Archive for March, 2014

March 31, 2014

Ini Lokasi Penempatan Tank Kelas Berat Leopard

Katanya ditempatkan di Kalimantan ?

31 Maret 2014

MBT Leopard 2A4 TNI AD (photo : Kaskus Militer)

Jakarta – Pihak TNI Angkatan Darat (AD) mendapatkan 103 tank kelas berat Leopard yang dibeli dari Jerman. Kehadiran tank kelas berat tersebut akan menambah daya tempur pihak TNI AD. Beberapa lokasi akan dijadikan tempat singgah bagi kendaraan tempur tersebut.

Berikut penempatan 103 unit tank Leopard yang dilansir dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Andika Perkasa, dalam siaran persnya kepada detikcom, Senin (31/3/2014).

1. Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (total 41) :
* 13 Leopard 2A4.
* 28 Leopard 2 RI.

2. Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (total 41) :
* 28 Leopard 2A4.
* 13 Leopard 2 RI.

3. Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (total 4) :
* 3 Leopard 2 RI.
* 1 Leopard 2A4.

4. Kompi Kavaleri CAMB, Sentul (total 13) :
* 13 Leopard 2 RI.

5. Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (total 4) :
* 4 Leopard 2 RI.

Lanjut, dia mengatakan, dari kebutuhan 103 garasi Tank Leopard, 82 diantara-nya atau 79,6 persennya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut.

“Sisa-nya akan diselesaikan tahun 2014,” pungkasnya.

Advertisements
March 31, 2014

Bela Megawati Soal Aset Negara , Jokowi Dikritik

PDIP memang  juara dalam menjual asset Negara : Indosat dijual  ke Singapore dan

LNG Tangguh (PAPUA) dijual ke China dengan harga super murah.

Alasan PDIP negara tidak ada duit  sebagai alasan untuk melego aset Negara adalah omong kosong. Penjualan asset Negara ini  secara terang benderang menguntungkan segerlintir elit PDIP ( Mulai dari Laksamana Sukardi  sampai Taufik Kiemas).

Nah , jika si JokoW terpilih jadi presiden asset apalagi yang bakal dilego ke asing atau konglomerat hitam ?

 

 

 

Minggu, 30 Maret 2014 | 21:00 WIB
VITALIS YOGI TRISNABakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, melakukan orasi pada kampanye terbuka di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014). Pria yang akrab disapa Jokowi meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan kepada PDI-P sekaligus turut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Direktur National Leadership Center (NLC) Taufik Bahauddin mengkritik sikap bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi yang membela ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, terkait penjualan aset negara. Jokowi menilai, saat Megawati menjabat sebagai presiden saat itu, kondisi negara sedang dalam kondisi sulit.

“Kenapa Republik Indonesia ini tidak dikontrakkan saja? Yang penting rakyat perutnya kenyang. Jadi ada niat yang berseberangan dengan nasionalisme,” kata Taufik melalui pesan elektronik yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/3/2014) malam.

Padahal, menurut Taufik, nasionalisme selama ini merupakan aspek yang dibangga-banggakan oleh PDI-P. Namun sayangnya, hal yang dibangga-banggakan itu justru tidak diterapkan oleh PDI-P sendiri.

Terkait masalah penjualan aset ini, Taufik mengaku pernah berdiskusi dengan seorang pemikir. Saat itu, dia terlibat perbincangan serius mengenai kebijakan penjualan Indosat yang dilakukan oleh Megawati.

“Dia mengatakan kira-kira di zaman sekarang dalam era global, tidak perlu repot-repot soal siapa pemiliknya. Yang penting rakyat banyak bisa nikmati hasilnya,” kata dia.

Namun, dia mengaku membantah pemikiran seperti itu. Jika memang negara mandiri dan mengusung semangat nasionalisme, Indonesia menurutnya harus sejahtera dengan asetnya sendiri. Sementara aset-aset swasta hanya digunakan sebagai penunjang.

Sejak Jokowi dideklarasikan sebagai capres, berbagai kritik memang sering dilontarkan terhadap dirinya dan PDI-P. Kritik mengenai penjualan aset negara sendiri sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah

March 30, 2014

Berapa Ganti Rugi Lapindo yang Sudah Dibayar?

Seorang korban lumpur Lapindo berendam di dalam lumpur saat peringatan 7 tahun semburan lumpur di atas tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo, Rabu (29/5). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Hampir delapan tahun berlalu sejak lumpur menyembur dari lubang pengeboran PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, masalah ganti rugi belum kunjung tuntas. PT Lapindo Brantas diwajibkan mengucurkan total Rp 3,82 triliun untuk membeli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak. (Baca: Ganti Rugi Tersendat, Menteri PU Panggil Lapindo)

Lapindo membayar ganti rugi melalui PT Minarak Lapindo Jaya. “Hingga 2012, yang sudah terbayar Rp 3,04 triliun,” ujar juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Dwinanto, melalui sambungan telepon, Sabtu, 29 Maret 2014.

Rinciannya, hingga 2008 Minarak Lapindo Jaya telah membeli tanah dan bangunan warga senilai Rp 1,54 triliun. Pada 2009 jumlahnya Rp 360 miliar, dan 2010 sebesar Rp 750 miliar. Pada 2011, Minarak membayar Rp 240 miliar, sementara pada 2012 hanya Rp 150 miliar.

Selanjutnya, pada 2013, perusahaan itu tak melaporkan adanya pembayaran sama sekali. Menurut Dwinanto, alasan yang tersirat dari Minarak adalah kesulitan finansial perusahaan tersebut. “Alasan itu tidak dikemukakan dengan tegas, tapi yang tersirat mengarah pada finansial perusahaan,” ucapnya.

Jumlah yang dibayarkan Minarak lebih kecil dibanding yang sudah dikucurkan pemerintah. Hingga kini pemerintah telah menggelontorkan Rp 6,5 triliun untuk mengatasi bencana tersebut. (Baca: Agung: Ganti Rugi Lapindo Tuntas Sebelum Pilpres)

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan biaya ekonomi yang timbul akibat bencana itu lebih besar lagi. Total biaya ekonomi sepanjang 2006-2015–baik langsung maupun tak langsung, serta ongkos relokasi warga–diperkirakan mencapai Rp 32,9 triliun. (Baca: Aburizal Bakrie Berkukuh Lapindo Tidak Bersalah)

BUNGA MANGGIASIH

 

Aburizal Bakrie Berkukuh Lapindo Tidak Bersalah

Aburizal Bakrie Berkukuh Lapindo Tidak Bersalah  

Sejumlah korban Lumpur Lapindo melempar lumpur ke arah patung besar menyerupai Aburizal Bakrie saat peringatan 7 tahun semburan Lumpur di atas tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo, Rabu (29/5). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Malang – Pengusaha Aburizal Bakrie mengklaim telah memenuhi kewajibannya membayar tanah dan bangunan milik korban semburan lumpur Lapindo. Menurut dia, kewajiban PT Lapindo Brantas adalah membayar di dalam wilayah peta terdampak lumpur. Adapun di luar area peta terdampak, pembayarannya menjadi kewajiban negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Keputusan Mahkamah Agung, Lapindo tidak bersalah,” kata Aburisal seusai kampanye Partai Golkar di Malang, Kamis, 27 Maret 2014.

Menurut dia, keputusan Mahkamah Agung sudah tepat. Meski berkukuh tidak bersalah, Ketua Umum Partai Golkar yang akrab disapa Ical ini mengaku bahwa Kelompok Bakrie telah mengeluarkan anggaran besar untuk membayar korban lumpur Lapindo. “Bukan ganti rugi, tapi jual-beli aset berupa tanah dan bangunan,” katanya.

Rabu kemarin, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Lapindo di area peta terdampak. Menurut Mahkamah, Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam putusan itu, pemerintah diminta turun tangan dan menjamin pembayaran ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo di wilayah peta terdampak. Selain itu, pemerintah diminta mendesak PT Minarak Lapindo Jaya segera melunasi ganti rugi kepada warga yang belum selesai sejak lumpur menyembur delapan tahun lalu.

“Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah peta area terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu,” kata hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan putusan.

EKO WIDIANTO

March 29, 2014

Patroli AL Tahan Timah Ilegal yang Dikawal Polisi

khas kebijkan yang dibuat pejabat Indonesia selalu menyisakan lubang kesempatan dan multitafsir. Sayang ya otak encer pejabat Indonesia lebih banyak dimanfaatkan untuk “ngobyek” atau “korupsi”. Yang paling jahat adalah mengutak atik kebijakan agar pejabat masih punya wewenang untuk mengeluarkan ijin tertentu.Contoh ekspor hasil tambang mentah sudah dilarang tapi dibuatkan celah agar beberapa perusahaan bisa tetap mengekspor. Bingung khan..>Bingung bagi warganegara Indonesia tapi tidak bagi pejabat dan pengusaha kroni

 

Patroli AL Tahan Timah Ilegal yang Dikawal Polisi  

Gulungan plat timah. ANTARA/HO

TEMPO.COJakarta – Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batam Kolonel Laut Ribut Eko Suyatno mengatakan instansinya masih menahan 58 kontainer berisi timah ilegal yang disita pada 7 Maret 2014. Timah berbentuk solder, anode, dan billet senilai US$ 33,4 juta atau Rp 378 miliar itu akan diekspor ke Singapura dengan menggunakan kapal tongkang Bina Marine 76 yang berlayar dari pelabuhan laut Pangkal Balam, Bangka Belitung. “Kami masih menelusuri pelanggarannya,” katanya kepada Tempo, Rabu, 26 Maret 2014.

Peti kemas itu tetap ditahan setelah Kolonel Ribut mengundang instansi lain, di antaranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PT Surveyor Indonesia, dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Mereka diundang untuk menganalisis sah-tidaknya timah itu diekspor. Hasil analisis dan uji laboratorium menyebutkan timah dalam 58 kontainer itu tidak sesuai dengan isi dokumen.

Salah seorang yang diundang bercerita penahanan itu menjadi sensitif lantaran kapal berlayar di bawah kawalan polisi. Petugas patroli Angkatan Laut mendapati beberapa anggota Direktorat Polisi Air dan Udara berseragam serta bersenjata lengkap. Ribut enggan berkomentar saat ditanya keberadaan polisi itu. “Bukan kewenangan saya,” ujarnya.

Adapun juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Ronnie Frangky Sompie, membenarkan adanya polisi di kapal itu. Keberadaan polisi itu resmi untuk mengawal perjalanan kapal sampai pelabuhan laut di Batam, Kepulauan Riau. “Timah yang dikawal dari hasil lelang resmi, jadi tak ada pelanggaran,” katanya kepada Tempo, Kamis, 27 Maret 2014.

Celakanya, sebelum sandar, kapal itu dicegat patroli Gugus Keamanan Angkatan Laut Armada Barat. Menurut Ronnie, polisi pengawal langsung ditarik ke markas polisi setelah berkoordinasi dengan nakhoda. “Tidak ada yang ditahan Angkatan Laut,” ujarnya.

Tegangnya hubungan polisi dan Angkatan Laut dalam penahanan ekspor timah ilegal menjadi laporan majalah Tempo yang akan terbit Senin, 31 Maret 2014.

March 29, 2014

Wacana Ekspor Log Tidak Dukung Hilirisasi

 

Khas kebijakan ala Indonesia selalu tidak singkron. Contoh hilirisasi tambang eh ternyata masih ada yang ekspor tanah (timah) dikawal polisi pula..

 

 

SABTU, 29 MARET 2014

KEHUTANAN

JAKARTA, KOMPAS —  Kalangan aktivis dan dunia usaha meminta wacana ekspor kayu bulat atau log tidak lagi dibahas. Wacana ekspor log dengan alasan apa pun bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang sedang mendorong pengembangan industri hilir untuk penciptaan nilai tambah.Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dan Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Indrawan mengatakan hal ini di Jakarta, Jumat (28/3). Greenomics Indonesia merupakan organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji isu kehutanan, lingkungan, dan ekonomi.

”Kami menduga wacana ini didorong dengan motivasi tertentu, yakni memuluskan rencana ekspor kayu log dalam jumlah besar oleh suatu kelompok bisnis tertentu. Kami mendukung sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memasukkan kebijakan ekspor log dalam rencana aksi untuk sektor kehutanan,” kata Elfian.

Menurut data Kementerian Kehutanan, sebanyak 33,1 juta meter kubik (79,1 persen) dari 41,8 juta meter kubik total kayu bahan baku industri tahun 2013 berasal dari hutan tanaman industri. Adapun sumber bahan baku kayu dari hutan alam sebanyak 4,48 juta meter kubik, hutan rakyat (3,54 juta meter kubik), dan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan (685.388 meter kubik).

Elfian mengingatkan pihak-pihak tertentu agar tidak salah menafsirkan laporan KPK yang memunculkan opini mendukung ekspor log. ”Kami sudah konfirmasi langsung kepada Litbang KPK bahwa tidak benar mendukung kebijakan ekspor log,” kata Elfian.

Wacana ini juga meresahkan para pengusaha mebel dan kerajinan. Indrawan mengatakan, industri mebel dan kerajinan yang menyerap jutaan pekerja membutuhkan bahan baku 7,5 juta meter kubik per tahun.

”Ekspor log akan mempersulit produk nasional di pasar global karena pesaing Indonesia, seperti Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok, jadi punya bahan baku yang sama. Apa pun alasannya, ekspor log berarti kemunduran bagi upaya penciptaan nilai tambah industri domestik,” kata Indrawan.

Dihubungi di Batam, Kepulauan Riau, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menjelaskan, tidak ada rencana pemerintah membuka ekspor kayu log. ”Saat ini, trennya adalah hilirisasi di semua sektor, tidak hanya di pertambangan, tetapi juga di perkayuan. Semua komoditas akan diolah supaya memberi nilai tambah dan keberlanjutan terjaga,” kata Lutfi. (ham/aha)

KOMENTAR
March 28, 2014

Danau Toba Ditetapkan Menjadi Taman Bumi

Tanpa Perbaikan Pengelolaan, Status Bisa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS — Danau Toba di Sumatera Utara ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/3). Hal ini diharapkan bisa memperbaiki pengelolaan danau vulkanik terbesar di dunia yang tahun ini diusulkan ke UNESCO sebagai geopark dunia itu.Presiden menandatangani prasasti Geopark Kaldera Toba (GPK), saat meresmikan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Presiden tak menyinggung soal geopark dalam sambutannya, meskipun kemudian melihat paparan sekilas Danau Toba dari Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono.

Menurut Surono, taman bumi merupakan konsep konservasi kawasan yang digagas UNESCO di bawah koordinasi The International Network of Geoparks (INoG). Kawasan yang dikonservasi tak hanya untuk alasan geologi, tetapi bisa juga nilai arkeologi, ekologi, atau budayanya.

Konsep taman bumi, kata Surono, tak hanya untuk mengonservasi keunikan geologi, tetapi juga memperbaiki relasi manusia dengan alam. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya di sekitar Kaldera Toba untuk turut menjaga lingkungan.

”Kaldera Toba baru jadi taman bumi tingkat nasional sebelum akhir tahun ini akan diusulkan ke UNESCO untuk dinilai tahun depan. Selain Toba juga akan diusulkan Raja Ampat di Papua,” kata Indyo Pratomo, geolog Museum Geologi-Badan Geologi.

Menurut situs resmi UNESCO, sejak 1999 hingga Maret 2014, taman bumi di dunia terdapat di 100 lokasi di 32 negara. Indonesia baru memiliki satu taman bumi yang diakui UNESCO sejak 2012, yaitu Batur Global Geopark (BGG).

”Dua kawasan lain yang akan masuk penilaian UNESCO tahun ini adalah Gunung Sewu di Pacitan dan Merangin di Jambi,” kata Indyo.

Anggota tim percepatan GKT, ME Girsang, mengatakan, penetapan oleh Presiden itu akan memicu perbaikan pengelolaan Toba. Saat ini terbentuk tim percepatan beranggota lintas sektor pemangku Danau Toba, seperti Badan Lingkungan Hidup Sumut, Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, serta perwakilan 7 kabupaten di sekeliling Danau Toba.

Bisa dicabut

Menurut Surono, Indonesia sebenarnya punya banyak bentang alam luar biasa yang layak jadi taman bumi dunia. ”Banyak teman dari luar negeri kagum dengan eksotiknya pemandangan alam Indonesia, terutama gunung apinya,” ujarnya.

Tak hanya keindahan pemandangan alamnya, menurut Indyo, beberapa gunung api di Indonesia punya narasi yang dikenal global. Letusan Gunung Tambora pada 1815 menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Adapun letusan Krakatau pada tahun 1883 menimbulkan tsunami gunung api terbesar yang diikuti kemunculan Anak Krakatau yang menjadi laboratorium para biolog untuk mempelajari suksesi ekologi.

Adapun Kaldera Toba terbentuk dari letusan supervolcano atau gunung api raksasa sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini terbesar di Bumi dalam dua juta tahun terakhir dan dipercaya memicu pendinginan global dan nyaris memunahkan nenek moyang manusia modern (Kompas, ”Ekspedisi Cincin Api-Toba Mengubah Dunia”, 15/11/2011).

Namun, Surono mengakui, potensi alam Indonesia ini belum dikelola dengan baik. Bahkan, Kaldera Batur, yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai taman bumi, juga masih banyak masalah lingkungan. ”Kita harus dapat menciptakan kelestarian tanpa mengganggu perekonomian masyarakat setempat,” kata dia.

Indyo mengatakan, UNESCO bisa mencabut status taman bumi suatu kawasan yang dinilai tidak layak lagi.

”Setiap empat tahun statusnya akan dievaluasi. Kalau sampai taman bumi yang kita punya, seperti Batur, statusnya dicabut UNESCO, itu malah jadi kampanye negatif. Menjadi seperti promosi kegagalan dalam pengelolaan lingkungan,” kata Indyo. (AIK/WSI)

March 28, 2014

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Sumber  Media Indonesia :

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/03/28/ArticleHtmls/Aparat-Bancakan-Cagar-Biosfer-28032014001004.shtml?Mode=1#

 

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Dua mantan kapolres dan seorang perwira tinggi TNI-AU termasuk yang menguasai lahan di Cagar Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Riau.

CAGAR Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menjadi bancakan aparat. Dua mantan kapolres, seorang perwira tinggi TNIAU, serta sejumlah anggota polisi dan TNI menguasai lahan di kawasan yang dilindungi demi kepentingan penelitian dan pendidikan itu.Dari hasil penelusuran Media Indonesia, setidaknya 12 orang memiliki lahan di cagar biosfer tersebut dengan luas bervariasi. Lahan paling luas dimiliki anggota TNI-AD, Serka S, yakni 1.500 hektare.

Brigjen Polisi (Purn) BS yang merupakan mantan kapolres di wilayah Polda Riau juga menguasai 200 hektare lahan.

Begitu pula Ajun Komisaris Besar MH.

Perwira yang pernah menjabat kapolres di Riau itu memiliki lahan 100 hektare.

Marsekal Pertama TS diketahui menguasai 200 hektare, sama dengan yang dimiliki anggota DPR, HI. Tak cuma oleh aparat dan pejabat, lahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dijarah warga sipil (lihat grafi s).

Sumber Media Indone sia menambahkan, beralihnya ribuan hektare kawa

san konservasi tersebut berawal dari pembalakan liar yang dilakukan dua koperasi pada 1997. ‘’Aktivitas illegal logging mereka dimulai dari Desa Bukit Abbas lalu merambah ke Desa Bukit Kerikil,’’ jelasnya.Setelah pembalak liar me ninggalkan area, imbuh dia, lahan di ubah menjadi perkebunan sawit oleh Su nardi selaku ketua kelompok tani Desa Bukit Kerikil.

‘’Lahan kemudian dijual ke masyarakat, termasuk ke aparat.’’

Kepemilikan lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu oleh aparat sebelumnya juga diungkapkan Komandan Satgas Pasukan Darat Operasi Da rurat Asap Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto.“Semuanya terbongkar lewat keterangan Serka Sudigdo. Digdo ini cukong.

Ia pemain lama,” ucapnya, Rabu (26/3).

Tak cuma di cagar biosfer, sumber di Satgas Penegakan Hukum Terpadu juga menyebutkan adanya anggota TNI berpangkat kolonel yang menguasai 300 hektare lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

penguasaan lahan di cagar biosfer tersebut. `’Info ini masih kita dalami. Kami juga minta penjelasan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan) yang memiliki kewenangan kawasan itu. Mereka sendiri belum membuat laporan ke polda,” jelasnya di Pekanbaru, kemarin.Ia menambahkan, hingga kemarin 102 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perambahan serta pembakaran hutan dan lahan. Salah satunya Serka Sudigdo yang bertugas di Dinas Administrasi Veteran dan Cacat TNI Kota Dumai.

Kepala Bidang Wilayah II BBKSDA Riau yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Dumai, Supartono, telah mendapatkan informasi itu pula.

Menurutnya, perambahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang melibatkan aparat, mantan aparat, pejabat, dan warga terjadi di sepanjang koridor Giam Siak Kecil, Bukit Batu, hingga Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai.

“Kalau temuan saya di lapangan ada puluhan SKT (surat keterangan tanah) yang disita. Itu operasi yang saya pimpin di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Bengkalis. Berkasnya sudah diserahkan ke Polres Bengkalis,“ terang Supartono.

Perambahan liar disertai jual beli la han menjadi modus umum untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Dengan ditopang modal dari cukong, pembalak merambah lahan bekas hak pengusahaan hutan yang telah dialihkan menjadi kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan konversi.

 

March 28, 2014

SBY mewariskan fondasi yang kuat buat Indonesia

28_03_2014_013_001-705876

FIRMANZAH : 10 Tahun menata fondasi ekonomi

10 Tahun menata fondasi ekonomi 
Senin, 7 April 2014 − 07:56 WIB 

TAHUN ini adalah tahun yang akan menentukan sejarah Indonesia untuk lima 
tahun ke depan, 2014–2019. 

Landscape baru konfigurasi anggota parlemen serta transisi kepemimpinan 
nasional dari Presiden SBY ke presiden baru akan menentukan arah 
pembangunan ekonomi ke depan. Masing-masing tim sukses, terutama tim 
sukses tiap-tiap calon presiden, perlu merumuskan visi Indonesia 
kemudian mengomunikasikan agar rakyat memahami komitmen politik serta 
arah kebijakan pembangunan lima tahun berikutnya. Mengingat pembangunan 
adalah sebuah proses, pijakan rumusan ini perlu melihat perjalanan 
pembangunan ekonomi selama 10 tahun terakhir, 2004-2014. 

Terdapat sejumlahcapaian sekaligus tantangan di bidang ekonomi dan 
pembangunan di Tanah Air yang perlu menjadi perhatian siapa pun yang 
akan melanjutkan tongkat kepemimpinan nasional. Dapat dikatakan, selama 
kurun waktu 10 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia mendapatkan 
momentumnya kembali pasca krisis multi dimensi pada 1998. 

Pada awal masa transisi yang dipimpin Presiden Habibie, Presiden 
Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri, Indonesia 
melakukan banyak sekali perombakan dan penataan kelembagaan ekonomi. 

Sejumlah undang-undang (UU) dilahirkan misalnya UU Otonomi Daerah, 
UUKetenagakerjaan, UU BI, UU tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, dan UU 
Keuangan Negara. Penataan kelembagaan tidak hanya dilakukan untuk 
kelembagaan ekonomi, tetapi juga kelembagaan politik dan mekanisme 
bernegara. Stabilitas mulai menemukan bentuknya pasca-Pemilu 2004 di 
mana untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru pemilihan presiden 
dilakukan secara langsung dan demokratis. 

Pada awal periode kepemimpinan Presiden SBY, sejumlah kondisi dan 
situasi masih belum kondusif untuk mengakselerasi pembangunan nasional. 
APBNP 2004 tercatat masih terbatas yaitu Rp430 triliun, penerimaan 
sektor perpajakan hanya Rp279,2 triliun, kita masih terikat pada letter 
of intent (LOI) IMF, BUMN dan swasta nasional masih belum pulih akibat 
krisis 1998, porsi utang/PDB mencapai 56,6%, PDB nasional tercatat hanya 
USD257 miliar, PDB/kapita sebesar USD1.179, cadangan devisa sebesar 
USD36,3 miliar, dan angka kemiskinan mencapai 16,6%. 

Bencana tsunami di Aceh akhir 2004 juga menambah fokus yang harus 
ditangani Kabinet Indonesia Bersatu I. Di bidang ekonomi, beberapa 
kebijakan dan strategi pembangunan dilakukan untuk menata kembali 
perekonomian nasional yang terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Langkah 
pertama yang dilakukan adalah menjamin tata kelembagaan baru (KPK, MK, 
KY, KPPU, otonomi daerah, BI, LPS, dan sebagainya) berjalan sesuai peran 
dan fungsi seperti yang diamanatkan UU. 

Kedua, memberikan sinyal positif membaiknya ekonomi Indonesia dengan 
dilunasi sisa utang RI dari IMF pada 2006 dan dibubarkan CGI pada awal 
2007. Ketiga, penguatan ekonomi domestik dari sisi demand side melalui 
serangkaian kebijakan keep-buying strategy. 

Keempat, pemberdayaan ekonomi rakyat di sektor mikro, kecil, dan 
menengah melalui akses finansial dalam skema KUR. Kelima, penguatan 
fiskal dan menjaga defisit anggaran dalam rentan yang aman melalui 
kebijakan konversi minyak tanah ke gas, penyesuaian harga BBM 
bersubsidi, dan menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB. 

Meskipun ekonomi Indonesia diuji oleh krisis ekonomi dunia yang 
bersumber dari krisis Subprime-Mortgage di Amerika Serikat pada 2008 
menjelang Pemilu 2009, langkah-langkah penguatan fundamental ekonomi 
yang ditempuh selama lima tahun (2004-2009) membuahkan hasil positif. 

PDB Indonesia meningkat 110% pada 2009 mencapai USD539 miliar, 
PDB/kapita meningkat 99% mencapai USD2.350, cadangan devisa meningkat 
82% mencapai USD110,1 miliar, belanja negara pada APBN-P 2009 meningkat 
118% mencapai Rp937 triliun, realisasi pendapatan sektor perpajakan 
meningkat 121% dan mencapai Rp619,9 triliun, serta rasio utang/PDB 
berhasil diturunkan signifikan dan menjadi 28,4%. 

Tantangan ekonomi dalam periode 2009-2014 memiliki karakteristik yang 
berbeda dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, 
sejumlah guncangan akibat krisis seperti krisis Subprime-Mortgage, 
krisis utang Eropa, dan tekanan capital-outflow akibat rencana 
tapering-off program stimulus moneter The Fed. Dari sisi internal, 
tekanan lonjakan besaran subsidi BBM berpotensi membahayakan kesehatan 
fiskal dan ketidakseimbangan (imbalance) antara tingginya konsumsi dan 
produksi nasional membuat neraca perdagangan serta neraca pembayaran 
terganggu. 

Selain itu juga ekonomi Indonesia seperti negara emerging lain 
dihadapkan pada depresiasi nilai mata uang, peningkatan suku bunga 
acuan, tekanan inflasi, dan penurunan pasar ekspor dunia. Dihadapkan 
pada sejumlah tantangan, pemerintahan melakukan serangkaian 
langkah-langkah. Pertama, meluncurkan MP3EI sebagai blueprint akselerasi 
pembangunan infrastruktur dan sektor riil untuk lebih mendorong 
supply-side dalam mengimbangi tingginya permintaan domestik. 

Kedua, melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2013. Ketiga, 
mengefektifkan FKSSK sebagai sarana koordinasi, harmonisasi, dan 
konsultasi kebijakan antara pemerintah, BI,OJK, dan LPS. Keempat, tetap 
melakukan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan 
kemiskinan. Kelima, menerbitkan paket kebijakan sebagai respons terhadap 
tekanan ekonomi dunia. 

Keenam, melakukan proses industrialisasi dan hilirisasi. Hasilnya pada 
akhir 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,68%, inflasi di 
bawah prediksi sebelumnya dan mencapai 8,38%, realisasi investasi 
tertinggi dalam sejarah dan mencapai Rp398,6 triliun, cadangan devisa 
menguat, defisit anggaran di bawah 3% dan mencapai 2,24%. Dengan begitu, 
modal kembali masuk ke Indonesia dan akhir-akhir ini kita melihat tren 
kenaikan IHSG dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat. 

Selain itu juga stabilitas keamanan sepanjang kampanye legislatif 
berlangsung aman, tertib, dan damai. Ihwal ini modal penting untuk masuk 
ke fase berikutnya yaitu perancangan pembangunan ekonomi nasional 
2014-2019. Penguatan kembali fundamental ekonomi selama 10 tahun 
terakhir merupakan modal penting untuk menghadapi guncangan (shock) 
sepanjang 2014-2019 baik yang bersumber dari dalam maupun luar. 

Sejumlah potensi ketidakpastian ekonomi global diprediksi bersumber dari 
berakhirnya program Quantitative Easing III, berakhirnya suku bunga 
ultra rendah di negara maju, perlambatan ekonomi global, risiko konflik 
di sejumlah kawasan yang berpotensi meningkatkan harga minyak mentah 
dunia, perubahan iklim, dan gejolak pasar keuangan dunia. Selain itu 
juga pasar bebas ASEAN 2015 akan dimulai akhir 2015. Sementara dari 
dalam negeri, sejumlah agenda masih membutuhkan perhatian serius dalam 
kurun waktu 2014-2019. 

Pertama, pembangunan infrastrukturdanindustrialisasiyang tengah berjalan 
membutuhkan keberlanjutan. Kedua, programprogram pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dan UMKM perlu terus ditingkatkan. 

Ketiga, program peningkatan kualitas tenaga kerja dan SDM untuk lebih 
siap bersaing di kawasan juga perlu ditingkatkan. Keempat, reformasi 
birokrasi yang efisien dan efektif juga perlu ditingkatkan. Kelima, 
optimalisasi ekonomi kelautan dan sektor pertanian yang menyerap tenaga 
kerja terbesar juga membutuhkan perhatian khusus bagi pemerintahan 
mendatang. 

Keenam, penguasaan dan pemanfaatan teknologi perlu terus ditingkatkan 
untuk mendorong daya saing nasional. Ketujuh, tetap menjalankan macro 
prudential dengan terus menjaga keseimbangan bergeraknya sektor riil dan 
daya beli masyarakat. 

PROF FIRMANZAH PhD 
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

March 28, 2014

80 Jenderal (Purn) Dukung Prabowo

Yunus Yosfiah: Indonesia Perlu Pemimpin Hebat

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 700 purnawirawan personel TNI/Polri memberi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Mereka terdiri dari 80 purnawirawan jenderal, 300 purnawirawan perwira menengah, dan 400 prajurit.Para purnawirawan ini menyebut dirinya sebagai purnawirawan pejuang. Mereka menilai Prabowo sebagai pemimpin yang hebat dan visioner untuk menjadikan Indonesia bangsa yang besar.

”Saya terharu siang hari ini karena saya tidak menduga pernyataan deklarasi seperti ini. Terima kasih, kalian sebagai kawan sejati muncul saat-saat kritis,” kata Prabowo Subianto, di depan ratusan purnawirawan di Ruang Birawa, Bidakara, Kamis (27/3).

Prabowo juga mengaku terkejut karena begitu banyak yang muncul, termasuk senior-senior yang telah membentuk dirinya.

”Kita dulu masuk tentara dengan idealisme, rasa cinta Tanah Air, penuh percaya diri sebagai bangsa yang berhasil mengusir penjajah,” kata Prabowo dengan suara lantang, tetapi bergetar.

Letjen (Purn) Suryo Prabowo adalah salah satu penggagas acara ini. ”Kami tidak ingin mengklaim semua purnawirawan. Namun, ini sikap kami yang ada di sini,” ujarnya.

Beberapa perwakilan purnawirawan yang naik ke panggung untuk mendeklarasikan dukungan, yaitu Mayjen (Purn) Bimo Prakoso, Letjen Marinir (Purn) Suharto, Laksdya (Purn) Moekhlas Sidik, Marsda (Purn) Eko Edi Santoso, Marsma (Purn) Istowo, Irjen (Purn) Tommy Jacobus, dan Irjen (Purn) Indradi Thanos.

Bukan sekadar baikSuasana pertemuan berlangsung dengan emosi yang kental. Letjen (Purn) Yunus Yosfiah yang membacakan deklarasi mendahului dengan memaparkan kondisi bangsa yang tercabik-cabik.

Ia menyebutkan beberapa hal, seperti pelecehan negara lain, korupsi, dan pelayanan publik yang buruk, serta kebijakan pembangunan yang berbuntut pada impor beras, cabe, hingga buah-buahan. Pada akhirnya, rakyat menjadi tidak sejahtera. Padahal, kalau dikelola dengan baik, Indonesia adalah negara kaya yang bisa jadi negara besar.

”Kita perlu pemimpin yang visioner, tegas, berani, berwibawa dan punya wawasan luas, serta berjiwa kebangsaan. Prabowo memenuhi kriteria pemimpin yang hebat, bukan sekadar baik,” kata Yunus, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu.

Prabowo juga mengungkit masa-masa mereka aktif di TNI/Polri. Prabowo mengenang, saat awal berdinas di militer, yang berbaju belel. Warna hijaunya nyaris memutih. Sepatu pun langsung rusak setelah dipakai hanya dua minggu latihan.

”Tapi, itu buatan negara kita sendiri. Kita baris dengan bangga,” katanya.

Saat itu, mereka juga dilatih oleh angkatan 1945. Mereka tahu bahwa negara masih miskin. Bahkan, rakyat yang menyumbangkan pisang dan air teh panas merupakan hasil berjalan berkilometer-kilometer untuk mengambil air. Tempaan itu, menurut Prabowo membuat militer menjadi keras.

”Kita keras dalam tekad, cinta Tanah Air, dan mempertahankan NKRI dan Pancasila,” ujarnya.

Mata beberapa purnawirawan prajurit pun berkaca-kaca mendengar cerita Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi, persepsi bahwa ia ultranasionalis adalah salah. Ia mengatakan, bangsa asing jangan dibenci atau dicurigai, tetapi jadi teman belajar. Namun, bangsa Indonesia jangan berharap pada belas kasihan asing. Bangsa Indonesia harus bisa mandiri dan menyediakan makanan dan lapangan kerja bagi rakyatnya.

”Rakyat kita tidak bodoh. Jangan serahkan negara ini kepada koruptor dan maling,” katanya.

Yunus Yosfiah, yang juga hadir dalam konferensi pers belasan jenderal TNI/Polri pada 14 Maret lalu yang mengapresiasi pencapresan Joko Widodo, mengatakan, komunikasinya baik dengan kedua belah pihak. Namun, menurut dia, pemimpin yang baik seharusnya bisa menyelesaikan masalah cepat. (EDN

March 28, 2014

TNI Mulai Latih Pilot Apache

Antara ,27 Maret 2014

Indonesia membeli 8 helikopter serang Apache yang akan datang tahun 2017 (photo : Jimmy van Drunen)

Semarang (ANTARA News) – TNI mulai melatih pilot yang akan menerbangkan helikopter serang Apache sebagai salah satu kesiapan sebelum kedatangan alat tempur asal Amerika Serikat itu pada 2017.

“Delapan Apache keseluruhannya baru akan tiba pada 2017,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman usai kunjungan di Pangkalan TNI Angkatan Darat Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis.

Tahun ini, lanjut dia, para pilot yang akan menerbangkan heli tempur tersebut akan dilatih bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Untuk latihan tersebut, Indonesia akan memperoleh pinjaman heli. “Ini kan heli canggih, jadi harus dilatih dahulu,” katanya.

Jika telah tiba di Indonesia, kata dia, heli tempur yang menjadi bagian dari penguatan alat utama sistem pertahanan tersebut akan ditempatkan sebagian di Natuna.

“Akan ditempatkan di Natuna, cadangannya di Jakarta,” kata dia.

Untuk seluruh alutsista baru, Budiman mengatakan sebagian besar belum datang ke Indonesia. Dia memperkirakan sebagian alat tempur akan datang pada Oktober 2014.

“Diperkirakan pada Oktober 2014, mudah-mudahan lebih dari separuh sudah datang,” katanya.