Menjelang PEMILU bakal ada bank yang kolaps lagi ?


Setiap menjelang digelar pemilihan umum  Post ORBA  seperti pada tahun 2004 dan 2009 selalu ada bank yang kolaps atau mau ICU Bank Indonesia . Tahun 2004 ada  Bank Persyarikatan Indonesia. Bank milik organisasi Muhammadiyah  menjelang pingsan diselamatkan oleh investor misterius dari Malaysia dan akhirnya menjelma menjadi Bank Syariah Bukopin

Tahun 2009 ada Bank Century, bank hasil merger dari 3 bank yang kondisinya morat marit akhirnya dikoleps oleh ulah para direksinya.  Unit ICU Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dengan guyuran kredit yang angkanya cukup spektakuler Rp 6, 7 T . Wow. Bank Century menjelma menjadi Bank Mutiara.  Setelah diselamatkan ,kewajiban utama bank Mutiara adalah mengembalikan dana talangan jumbo itu ke LPS. Namun diperjalanannya selama 4 tahun kondisi bank ini  tak kunjung membaik. Ditengah tekanan terhadap nilai tukar uang rupiah terhadap  US Dollar  , yang pada saat ini mencapai Rp 12.000 ( mirip dengan kodisi hampir 15 tahun yang lalu). Bank Mutiara kembali terhuyung huyung dan membutuhkan lagi suntikan dari LPS… Saya sebagai warganegara biasa  hanya bisa menggelengkan kepala saja, jika bank ini akhirnya mendapatkan lagi pinjamanan Jumbo, dan kemungkinan dengan alasan yang nyaris sama seperti pada tahun 2008-2009. Hal ini jelas menyisakan pertanyaan bagi diri saya seperti :

Apakah ada hubungan korelasi signifikan antara perhelatan politik dengan kolepsnya sebuah bank ???

Apakah bank tertentu menjadi  ” gerbang atau gateway ” untuk membawa masuk uang dari luar negeri untuk kepentingan pemilihan umum ?

Apakah kolepsnya sebuah bank menjadi sarana bagi segelintir elit politik untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk mengongkosi kemenangan politik ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ada 10 Bank Tidak Sehat, Salah Satunya Bank Mutiara: Timwas Century

 

Thursday, December 19, 2013       15:28 WIB

wartaekonomi.co.id

Ipotnews – Anggota Tim Pengawas Century DPR, Bambang Soesatyo, menyebutkan, saat ini ada sepuluh bank dengan kondisi permodalan yang tidak sehat, salah satu di antaranya adalah PT Bank Mutiara Tbk yang tak lain reinkarnasi dari Bank Century yang bermasalah. Pihaknya, kata Bambang, sudah meminta Komisi XI DPR menolak permintaan BI agar LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun ke Bank Mutiara.

“Saya mendengar saat ini ada sepuluh bank yang kondisi permodalannya kurang bagus, di antaranya eks Bank Century (Bank Mutiara) yang kondisinya paling parah,” kata Bambang di Gedung DPR Jakarta, Kamis (19/12).

Bambang membenarkan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menambahkan modal ke Bank Mutiara [BCIC 0 -50 (-100,0%)] sebesar Rp1,5 triliun. “Tambahan modal ini diharapkan agar CAR (rasio kecukupan modal) Bank Mutiara bisa mencapai 14 persen,” kata Bambang.

Namun, kata Bambang, Timwas Century DPR telah mendesak agar Komisi XI DPR menolak permintaan BI agar LPS kembali menyuntikan modal kepada Bank Mutiara. “Karena, hingga kini dana talangan sebesar Rp6,7 triliun saja belum jelas pertanggungjawabannya. Kalau ditambah lagi Rp1,5 triliun, maka kerugian negara semakin dalam,” tutur Bambang, merujuk pada dana talangan sebesar Rp6,7 triliun yang diterima Bank Century pada 2008 dan hingga kini tetap menjadi persoalan hukum.

Bambang menyebutkan, adanya permintaan BI kepada LPS untuk menyuntikkan modal ke Bank Mutiara telah memberi sinyal bahwa bank tersebut berpotensi masuk ke dalam kategori bank gagal. “Makanya, semua pihak harus mendalami dan mengkaji manajemen Bank Mutiara apakah sudah dianggap sesuai ketentuan di industri perbankan,” kata Bambang.

Dia mengatakan, Timwas Century DPR sudah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan untuk menyoroti kinerja Bank Mutiara terkait penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menjadikan bank mengalami kegagalan dan berdampak sistemik.

“Jangan-jangan ini merupakan operasi lagi, sebagaimana disinyalir oleh BW (Bambang Widjojanto), Wakil Ketua KPK, bahwa menjelang pemilu ada operasi dengan modus penyelamatan bank. Atau hal ini memang benar-benar kesalahan manajemen, sehingga BI mendesak LPS untuk menyetorkan tambahan dana sebesar 1,5 triliun,” papar Bambang.

Upaya BI tersebut, kata Bambang, sekaligus untuk menjaga reputasinya menjelang peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. “Sebelum serah-terima ke OJK, BI akan berupaya menyehatkan bank-bank terlebih dahulu,” katanya.(Budi/ha)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: