama ini ada yang beranggapan Rp 6,7 triliun dinikmati oleh pak Robert sendiri,  sekarang kami minta bantuan KPK untuk mengusutnya,” ujar Andi saat mendampingi kliennya diperiksa sebagai saksi kasus Century di KPK.

Andi menjelaskan tiga bukti yang akan diserahkan kliennya ke penyidik KPK adalah surat pernyataan dari manajemen Century pada 30 Oktober 2008 yang menyebutkan bahwa bank tersebut hanya membutuhkan Rp 1 triliun untuk mengatasi kesulitan dana likuiditas karena imbas krisis ekonomi global 2008.

Kedua,  letter of intent dari  Sinar Mas tanggal 16 November 2008 yang ingin mengambil alih  Century. Apabila keinginan  itu dipenuhi, kata Andi, negara tidak perlu menggelontorkan dana hingga Rp 6,7 triliun. “Seharusnya masalah ini menjadi urusan antara swasta dengan swasta dan penyelamatan dilakukan dengan uang swasta sendiri,” ucapnya.

Bukti ketiga, Andi melanjutkan, adalah bukti berupa pernyataan pemegang saham yang ditandatangani dalam sebuah berkas  Century bahwa pada saat dinyatakan bank itu diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan,  Robert memiliki kewajiban untuk menyetor dana sebanyak 20 persen dari yang dibutuhkan Century untuk kembali normal. Namun,  pemerintah tetap ngotot mengambil alih dengan menguncurkan dana talangan secara keseluruhan.

Dari bukti-bukti tersebut, pengacara Andi meminta KPK betul-betul mengusut aliran dana talangan tersebut. Andi meminta KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari tahu ke mana duit tersebut mengalir. “Apakah tersebar memang untuk operasional bank Century atau ada pihak lain yang menikmati,” uja dia.

TRI SUHARMAN

September 30, 2013

Kurangi Impor Dengan Bangun Kilang, Bukan Beralih Ke Nabati!

  Yang mau bangun kilang hanya wacana saja.. sudah tunggu 5 tahun ..masih belum ada titik terang.

Halangan dari  Mafia Impor BBM terlampau kuat. Jika Pertamina berhasil mengoperasikan kilang minyak lagi, maka si Mafia Impor (mr Moh Riza) bakal kehilangan penghasilan.

 

 

Monday, September 30, 2013       13:35 WIB

Kilang minyak (tender-indonesia.com)

Ipotnews – Untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) pemerintah lebih tepat membangun kilang, dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Bukan dengan mengalihkan ke bahan bakar nabati (BBN).

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Priagung Rakhmanto, mengatakan saat ini banyak negara yang berlomba-lomba memberikan insentif bagi investor yang tertarik membangun kilang, karena dengan kilang negara tersebut bisa mengolah minyak mentah sendiri.

“Kalau negara lain berlomba-lomba memberikan insentif kilang, tapi Indonesia tidak, padahal kilang lebih menjanjikan,” ujar Priagung di Jakarta, Senin (30/9).

Pemerintah disarankan untuk berkaca pada pemerintah China dan India, yang sangat menyadari ada peningkatkan konsumsi BBM. Tanpa berpikir panjang kedua negara tersebut langsung membangun kilang.

Sedangkan kebijakan pemerintah yang menggalakkan BBN untuk mengurangi impor dinilai Priagung merupakan kebijakan main-main, karena tidak memberikan efek apapun terkait ketahanan energi nasional, tidak seperti kilang. “Paket kebijakan itu basa basi, seolah itu `do something` padahal itu tidak ada,” ujarnya.

Selain itu, menurut Priagung, saat ini urusan politik telah masuk ke ranah ketahanan energi nasional, sehingga menyebabkan program pemerintah terkait kebijakan energi nasional tak berkembang.

Sebelumnya, rencana pembangunan kilang Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco terlunta-lunta karena pemerintah menilai insentif yang mereka minta terlalu besar.(Rifai/ha)

September 30, 2013

Cegah Spekulasi Properti, Perlu Kerja Sama BI-Ditjen Pajak

Langkah Baik BI !

Yang biasanya berspekulasi adalah developer / atau pengembang itu sendiri. Misal group dari perusahaan pengembang  merekayasa aksi memborong  banyak properti, (hal ini jelas untuk mendongkrak harga -spekulasi)  . Caranya adalah melalui “proxy” pembeli properti. Tidak heran  kadang ada seorang investror ( proxy) yang bisa memborong lebih dari 10 unit rumah di suatu kawasan.  Lebih gila lagi aksi rekayasa ini didukung oleh pihak Bank.

Investor atau pembeli rumah pada akhirnya akan membeli properti yang harganya sudah melambung tidak jelas .

 

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013

kompas logo

Konsumen Dilindungi

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Bank Indonesia yang membatasi uang muka kredit pemilikan rumah dan mekanisme inden memang dimaksudkan untuk melindungi konsumen properti. Hal tersebut karena harga properti yang terus naik rentan dengan aksi spekulasi.Pada 24 September 2013, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran Ekstern Nomor 15/40/DKMP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Kebijakan itu mulai berlaku hari Senin (30/9) ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, di Jakarta, Minggu, mengemukakan, ketentuan BI tersebut perlu ditempuh untuk menekan risiko pembiayaan perbankan, perlindungan konsumen, serta mengurangi aksi spekulasi di perumahan dengan mengandalkan kredit pemilikan rumah (KPR). Terkait hal itu, para pengembang rumah menengah perlu mencari akal untuk menyiasati sumber pendanaan.

Ali menambahkan, para spekulan memanfaatkan KPR inden untuk membeli properti pada tahap pra-penjualan sewaktu proyek rumah belum dimulai, kemudian menjualnya pada saat rumah selesai dibangun guna memperoleh margin keuntungan. Bahkan, ada pula properti yang sudah dijual sebelum bangunan tuntas dibangun hanya dengan mengandalkan sertifikat perjanjian perikatan jual beli (PPJB).

Guna meredam aksi spekulasi yang terus memicu kenaikan harga rumah, Ali mengusulkan agar Bank Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuat aturan yang melarang pengalihan penjualan rumah dalam jangka waktu tertentu sehingga rumah tidak bisa dilepas hanya dengan mengalihkan sertifikat PPJB.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Setyo Maharso mengemukakan, saat ini modal pengembang sebagian bersumber dari uang muka konsumen untuk pembelian rumah serta KPR inden yang disalurkan kepada pengembang secara bertahap. (LKT/IDR)

KOMENTAR
Tags:
September 30, 2013

Indonesia Masih Pertimbangkan Hibah 10 Kapal Selam Rusia

Saturday, September 28, 2013

Indonesia Masih Pertimbangkan Hibah 10 Kapal Selam Rusia

28 September 2013, Jakarta:Kementerian Pertahanan menyatakan pemerintah Indonesia telah mengirim tim untuk berkunjung ke Rusia. Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

“Tim ini berkunjung untuk penjajakan awal hibah 10 kapal selam Rusia,” kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Jumat, 27 September 2013.

Rachmad yang ikut dalam rombongan, mengatakan kedua negara belum mencapai kesepakatan dalam rencana hibah itu. Indonesia dan Rusia, dia melanjutkan, masih mengkaji langkah yang akan diambil masing-masing negara soal hibah ini.

Sayang, Rachmad tak mau menyebutkan detil apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Termasuk apa jenis kapal selam yang akan dihibahkan Rusia ke Indonesia dan berapa uang yang harus dikeluarkan pemerintah. “Sebab belum ada kesepakatan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

Purnomo tidak menjelaskan detail spesifikasi dan tawaran harga yang diberikan pemerintah Rusia untuk mendatangkan 10 kapal selam tersebut. Ia juga menyatakan, pemerintah belum bulat untuk menerima tawaran Rusia karena masih harus mempertimbangkan dan menghitung biaya.

Selain harga kapal selam per unit, menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah usia atau masa guna kapal selam tersebut.

Sumber: TEMPO

September 29, 2013

Orang Cerdas Cenderung Jadi Ateis

Orang cerdas cenderung jadi ateis.
Orang  bodoh /dungu cenderung religius.
Jadi bangsa yang religius macam Indonesia, adalah kumpulan dari orang bodoh ??
Selasa, 13 Agustus 2013 | 14:43 WIB

Orang Cerdas Cenderung Jadi Ateis

Wikipedia.org

TEMPO.CO, New York – Sebuah studi mengklaim bahwa semakin cerdas seseorang, maka kepercayaannya kepada Tuhan semakin sedikit. Psikolog Miron Zuckerman dan Jordan Silberman dari Universitas Rochester, New York, serta Judith Hall dari Universitas Northeastern, Boston, telah menerbitkan review mereka dari 63 studi yang dilakukan antara tahun 1928 dan 2012 dalam Personality and Social Psychology Review.

Penelitian ini bukanlah penelitian baru. Para peneliti memulai analisis sistematis dalam rentang waktu sekitar seratus tahun untuk menemukan korelasi antara kecerdasan dan religiusitas seseorang. “Mereka menemukan, ateisme tersebar luas di kalangan orang-orang pintar,” tulis Daily Mail, Senin, 12 Agustus 2013.

Kecerdasan didefinisikans sebagai kemampuan untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide yang kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Di sisi lain, religiusitas didefinisikan sebagai kepercayaan supranatural yang diaplikasikan melalui ritual-ritual untuk menegaskan keyakinan mereka.

Studi ini dikuatkan dengan penelitian Lewis Terman dari Universitas Stanford pada tahun 1921 di Amerika, Inggris, dan Kanada. Dalam studi tersebut, Terman merekrut 1.500 anak-anak yang memiliki IQ melebihi 135 pada usia 10 tahun. Data ini kembali diperiksa oleh Robin Sears di Universitas Columbia pada tahun 1995 dan oleh Michael McCullough dari Universitas Miami pada tahun 2005.

Kesimpulan keseluruhan dari kedua para pengulas adalah bahwa anak-anak cerdas ini ternyata kurang religius bila dibandingkan dengan anak yang IQ-nya lebih rendah. Namun, terlepas dari keateisan mereka, ternyata sebanyak 60 persen anak-anak justru dibesarkan di keluarga yang sangat taat pada agama.

Peneliti menduga orang-orang cerdas cenderung untuk menyesuaikan diri sehingga mereka lebih mungkin menolak dogma-dogma keagamaan. Penjelasan yang paling umum adalah bahwa orang-orang cerdas tidak ingin menerima keyakinan yang tidak dapat diuji.

DAILY MAIL | ANINGTIAS JATMIKA