Archive for October, 2013

October 31, 2013

Dahlan Puji Kinerja Bank BUMN

Bank BUMN sih asal nggak diintervensi politik pasti kinclong kinerjanya

 

 

 

Jakarta (Antara) – Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji bank- bank milik pemerintah yang mampu meningkatkan kinerja keuangan di tengah gejolak ekonomi global. 

“Saya agak surprise, dengan gejolak ekonomi dan situasi global seperti sekarang ini kinerja Bank BUMN cukup baik dan mampu keluar dari tekanan itu,” kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung PT Perikanan Nusantara (Persero), Jakarta, Kamis. 

Menurut Dahlan, pencapaian kinerja Bank BUMN tersebut seharusnya bisa lebih tinggi lagi jika kondisi ekonomi dalam situasi normal. 

Menurut catatan, empat Bank BUMN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan BTN pada periode September 2013 membukukan laba dengan kenaikan signifikan. 

Bank Madiri mencetak laba bersih Rp12,8 triliun, melonjak 15,1 persen dibanding September 2012 sebesar Rp11,1 triliun. 

Kinerja positif Bank BUMN terbesar tersebut didorong antara lain pertumbuhan penyaluran kredit di semua segmen bisnis yang mencapai Rp450,8 triliun. 

Pada saat yang bersamaan, hingga September 2013 Bank BRI membukukan laba bersih Rp15,2 triliun, naik 17,01 persen dari periode sama tahun 2012.

Direktur Keuangan BRI, Ahmad Baiquni mengatakan pencapaian laba bersih BRI merupakan hal positif di tengah kondisi makro ekonomi global dan domestik yang kurang kondusif yang tercermin pada tren kenaikan suku bunga dan inflasi. 

Solidnya kinerja BRI itu juga terlihat dari pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar Rp30,30 triliun atau naik 16,6 persen. 

Selanjutnya, Bank BNI membukukan laba bersih Rp6,54 triliun, tumbuh 29,8 persen dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp5,04 triliun. 

“Laba bersih itu tercapai karena ekspansi kredit yang terus tumbuh, dan pengelolaan aset yang semakin prudent serta efisien, sehingga pendapatan operasional naik secara signifikan,” kata Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo. 

Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara membukukan laba bersih kuartal ketiga 2013 sebesar Rp1,06 triliun, tumbuh 3,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun. 

Perolehan laba tersebut didorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp96,53 triliun dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp88,54 triliun. 

“Meningkatnya jumlah kredit dan pembiayaan serta pengelolaan DPK pada triwulan III 2013 membentuk laba bersih BTN menjadi sebesar Rp1,06 triliun,” ujar Dirut Bank BTN Maryono.(rr)

Advertisements
October 31, 2013

Yaaach “cemen” sekali : SBY merasa dibully media massa

Pak, kalau tidak mau dibully bertindaklah yang tegas, mulai dari menteri-menteri di Kabinet macam si Gamawan Fauzi. 

 

+++++++++++++++++++

KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | 07:48 WIB

SBY Mengaku Di-bully Media Massa

 

 

TEMPO.COJakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sebagai salah satu korban pers. Namun, ia juga berterima kasih karena kritik dan kecaman dari media telah menjadi cambuk baginya untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik dan membuatnya bertahan. ”Saya korban pers, tapi sekaligus saya berterima kasih kepada pers,” tutur Presiden Yudhoyono, dalam acara dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, 23 Oktober 2013.

Menurut Yudhoyono, jika tidak dikritik ataupun dikecam sejak hari pertamanya sebagai Presiden RI, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, dia dan pemerintahannya sudah jatuh. ”Bisa jadi saya semau-maunya, gegabah dalam mengambil keputusan, atau mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan isi hatinya alias curhat tentang pemberitaan media massa. Presiden mengkritik beberapa hal yang terkait pemberitaan media, antara lain berita dengan sumber yang tak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta berita yang tidak melalui cek silang.

Presiden mencontohkan, berita penunjukan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai pengganti Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. Dalam pemberitaan, ujar Yudhoyono, disebutkanpengajuan nama Sutarman tidak diusulkan oleh Kepala Polri, melainkan hasil lobi seseorang kepada Yudhoyono (berita terkait lainnya di sini dan di sini

Presiden mengatakan berita tersebut tidak benar. Ia menegaskan, sesuai dengan undang-undang dan aturan, pihak yang mengusulkan nama calon Kepala Polri adalah Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Polri sendiri, dengan mengajukan nama secara tertulis kepada Presiden.

 

October 31, 2013

Dana Rp 33 Miliar Mengalir ke Klan Atut

Klan Atut mirip klan presiden korup Afrika , spt Mobutu Sese Seko  , Klan Atut = Klan tukang catut= Klan Klepto  . Golkar kalau masih mendukung klan klepto Banten ini bakalan dihukum di pemilu nanti .

KAMIS, 31 OKTOBER 2013 | 09:23 WIB

 

TEMPO.COSerang-Sebanyak Rp 33 miliar dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten ditengarai mengalir ke klan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 itu disalurkan melalui organisasi dan lembaga yang diketuai suami, adik, anak, menantu dan  jaringan keluarga Atut.

Indonesia Corruption Watch, lembaga pegiat antikorupsi, telah memantau penyaluran dana tersebut sejak 2011. Menurut Abdullah Dahlan, peneliti ICW, sebanyak 30 persen dari Rp 391 miliar dana hibah dan bantuan sosial pada anggaran 201,  tidak jelas penggunaannya. ICW juga menemukan dana yang mengalir ke sejumlah lembaga yang dipimpin keluarga Gubernur Atut. Misalnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang dipimpin Hikmat Tomet, suami Atut, disebut menerima Rp 750 juta.

Temuan ICW diperkuat lembaga lain. Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik Uday Syuhada, mengatakan lembaganya menemukan 62 dari 221 organisasi penerima dana tersebut, diduga fiktif. ”Ini bentuk penjarahan, bukan hanya anggaran 2011, tapi juga 2012,” ujar Uday, 31 Oktober 2013 kemarin.

Penelusuran Tempo menemukan setidaknya sembilan organisasi penerima dana hibah dan bantuan sosial ditengarai terafiliasi dengan klan Atut. Total dana yang mereka terima mencapai Rp 33 miliar. Kesembilan organisasi itu di antaranya Palang Merah Indonesia di Banten yang menerima kucuran dana hibah Rp 900 juta pada 2012 dan Gerakan Nasional Kesejahteraan Sosial sebesar Rp 4,5 miliar. Dua organisasi ini dipimpin Tatu Chasanah, adik Atut.

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten dan Karang Taruna di Banten –keduanya dipimpin Andika Hazrumi, anak sulung Atut– menerima kucuran dana masing-masing Rp 3 miliar dan Rp 3,5 miliar. Sementara Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) –organisasi yang dipimpin Adde Rosi Khoirunnisa, istri Andika– menerima Rp 3,5 miliar. Chaeri Wardana, adik Atut, tak ketinggalan. Kamar Dagang dan Industri yang dipimpin Chaeri, mendapat kucuran Rp 9 miliar.

Sekretaris Karang Taruna Banten, Gatot Yan, mengakui lembaganya mendapat bantuan Rp 3,5 miliar dari Provinsi Banten. Dana sebesar itu, kata dia, habis dipakai untuk berbagai kegiatan mereka. ”Kami baru saja dari Pandeglang, melaksanakan program perpustakaan keliling,” ujar dia. Gatot menolak jika aliran dana bantuan sosial itu dikaitkan dengan anak Atut, Andika. ”Kami mengajukan proposal,” katanya.

Tempo sempat menyambangi kantor Karang Taruna Banten di Jalan Agus Ju Nomor 91, Serang. Menurut Ari, penjaga kantor, aktivitas lembaga itu lebih banyak di luar kantor. Sebuah mobil perpustakaan keliling milik Karang Taruna diparkir di halamannya. Poster wajah Andika memenuhi seluruh sisi mobil itu.

Adapun Tatu Chasanah
 mengatakan, organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya menerima kucuran dana hibah sesuai prosedur. “Silakan dicek, semua diperlakukan sama dengan organisasi lain,” kata Tatu kemarin.

Sekretaris Daerah Banten Muhadi membantah jika lembaga penerima dana bantuan dari APBD Banten dituding fiktif. Ia memastikan para penerima hibah sudah membuat  laporan pertanggungjawaban. Semua potensi pelanggaran, kata dia,  tak akan luput dari pengawas internal seperti inspektorat, inspektorat Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan. ”Dengan instrumen pengawasan, kami meminimalisasi penyelewengan,” kata Muhadi.

MUHAMAD RIZKI | WASI’UL ULUM | SUKMA

 

++++++++++++++++++

 

Agung Laksono: Ratu Atut Kader Golkar yang Baik

TEMPO.COTEMPO.CO – Sen, 14 Okt 2013

TEMPO.CO , Jakarta:Pada Musyawarah Nasional Golkar di Bali, 15-20 Desember 2004, Jusuf Kalla yang terpilih menjadi ketua umum memasukkan Ratu Atut Chosyiah ke dalam kepengurusan 2004-2009. Atut duduk sebagai Wakil Bendahara Umum.

 

Atut disorongkan Agung Laksono yang waktu itu menduduki jabatan ketua koordinator Golkar wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Agung membenarkan soal ini.  »Dia memang kader yang baik. Kalau sekarang dia kena masalah, ya kita tunggu saja masalahnya seperti apa,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

 

Ratu Atut menjadi sorotan setelah Tubagus Chaeri Wardhana, adiknya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tubagus diduga terlibat kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.

 

Politikus Golkar asal Banten, Irsjad Djuwaeli, mengatakan Atut bukan produk kaderisasi Golkar. Perempuan pertama yang menjabat gubernur di Indonesia tapi tak pernah duduk di kepengurusan. Seorang politikus Golkar lain menyebut, selama kepengurusan itu Atut juga tak terlihat aktif. (Baca lengkap Jejak Politik Ratu Atut di Partai Golkar di Majalah Tempo Edisi 15 Oktober 2013)

 

TIM TEMPO

October 31, 2013

Seribu Hektar Lahan Hutan Cagar Biosfer di Riau Jadi Kebun Sawit

Pantes Harisson Ford ngamuk !
 
Kamis, 31/10/2013 13:59 WIB

 

 

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews

 
 
 

Pekanbaru, – Kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil di Riau yang telah ditetapkan Unisco kini dirambah. Diperkirakan sudah seribu hektar lahan dirambah untuk perkebunan kelapa sawit.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada detikcom, Kamis (31/10/2013). Menurutnya, hasil operasi yang dilakukan Polres Bengkalis bersama Brimob Polda Riau diketahui perambahan liar semakin meluas.

“Diperkirakan perambahan sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. Perambahan justru dilakukan di bagian tengah kawasan cagar biosfer yang merupakan kawasan gambut,” kata AKBP Guntur.

Modus perambahan yang dilakukan, kata Guntur, ada dalam bentuk perorangan ada juga membawa nama koperasi desa. Ada juga keterlibatan warga sekitar kawasan yang menjual ke masyarakat lain.

“Kawasan dibuka untuk perkebunan sawit dengan cara menjual ke warga luar kawasan. Selain itu kayu-kayu hasil penjarahan kembali dijual,” kata Guntur.

Di dalam kasus perambahan kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil, pihak Polda Riau telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan barang bukti 20 ton kayu alam. “Tim kita masih memburu pelaku perambahan lainnya. Sejumlah nama-nama sudah ada, tinggal menangkapnya saja,” kata Guntur.

Kawasan hutan gambut Giam Siak Kecil dan Bukit Batu seluas 106.467 hektar yang ditetapkan sebagai cagar biosfer terletak di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Riau. Sebagian besar dari areal itu, yakni 72.255 hektar, merupakan eks hutan produksi PT Sinar Mas Forestry (perusahaan HTI yang memasok kebutuhan kayu pabrik pulp dan kertas PT Indah Kiat) yang dialokasikan untuk hutan konservasi permanen.

October 31, 2013

Anas Siap Bongkar Keterlibatan Ibas di Kasus Hambalang

 

Rabu, 27 Februari 2013 03:20 WIB
 
 
 
 
 

 
Tribun Jakarta/JEPRIMA
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keterlibatan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di kasus dugaan korupsi proyek Hambalang siap dibongkar Anas Urbaningrum. Hal tersebut akan Anas lakukan apabila Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang dianggapnya paling mengetahui keterlibatan Ibas tidak mau menjelaskan.

“Kalau hadis Rowahunya itu pak Amir Syamsuddin
saya kan hanya ikut rapat mendengarkan itu yang pas menjelaskan itu pak Amir. Kecuali pak Amir Syamsuddin kalau ditanya tidak mau menjelaskan ya nanti pemain penggantinya ya saya lah,” kata Anas saat wawancara eksklusif yang ditayangkan RCTI, Rabu(27/2/2013) dini hari.

Penyebutan nama Ibas pertama kali diketahui saat Anas mengantar Nazaruddin ke kediaman SBY di Cikeas sebelum pergi ke Singapura. Kala itu SBY disebut-sebut marah karena mengetahui Ibas menerima aliran uang proyek Hambalang.

Anas juga mengaku siap buka-bukaan mengenai nama-nama orang yang disebut Nazaruddin terlibat di sengkarut proyek Hambalang, termasuk Ibas. Meski katanya ia tentu akan mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang penting dan tidak buat dirinya.

“Ada tugas-tugas penting yang akan saya lakukan jadi ukurannya yang penting meskipun kecil kita harus berpikir untuk hal besar jadi urusan-urusan yang mungkin kurang penting tidak akan saya lakukan tapi tergantung penting tidak penting,” ujarnya.

October 31, 2013

Hakim Agung Andi Siap Bongkar Skandal Korupsi di MA

Hakim, Jaksa, Polisi dan Lawyer sudah pada tidak punya martabat. Korup sampai keubun ubun..
 
 
Kamis, 31/10/2013 14:28 WIB

 

 

Rivki – detikNews

 
 
 

 

Jakarta – Hakim agung Andi Abu Ayub siap bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara suap dengan terdakwa Mario C Bernando. Andi berjanji akan membongkar skandal suap di tubuh peradilan tertinggi di Indonesia itu.

Sedianya sidang tersebut akan berlangsung pada 4 November 2013. “Tanggal 4 akan terbongkar semua,” kata Andi di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

“Kalau tidak terbongkar, negara ini akan disulap menjadi negara Polandia yaitu putih merah,” sambung Andi sambil berkelakar.

Dalam kesaksiannya, Andi Ayub akan memastikan kalau dirinya tidak terlibat suap. Da mengatakan jika pihak berpekara dengan hakim tidak bertemu, maka tidak akan terjadi suap-menyuap.

“Nanti saya dibuktikan tanggal 4. Jika antara penerima dan pemberi tak ketemu, tak akan ada suap,” pungkasnya.

Andi menjelaskan, pemanggilan untuk menjadi saksi terhadap dirinya menyalahi prosedur. Menurut Andi, seorang hakim agung boleh bersaksi di persidangan jika sudah diizinkan presiden.

“Tapi karena spirit dan semangat antikorupsi, maka saya pastikan akan datang,” pungkasnya.

October 31, 2013

Gara gara Gamawan Fauzi –

Presiden SBY kok diem saja ada menteri Brengsek macam si Gamawan. asal jeplak FPI “aset Bangsa”, semoga pernyataan asal jeplak Gamawan F itu “aset Bangsat” . FPI memang aset bangsat! Nol faedah, memalukan bangsa dan AGAMA. 
 
 
 

Kamis, 31/10/2013 11:18 WIB

FPI versus Ahok

Ahok Tidak Takut Ancaman FPI

 

Idham Khalid,Hardani Triyoga – detikNews

 
  
Jakarta – Munculnya ancaman dari Front Pembela Islam (FPI) yang akan melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke polisi ditanggapi santai oleh Ahok.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas alias Habib Selon menyatakan FPI masih berkeras melaporkan Ahok ke polisi terkait pencemaran nama baik. 

Karena menurutnya, akibat pernyataan Ahok terkait keberatan bekerja sama antara pemprov DKI dengan FPI, opini negatif muncul menggiring FPI yang identik dengan kekerasan.

Humas Lembaga Dakwah Dewan Pengurus Pusat FPI Ustad Novel Bamu’min mengatakan tidak seharusnya Ahok mudah berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Pernyataan Ahok dianggap kontroversi dan mencemarkan nama baik FPI.

Namun Ahok kepada detikcom saat ditemui tadi malam, Rabu (30/10), di Balai Kota DKI mengaku tidak takut dilaporkan FPI ke Polda Metro Jaya. Ahok justru menantang FPI yang mengancam akan melaporkan ke polisi. “Laporin aja,” kata Ahok.

Bekas Bupati Belitung Timur ini tidak menghiraukan keinginan FPI yang mendesaknya mengikuti imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk merangkul semua organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk FPI dalam membangun daerah.

“Kok FPI yang mendesak? memang FPI terdaftar di ormas negeri kita? ya gak ada urusanlah,” tutur Ahok balik mempertanyakan FPI.

Ahoh, yang baru-baru ini meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 sebagai tokoh antikorupsi dalam kategori pemerintah daerah, menegaskan bahwa pernyataannya tidak menyudutkan FPI sebagaimana yang dituduhkan FPI.

“Ya gak lah, patokan kita kan tergantung terdaftar atau tidak di Kesbanpol (Kesatuan Bangsa dan Politik),” Ahok menegaskan.

Kementerian Dalam Negeri menyebut FPI adalah ormas resmi yang harus dibina dan bisa diberdayakan dengan memberikan ruang gerak tapi menyesuaikan koridor hukum.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan antar Lembaga Reydonnyzar Moenek mengatakan ormas seperti FPI termasuk elemen bangsa yang bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah.

“FPI ini kan bukan organisasi terlarang. Mereka legal yang terdaftar. Jadi, bisa diarahkan untuk diatur dan dibina. Mereka termasuk elemen bangsa yang harus ruang,” kata Donny saat ditemui detikcom, Selasa (29/10).

October 31, 2013

Pertamina Siap Kelola Ambil Alih Blok Mahakam agar Tak Diganggu

 

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan optimistis manajemen PT Pertamina (Persero) telah siap mengambil alih Blok Mahakam yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan komitmen direksi dan seluruh insan badan usaha milik negara itu.

Dahlan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara penutupan Penghargaan Kualitas Pertamina (Annual Pertamina Quality Awards) 2013, Rabu (30/10), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

”Saya percaya direksi Pertamina dan seluruh insan Pertamina sudah bertekad dan mempunyai kemampuan sepenuhnya untuk mengambil alih Blok Mahakam. Semua direksi sudah sangat yakin,” kata Dahlan. Beberapa waktu lalu, ia telah menyatakan Pertamina siap mengelola Blok Mahakam. Namun, ia masih mempertanyakan kemauan dan kesanggupan direksi serta komisaris perseroan itu dalam mengelola Blok Mahakam karena belum ada pembahasan dengan direksi mengenai rencana itu.

”Jangan-jangan direksinya tidak mau, atau jangan-jangan komisarisnya tidak mau dan merasa tidak mampu, atau jangan-jangan direksi hanya mau jadi minoritas dalam pengelolaan Mahakam. Setelah saya cek, ternyata direksi Pertamina dan pemangku kepentingan menyatakan siap 100 persen mengelola Blok Mahakam,” kata Dahlan.

Namun, ia mengingatkan agar manajemen Pertamina waspada karena akan banyak tuduhan kepada Pertamina serta akan ada sejumlah pihak yang menyatakan Pertamina tidak akan mampu mengelola Blok Mahakam. Jika tidak mewaspadai hal itu, Pertamina akan bisa terseret dalam persoalan itu, terutama mengenai kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi perusahaan itu jika mengambil alih Blok Mahakam.

Dahlan menegaskan, kemampuan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam semestinya tidak diragukan lagi. Contohnya, begitu Blok West Madura Offshore (WMO) diambil alih Pertamina, produksi blok itu meningkat pesat dalam waktu kurang dari dua tahun. ” Ini memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa semuanya bisa dilakukan,” ujarnya.

”Tugas saya ringan, yaitu membentengi Pertamina dari intervensi siapa pun. Saya percaya penuh pada kemampuan tim direksi, komisaris, dan manajer Pertamina sepanjang tidak diganggu dan tidak dirusuhi,” kata Dahlan. Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Jepang akan menjadi contoh dan modal bahwa mengakhiri kontrak jangka panjang tidak akan ada masalah, baik investasi maupun kemampuan.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, dalam wawancara khusus (Kompas, 20 Oktober 2013), menegaskan kesiapan Pertamina mengelola Blok Mahakam dan memastikan tidak akan kesulitan mencari dana untuk mengelola blok itu. Apalagi Blok Mahakam memiliki cadangan terbukti dan telah berproduksi sehingga mudah mencari pendanaan dari pasar. Dari segi teknis, perusahaan itu terbukti mampu mengelola Blok WMO dan Offshore North West Java.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara sebelumnya menyatakan, pengelolaan Blok Mahakam oleh perusahaan migas negara harus segera diwujudkan. Dengan itu, sumber daya migas Blok Mahakam dapat dimonetisasi Pertamina agar dapat tumbuh lebih besar.

Menurut catatan Kompas, secara historis kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967 lalu diperpanjang pada 1997 untuk jangka 20 tahun sampai 2017. (EVY)

October 31, 2013

KSAU: Udara Natuna Kini Milik Singapura

MEMALUKAN !!! Tapi saya demen karena hal ini menguak kebohongan dan kemunafikan para petinggi negeri ini ! Selama menjabat mereka tidak pernah mikirkan bangsa dan kedaulatan wilayah NKRI

 

Coba ya elit bangsa ini yang selalu belaga dirinya paling nasionalis dan NKRI , sekarang kenyataannya elit ini membiarkan (sengaja atau tidak) kedaulatan Negeri ini diinjak injak oleh negera liliput spt Singapura. Mungkin bukan hanya Natuna saja tapi separuh Indonesia, udaranya sudah dimiliki Singapore. Mengatur lalulintas udara di Jakarta saja dilakukan oleh Singapore !

 

 

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2013 | 11:01 WIB

KSAU: Udara Natuna Kini Milik Singapura

Kapala Staf Angkatan Udara, I B Putu Dunia. TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.CO, Natuna – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan bahwa Pulau Natuna merupakan salah satu dari 12 pulau terluar milik Indonesia. Natuna memang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.

Karena berada di Laut Cina Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. “Untuk menjaga Natuna, TNI AU punya Landasan Udara Rinai dan juga radar pengawas,” kata Putu Dunia kepada wartawan di Lanud Rinai, Natuna, Rabu, 30 Oktober 2013.

Meski begitu, Putu Dunia menyebut ada fakta unik dari Natuna. Berdasarkan wilayah darat, Natuna memang milik Indonesia. Namun, wilayah udara Natuna masuk dalam kontrol Singapura.

Bahkan, ketika TNI AU mengadakan latihan tempur bertajuk Angkasa Yuda 2013, mereka harus melaporkan kegiatan udara ke Singapura. Tujuannya agar lalu lintas pesawat-pesawat tempur Indonesia tidak bersinggungan dengan pesawat komersil yang diatur oleh Singapura.

Putu Dunia sendiri optimistis hal ini bukanlah gangguan latihan TNI AU. Sebab, koordinasi antara Indonesia dan Singapura cukup lancar.

Meski begitu, dia tetap punya harapan suatu saat nanti pengaturan wilayah udara di Natuna dan sekitanya berada di bawah Indonesia. “Sebab, dari sisi pertahanan juga lebih aman untuk kita,” kata dia.

Ada pengaturannya…

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 13:09 WIB
Indonesia Incar Balik Wilayah Udara Natuna pada 2024

Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) menyatakan, wilayah udara Natuna ditargetkan kembali ke Indonesia. “Kami harap tahun 2018-2020 sudah terlihat nyata dari sisi infrastruktur,” kata Direktur Keselamatan dan Standar LPPNPI Wisnu Darjono saat dihubungi Tempo, Senin, 4 November 2013.

Ia menuturkan, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan pemasangan radar di Tanjung Pinang serta Natuna untuk fasilitas penerbangan sipil. Wisnu mengungkapkan, pengambilalihan wilayah udara Natuna akan melibatkan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan ,dan Kementerian Perhubungan.

“Wilayah udara Natuna memang masih ditangani air traffic services (ATS) Singapura,” ucapnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, Pulau Natuna merupakan salah satu dari 12 pulau terluar milik Indonesia. Natuna memang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.

Karena berada di Laut Cina Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. “Untuk menjaga Natuna, TNI AU punya Landasan Udara Rinai dan juga radar pengawas,” kata Putu Dunia.

Sebelumnya, Direktur Utama LPPNPI Ichwanul Idrus pernah menjelaskan ada sebagian wilayah navigasi Indonesia yang pengelolaannya dititipkan kepada asing. “Untuk wilayah ABC, itu masih dikelola Singapura dan Malaysia,” ujarnya kepada Tempo saat dijumpai di sela-sela pertemuan Civil Air Navigation Services Organisation (Canso) Asia Pasifik.

Ia menjelaskan, selama ini Indonesia memang masih belum siap mengelola navigasi sektor ABC. Ichwanul mengungkapkan, sektor ABC, antara lain, mencakup wilayah Batam dan Natuna. Menurut dia, masih ada kekurangan Indonesia yang harus diperbaiki sebelum dapat mengelola wilayah tersebut.

“Soal infrastruktur dan provider,” ucapnya. Ichwanul mengatakan, sebelum LPPNPI didirikan Januari silam, pengelolaan navigasi Indonesia masih dilakukan oleh PT Angkasa Pura. Status Bandara Batam yang sebelumnya merupakan bandara unit pelaksana teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, sempat menjadi kendala.

Wisnu menyatakan, sektor ABC mulai dikelola Singapura dan Malaysia pada 1973. “Sektor B dipinjam Singapura untuk wilayah militer,” ucapnya. Ia pun menjelaskan, Singapura meminjam wilayah tersebut karena kekurangan lahan bagi tentaranya untuk latihan.

Yang termasuk sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura, sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut Cina Selatan. Wisnu menuturkan, pengelolaan tata ruang udara sektor C dengan ketinggian di atas 24.500 kaki dilakukan oleh Singapura. Sedangkan untuk ketinggian di bawah 24.500 kaki, pengelolaan diserahkan kepada Malaysia.

Menurut dia, sektor ABC merupakan kepunyaan Indonesia dan harus diambil kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengelolaan sektor ABC harus kembali ke Indonesia 15 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan, artinya paling lambat pada 2024

MARIA YUNIAR

Baca juga:
Terungkap, Ratu Atut Kerap Belanja Keliling Dunia
Soal Belanja Mewah Ratu Atut, Ini Kata Keluarga
Ratu Atut Belanja Barang Mewah di Eropa
Ratu Atut juga Belanja Barang Mewah di Jakarta
Hobi Belanja, Gaji Atut Tahun 2012 Rp 262 Juta

Komentar (1)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0

October 31, 2013

Kejahatan Akil ”Sempurna”

 

 

Yang paling bedebah  adalah DPR yang memilih Hakim Konstitusi macam si Kunyuk Akil Mochtar .  si Kunyuk Akil sudah punya track record cacat hukum, semenjak tahun 2004  tapi bisa lolos terus sehingga terpilih jadi hakim mahkamah konstitusi. Pasti tim di DPR selain dilobby juga disiram duit oleh si kunyuk Akil Mochtar.  KPK juga harus memeriksa anggota DPR dan juga hakim2 Mahkamah Konstitusi, spt Hamdan Z, Mafhud dll. 

Kekonyolan lain dari di Mahkamah Konstitusi adalah Patrialis Akbar (macam kenek Metro Mini), masa hakim terpilih ini “masih harus belajar jadi hakim “. Kok bisa ya pemerintah mencalonkan “si kenek metromini” Patrialis Akbar ini jadi hakim konstitusi. lihat saja  curruculum vitae nya sangat minim.. 

Kehancuran MK ini memang hasil dari  buruknya Pemerintah dan DPR RI ,

 

 

DNA Akil Identik dengan Temuan Lintingan Ganja

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS —  Kejahatan Akil Mochtar luar biasa ”sempurna”. Ini pasti sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Dari empat kejahatan luar biasa, dua kejahatan diduga telah dilakukan, yaitu korupsi dan narkoba. Hanya dua yang tidak dilakukan, yaitu pembunuhan berencana dan kejahatan terorisme. Sungguh sangat memprihatinkan.

Demikian komentar spontan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, merespons pengumuman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang hasil pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA) Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar atas temuan tiga linting ganja. Pemeriksaan menunjukkan, salah satu lintingan sudah dipakai. Dua pil berwarna ungu dan hijau yang mengandung metamfetamin (zat pada sabu) juga ditemukan saat ruangan kerja Akil di Gedung MK digeledah pada 3 Oktober lalu.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Benny Mamoto di Jakarta, Rabu (30/10), menyatakan, profil DNA Akil cocok atau identik dengan profil DNA yang terdapat pada lintingan ganja bekas pakai yang ditemukan di ruang kerja Akil.

Hasil DNA itu diterima BNN dari Disaster Victim Identification Nasional Indonesia pada Rabu siang.

Temuan atau hasil pemeriksaan DNA itu, menurut Benny, memperkuat titik hubung antara Akil Mochtar dan barang bukti yang ditemukan. Karena itu, tim BNN tentu akan meminta keterangan lebih lanjut dari Akil. ”Saat ini, kami masih harus menyelesaikan pemeriksaan beberapa saksi,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Humas BNN Sumirat mengungkapkan, jumlah barang bukti yang ditemukan memang sedikit. Jumlah ganja kurang dari 1,28 gram dan 2 butir pil yang mengandung metamfetamin seberat 0,48 gram. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, barang bukti ganja yang ditemukan kurang dari 5 gram, diklasifikasikan sebagai pengguna atau pencandu yang dapat direhabilitasi meskipun proses pidana dapat terus berjalan.

Dengan adanya penemuan profil DNA yang identik, menurut Sumirat, BNN akan melaksanakan assessment(penilaian tingkat ketergantungan narkoba) terhadap Akil. ”Nanti BNN akan membentuk tim dokter untuk melaksanakan assessment terhadap AM (Akil),” ujarnya.

KPK buru para penyuap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini juga mulai memburu para penyuap Akil. KPK meyakini Akil tidak hanya menerima suap dari penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak (Banten) dan Gunung Mas (Kalimantan Tengah), tetapi juga dari sejumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah lainnya.

Para penyuap ini bukan hanya kepala daerah atau pihak yang beperkara langsung dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan juga pihak lain yang tak terkait langsung. Informasi yang diperoleh Kompas, salah satu yang diduga penyuap Akil adalah istri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu daerah.

Dalam rangka memburu para penyuap Akil ini, penyidik KPK Selasa, memeriksa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Hari sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Palembang serta kantor dan rumah Bupati Empat Lawang.

”Dari hasil penggeledahan di kantor dan rumah Wali Kota Palembang dan juga dari kantor dan rumah Bupati Empat Lawang, penyidik mengamankan sejumlah dokumen termasuk yang diduga dokumen terkait pilkada. Hari ini (kemarin) penyidik KPK di Palembang memeriksa beberapa pejabat Pemkot Palembang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Pejabat Pemkot Palembang yang diperiksa antara lain Sekretaris Daerah Ucok Hidayat; Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Alex Ferdinandus; Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Diankis Yulianto; serta Kepala Dinas Tata Kota Isnaeni Madani. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brigade Mobil Polda Sumatera Selatan.

Johan mengakui bahwa kemungkinan memang ada tersangka baru yang merupakan para penyuap Akil. ”Ada kemungkinan tersangka lain. KPK masih mendalami pemberi (suap) lainnya. Sepanjang dalam penyidikan kami temukan bukti-bukti, ya, kami telusuri,” katanya.

Mengatasi kemungkinan banyaknya tersangka lain yang bisa dijerat dalam kasus ini, menurut Johan, para penyidik di satuan tugas lain bisa diterjunkan.

Pemilihan Ketua MK

Guna mengisi posisi Ketua MK, pada Jumat (1/11), pukul 14.00, MK akan menggelar pemilihan Ketua MK pengganti Akil Mochtar.

Pemilihan akan dilakukan secara tertutup. Apabila ada penunjukan terhadap salah satu hakim secara aklamasi, pemilihan melalui voting tidak dilakukan. Namun, apabila aklamasi tak terpenuhi, pemilihan berdasarkan suara terbanyak akan dilakukan dalam sidang terbuka.

Terkait dengan pemilihan tersebut, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengaku siap untuk memimpin MK jika dipercaya oleh hakim-hakim konstitusi lainnya. ”Kalau teman-teman hakim konstitusi memberikan kepercayaan, masak ditolak. Tapi, pada prinsipnya semua hakim konstitusi, delapan orang, memiliki kesempatan yang sama,” ungkap Hamdan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengaku tidak akan mengikuti kontestasi sebagai ketua MK menggantikan Akil. Patrialis mengaku harus lebih banyak belajar terlebih dahulu sebagai hakim konstitusi.

Jumat pagi, Majelis Kehormatan MK juga berencana mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Akil Mochtar.

MK juga telah secara resmi membentuk Dewan Etik, pengawas internal yang juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran etik oleh hakim konstitusi di masa mendatang. MK pun telah menunjuk panitia seleksi yang akan bekerja selama 30 hari untuk mencari orang/tokoh yang dianggap layak untuk mengawasi dan menjadi tempat konsultasi negarawan penjaga konstitusi.

Komisi Yudisial mengapresiasi pembentukan Dewan Etik tersebut. Namun, KY juga mempertanyakan keseriusan MK untuk merealisasikan atau melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK.

”Perppu itu sudah berlaku dan mengikat. MK seharusnya bisa secepatnya berkoordinasi dengan KY untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. KY sudah mencoba kontak (MK), tetapi belum berhasil melakukan koordinasi langsung. Di KY, tim pengkaji sudah mulai berjalan,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar.(FER/MDN/BIL/ANA)