Archive for December, 2013

December 31, 2013

Soal Legalisasi Pelacuran, Ahok: Jangan Munafik

Munafik adalah way of life , Hok
 
SELASA, 31 DESEMBER 2013 | 06:35 WIB

 

Soal Legalisasi Pelacuran, Ahok: Jangan Munafik

Wakil Gebenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tempo/Dian Triyuli Handoko

 

Mel 

 

TEMPO.CO Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan idenya ihwal lokalisasi atau legalisasi prostitusi di suatu kawasan di Ibu Kota hanya merupakan sindiran. “Persoalannya, jangan munafik, memang enggak ada prostitusi di DKI?” kata Ahok, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya pada Senin, 30 Desember 2013.

Sebelumnya, Ahok menyatakan ide lokalisasi dapat menjadi solusi untuk menekan penyebaran virus HIV/AIDS selain lewat cara lain yang juga dinilai kontroversial, yakni pekan kondom nasional. Ide ini ditolak oleh Muhammadiyah yang menilainya sebagai kemungkaran.

“Aku nyindir saja sebenarnya,” kata Ahok sembari menambahkan data yang diketahuinya menunjukkan anyak penderita HIV/AIDS yang merupakan ibu rumah tangga yang tertular oleh suaminya.

Menyadari usulannya kontroversial, Ahok mengatakan gagasan tersebut memang tidak akan mungkin diterima oleh kalangan pemuka agama.

ISMI DAMAYANTI

Advertisements
December 31, 2013

Kebangetan, Pejabat Bisa Disogok Dolar Kedaluwarsa

Sudah korup, dungu pula…hehe.

SELASA, 31 DESEMBER 2013 | 14:08 WIB

 

Kebangetan, Pejabat Bisa Disogok Dolar Kedaluwarsa

Ilustrasi mata uang dolar AS. ANTARA/Andika Wahyu

 

TEMPO.COJakarta – Percaya atau tidak, inilah faktanya: uang langka ternyata masih manjur dipakai menyogok pejabat Indonesia. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso mengungkapkan, itulah modus baru korupsi atau suap yang ditemukannya.

Taktik menyuap dengan menggunakan uang pecahan 10. ribu dolar Singapura benar-benar terjadi. Padahal, kata Agus, pecahan itu termasuk duit yang tidak beredar luas di masyarakat dan pasar lokal Singapura. (Baca: Pecahan 10 Ribu Dolar Singapura dan  Modus Baru Korupsi)

“Tapi faktanya pecahan nominal itu digunakan sebagai sarana suap di Indonesia,” ujar Agus melalui pesan pendek, Selasa, 31 Desember 2013. Dia mengatakan penegak hukum dan pemerintah Indonesia perlu mencermati ini sebagai upaya pencegahan suap dan pencucian uang.

Agus menuturkan, pemerintahan Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri dan Gubernur BI perlu mempertanyakan sistem peredaran pecahan 10 ribu dolar Singapura ke Monetary Authoriy Singapore. Pemerintah dua negara juga sebaiknya mengawasi proses peredaran uang yang jarang di pasar lokal Singapura itu.

Lembaga yang dikepalai Agus sendiri juga sudah bekerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office atau semacam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Singapura pada Oktoebr lalu. Agus berharap kerja sama PPATK dua negara ini mampu mencegah dan memberantas tindak pidanan pencucian uang.

Pecahan 10 ribu dolar Singapura sering digunakan untuk melakukan transaksi korupsi. Contohnya, kasus pegawai pajak Eko Darmayanto dan Mochamad Dian Irwan Nuqishra. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 300 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,3 miliar saat transaksi duit haram itu. (Baca: Trik Kejaksaan Menjerat Koruptor)

December 31, 2013

150 Polisi Syariah Aceh Dikerahkan untuk Cegah Perayaan Tahun Baru

Aceh  lebih baik menjadi provinsinya Saudi Arabia saja. 
 
 
 
Selasa, 31/12/2013 15:11 WIB

 

 

Agus Setyadi – detikNews

 
 
 

Dok Detikcom

Banda Aceh – Jika di daerah lain Tahun Baru dirayakan dan dijaga polisi sedemikian rupa, maka di Aceh acara serupa bakal dicegah. Sebanyak 150 personel Satpol PP dan Wilayul Hisbah (WH) dikerahkan untuk mengawasi ada tidaknya perayaan pergantian tahun.

Kepala Tata Usaha Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Reza Kamili, mengatakan, anggota diterjunkan untuk mencegah adanya perayaan tahun baru di Banda Aceh. Para personel ditempatkan di lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya massa pada malam perayaan tahun baru seperti di Bundaran Simpang Lima, hingga ke depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan Lapangan Blang Padang Banda Aceh.

“Mereka juga akan dibantu oleh personel dari Polresta Banda Aceh,” kata Reza, Selasa (31/12/2013).

Petugas Satpol PP dan WH mulai disiagakan sejak pukul 17.00 WIB hingga menjelang pagi hari. Selain untuk mencegah adanya perayaan tahun baru, personel ini juga akan merazia pedagang terompet dan mercon yang berjualan di Banda Aceh.

“Kami sudah merazia pedagang mercon dan terompet sejak beberapa hari lalu,” jelasnya.

Dalam dua hari, ribuan mercon dan kembang api disita petugas. Mercon yang disita itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk diamankan.

Terkait perayaan tahun baru, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh telah mengeluarkan fatwa haram merayakan tahun baru masehi bagi umat Muslim. Fatwa itu dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menjurus kepada maksiat.

December 30, 2013

Ekspor Mineral Mentah Dilarang, Newmont Bakal Mati

Selama ini hanya menggaruk dan bagi bagi jatah ke pejabat dan elit (lokal dan nasional ) saja. Berapa pajak yang berhasil disetor si Newmont ?? Tipis pastinya. Sudah baik langkah pemerintah memberlakukan UU Minerba ini, biar tukang garuk bumi ini pada mati !
 
KAMIS, 26 DESEMBER 2013 | 15:40 WIB

 

Ekspor Mineral Mentah Dilarang, Newmont Bakal Mati

Chatib Tegaskan Pemerintah Pusat Beli Saham Newmont

 
 

 

 

TEMPO.COJakarta – Bupati Sumbawa Barat Zulkiefli Muhadli memperkirakan, larangan ekspor mineral mentah yang berlaku mulai 12 Januari 2014 bakal memukul PT Newmont Nusa Tenggara. “Kalau Undang-Undang Minerba dilaksanakan secara konsisten, Newmont pelan-pelan akan mati,” ujarnya dalam sebuah seminar di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2013.

Menurut Zulkiefli, hanya 25 persen dari seluruh hasil tambang Newmont yang dimurnikan di smelter dalam negeri, tepatnya PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Itu pun, katanya, hanya produk tembaga.

Jika PT Newmont benar-benar membatasi produksi atau bahkan tutup, menurut Zulkiefli, tentu akan terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan besar-besaran. “Tentu kami tak menginginkan itu,” ujarnya.

Karena itu, Zulkiefli menyatakan bahwa dirinya telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia meminta agar Presiden menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, Zulkiefli juga menyatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasilnya, “Saya duga sebentar lagi akan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang intinya memberi tenggat waktu untuk pembangunansmelter,” tuturnya.

Menurut dia, tenggat yang akan diberikan untuk membangunsmelter itu sekitar tiga tahun. Selama itu, perusahaan-perusahaan tambang akan dibolehkan mengekspor mineral mentah dengan kompensasi berupa jaminan atau tambahan pajak. “Saya kira akan ada win-win solution,” ujarnya.

PINGIT ARIA

December 30, 2013

SBY Batalkan Perpres Fasilitas Kesehatan Pejabat Negara

 

Yang salah adalah bawahan SBY, kok bisa  peraturan presiden kayak begitu diloloskan ! 

Posted: 30/12/2013 16:24
 
SBY Batalkan Perpres Fasilitas Kesehatan Pejabat Negara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Antara/Prasetyo Utomo)
 
 
 
 
 

Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah akhirnya mempertimbangkan polemik terkait fasilitas kesehatan bagi para pejabat dan negaranya. Dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tunjangan kesehatan pejabat akhirnya dibatalkan.

Hal ini terungkap dari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu. Pencabutan juga dilakukan untuk Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tantang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

“Saya putuskan 2 (dua) perpres itu dicabut dan tidak berlaku. Semua sudah diatur dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlaku 1 Januari,” kata Presiden SBY dalam konperensi pers di Istana Bogor seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jawa Barat, Senin (30/12/2013).

Sebagaimana diketahui melalui kedua Perpres yang ditandatangani Presiden SBY pada 16 Desember 2013 itu, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan paripurna (menyeluruh), termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya. Pelayanan itu ditujukan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu (pejabat eselon I dan pejabat yang mendapat kedudukan setara eselon I), dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung termasuk keluarga mereka.

Biaya pelayanan kesehatan paripurna itu untuk pejabat pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), sementara untuk pejabat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konperensi pers itu, Presiden SBY mengaku mendengar berbagai polemik yang muncul terkait terbitnya Perpres Pelayanan Kesehatan bagi para pejabat negara, yang menganggapnya kurang tepat, yang menilai tidak diperlukan dan sebagainya

“Kami mendengar. Oleh karena itu hari ini kita bahas secara seksama, dengan memahami apa sistem dan UU yg mengatur, kita kembalikan pada tujuan awal dari diberlakukannya BPJS dan Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) supaya klop dengan sistem dan UU yang akan dijalankan,” papar Presiden.

Dijelaskan Kepala Negara, meskipun kedua Perpres itu konsepnya asuransi kesehatan, dalam telaahan di rapat terbatas diketahui memang ada beberapa ketentuan yang tidak diperlukan. Karena kalau BPJS dijalankan itu sudah jelas, dan bisa dianggap tidak sesuai dengan yang diniatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mendasari pelaksanaan SJSN itu.

“Saya putuskan tadi, karena kita sudah punya sistem BPJS dan SJSN yang akan berlaku 1 Januari, semua kita integrasikan di situ, tidak perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan yang terlalu khusus. Maka saya putuskan kedua Perpres itu saya cabut, dan tidak berlaku karena semua akan diatur, sudah bisa masuk dalam sistem BPJS yang akan dilaksanakan pada 1 Januari mendatang,” jelas Kepala Negara.

Jadi, lanjut Presiden, pejabat negara, pejabat pemerintah beserta istri dan keluarganya masuk dalam sistem BPJS itu. Dengan demikian, berlaku bagi semuanya. (Nrm/Igw)

December 30, 2013

160 Ribu Mobil Pribadi Sudah Pasang RFID, Alatnya Diimpor Dari Mana?

Saturday, December 28, 2013       16:12 WIB
 
 
Sampai saat ini, pemasangan alat pemantau konsumsi BBM atau Radio Frequency Identification (RFID) sudah mencapai 160 ribu unit. Berarti sudah ada 160 ribu mobil pribadi yang menggunakannya. Saat ini Jakarta jadi kota pertama pemasangan RFID.

Juru Bicara PT Inti (Persero) Andy Nugroho mengatakan, masyarakat pemilik mobil pribadi masih memiliki minat tinggi memasang alat ini, yang memang digratiskan. Inti menjadi perusahaan yang ditunjuk Pertamina untuk program pemasangan RFID ini.

“Saat ini sudah kurang lebih 160 ribu kendaraan terpasang RFID di DKI Jakarta,” ungkap Andy kepada detikFinance, Sabtu (28/12/2013).

Sebagai bentuk peningkatan kapasitas layanan pemasangan, Inti juga tengah melayani pemasangan RFID secara gratis di Taman Impian Jaya Ancol selama pekan liburan ini.

“Pemasangan di Ancol adalah salah satu bentuk peningkatan layanan pemasangan kami kepada masyarakat pada suatu ruang publik. Kami fokus melakukan pemasangan RFID sesuai peraturan BPH Migas No.6/2013 untuk semua jenis kendaraan, dimulai dengan kendaraan roda 4 atau lebih,” imbuhnya.

Berapa sebanarnya harga per unit RFID ini? Andy belum bisa menjelaskan secara detil. RFID yang dipasang di kendaraan bermotor diimpor dari negara lain.

“Untuk RFID sendiri kami datangkan dari berbagai produsen di China, Korea Selatan, Belanda, dan India tentu harganya mengacu pada kontrak kerja PT Inti dan Pertamina untuk program Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM,” cetusnya.

December 30, 2013

Ini Para Pejabat yang Berulah seperti Bupati Ngada

SENIN, 23 DESEMBER 2013 | 09:21 WIB

 

Ini Para Pejabat yang Berulah seperti Bupati Ngada

Bupati Ngada, Marianus Sae. Tempo/Jhon Seo

 

 

TEMPO.COJakarta – Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur,Marianus Sae, menutup Bandara Turelelo Soa Bajawa lantaran kesal tak mendapat kursi untuk terbang dari Kupang ke daerah asalnya dengan pesawat Merpati. Marianus Sae mengerahkan puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk menghadang pesawat yang akan mendarat pukul 06.35 Wita itu. Akibatnya, pesawat Merpati yang membawa 56 penumpang kembali ke Bandara El Tari, Kupang.

Aksi Marianus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, beberapa pejabat juga sempat dikabarkan ribut dengan awak pesawat lantaran keinginannya tak terpenuhi.

Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus juga harus berurusan dengan hukum karena diduga menampar Yana Novia, karyawan PT Gapura Angkasa. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 28 Oktober 2013, di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Saat itu, pesawat Garuda Indonesia GA 277 yang akan berangkat ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, harus mengalami penundaan. 

Menurut Yana, waktu itu dia tengah mengumumkan alasan keterlambatan penerbangan pesawat Garuda kepada penumpang di depan Gate Manual. Azlaini tiba-tiba turun dari bus dan masuk ke Gate Manual. Dari pintu Gate, ia langsung menampar Yana. (Daftar berita terkait Azlaini klik di sini) 

Yana lalu membawa kasus ini ke meja hijau. Ombudsman sendiri telah membebastugaskan Azlaini sebagai wakil ketua dan meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan yang terjadi.

Sebelum Azlaini, kasus penamparan juga dilakukan oleh Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi, pada 6 Juni lalu. Dia menampar pramugari Sriwijaya Air, Nur Aini Febriani, yang menegur Zakaria untuk mematikan ponselnya. 

Tak terima dengan teguran pramugari tersebut, Zakaria memukul Febriani menggunakan koran yang dibawanya ke bagian wajah sebelah kiri dan telinga. Febriani lalu membawa kasus ini ke muka hukum. Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka Belitung, kemudian memvonis Zakaria dengan hukuman 5 bulan penjara. (Foto-foto Nur Aini bisa dilihat di sini FOTO SLIDE: Konferensi Pers Pramugari Sriwijaya yang Dipukul)

 

December 30, 2013

Pertagas Dinilai Tak Layak Akuisisi PGN

 

Sudah tidak layak tapi masih “ngotot “, khas Pertamina !

Posted: 19/12/2013 14:15
 
 

Liputan6.com, Jakarta : Rencana akuisisi PT Pertagas Niaga terhadap PT Perusahaan Gas Nasional Tbk (PGAS) dinilai belum pantas dijalankan. Peneliti Pusat Studi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, PGN memiliki aset yang jauh lebih besar dan dari pada anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. Tak hanya itu, PGN juga dianggap memiliki rekam jejak dan kemampuan yang lebih banyak di sektor gas.

 

“Menjadi anomali jika Pertagas mencaplok PGN, karena PGN punya aset yang lebih besar jika dibanding aset Pertagas. Untuk itu rencana akuisisi janganlah dilaksanakan, karena belum pantas untuk dilaksanakan,” ujar Fahmy ketika ditemui dalam acara diskusi bertemakan ‘Merger PGN-Pertagas dan Nasib Tata Kelola Gas’ di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Fahmy menjelaskan, jika Pertagas memiliki keinginan yang berat untuk menjalankan akuisisi PGN, maka Pertamina harus menyediakan dana minimal sebesar Rp 70 triliun atau setara 56,97% dari total saham PGN. Untuk itu, daripada Pertamina mengeluarkan dana banyak untuk mengakuisisi PGN, lebih baik pertamina menambah pipa-pipa yang dimiliki oleh Pertagas.

Selain itu, rencana akuisisi juga menimbulkan gejolak yang besar terhadap saham PGN. Sehingga, saham PGN mengalami penurunan selama rencana akuisisi Pertagas terhadap PGN itu digembor-gemborkan selama ini.

“Resistensi dari pasar atas rencana pertagas akuisisi PGN, sehingga timbul gejolak yang nyata terhadap saham perseroan. Untuk itu langkah akuisisi sangatlah menimbulkan gejolak yang nyata,” tegasnya.

Fahmy juga menilai ketika Pertamina menerapkan open access (pemakaian pipa bersama), maka bisa melemahkan posisinya dalam bersaingan dengan trader non infrastruktur.

Sekadar informasi, hubungan Pertamina dan PGN memanas seiring dengan rencana penerapan open access pipa gas. Jika kebijakan penerapan itu terjadi imbasnya juga akan banyak, semula PGN sebagai distributor tunggal untuk kebutuhan gas industri dan rumah tangga, maka dengan kebijakan open accessmemberikan peluang bagi kompetitor lain untuk menyalurkan gas melalui kerjasama sewa jalur pipa gas kepada PGN

Analis Analis Ciptadana Securities, Wilim Hadiwijaya, sebelumnya memprediksi kebijakan penerapan open access berimbas kepada penurunan saham perseroan. Hal itu karena penerapan open access itu dapat mengancam kinerja perseroan ke depan.

Tak hanya open access, rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk menggabungkan Pertagas dengan PGN juga membuat khawatir perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang distribusi gas tersebut. Pertamina mengaku telah menuntaskan kajian merger Pertagas dan PGN. (Dis/Ndw)

Baca juga:

December 30, 2013

Setya Novanto Tak Gubris Panggilan KPK

Politikus korup yang satu ini harus segera dijebluskan ke penjara
 
SENIN, 30 DESEMBER 2013 | 07:28 WIB

 

Setya Novanto Tak Gubris Panggilan KPK

Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

 

 

TEMPO.COJakarta – Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan dirinya tak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Ia sedang berada di luar negeri untuk menengok anaknya yang sekolah. “Saya mesti membubuhkan tanda tangan untuk keperluan pendidikan anak saya di luar negeri,” kata Novanto melalui pesan pendek kepada Tempopada Senin, 30 Januari 2013.

KPK melayangkan panggilan untuk Novanto pada 27 Desember 2013. Rencananya ia akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus mantan hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Saat itu ia sudah tak lagi berada di Jakarta. “Tanggal 6 Januari 2014, saya baru akan sampai di Jakarta lagi,” kata dia. Oleh sebab itu, Novanto telah mengajukan permohonan melalui sekretariat Fraksi Partai Golkar agar pemanggilan komisi anti rasuah itu ditunda. 

Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengatakan KPK akan memeriksa dua politisi Partai Golkar. Keduanya adalah Bendahara Umum Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

KPK menangkap tangan Akil Mochtar di rumahnya, kompleks Widya Candra, Jakarta, Oktober lalu. Akil diduga menerima suap dalam dua perkara sengketa pilkada yang ditangani lembaganya, yakni sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Dalam kasus ini, KPK menyita duit Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, serta Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Selain Akil, KPK juga menetapkan politikus Golkar, Chairun Nisa, sebagai tersangka. Terdapat pula tersangka lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Hamid Bintih, pengacara Susi Tur Andyani, Dany, dan pengusaha asal Samarinda Cornelis Nalau. Dan terakhir adalah Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, yang disebut-sebut sebagai adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut sekaligus suami dari Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

December 29, 2013

Catatan RSA 2013: Setiap Hari 80 Orang Tewas di Jalan Raya

 
Otosia Berita News Feed
 
Di Indonesia ini aneh urusan rokok, sepertinya pemerintah “kebakaran jenggot” bikin aturan ini itu yang sangat ketat, dan juga kampanye yang SUPER heboh, padahal yang mati akibat merokok tidak sampai 80 orang /per harinya.. 
Nah urusan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 80 orang , sepertinya pemerintah cuek saja,  Harusnya bisa dibuatkan kampanye yang serius seperti kampanye anti rokok, bahwa naik motor itu SANGAT BERBAHAYA dan  MENGEMUDIKAN MOBIL harus sdh DEWASA dan tidak mengkonsumsi alkohol.   Padahal sudah ada Inpresnya ( Inpres ‘Program Dekade Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia’ No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 ) .. Tapi tidak ada DUIT nya Bos , kata para pemangku kepentingan. Berbeda sekali dengan ROKOK. 
 
Jawabannya mungkin jelas bahwa kampanye anti rokok banyak duit dari  bohir macam Bloomberg dll, yang disiram ke semua lapisan di Indonesia, selain untuk urusan rokok Indonesia ada kapitalis pribumi yang bisa jadi incaran dari konglomerat rokok  Asing, Contoh seperti Philip Morris ternyata juga yang getol mensponsori kampanye anti rokok (kretek) agar  PM bisa mengambil pabrikan rokok Indonesia dengan harga murah.  Jika dibandingkan dengan urusan keamanan jalanan, tidak ada satu produsen Mobil yang di Indonesia melakukan, karena mereka percaya bahwa orang indonesia persepsi resikonya sangat rendah, lihat saja jualan mobil kacangan seperti Avanza ( yang sonder fitur keamanan) saja laris manis.. buat apa repot. Selain itu Indonesia juga tidak punya struktur industri otomotif yang mandiri  dan juga menarik macam konglomerat  rokok. 
 
 
 
 
Updated: Mon, 30 Dec 2013 02:15:00 GMT | By Otosia Berita News Feed

 


  

 

agfeed

Otosia.com

Tingkat kecelakaan lalu lintas dan ketidakdisiplinan pengendara sepanjang 2013 masih memprihatinkan. Jumlah korban yang tewas dan luka-luka akibat kesadaran pengguna jalan yang rendah menghasilkan beberapa catatan penting bagi pengiat keselamatan jalan raya Road Safety Association (RSA) Indonesia.

Selama tahun 2013 RSA meilihat bahwa di Indonesia masih darurat jalan raya. Bagaimana tidak, setiap hari terjadi 300-an kasus kecelakaan lalu lintas jalan. Buah pahit kecelakaan membuat Indonesia setiap harinya kehilangan 80-an jiwa anak bangsa. Belum lagi, mereka yang mesti menderita luka-luka.

“Sejumlah petaka fenomenal masih menyayat hati anak negeri. Ada bus pariwisata terguling ke dasar jurang, ada mobil pribadi yang dikemudikan anak di bawah umur menghantam mobil lainnya, hingga kereta rel listrik menghajar truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di perlintasan kereta api,” ujar Edo Rusyanto, Ketua RSA Indonesia.

 

agfeed

 

Menurut Edo mayoritas petaka jalan raya dipicu perilaku pengendara. Data Korlantas Polri menyebutkan, lebih dari separuh kecelakaan tahun 2013 dipicu oleh faktor manusia. Sedangkan aspek utama sebagai biang keladi di faktor manusia terdiri atas dua hal, yakni perilaku tidak tertib dan aspek lengah saat berkendara.

Tahun 2013 juga memiliki tonggak penting dari aspek kebijakan pemerintah menyangkut keselamatan jalan (road safety). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pelaksanaan program keselamatan jalan di Indonesia.

Dalam Inpres ‘Program Dekade Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia’ No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 itu seluruh pemangku kepentingan diminta lebih serius menjalankan program road safety.

Inpres itu keluar setelah hampir 4 tahun diterbitkannya UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yg juga ditandatangani SBY. Atau, hampir 2 tahun setelah pencanangan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, di Kantor Wapres Boediono, pada 20 Juni 2011.

 

agfeed

 

Inpres itu menginstruksikan kepada 12 menteri, Kapolri, 33 Gubernur, dan ratusan para Bupati dan Walikota agar menggelar program keselamatan jalan yang lebih terkoordinasi. Seluruh kegiatan yang dilakukan mereka mesti dilaporkan ke Presiden paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pelaporan dilakukan melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ada lima pilar dalam Inpres tersebut yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Kondisi Jalan yang Aman, dan Kendaraan Berkeselamatan. Selain itu, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan serta Penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.

Namun implementasinya di lapangan, kata RSA, masih banyak kekurangan dan kurang kordinasi antar stakeholder terkait.

“Kami merasa masih minim dan belum tersinergi dengan maksimal,” tandas Edo.

 

agfeed

 

Dia mengatakan, negara harus menjamin dan memberi rasa aman bagi warganya. Cukup sudah lebih dari 300 ribu jiwa tewas sepanjang 1992-2013. “Cukup sudah sekitar setengah juta warga negara yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Indonesia darurat jalan raya,” imbuhnya.

Karena itu, memasuki 2014, RSA Indonesia menyerukan, pertama, para pihak terkait segera menggelar program keselamatan jalan sesuai Inpres no 4/2013. Kedua, para pemangku kepentingan bersinergi dengan maksimal dan menghapus ego sektoral.

Ketiga, penegak hukum agar melakukan penegakan yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu.

(kpl/nzr/sdi)