Kejahatan Akil ”Sempurna”


 

 

Yang paling bedebah  adalah DPR yang memilih Hakim Konstitusi macam si Kunyuk Akil Mochtar .  si Kunyuk Akil sudah punya track record cacat hukum, semenjak tahun 2004  tapi bisa lolos terus sehingga terpilih jadi hakim mahkamah konstitusi. Pasti tim di DPR selain dilobby juga disiram duit oleh si kunyuk Akil Mochtar.  KPK juga harus memeriksa anggota DPR dan juga hakim2 Mahkamah Konstitusi, spt Hamdan Z, Mafhud dll. 

Kekonyolan lain dari di Mahkamah Konstitusi adalah Patrialis Akbar (macam kenek Metro Mini), masa hakim terpilih ini “masih harus belajar jadi hakim “. Kok bisa ya pemerintah mencalonkan “si kenek metromini” Patrialis Akbar ini jadi hakim konstitusi. lihat saja  curruculum vitae nya sangat minim.. 

Kehancuran MK ini memang hasil dari  buruknya Pemerintah dan DPR RI ,

 

 

DNA Akil Identik dengan Temuan Lintingan Ganja

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS —  Kejahatan Akil Mochtar luar biasa ”sempurna”. Ini pasti sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Dari empat kejahatan luar biasa, dua kejahatan diduga telah dilakukan, yaitu korupsi dan narkoba. Hanya dua yang tidak dilakukan, yaitu pembunuhan berencana dan kejahatan terorisme. Sungguh sangat memprihatinkan.

Demikian komentar spontan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, merespons pengumuman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang hasil pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA) Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar atas temuan tiga linting ganja. Pemeriksaan menunjukkan, salah satu lintingan sudah dipakai. Dua pil berwarna ungu dan hijau yang mengandung metamfetamin (zat pada sabu) juga ditemukan saat ruangan kerja Akil di Gedung MK digeledah pada 3 Oktober lalu.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Benny Mamoto di Jakarta, Rabu (30/10), menyatakan, profil DNA Akil cocok atau identik dengan profil DNA yang terdapat pada lintingan ganja bekas pakai yang ditemukan di ruang kerja Akil.

Hasil DNA itu diterima BNN dari Disaster Victim Identification Nasional Indonesia pada Rabu siang.

Temuan atau hasil pemeriksaan DNA itu, menurut Benny, memperkuat titik hubung antara Akil Mochtar dan barang bukti yang ditemukan. Karena itu, tim BNN tentu akan meminta keterangan lebih lanjut dari Akil. ”Saat ini, kami masih harus menyelesaikan pemeriksaan beberapa saksi,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Humas BNN Sumirat mengungkapkan, jumlah barang bukti yang ditemukan memang sedikit. Jumlah ganja kurang dari 1,28 gram dan 2 butir pil yang mengandung metamfetamin seberat 0,48 gram. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, barang bukti ganja yang ditemukan kurang dari 5 gram, diklasifikasikan sebagai pengguna atau pencandu yang dapat direhabilitasi meskipun proses pidana dapat terus berjalan.

Dengan adanya penemuan profil DNA yang identik, menurut Sumirat, BNN akan melaksanakan assessment(penilaian tingkat ketergantungan narkoba) terhadap Akil. ”Nanti BNN akan membentuk tim dokter untuk melaksanakan assessment terhadap AM (Akil),” ujarnya.

KPK buru para penyuap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini juga mulai memburu para penyuap Akil. KPK meyakini Akil tidak hanya menerima suap dari penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak (Banten) dan Gunung Mas (Kalimantan Tengah), tetapi juga dari sejumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah lainnya.

Para penyuap ini bukan hanya kepala daerah atau pihak yang beperkara langsung dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan juga pihak lain yang tak terkait langsung. Informasi yang diperoleh Kompas, salah satu yang diduga penyuap Akil adalah istri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu daerah.

Dalam rangka memburu para penyuap Akil ini, penyidik KPK Selasa, memeriksa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Hari sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Palembang serta kantor dan rumah Bupati Empat Lawang.

”Dari hasil penggeledahan di kantor dan rumah Wali Kota Palembang dan juga dari kantor dan rumah Bupati Empat Lawang, penyidik mengamankan sejumlah dokumen termasuk yang diduga dokumen terkait pilkada. Hari ini (kemarin) penyidik KPK di Palembang memeriksa beberapa pejabat Pemkot Palembang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Pejabat Pemkot Palembang yang diperiksa antara lain Sekretaris Daerah Ucok Hidayat; Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Alex Ferdinandus; Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Diankis Yulianto; serta Kepala Dinas Tata Kota Isnaeni Madani. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brigade Mobil Polda Sumatera Selatan.

Johan mengakui bahwa kemungkinan memang ada tersangka baru yang merupakan para penyuap Akil. ”Ada kemungkinan tersangka lain. KPK masih mendalami pemberi (suap) lainnya. Sepanjang dalam penyidikan kami temukan bukti-bukti, ya, kami telusuri,” katanya.

Mengatasi kemungkinan banyaknya tersangka lain yang bisa dijerat dalam kasus ini, menurut Johan, para penyidik di satuan tugas lain bisa diterjunkan.

Pemilihan Ketua MK

Guna mengisi posisi Ketua MK, pada Jumat (1/11), pukul 14.00, MK akan menggelar pemilihan Ketua MK pengganti Akil Mochtar.

Pemilihan akan dilakukan secara tertutup. Apabila ada penunjukan terhadap salah satu hakim secara aklamasi, pemilihan melalui voting tidak dilakukan. Namun, apabila aklamasi tak terpenuhi, pemilihan berdasarkan suara terbanyak akan dilakukan dalam sidang terbuka.

Terkait dengan pemilihan tersebut, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengaku siap untuk memimpin MK jika dipercaya oleh hakim-hakim konstitusi lainnya. ”Kalau teman-teman hakim konstitusi memberikan kepercayaan, masak ditolak. Tapi, pada prinsipnya semua hakim konstitusi, delapan orang, memiliki kesempatan yang sama,” ungkap Hamdan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengaku tidak akan mengikuti kontestasi sebagai ketua MK menggantikan Akil. Patrialis mengaku harus lebih banyak belajar terlebih dahulu sebagai hakim konstitusi.

Jumat pagi, Majelis Kehormatan MK juga berencana mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Akil Mochtar.

MK juga telah secara resmi membentuk Dewan Etik, pengawas internal yang juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran etik oleh hakim konstitusi di masa mendatang. MK pun telah menunjuk panitia seleksi yang akan bekerja selama 30 hari untuk mencari orang/tokoh yang dianggap layak untuk mengawasi dan menjadi tempat konsultasi negarawan penjaga konstitusi.

Komisi Yudisial mengapresiasi pembentukan Dewan Etik tersebut. Namun, KY juga mempertanyakan keseriusan MK untuk merealisasikan atau melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK.

”Perppu itu sudah berlaku dan mengikat. MK seharusnya bisa secepatnya berkoordinasi dengan KY untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. KY sudah mencoba kontak (MK), tetapi belum berhasil melakukan koordinasi langsung. Di KY, tim pengkaji sudah mulai berjalan,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar.(FER/MDN/BIL/ANA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: