Archive for April, 2014

April 23, 2014

 KPU Kedodoran Rekap Suara

Dodolnya KPU

 

Sumber : Media Indonesia

KPU Kedodoran Rekap Suara

Proses rekapitulasi suara yang berlangsung di tiap tingkatan dilaporkan banyak menghadapi kendala. Dugaan manipulasi merebak. Dampak Berantai Pemungutan Suara Ulang*

PENGUNGGAHAN data hasil penghi tungan suara berupa Form C1 ke web site Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan lambat. Hingga kemarin, baru separuh Form C1 yang diunggah ke website KPU.

KPU sendiri mengakui bahwa proses pengunggahan hasil pemindai Form C1 molor. Hasil pemindaian Form C1 hasil penghitungan suara di TPS hingga pukul 19.00 WIB tadi malam menunjukkan masih sebesar 51,52% atau sebanyak 281.210 dari jumlah TPS sebanyak 545.803 TPS.

“Form C1 itu targetnya delapan hari setelah 9 April, mestinya 18 April sudah masuk untuk semua jenis Formulir C1. Namun, saat ini memang masih banyak yang belum,” kata Komisioner KPU Arief Budiman kepada wartawan, kemarin.

Arief menyampaikan KPU RI akan mengambil langkah terhadap daerah-daerah yang belum mengunggah hasil pemindaian Form C1. Bahkan, KPU akan menyupervisi KPU-KPU daerah, jika memang diperlukan, sehingga semua hasil pemindaian Form C1 dapat segera masuk.

Bukan sebatas supervisi, jika ditemukan adanya kendala serius saat pengunggahan hasil pemindaian Form C1, KPU akan meminta KPUD untuk menyerahkan hasil dalam bentuk soft copy dalam keping CD agar bisa dikirim langsung ke Jakarta, sehingga proses pengunggahan dapat dilakukan langsung di Jakarta.
Manipulasi Kelambanan proses pengunggahan itu diduga menjadi salah satu indikasi terjadinya manipulasi suara. Indikasi itu tampak dari banyaknya kasus-kasus yang dilaporkan di daerah, sehingga dalam proses rekapitulasi suara yang berlangsung di tiap tingkatan banyak dijumpai masalah.

Kasus seperti itu, misalnya, terjadi di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaporkan melakukan transaksi dengan Agustina Amprawati, caleg DPRD Dapil II Jawa Timur dari Partai Gerindra.
Agustina dijanjikan mendapat tambahan suara di setiap kecamatan sebanyak 5.000 suara dengan membayar Rp116 juta dan sebuah motor Honda Mega Pro.

Namun, karena janji tidak terbukti, Agustina melaporkan hal itu ke Panwas Kabupaten Pasuruan. Laporan juga disertai barang bukti berupa kuitansi transaksi penambahan suara sebesar Rp116 juta ke 13 PPK. “Saya membayarnya karena dijanjikan mendapat tambahan suara,” beber Agustina, kemarin.

Dalam kasus lain, Lujeng Sudarto, pendamping sejumlah caleg dari Partai Demokrat di Kabupaten Pasuruan juga melaporkan dugaan terjadinya manipulasi suara terkait berbedanya perolehan suara para caleg.

Lujeng dan timnya menemukan perbedaan perolehan suara dalam C1 dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. “Caleg Doni dalam C1 di salah satu TPS di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, mendapatkan 38 suara dan Anggraeni 87 suara. Namun, hasil rekapitulasi PPK Purwosari, suara Doni menjadi 57 dan Anggraeni berkurang menjadi 67. Ini juga terjadi di TPS lain seperti Kristiawan mendapat 97, tapi hasil rekap PPK hanya mendapat 4 suara,” urai Lujeng.

Pengamat pemilu Jerry Sumampau juga melihat lambatnya proses rekapitulasi bisa disebabkan dimanipulasi oleh penyelenggara di TPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/ kota. Namun, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah membantahnya. Menurut dia, itu disebabkan banyaknya kendala. “Jangan suuzan lah (berprasangka buruk).” (X-6)

Advertisements
April 23, 2014

 Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

Sumber : http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/04/23/ArticleHtmls/Pejabat-Kemendagri-Tersangka-E-KTP-23042014003010.shtml?Mode=1#

Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

KPK baru menjerat bagian kecil susunan besar korupsi e-KTP yang
melibatkan kementerian, DPR, dan swasta.

SETELAH hampir satutahun menyelidik, Komisi Pemberantasan Korupsi
akhirnya meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan
pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk
kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011 hingga 2012
ke tahap penyidikan.
KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

“Dari hasil gelar perkara dan permintaan keterangan sejumlah pihak,
ditetapkan S selaku pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP sebagai
tersangka. “S disangka dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” kata juru bicara KPK
Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen tidak melaksanakan proses
tender sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Terdapat tiga dugaan yang dilakukan Sugi
harto, yaitu penyelewengan proses tender, markup harga, dan adanya
timbal balik.

Guna menindaklanjuti penyidikan, KPK mengeledah Kantor Ditjen Dukcapil
di Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin. Itu dilakukan untuk mencari alat
bukti tambahan terkait dengan kasus tersebut.

Menurut Johan, proyek eKTP memiliki pagu anggaran Rp6 triliun dan
kerugian negara akibat dugaan korupsi masih dihitung KPK. Kasus tersebut
berasal dari pengaduan sekelompok masyarakat yang diterima sekitar 2012.
Hanya bagian kecil Selain itu, KPK mendapatkan informasi dari mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang memberikan data
yang dimilikinya. Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, mengatakan bahwa
KPK baru menjerat bagian kecil dari susunan besar korupsi e-KTP.

KPK harus menjerat pihak lain yang memiliki kewenangan lebih besar
daripada sekedar PPK. “KPK harus jerat pihak yang disebut oleh
Nazaruddin, seperti dari kementerian, DPR, swasta,” kata Elza. Nazar
juga sudah menyerahkan catatan yang berisi rincian bagan aliran uang dan
kronologi proyek e-KTP. Total proyek e-KTP sebesar Rp5,9 triliun yang
dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp5,22 triliun.

Riil pekerjaan yang disepakati untuk kontraktor 51% sebesar Rp2,66
triliun, sedangkan markup sebesar 49%, atau Rp2,55 triliun. Markup itu
dibagikan 34% (Rp1,77 triliun) untuk DPR, Kemendagri, dan bos proyek,
yaitu Setya Novanto dan Anas Urbaningrum. Dalam data tersebut,
Nazaruddin pernah mengungkapkan pada Desember 2010, Sugiharto menerima
US$100 ribu.

Mendagri Gamawan Fauzi menghormati keputusan KPK terkait dengan
penetapan Sugiharto sebagai tersangka. Ia juga menghormati seluruh
proses hukum yang berjalan terkait dengan pemeriksaan kasus dugaan
korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

“Saya sangat menghormati keputusan KPK karena sejauh ini KPK selalu
profesional,” kata Gamawan. (Ant/P-5)

April 23, 2014

Kasus Hadi Poernomo, Ini Sebab BCA Belum Dijerat  

Kasus Hadi Poernomo, Ini Sebab BCA Belum Dijerat  

Menara Bank Central Asia (BCA. TEMPO/Aditia Noviansyah

 

TEMPO.COJakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT Bank Central Asia. Meski begitu, KPK belum menjerat pejabat BCA.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penyidik ingin bekerja secara akurat dalam penyidikan. (Baca juga: Efek Kasus Hadi, Saham BCA Turun 150 Poin.) “Itu istimewanya KPK, tak bisa mempercepat kalau tak akurat,” kata Busyro, Selasa, 22 April 2014.

KPK mempunyai prinsip bergerak tepat, akurat, dan akuntabel. Namun Busyro menolak bila KPK dikatakan lamban. “Kalau lamban kan lola, alias loading-nya lama.” (Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA)

Dalam tahap penyelidikan, Busyro melanjutkan, penyidik pernah memeriksa perwakilan BCA. Ke depannya, KPK bakal memanggil siapa pun, termasuk staf BCA, untuk diperiksa di tingkat penyidikan. “Siapa saja, nanti harus dipanggil sebagai saksi berdasarkan penyelidikan sebelumnya dan penyidikan saat ini,” ujar Busyro. “Jadi sasarannya memang begitu.” (Hadi Poernomo Tersangka, BCA Bakal Buka Mulut)

Hadi menjadi tersangka pada 21 April 2014, tepat pada hari pensiunnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus ulang tahunnya ke-67. Penyidik menganggap Hadi melakukan kejahatan korupsi ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004.

Melalui nota dinas ND-192/PJ/2004, ia mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA atas koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,7 triliun. Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 375 miliar. (Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California)

Untuk memperlancar penyidikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melarang Hadi bepergian ke luar negeri. Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana mengatakan pencegahan itu dilakukan berdasar surat permintaan dari KPK dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

MUHAMAD RIZKI | NUR ALFIYAH

April 23, 2014

BTN Harus Dibuat Besar

RABU, 23 APRIL 2014

Direksi Diminta Meyakinkan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan bahwa penyatuan Bank Tabungan Negara dengan Bank Mandiri akan menguntungkan BTN. Direksi BTN pun bertugas menyosialisasikan keuntungan tersebut kepada karyawan agar mereka tidak resah.”Direksinya harus mengurus, bukan saya yang urus. Direksinya yang urus,” kata Dahlan, Selasa (22/4), di Istana Negara, saat ditanya perihal upaya mengomunikasikan kepada karyawan BTN bahwa BTN akan tumbuh besar jika digabung dengan Bank Mandiri. Alasannya, BTN akan diuntungkan. Nasib karyawan BTN pun akan lebih baik ketimbang sebelum digabung dengan Bank Mandiri.

Dahlan Iskan berpendapat, BTN seharusnya lebih merasa membutuhkan penyatuan ketimbang Bank Mandiri. ”Pokoknya, BTN harus dibuat besar karena BTN selama ini terlalu kecil untuk bisa mengemban misinya,” katanya.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas di BTN sebesar 60,14 persen. Nilai aset Bank BTN per 31 Desember 2013 mencapai Rp 131,17 triliun.

Dari portofolio kredit BTN, sekitar 85 persen di antaranya disalurkan ke sektor perumahan. Sejauh ini, BTN menangani 99 persen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau kredit untuk rumah murah pemerintah.

Sementara itu, kritik terhadap langkah pemerintah menyatukan BTN dengan Bank Mandiri terus bergulir dari sejumlah kalangan, mulai dari pengamat, praktisi properti, hingga kalangan pengusaha. Asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estat Indonesia serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia menyatakan penolakan terhadap akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penyatuan BTN dan Bank Mandiri.

Hal itu mengingat BTN merupakan satu-satunya bank yang fokus bisnisnya membiayai perumahan, khususnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Prinsipnya, REI keberatan dan menolak akuisisi BTN dengan bank mana pun. Jika akuisisi terjadi, tidak ada jaminan misi pembiayaan perumahan rakyat akan tetap berjalan,” ujar Eddy Hussy.

Langkah akuisisi BTN dinilai REI merupakan langkah mundur dalam menyediakan KPR bagi semua lapisan masyarakat. Negara justru membutuhkan banyak bank yang fokus pada penyaluran KPR, bukan justru mengurangi bank fokus yang sudah ada.

Dari sisi pengembang, lanjut Eddy, pembiayaan proyek perumahan dengan bank mana pun tidak persoalan. Akan tetapi, infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia di BTN sudah mengerti karakter bisnis yang dijalankan pengembang, khususnya pengembang kecil yang sebagian besar berada di daerah.

”Isu penyatuan BTN dengan Bank Mandiri jelas membuat pengembang resah karena BTN selama ini membiayai perumahan di semua kelas, mulai dari rumah sederhana sampai mewah,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo menyatakan tetap menginginkan bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, khususnya pembiayaan untuk rumah menengah bawah.

Sejarah panjangSecara terpisah, pakar properti Panangian Simanungkalit menyatakan, BTN yang dibangun pada era Orde Baru memiliki sejarah panjang sebagai BUMN dengan khitah pembiayaan perumahan rakyat dan tidak terlalu mengejar untung. Akan tetapi, pemerintah saat ini lebih memilih percaya pada pasar dengan menyatukan BTN dan Bank Mandiri untuk tujuan menghadapi persaingan pasar menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Becermin dari Thailand, negara tetangga tersebut memiliki bank negara di bidang pembiayaan perumahan. Setelah krisis ekonomi tahun 1998, bank negara itu terus berkembang dan kini telah menjadi bank dengan suku bunga KPR paling rendah. Bahkan, bank tersebut mampu berkembang menjadi pusat data untuk perumahan nasional.

”Kita patut prihatin bahwa Indonesia tidak lagi memiliki bank yang fokus pada perumahan. Apabila perumahan semakin sulit terjangkau masyarakat, ini salah pemerintah,” ujarnya.

Saat ini, kekurangan rumah rakyat di Tanah Air telah mencapai 15 juta unit. Di tengah peliknya persoalan perumahan, lanjut Panangian, pemerintah justru memberangus bank yang fokus pada perumahan.

Kebijakan blunder tersebut menjauhkan masyarakat mengakses kebutuhan dasar akan perumahan. (LKT/ATO)

April 23, 2014

Jakarta International School (JIS) = Jijay !

Pedofil Buron FBI Pernah 10 Tahun Jadi Guru di JIS

Pedofil Buron FBI Pernah 10 Tahun Jadi Guru di JIS  

Poster pencarian buronan FBI William James Vahey. FBI.gov

TEMPO.COJakarta – Seorang pedofilia buron Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) ternyata pernah bekerja di Jakarta International School selama sepuluh tahun. Buron itu bernama William James Vahey. JIS sendiri saat ini tengah menjadi perhatian terkait dengan pelecehan seksual yang menimpa seorang murid taman kanak-kanak. (Baca: OC Kaligis: Kasus JIS Janggal)

Berdasarkan data dari situs FBI, Vahey memang kerap keluar-masuk sekolah internasional. Tujuannya, untuk mencari mangsa yang bisa dilecehkan. JIS adalah sekolah kesekian yang dikunjungi oleh pria berusia 64 tahun itu. William meninggal pada Maret 2014.

William masuk ke JIS pada 1992 hingga 2002. Tahun 1992 adalah tahun berdirinya JIS. Sebelum di JIS, William sempat bekerja di Saudi Aramco Schools (Arab Saudi), Passargad School (Iran), American Community School (Yunani), dan masih banyak lagi. (Baca juga: JIS Disebut seperti Negara dalam Negara)

William tercatat suka mengincar korban dengan yang berusia 12-14 tahun. Modusnya adalah dengan membuat korban tertidur. Korbannya diduga mencapai 90. Pengejaran FBI terhadap William terhenti pada 21 Maret 2014. Pria Amerika Serikat itu bunuh diri. Bagaimana dia bunuh diri, tak tercatat di dokumen FBI.

ISTMAN MUSAHARUN.

 

Ini Jawaban JIS soal Guru Paedofil

Rabu, 23 April 2014 | 15:47 WIB
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERASurat pernyataan Jakarta International School (JIS) terkait temuan FBI tentang tersangka guru paedofil yang pernah mengajar di JIS dari 1992-2002.

B


JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta International School (JIS) merespons pemberitaan mengenai William James Vahey, mantan guru JIS, yang ditetapkan sebagai tersangka paedofil oleh Federal Bureau of Investigation (FBI). Vahey mengajar di JIS dari tahun 1992-2002.
Tanggapan JIS itu disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat edaran yang dibagikan oleh seorang pegawai bagian hubungan masyarakat kepada wartawan, Rabu (23/4/2014) siang.”Kami menginformasikan bahwa tersangka adalah mantan karyawan Jakarta International School yang berhenti pada 2002. Masalah tersebut saat ini sedang berada di bawah penyelidikan pihak FBI,” kata JIS dalam pernyataan tertulisnya.

Dalam surat tersebut, juga dijelaskan bahwa pihak JIS akan bekerja sama dengan FBI terkait penyelidikan yang tengah dilakukan.

Kompas.com telah menghubungi Juru Bicara JIS Daniarti Wusono melalui telepon dan e-mail untuk menanyakan lebih lanjut soal Vahey. Namun, hingga kini belum ada balasan.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 15.00 WIB, kondisi di JIS mulai ramai dengan kendaraan yang menjemput murid pulang sekolah. Beberapa petugas keamanan pun terlihat berjaga di depan gerbang seperti biasanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang tersangka paedofil, yang kasusnya kini sedang ditangani FBI, pernah mengajar di JIS Jakarta, selama 10 tahun, yaitu tahun 1992-2002.

Tersangka bernama William James Vahey itu selama empat dekade mengajar di berbagai sekolah swasta di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Biro Houston FBI, Selasa (22/4/2014), menyatakan bahwa pihaknya yakin banyak anak telah menjadi korban dan badan itu sedang mencoba untuk melacak para korban tersebut.


Ayah AK Dilarang Jelek-jelekkan JIS

Selasa, 22 April 2014 | 12:37 WIB
Adysta Pravitra RestuAndi Asrun kuada hukum AK korban pelecehan seksual di TK JIS, Pondok Indah, Jakarta saat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa (22/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum korban pelecehan seksual di TK Jakarta International School (JIS), Andi Asrun, mengatakan, ayah AK menerima pesan singkat yang tidak menyenangkan. Pesan singkat yang dikirim melalui SMS itu meminta orangtua AK untuk tidak menjelek-jelekkan JIS.
“Sesuatu hal tak jelas dalam SMS itu. SMS dikirim sekitar seminggu lalu,” ujar Andi Asrun kepada wartawan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa (22/4/2014).Andi mengatakan, isi SMS tersebut seolah-olah keluarga telah menjelek-jelekkan JIS. Padahal, jelas terjadi kekerasan yang menimbulkan trauma terhadap diri AK (6).

SMS itu, kata Andi, membuat ayah AK tertekan. Terlebih lagi, dia hanya orang asing di Indonesia. Itulah alasan keluarga korban meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Andi juga menyayangkan adanya pihak yang menghalang-halangi pertemuan orangtua korban dengan orangtua siswa lainnya. Padahal, pada pertemuan tersebut, orangtua AK berharap mereka mau bersaksi untuk kasus AK. Menurutnya, orangtua takut menjadi saksi karena menerima e-mail dari pihak JIS yang melarang orangtua siswa melakukan pertemuan dengan keluarga korban, termasuk pihak Kemendikbud, KPAI, KPPA, dan pihak lainnya.

Sebelum mengadu ke LPSK, orangtua korban telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap JIS atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan juga ditujukan kepada Kemendikbud karena dianggap lalai mengawasi sekolah internasional pendidikan tingkat usia dini yang beroperasi tanpa izin.

 

++++++++++++

 

Republika Online
Updated: Thu, 24 Apr 2014 06:33:00 GMT

Duh, JIS Pernah Rekomendasikan Guru Cabul Bekerja di Inggris



Duh, JIS Pernah Rekomendasikan Guru Cabul Bekerja di Inggris

Duh, JIS Pernah Rekomendasikan Guru Cabul Bekerja di Inggris

 

REPUBLIKA.CO.ID, Mantan guru Jakarta International School (JIS) yang diketahui telah mencabuli 90 bocah disebut dapat bekerja di banyak negara karena mendapat rekomendasi dari sekolah sebelumnya.

Dikutip dari The Guardian, sebuah sekolah internasional asal Inggris, Southbank International School, tempat dimana William James Vahey pernah bekerja, ternyata tidak melihat ada catatan negatif apapun tentangnya. Vahey bahkan menjadi guru yang direkomendasikan oleh tiga sekolah dimana dia pernah bekerja.

“Kami mendapat tiga referensi, dua dari Venezuela dan satu dari Jakarta. Semua referensi tersebut sangat positif dan mengatakan dia adalah anggota staf yang luar biasa. Mereka mengatakan jika dia ingin mengambil ‘school trips’,”ujar anggota direksi sekolah internasional di Inggris, Southbank International School, Sir Chris Woodhead. Vahey mengajar di sekolah tersebut pada rentang waktu 1999-2003.

Padahal, Biro Investigasi Federal (FBI) memiliki catatan kriminal tentang William Vahey. FBI menyebut Vahey pernah dipenjara pada tahun 1969 karena kasus penganiayaan anak.

Di Jakarta, Vahey sempat mengajar di Jakarta International School (JIS) pada rentang waktu 1990-an hingga awal 2000-an. JIS saat ini menghadapi kasus serupa karena petugas kebersihannya diduga mencabuli pelajar TK JIS. Polisi pun telah menetapkan tersangka petugas kebersihan tersebut.

Wiliam Vahey disebut pernah mengajar di sekolah internasional di London, Caracas (Venezuela), Jakarta (Indonesia), Dhahran (Saudi Arabia), Tehran dan Ahwaz (Iran), Athena (Yunani), Madrid (Spanyol hingga Beirut (Lebanon).

Pria berusia 64 tahun tersebut terakhir bekerja di Nikaragua saat diekspos pada Maret lalu oleh seorang karyawan karena memiliki gambar-gambar digital mencurigakan. Saat dikonfrontasi oleh adminstratur sekolah, dia mengaku telah mencabuli seorang anak.

Dia pun mengaku telah memberi mereka pil tidur sebelum melakukan aksi bejatnya. Selang beberapa hari, Vahey kemudian ditemukan tewas bunuh diri di Minnesota, Amerika Serikat.

April 23, 2014

Media Singapura Soroti Arloji Panglima TNI

JPNN
Updated: Wed, 23 Apr 2014 08:28:00 GMT | By JPNN



 

JPNN

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko lagi-lagi jadi sorotan media Singapura. Kali ini bukan persoalan nama kapal perang milik TNI AL yang membuat berang Singapura, tetapi justru karena usuran jam tangan alias arloji.

Awalnya Moeldoko menjadi pemberitaan di The Millenary, sebuah laman gaya hidup. Petinggi TNI kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu menjadi pemberitaan karena mengenakan jam tangan RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph. The Millenary mencatat jam itu merupakan edisi spesial yang hanya dibuat 30 buah khusus untuk Amerika.

Artikel itu pula yang jadi bahan pemberitaan di situs berita Singapura, mothership.sg. Karena jam edisi spesial itu dibuat terbatas untuk pasaran Amerika, maka Millenary menduga arloji yang dikenakan Moeldoko adalah RM 011-S atau varian dari RM 011 yang hanya dibuat 45 buah khusus untuk kawasan Asia.

Lantas berapa harga jam tangan yang dikenakan Moeldoko? Ternyata harganya bisa dibilang wah.

Menurut mothership.sg, harganya bisa di atas USD 100 ribu. Dengan kurs USD = Rp 11.000 maka harga jam tangan Moeldoko adalah Rp 1,1 miliar.(a

April 22, 2014

Akhir dari Hadi Purnomo

Sepandai pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga..
Updated: Tue, 22 Apr 2014 02:43:30 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Modus Korupsi Pajak BCA yang Menjerat Hadi Poernomo


 

agfeed

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak.

Pria yang baru hari ini pensiun sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menyelahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Dari hasil ekspose (gelar perkara) yang dilakukan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK, bersepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo,-red) selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Abraham menceritakan kronologi kasus yang menjerat Hadi Poernomo itu.

Mulanya, pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk mengajukan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Selanjutnya, Direktur PPH memproses, mengkaji dan mendalami keberatan pajak yang diajukan pihak Bank BCA itu. Dan dari pendalaman selama sekitar setahun atau pada 13 Maret 2004, Direktur PPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak Bank BCA itu ditolak.

Dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA itu, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan keberatan Bank BCA menjadi ‘diterima’ seluruhnya.

“Di situlah peran Dirjen Pajak saudara PH,” kata Abraham.

Selanjutnya, tanpa memberikan waktu untuk Direktur PPH memberikan tanggapan yang berbeda atas kesimpulan keberatan diterima itu, Hadi Poernomo justru menerbitkan surat ketepan pajak nihil (SKPN) atas keberatan NPL Bank BCA pada 12 Juli 2004.

“Sehingga tidak ada waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan. Padahal kesimpulan Dirjen Pajak saudara PH itu berbeda dengan kesimpulan Direktur PPH,” ujar Abraham.

Selanjutnya, Direktur PPH mengirimkan kembali surat pengatar risalah keberatan wajib pajak Bank BCA dan nota dinas ke Hadi Poernomo.

“Saudara HP selaku Dirjen Pajak telah mengabaikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama telah diajukan oleh bank lain. Jadi, ada bank lain yang punya permasalahan yang sama dan sudah ditolak, tapi dalam kasus Bank BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya,” tegas Abraham.

“Oleh karena itu, KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Berdasarkan itulah KPK mengadakan eksposes (gelar perkara),” imbuhnya.

Abraham menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Sebab, seharusnya Bank BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara (Ditjen Pajak) tersebut jika pengajuan keberatan Bank BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPH.

“Berapa kerugian negaranya adalah yang tidak dibayarkan, atau yang tidak jadi diterima kurang oleh negara lebih Rp 375 miliar,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, pengajuan keberatan atas kewajiban pajak 1999 itu baru dilakukan Bank BCA ke Ditjen Pajak pada 2003.

Dan Hadi Poernomor selaku Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan menerima seluruh keberatan pajak Bank BCA yang bertolak belakang dengan hasil kajian Direktur PPH.

“Padahal, keputusan soal itu harus berdasarkan pertimbangan yang teliti dan cermat. Dan itu sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri,” sindir Bambang.

Baca Juga:

 

++++++++++++++++++++

 

Updated: Tue, 22 Apr 2014 02:43:30 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Modus Korupsi Pajak BCA yang Menjerat Hadi Poernomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak.

Pria yang baru hari ini pensiun sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menyelahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Dari hasil ekspose (gelar perkara) yang dilakukan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK, bersepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo,-red) selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Abraham menceritakan kronologi kasus yang menjerat Hadi Poernomo itu.

Mulanya, pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk mengajukan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Selanjutnya, Direktur PPH memproses, mengkaji dan mendalami keberatan pajak yang diajukan pihak Bank BCA itu. Dan dari pendalaman selama sekitar setahun atau pada 13 Maret 2004, Direktur PPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak Bank BCA itu ditolak.

Dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA itu, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan keberatan Bank BCA menjadi ‘diterima’ seluruhnya.

“Di situlah peran Dirjen Pajak saudara PH,” kata Abraham.

Selanjutnya, tanpa memberikan waktu untuk Direktur PPH memberikan tanggapan yang berbeda atas kesimpulan keberatan diterima itu, Hadi Poernomo justru menerbitkan surat ketepan pajak nihil (SKPN) atas keberatan NPL Bank BCA pada 12 Juli 2004.

“Sehingga tidak ada waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan. Padahal kesimpulan Dirjen Pajak saudara PH itu berbeda dengan kesimpulan Direktur PPH,” ujar Abraham.

Selanjutnya, Direktur PPH mengirimkan kembali surat pengatar risalah keberatan wajib pajak Bank BCA dan nota dinas ke Hadi Poernomo.

“Saudara HP selaku Dirjen Pajak telah mengabaikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama telah diajukan oleh bank lain. Jadi, ada bank lain yang punya permasalahan yang sama dan sudah ditolak, tapi dalam kasus Bank BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya,” tegas Abraham.

“Oleh karena itu, KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Berdasarkan itulah KPK mengadakan eksposes (gelar perkara),” imbuhnya.

Abraham menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Sebab, seharusnya Bank BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara (Ditjen Pajak) tersebut jika pengajuan keberatan Bank BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPH.

“Berapa kerugian negaranya adalah yang tidak dibayarkan, atau yang tidak jadi diterima kurang oleh negara lebih Rp 375 miliar,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, pengajuan keberatan atas kewajiban pajak 1999 itu baru dilakukan Bank BCA ke Ditjen Pajak pada 2003.

Dan Hadi Poernomor selaku Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan menerima seluruh keberatan pajak Bank BCA yang bertolak belakang dengan hasil kajian Direktur PPH.

“Padahal, keputusan soal itu harus berdasarkan pertimbangan yang teliti dan cermat. Dan itu sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri,” sindir Bambang.

 

April 22, 2014

PNS Pemilik Rp 1,3 T Diduga Setor ke Perwira TNI

 

TEMPO.CO Jakarta– Transaksi Rp 1,3 triliun yang mencurigakan di rekening pegawai negeri sipil pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sedang diselidiki penegak hukum. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum mengatakan laporan transaksi mencurigakan itu telah

 

 

TEMPO.CO Jakarta– Transaksi Rp 1,3 triliun yang mencurigakan di rekening pegawai negeri sipil pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sedang diselidiki penegak hukum. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum mengatakan laporan transaksi mencurigakan itu telah diterima Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan enam bulan lalu. (Baca: Money Changer, Usaha Samaran PNS Pemilik Duit 1,3 T)

Menurut dia, transaksi mencurigakan ini terendus karena si PNS menyetorkan sendiri duitnya dalam jumlah besar secara cash ke bank. Nilai setornya mulai ratusan juta sampai Rp 10 miliar per hari. “PNS perempuan ini menenteng sendiri duit miliaran rupiah dalam sebuah tas. Kemudian duit tersebut disetor ke rekening Dolarnya dan dikonversi ke Rupiah,” kata sumber tersebut kepada Tempo, pekan lalu. (Baca: PNS Ini Punya Rekening Rp 1,3 T, Darimana Asalnya?)

Setelah itu, kata dia, uang tersebut diduga dipindahkan ke rekening seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dan polisi berpangkat bintara. Belum jelas motif dan hubungan ketiganya, tapi menurut sumber Tempo, transaksi ini  diduga terkait penyelundupan bahan bakar minyak yang melewati perbatasan Singapura dan Indonesia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf menduga rekening mencurigakan ini terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan. “Uang di rekeningnya sangat-sangat tidak lazim, unsual, dan berindikasi mencurigakan. Karena uang disetor secara cash,” kata dia. (Baca: Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS).

Tapi Yusuf enggan mengungkapkan identitas dan daerah tempat pegawai tersebut bekerja. (Baca:Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari  )

 

 

 

+++++++++++++++++++++++

Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari

Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari  

TEMPO/Imam Yunni

 

TEMPO.COJakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan si PNS ini transaksinya per hari ratusan juta rupiah. “Bahkan, dalam satu hari pernah sampai Rp 10 miliar dan disetor cash,” kata Yusuf di kantornya, pekan lalu. (Baca: Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS)

Menurut dia, uang yang disetor ke bank dalam bentuk dolar Singapura dengan pecahan 1.000-an dolar Singapora. ”Itu tidak lazim,” katanya. Asal-usul uang dolar tersebut belum diketahui. “Bisa Singapura atau Hongkong,” ujarnya. Uang dolar itu kemudian dikonversi ke rupiah dan dipindahbukukan ke rekening lain.

Setoran tunai dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah ini, kata Yusuf, menarik perhatian penyidik. “Tidak ada bisnis yang untungnya harian diserahkan cash dalam jumlah itu. Kalau pun ada mingguan atau bulanan,” katanya.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemuk

April 19, 2014

Memiliki Mobil Jadi Simbol Kesuksesan

Punya Ferrari : sukses jadi  pengusaha  hasil menggangsir uang rakyat contoh Tubagus Chaeruddin alias Wawan Atut.

Punya Toyota Prado / Alphard /Harier : sukses jadi politikus  (tikus) contoh Anas Urbaningrum dll

Punya Lamborghini : sukses jadi artis  : Syahrini

 

Sabtu, 19 April 2014

 

JAKARTA, KOMPAS — Survei Nielsen menunjukkan, keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki mobil cukup tinggi. Memiliki kendaraan masih menjadi simbol kesuksesan seseorang.Sebanyak 54 persen atau 272 responden pemilik mobil menyatakan, mobil merupakan simbol kesuksesan. Sebaliknya, tidak memiliki mobil merupakan hal yang memalukan bagi 46 persen atau 231 responden yang tidak memiliki mobil. Akan tetapi, hasil ini masih di bawah Thailand dan Filipina.

Kepemilikan mobil di Indonesia, menurut survei Nielsen, termasuk paling rendah. Meski demikian, keinginan untuk membeli mobil di Indonesia tinggi. Responden yang tidak memiliki mobil ingin membeli mobil. Sementara itu, responden yang sudah memiliki mobil ingin mengganti mobilnya menjadi lebih bagus.

Survei Nielsen yang diadakan antara 14 Agustus dan 6 September 2013 dilakukan dalam jaringan (daring). Sebanyak 503 responden dari Indonesia yang menjadi sasaran survei merupakan bagian dari 30.244 responden yang menggunakan internet di seluruh dunia.

Manajer Senior Nielsen Indonesia Benny Wuryanto mengatakan, ketersambungan internet di Indonesia paling rendah. Karena itu, hasil riset yang menyasar pengguna internet ini belum bisa mewakili apa yang terjadi di Indonesia.

”Jadi, hasil riset ini lebih merupakan indikasi,” katanya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Benny, keinginan membeli sesuatu beriringan dengan kenaikan daya beli seseorang. ”Hal itu misalnya mulai membeli barang bermerek tertentu, termasuk untuk mobil,” ujarnya.

Dalam paparannya, Anil Antony, Direktur Eksekutif Nielsen Indonesia, mengatakan, meski keinginan membeli mobil tinggi, kesadaran untuk kembali menggunakan transportasi massal belum tumbuh.

Benny menambahkan, apa yang terjadi di Indonesia adalah membeli mobil untuk menaikkan gengsi. Menurut dia, dibutuhkan waktu lama agar warga kembali menggunakan transportasi massal. (A12)

April 19, 2014

Indonesia Interested in Russian Submarine “Amur-1650”

Dari :http://defense-studies.blogspot.com/

19 April 2014

Amur 1650 diesel electric submarine (photo : One half 3544)

Indonesian Navy Command interested Russian diesel-electric submarines of the “Amur-1650”. On this, as reported by ITAR-TASS news agency , said the director of “Rosoboronexport” roving Nicholas Dimidyuk. According to him, the Indonesian delegation announced its interest during the inspection of the Russian exposition at the international exhibition DSA-2014 in Malaysia.

Do you plan to Indonesian military to begin negotiations for the purchase of ships, is not specified. Earlier, the Ministry of Defence of Indonesia led negotiations with Russia on the purchase of second-hand submarines of Project 877 “Halibut”. These ships Russia has offered the Indonesian military in August 2013. Later Indonesia declared refusal from the purchase of submarines since the military did not satisfy their technical condition.

If Indonesia decides to purchase new Russian submarines, they will be supplied as part of an export credit of one billion dollars, issued by Moscow Jakarta in 2007. On the resources of the loan, Indonesia planned to buy Mi-17, Mi-35M, infantry fighting vehicles BMP-3F and submarines of Project 877 “Halibut”. Part of the equipment was purchased by Jakarta, but the contract for the supply of submarines has not been signed.

(Lenta)