Archive for January, 2014

January 30, 2014

Menteri BUMN Membenarkan Karyawan Merpati Belum Gajian

 

Thursday, January 30, 2014       13:06 WIB  

 

Ipotnews – Menteri BUMN, Dahlan Iskan membenarkan kabar bahwa seluruh karyawan hingga jajaran direksi dan komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) belum menerima gaji selama kurang lebih dua bulan belakangan ini. Tunggakan gaji itu akibat utang perseroan yang masih menumpuk, sementara kinerja perseroan semakin memburuk.

“Memang Merpati enggak punya uang jadi tidak bisa gajian, selama dua bulan ini. Baik karyawan, direksi dan komisarisnya,” kata Dahlan di Jakarta, Kamis (30/1).

Lebih lanjut Dahlan mengatakan Merpati menghadapi masalah keuangan yang pelik yang mencapai Rp7 triliun lebih sehingga tidak bisa membayar gaji. “Mau cari utang buat bayar gaji karyawan jelas tidak bisa, wong tidak punya aset. Apalagi jual pesawat, masa cangkul mau dijual,” kata Dahlan.

Sementara itu, Direktur Utama Merpati, Asep Ekanugraha mengakui belum gajian selama dua bulan terakhir. Namun, berapa total jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada seluruh karyawan dirinya tidak mengetahui secara pasti. “Saya memang belum gajian, nanti akan kita infokan lebih lanjut,” kata dia.

Diperkirakan hingga beberapa bulan kedepan pihak Merpati belum bisa membayar seluruh gaji karyawan. Pasalnya saat ini perseroan masih menunggu perkembangan dari bisnis unit anak usaha yang sudah dibentuknya melalui sistem kerjasama operasi (KSO).

(Tio/mk)

Advertisements
January 30, 2014

Disebut Nazar Punya Punya Uang Rp 2 T di Singapura, Anas Membantah

 
 
Rabu, 29/01/2014 17:53 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 
 

Jakarta – Mantan bendahara umum partai Demokrat kembali bernyanyi. Kali ini yang jadi sasaran Nazar adalah mantan koleganya di PD, Anas Urbaningrum. Nazar menyebut, Anas punya uang Rp 2 triliun yang disimpan di Singapura.

“Kata Nazar memang benar uang itu ada. Saat itu juga Nazar dan stafnya Anas, M Rahmat ikut membantu menyimpan di Singapura,” ujar kuasa hukum Nazar, Elza Syarief di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Elza menjelaskan, uang dengan nilai fantastis itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang rencananya akan digunakan untuk modal pencapresan Anas.

“Uang untuk pencapresan Anas itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang dalam pecahan dollar Singapore dan Amerika,” jelas Elza.

Uang itu dikumpulkan Anas dan Nazar dari memainkan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek yang kini disangkakan KPK terhadap Anas, yakni vaksin di Jabar dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jatim.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Anas langsung membantahnya. Menurut Anas, mantan koleganya itu telah menyebarkan berita bohong.

“Itu berita bohong, uang dari mana itu,” bantah Anas.

January 30, 2014

Kasus Pencucian Uang Wawan, KPK Cegah Pengusaha Impor Mobil Muhammad Ali

     Rabu, 29/01/2014 18:56 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 

Jakarta – KPK telah menyita beberapa mobil mewah terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan. Pasca menyita mobil-mobil mewah milik Wawan, KPK mencegah seorang pengusaha impor mobil, Ali Muhammad atau Ali Idung.

“Sejak tanggal 28 Januari, KPK mengirimkan permintaan cegah atas nama Ali Muhammad, swasta terkait kasus TPPU TCW,” ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Belum jelas apa kaitannya Ali Idung dengan kasus pencucian uang Wawan. Tapi setiap orang yang dicegah oleh KPK pasti dianggap tahu soal kasus yang tengah disidik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata empat mobil mewah Wawan, yakni Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce dan Ferrari disita dari gudang show room milik Ali Idung. Penyidik pun langsung membawa keempat mobil itu dari gudang di kawasan Tanah Abang, Jakpus ke KPK.

Seperti diketahui, saat melakukan penggeledahan di rumah Wawan di Jl Denpasar VI, Jakarta Selatan, penyidik KPK hanya menemukan tiga mobil, yakni Lexus, Nissan GTR dan Toyota Land Cruiser. Padahal saat melakukan penggeledahan pada 9 Oktober silam, ditemukan 11 mobil mewah berbagai merk di rumah megah itu.

 

KPK cekal pemilik dealer Garasindo, Ali Idung

Kamis, 30 Januari 2014 10:00 WIB (3 jam yang lalu)Editor: 


 

 5Google +0 0 0

KPK cekal pemilik dealer Garasindo, Ali Idung - Terkait TPPU Wawan - Deretan mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK ini menyeret nama pemilik dealer Garasindo, Ali Muhammad alias Ali Idung. KPK pun mengeluarkan surat cekal.

(Foto: KIKI BUDI HARTAWAN)Deretan mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK ini menyeret nama pemilik dealer Garasindo, Ali Muhammad alias Ali Idung. KPK pun mengeluarkan surat cekal.



LENSAINDONESIA.COM: Penyitaan empat buah mobil super mewah milik Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan menjawab keraguan atas tudingan ketidaktegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas aset miilk Wawan.

Untuk menelusuri asal-usul mobil super mewah itu, KPK melayangkan surat cegah atas nama Ali Muhammad atau yang dikenal dengan nama Ali Idung. Ia merupakan orang yang menjadi perantara kepemilikan mobil puluhan miliar milik Wawan.

Baca juga: Ironi Chandra Hamzah: Dulu membela kini melawan KPK dan Disita KPK, mobil mewah Wawan masih kredit

“Sejak tanggal 28 Januari, KPK sudah melayangkan surat cegah bepergian ke luar negeri atas nama Ali Muhammad hingga enam bulan ke depan,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi pada LICOM di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Ali Idung dikenal sebagai broker mobil mewah dari luar negeri. Dia merupakan pemilik dealer mobil Garasindo. Ali Idung memang pemain lama dalam dunia impor mobil.

Ali Idung disebut-sebut sebagai importir yang memanfaatkan fasilitas kedutaan dalam mendatangkan mobil-mobil mewah. Diduga, Wawan membeli empat mobil mewah yang terbilang jarang keberadaannya di Indonesia itu lewat tangan Ali Idung.

Meski demikian, Johan Budi mengaku tidak mengetahui apa kaitan Ali Idung dengan Wawan. “Yang pasti, seseorang yang dicegah itu adalah orang yang dianggap tahu tentang kasus yang sedang disidik dan diperlukan untuk tetap berada di sini (Indonesia),” ungkap Johan Budi.@rizky

 

January 30, 2014

Kecepatan Internet Dunia Naik, Indonesia?

 

 

Trisno Heriyanto – detikinet
Kamis, 30/01/2014 08:42 WIB
 
 

https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/30/398/adalam.jpg
Jakarta – Sebuah riset menunjukan bahwa kecepatan internet secara global mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Merujuk data yang dilansir Akamai, hingga kuartal ketiga 2013 kecepatan internet secara global naik 29% dibanding tahun lalu. Rata-rata kecepatan saat ini mencapai 3,6 Mbps.

Laporan tersebut juga menyebutkan adanya peningkatan konsumsi data pada perangkat genggam. Secara keseluruhan lalu lintas data mobile naik 80% dibanding tahun sebelumnya.

“Pada kuartal ketiga 2013 kami melihat adanya pertumbuhan kecepatan internet untuk jangka panjang. Kami percaya bahwa tren ini akan memberikan dampak positif kecepatan internet di seluruh dunia,” tulis laporan Akamai.

Indonesia juga tak luput disebut dalam laporan tersebut. Menurut Akamai rata-rata kecepatan di Tanah Air mencapai 1,5 Mbps, atau naik 26% dibanding tahun lalu pada priode yang sama.

Pun begitu koneksi internet di Indonesia masih terbilang lelet jika dibanding negara tetangga. Sebut saja Filipina yang mencapai 1,8 Mbps, Vietnam 1,8 Mbps, Malaysia 3,2 Mbps, Singapura 7,8 Mbps, dan Hong Kong dengan kecepatan 12,4 Mbps.

Tapi jika dibandingkan seluruh negara di Asia Pasifik, India menduduki peringkat paling bontot soal kecepatan internet dengan rata-rata menyentuh 1,4 Mbps.

Berikut adalah table kecepatan internet yang dirilis Akamai, seperti dikutip detikINET, Kamis (29/1/2014).

(eno/eno) 

January 30, 2014

Upaya Mengatasi Kepadatan Soekarno-Hatta

Kompas 30 Januari 2014

Oleh: M Clara Wresti 0 Komentar FacebookTwitter

KEPADATAN Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, seolah tiada habisnya dibicarakan. Kepadatannya itu tidak hanya terjadi di terminal, di tempat parkir, di jalan menuju bandara, tetapi juga di udara. Pesawat harus antre lama di bandara untuk menunggu diizinkan lepas landas oleh petugas Air Traffic Control di menara navigasi. Antrean juga terjadi di udara. Pesawat yang akan mendarat harus berputar-putar dulu mengelilingi Jakarta hingga mendapat izin dari petugas ATC.

Ada banyak usulan untuk perbaikan telah disampaikan, misalnya membuat landasan baru atau bandara baru. Namun, membangun landasan dan bandara baru membutuhkan pembebasan lahan. Dan, pembebasan lahan bukanlah hal yang mudah dilakukan di Indonesia.

Diakui, seharusnya pembangunan landasan baru itu sudah dilakukan sejak pemerintah melakukan deregulasi di sektor penerbangan tahun 1999. Deregulasi itu membuat pertumbuhan maskapai penerbangan berjadwal tumbuh pesat. Dari semula hanya lima operator, kini menjadi 18 operator. Banyaknya operator berarti jumlah pesawat semakin banyak. Setiap kali ada penambahan rute, tentu harus menambah pesawat. Banyaknya pesawat ini juga membuat pasar transportasi udara meningkat sangat tinggi. Bandara Soekarno-Hatta, yang kapasitasnya hanya 22 juta penumpang per tahun, harus melayani 57 juta penumpang pada tahun 2012.

Dua landasan yang ada di Soekarno-Hatta juga tidak mampu menampung banyaknya penerbangan. Apalagi alat navigasi yang dimiliki masih terbatas kemampuannya dalam mengatur lepas landas dan pendaratan pesawat.

Untuk mengatasi problem itu, PT Angkasa Pura II bersama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNI), PT Angkasa Pura I, dan juga Dirjen Perhubungan Udara sepakat untuk belajar dari Bandara Heathrow dan Gatwick di London, Inggris. Heathrow yang hanya mempunyai dua landasan bisa melayani 100 pergerakan penerbangan setiap jam. Soekarno-Hatta hanya mampu melayani 64 pergerakan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko mengakui, studi banding di kedua bandara milik kota London itu telah membuatnya mengenali permasalahan sebenarnya di Soekarno-Hatta. ”Persoalan utamanya adalah tidak adanya integrasi antara PT Angkasa Pura II, LPPNI, maskapai, dan Ditjen Perhubungan Udara sehingga terjadi inefisiensi dan tidak optimalnya operasional sisi udara,” kata Tri.

Salah satu buktinya, soal jadwal penerbangan. Dirjen Perhubungan Udara telah menetapkan slot waktu penerbangan kepada maskapai. Namun, dengan berbagai macam penyebab, jadwal yang telah diberikan itu tidak bisa dipenuhi. Sementara petugas Air Traffic Control (ATC) tetap memakai jadwal penerbangan yang ada. Akibatnya, jika satu pesawat telat, pesawat yang lainnya juga telat. Padahal jadwal penerbangan tidak hanya mengikat Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga bandara lainnya. Akhirnya, terjadi efek domino akibat satu keterlambatan saja.
Pembenahan-komitmen

Dengan pengenalan masalah itu, Tri mengungkapkan, harus segera dilakukan pembenahan manajemen pengelolaan sisi udara antara para pemangku kepentingan, yakni maskapai, PT Angkasa Pura II, Ditjen Perhubungan Udara, dan Indonesia Slot Coordinator (IDSC). ”Selama ini ternyata masing-masing masih berjalan parsial. Pembenahan ini juga memerlukan komitmen dari pemangku kepentingan,” kata Tri.

Setelah melakukan analisis atas permasalahan yang ada, Tri menargetkan pembenahan dapat dilakukan dengan target meningkatkan kapasitas landasan dari 64 pergerakan penerbangan per jam menjadi 72 pergerakan per jam pada Juni 2014. Sedangkan Juni 2015, kapasitas landasan ditingkatkan menjadi 86 pergerakan.

Seluruh pemangku kepentingan, lanjut Tri, harus melakukan perubahan budaya serta meningkatkan kedisiplinan para personel dalam manajemen pengelolaan sisi udara. Seluruh pemangku kepentingan di bandara berkontribusi terhadap pengelolaan sisi udara bandara.

Para pemangku kepentingan harus melakukan pembenahan manajemen dan melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur agar dapat beroperasi optimal seperti Bandara Heathrow.

Salah satu strategi Bandara Heathrow mengoptimalkan kapasitas dua landasan adalah dengan menjalankan prosedur segregated runway atau pemisahan operasional kedua landasan. Melalui segregated runway, setiap landasan hanya beroperasi melayani pesawat untuk terbang (take-off) atau mendarat (landing). Adapun sebelum prosedur baru ini diberlakukan, dua landasan di Bandara Soekarno-Hatta bisa sama-sama digunakan pesawat untuk take-off dan landing.

Bandara Soekarno-Hatta juga segera menerapkan prosedur segregated runway guna meningkatkan kapasitas landasan dari 64 penerbangan per jam menjadi 72 penerbangan.

Penerapan landasan terpisah ini juga harus didukung dengan pembuatan jalan keluar bagi pesawat dari landasan menuju terminal (rapid exit taxiway). Saat ini Soekarno-Hatta baru memiliki 14 exit, sementara Heathrow punya 22 exit. Semakin banyak exit taxiway, semakin cepat pesawat bisa keluar dari landasan sehingga landasan bisa dipakai pesawat lainnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menjelaskan, pembenahan Bandara Soekarno-Hatta memang tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Semua pihak harus ambil bagian dan harus memiliki komitmen dan disiplin untuk melakukannya. ”Sebagai regulator, kami telah dan sedang mempersiapkan sejumlah aturan untuk mengatasi kepadatan di Soekarno-Hatta. Misalnya surat keputusan Menteri Perhubungan mengenai kepindahan sebagian penerbangan ke Bandara Halim Perdanakusuma (di Jakarta Timur),” kata Bambang.

Kementerian Perhubungan juga sedang menggodok aturan tentang sanksi administrasi bagi maskapai penerbangan yang telat terbang. ”Salah satu penyebab kepadatan di bandara adalah maskapai penerbangan yang tidak tepat waktu. Entah itu disebabkan masalah teknis, pengaturan bagasi, penumpang, atau lainnya. Sekarang, mereka harus tertib dan sesuai prosedur. Jika telat, mereka akan mendapat giliran terakhir. Dan akan ditambah denda,” ujar Bambang.
Diperketat

Direktur Standar Keselamatan LPPNI Wisnu Darjono menjelaskan, ada sejumlah upaya yang dilakukan LPPNI untuk meningkatkan kapasitas landasan. ”Kami sedang memperbaiki prosedur, penataan, serta pelatihan bagi sumber daya manusia. Semua harus diperketat agar sesuai dengan jadwal. Jika sesuai jadwal, jarak antarpesawat yang semula 7-8 nautical mile, bisa ditekan menjadi 6-7 nautical mile. Dengan jarak 6-7 nautical mile, pergerakan pesawat bisa ditingkatkan menjadi 74 pergerakan per jam,” kata Wisnu.

Tahun depan, LPPNI akan menginvestasikan sejumlah alat navigasi baru yang mampu mengatur jarak antarpesawat menjadi 4 nautical mile (NM)—1 NM sama dengan 1,85200 kilometer—sehingga bisa dicapai pergerakan pesawat menjadi 86 pergerakan per jam.

Program pembenahan tata kelola dan prosedur yang akan dilakukan para pemangku kepentingan di Soekarno-Hatta ini termasuk soft improvement karena relatif tidak memerlukan pembangunan infrastruktur yang besar. Dan tampaknya, program ini akan memberikan dampak yang cukup berarti. Kita tunggu saja….

January 29, 2014

Ini Tujuan Bos Besar Freeport Datang Jauh-jauh dari AS ke Indonesia


Detik.com Wednesday, January 29, 2014       21:20 WIB Petinggi induk usaha PT Freeport Indonesia, yaitu Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson datang ke Indonesia. Hari ini Adkerson menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dirinya sempat bertemu dan berdialog hari ini dengan Adkerson. Inti dari pertemuan dengan orang nomor satu di Freeport global itu membahas soal implementasi kebijakan UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba) yaitu soal larangan ekspor tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Hidayat mengungkapkan, Adkerson keberatan dengan pengenaan bea keluar (BK) atau pajak ekspor yang dikenakan hingga 60% terhadap mineral yang sudah tersentuh proses pengolahan namun belum sampai pemurnian. Dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan maka boleh mengekspor produknya namun dikenakan BK progresif 20%-60% secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016

“Ya keberatan dengan bea keluar kelihatannya harapan tak dikenakan atau biayanya terlalu tinggi,” kata Hidayat kepada detikFinance, Rabu (29/1/2014)

Hidayat menceritakan percakapannya dengan Adkerson berlangsung hangat selama 2 jam. Hidayat mengaku, keduanya sudah saling mengenal, bahkan sebelum Hidayat menjadi menteri perindustrian, saat masih menjabat Ketua Kadin. Adkerson memahami posisi Hidayat yang kini sudah ada di dalam pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Hidayat pun memahami posisi bos Freeport tersebut yang memimpin perusahaan global yang perlu kepastian hukum.

“Cuma masalah bea keluar, saya katakan sebagai menteri perindustrian, harus menjalankan UU Minerba. Dia kemudian, menyatakan akan mencari jalan keluar supaya bisa menjalankan UU,” katanya

Dalam percakapan itu, Hidayat menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia soal program hilirisasi tambang, pihak Adkerson pun berkomitmen membangun smelter di Indonesia. Namun ketika pembahasan soal teknis kebijakan seperti bea keluar, bos Freeport tersebut mengungkit soal kebijakan kontrak karya, yang seharusnya tak mengikuti aturan terbaru di Indonesia.

“Dia bilang apapun yang sudah punya kontrak karya yang sudah berjalan, kalau nggak kita akan bertentangan dengan UU. Saya bilang nggak mau dispute soal UU, kita cari solusi saja,” tegas Hidayat.

Sesudah bertemu Hidayat, malam ini Adkerson juga datang ke kantor Menteri Keuangan Chatib Basri.

Sumber: detikcom

January 29, 2014

Dilarang, Perusahaan Ini Nekad Ekspor Pasir Besi

Harus dihukum ” besi” pengusaha tambang yang mbalelo.  Biasanya mereka  berani nekad karena ada “backing” dari aparat Polisi atau TNI.  
Pengusaha tambang nekad macam begini jika berhasil pasti mampu membeli mobil mewah impor dan cari bini muda 
 
 
RABU, 29 JANUARI 2014 | 08:33 WIB

 

Dilarang, Perusahaan Ini Nekad Ekspor Pasir Besi

Ratusan warga Desa Wirotaman Kecamatan Mirit Kebumen atau yang dikenal dengan kawasan Urut Sewu menggelar aksi menolak penambangan pasir besi di pesisir selatan Kebumen, Kamis (24/5). Penambangan pasir besi yang dilakukan PT. MNC seluas 984 hektare tersebut dinilai bisa merusak lingkungan. TEMPO/Aris Andrianto

 

TEMPO.COBandung – Meskipun sudah dilarang, banyak ditemukan perusahaan yang nekat tetap menambang pasir besi dan ingin mengekspornya ke Cina. Penyidik tindak pidana tertentu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akhirnya menetapkan CV KS sebagai tersangka kasus pelanggaran pertambangan pasir besi dan lingkungan di kawasan pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. CV KS diduga menambang pasir besi tanpa izin pemerintah.

“CV KS kami tetapkan sebagai tersangka karena mereka terbukti tak memiliki izin usaha pertambangan pasir besi di Cipatujah,” ujar Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Ade Harianto, di kantornya, Selasa, 28 Januari 2014. (Baca juga: Pengusaha Pasir Besi Tasikmalaya Jadi Tersangka)

Dalam waktu dekat, kata dia, penyidik akan memeriksa tersangka. “Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, tersangka kasus bisa orang dan/atau korporasi. Penanggung jawab CV KS, KT, sudah kami panggil untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Ade, tanpa merinci siapa penanggung jawab yang dimaksud.

Selain CV KS, penyidik juga tengah menelisik dugaan pelanggaran oleh empat perusahaan penambang lainnya. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penambangan di Cipatujah, yakni CV GS, CV AS, dan PDUP Tasikmalaya. Satu lagi perusahaan di pesisir Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, PT CK. (Baca juga :Pemerintah: Ekspor Mineral Mentah Tetap Dilarang)

“CV KS milik warga beralamat setempat. CV AS milik orang Jakarta. CV GS milik pemodal asal Cina. PDUP milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Ade. Sejauh ini, penyidik baru menetapkan tersangka CV KS. “Seiring perkembangan penyidikan nanti bisa saja tersangkanya bertambah,” katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, masih ada satu perusahaan penambang di Cipatujah, yakni PT PC, yang disidik Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat. “Yang satu ini disidik oleh penyidik Badan Pengelola Lingkungan. Mungkin yang ini nantinya kena sanksi administrasi,” ujar Ade.

Ade menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir Pantai. Di Cipatujah, perusahaan penambang bekerja atas persetujuan PD UP. “Timbal-baliknya setiap perusahaan menyetor Rp 10 ribu per ton kepada PDUP,” kata dia. (Baca juga: Meski Ditentang, Pemda Jember Nekat Buka Tambang )

“Diduga karena cuma terima setoran Rp 10 ribu per ton itu pihak PDUP malas mengontrol perusahaan-perusahaan tersebut. Direktur Utama PDUP berinisal Tn sudah kami periksa, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ade mengatakan sejauh ini penyidik sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa perusahaan yang tengah ditelisik. Di antaranya adalah lima unit alat berat ekskavator, empat unitloader, lima unit separator (penyaring pasir kasar menjadi konsentrat pasir besi) serta genset.

“Juga 80 ribu ton konsentrat (besi), 1000 ton raw material (pasir kasar yang belum disaring menjadi konsentrat). Sejumlah dokumen perusahaan diamankan, termasuk dokumen perjalanan pengiriman konsentrat ke pelabuhan di Cilacap untuk ekspor ke Cina,” kata dia menjelaskan.

Polisi, kata dia, pun sudah memasang garis polisi di lokasi penambangan. Peralatan eskavator diamankan di halaman kantor kecamatan setempat karena halaman kantor polsek tak cukup. “Kalau separator tak bisa kami amankan di luar lokasi penambangan karena itu kan ditanam di lokasi penambangan,” kata dia.

ERICK P. HARDI (BANDUNG)

January 29, 2014

Akuisisi PGN Dinilai Bikin Pertamina Makin tak Efisien

http://market.bisnis.com/read/20140129/192/199971/akuisisi-pgn-dinilai-bikin-pertamina-makin-tak-efisien

Wednesday, January 29, 2014       10:39 WIB JAKARTA –

Renacana akuisisi Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) [4,760 160 (+3,5%)] dikhawatirkan justru menambah perseroan itu semakin tidak efisien.

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menyatakan kinerja Pertamina selama ini memprihatinkan dibandingkan dengan perusahaan migas milik negara di negara lain yang umurnya lebih muda.

Dia menilai terkait wacana akuisisi Pertamina terhadap PGN menjadi hal yang janggal.

“Hal ini akan semakin tidak efisien bagi Pertamina. Menurut saya lebih tepat bahwa Pertamina mengurusi minyak, PGN mengurusi gas, PLN mengurusi listrik dan di bawah naungan Kementrian BUMN dan ESDM bersinergi demi kepentingan bangsa dan sebagai agen pembangunan,” tandasnya.

Saat ini, kata Iwa, Pertamina bisa dianggap broker tanpa mampu membangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada hanya kerja sama dengan pihak luar. Sehingga target lifting minyak tidak tercapai.

“Pertamina seberapa besar keberhasilan mereka menunjang industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibandingkan dengan negara lain yang umurnya lebih muda,” kata Iwa kepada wartawan, Rabu (29/1/2014)

Iwa melanjutkan Pertamina saat ini menjadi agen pembangunan yang tergantung pada investor asing. Pemerintah, imbuh dia, bisa memberikan petroleum fund kepada Pertamina untuk mampu membangun infrastruktur serta mampu mengekploitasi ladang baru atau lama.

Tentang akuisisi itu, Iwa juga menilai sebagai hal yang aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Persoalan utama saat ini adalah Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.

Hal itu terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. “Pertamina harusnya kan fokus ke situ,” katanya.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki gas, tetapi tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, karena infrastrukturnya tidak terbangun. Infrastruktur itu tidak terbangun, karena adanya aturan open access serta unbundling di mana terdapat lebih dari 60 broker gas inginnya menggunakan infrastruktur yang ada tidak berniat membangun infrastruktur.

“Akhirnya lebih senang ekspor dan akhirnya kebutuhan dalam negeri tidak berkembang, yang menikmati negara lain,” kata Iwa.

Pada akhirnya, melihat persoalan itu, bukannya undang-undang dan atau peraturannya yang direview atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya.
“Kalau akuisisi ini dilaksanakan ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan, akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU. Cilaka, negara ini mau jadi apa,” tegas dia.

 

January 29, 2014

Antam Bangun Smelter Tembaga di Pulo Gadung

Wednesday, January 29, 2014       14:27 WIB

 Ipotnews – PT Antam (Persero) berencana membangun pabrik pengolahan atau hilirisasi tembaga (smelter) di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Untuk membangun smelter tersebut Antam mengeluarkan investasi sebesar Rp15 miliar.

“Saya menyetujui rencana mereka untuk membuat pabrik pengolahan hiliriasi dari tembaga, dan saya diminta untuk membukanya,” kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta, Rabu (29/).

Dahlan mengatakan, pembangunan pabrik smelter tersebut dibangun oleh Antam [ANTM 1,015 10 (+1,0%)] menyusul larangan pemerintah untuk mengekspor mineral mentah. Rencananya pabrik tersebut akan dibangun bersebelahan dengan pabrik pengolahan emas yang sudah ada saat ini. “Sebelum satu tahun itu sudah jadi. Tidak usah bermitra, sendiri juga mampu. Investasinya tidak besar sekitar Rp15 miliar,” kata Dahlan.

Pembangunan smelter tersebut guna memenuhi amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang tak lagi membolehkan ekspor mineral mentah.(Tio/ha)

January 28, 2014

DPR Minta Pemerintah Serius “Rebut” Ruang Udara Batam-Natuna Dari Singapura

Tuesday, January 28, 2014       15:58 WIBIpotnews 

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mendesak pemerintah untuk kembali melanjutkan negosiasi bilateral dengan Singapura sehingga pengambilalihan ruang udara di atas Batam dan Natuna yang dikontrol Negeri Singa sejak 1946 bisa terealisasi sesegera mungkin.

“Selama ini pembahasan itu masih stag. Belum ada lagi rencana pembicaraannya. Kami minta itu segera diambil alih. Jadi, sekarang ini ya sudah stag di situ,” kata Marzuki di sela-sela peluncuran TV Parlemen Sekretariat Jenderal DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (28/1).

Menurut Marzuki, sejauh ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Singapura dalam upaya mempercepat penguasaan ruang udara Indonesia yang di bawah kendali asing tersebut. “Sampai sekarang di DPR juga belum ada pembicaraan dari pemerintah dan rencana itu belum masuk ke sini (DPR),” ucapnya.

Marzuki menegaskan, sudah awal DPR menolak sikap Singapura yang telah berlarut-larut menguasai ruang udara Indonesia. Alih-alih mengembalikan ruang udara Batam-Natuna, negara pulau itu malah meminta diizinkan menggunakan wilayah perairan Indonesia untuk digunakan latihan militer, sebagai imbalan kesediaan negara itu menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

“Dulu kan ini juga sudah ditolak DPR. Kami minta dipisahkan, masak (perjanjian) ekstradisi digabung dengan Defense Cooperation Agreement itu,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengamanatkan bahwa pengembalian otoritas pengelolaan negara itu paling lambat 15 tahun sejak UU itu berlaku. Amanat UU ini pun sudah disetujui Singapura dalam pertemuan terakhir antarpemerintah pada Januari 2012 di Bali.

Sejak dikontrol Singapura pada 1946, negosiasi kedua negara sudah dilakukan sebanyak empat kali pertemuan, yakni pada 1994 di Jakarta, berikutnya 1995 di Singapura dan pada 2009 di Bali. Terakhir, negosiasi dilakukan pada awal 2012 di Bali. Namun, hingga kini upaya pengambilalihan ruang udara di atas Batam dan Natuna tersebut menemui jalan buntu.(Budi/ha)