Archive for May, 2014

May 25, 2014

RI Siap Tampung Pengalihan Investasi dari Thailand

Bangun infrastuktur dan basmi korupsi

Sponsored linksMinggu, 25/05/2014 18:01 WIB

Zulfi Suhendra – detikFinanceJakarta – Krisis politik yang terjadi di Thailand disebut memiliki dampak positif untuk Indonesia. Salah satunya adalah beralihnya industri-industrinya ke Indonesia. Pengusaha otomotif akan menyambut jika ada peralihan industri dari Thailand ke Indonesia.Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto kepada detikFinance, Minggu (25/5/2014).”Indonesia tentunya siap menerima pengalihan investasi dari Thailand, jika memang ada perusahaan yang mau melakukan hal tersebut,” kata Jongkie.Dia menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan dari anggota Gaikindo terkait rencana relokasi tersebut. Dia juga belum bisa menyebutkan terkait pengaruh harga suku cadang yang masih banyak diimpor dari Negeri Gajah Putih.”Kami harapkan krisis politik ini cepat berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan situasi politik ini akan berakhir, sulit untuk memprediksi apapun (termasuk perubahan harga),” jelasnya.Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS hidayat mengatakan ada sisi positif untuk Indonesia khususnya di sektor industri dalam negeri karena peristiwa di Thailand.”Mereka sedang ada krisis politik tapi sedang dicari kesepakatan kelihatannya untuk konsensus. Kalau tidak salah pihak militer sekarang memediasi kedua kubu yang bertentangan,” jelas Hidayat ditemui di Harris Convention Center, Bandung, Jawa Barat, Kamis 
Dikatakan Hidayat, imbas dari krisis politik yang terjadi di negara beribukota Bangkok itu adalah berpindahnya industri-industri manufaktur ke Indonesia. Itu sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini.”Sebetulnya belakangan ini banyak sekali industri limpahan dari Thailand yang bertujuan masuk ke Indonesia, jadi memang impact-nya agak positif buat kita,” kata Hidayat.Dikatakan Hidayat, awalnya Indonesia tak memproduksi mobil jenis sedan. Namun karena pengaruh peristiwa tersebut, kini sedan dibuat di dalam negeri.”Jadi tadinya Indonesia hanya memproduksi MPV, nggak ada sedan. Mulai tahun ini sedan sudah diproduksi di sini. Itu salah satu contoh,” tuturnya.Meski demikian, tegas Hidayat, Indonesia tak bisa terus berharap krisis ini terjadi agar semakin banyak investasi baru limpahan dari Thailand. “Indonesia tentu tidak boleh berharap begitu,” tukasnya.

May 25, 2014

1 Juta Hektare Hutan Jambi Rusak oleh Pertambangan Batu Bara

Penambang batu bara, emas,timah dan mangan = kriminil.

TEMPO.CO, Jambi – Sekitar 1 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah tersebut.”Kami mendesak instansi yang berwenang menyetop atau mencabut IUP yang telanjur sudah diberikan,” kata Musli Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2014.Menurut dia, pemberian rekomendasi sehingga turunnya izin minerba pada sepuluh tahun terakhir di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi itu dilaksanakan secara masif, dikeluarkan setahun sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.”Ini membuktikan adanya permainan antara bupati dan pengusaha. Berdasarkan hasil temuan kita, setiap satu IUP, bupati mengeluarkan rekomendasi menerima upeti dari para pengusaha mencapai Rp3-5 miliar,” ujar Musli.Jumlah suap itu jauh lebih kecil bila dibandingkan data dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Menurut data KPK, diduga para kepala daerah menerima suap mencapai Rp 10-15 miliar setiap rekomendasi IUP dikeluarkan.Total IUP di Provinsi Jambi mencapai 398 IUP, yang bermasalah 198 IUP, karena berada di kawasan hutan lindung dan tumpang tindih. IUP bermasalah itu didominasi Kabupaten Bungo–dari 70 IUP, sebanyak 51 IUP bermasalah; dan diikuti Kabupaten Sarolangun–dari 83 IUP, sebanyak 47 IUP bermasalah.Menurut data KPK, lokasi IUP berada di kawasan hutan seluas 480.502,47 hektare. Dengan rincian hutan konservasi 6.300,22 hektare (sembilan unit), hutan lindung 63.662,22 hektare (lima unit), hutan produksi 410.540,03 hektare (124 unit), dan area penggunaan lain 597.830,07 hektare.Perusahaan yang memiliki IUP di kawasan hutan lindung di Provinsi jambi antara lain PT AT (TBK) seluas 5.664,13 hektare, PT DIP 281,48 hektare, PT JG 49.969,13 hektare, PT SB (Persero) 671,81 hektare, PT TPC 7.075,67 hektare, dengan total mencapai 63.662,22 hektare.Dari 398 IUP di wilayah Jambi, terdapat 38 pelaku usaha tanpa NPWP, bahkan ada beberapa di antaranya tidak mencantumkan alamat kantor. Kabupaten Sarolangun juga mendominasi masalah tata ruang serta kurang bayar PNBP Rp 3.201.446.072 dan US$ 9.373.817.Bupati Sarolangun Cek Endra mengaku pusing dengan kondisi ini. “Saya dijadikan pusing akibat kondisi ini, bukan tidak mungkin saya akan mencabut IUP yang bermasalah dan tidak memperpanjang izinnya,” katanya.IUP itu muncul saat Bupati Sarolangun masih dijabat Hasan Basri Agus, saat ini menjabat Gubernur Jambi. Namun Cek Endra diisukan diam-diam juga memiliki IUP batu bara di kawasan Desa Panti, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, bekerja sama dengan seorang pengusaha di daerah itu.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun M. Haris tidak membantahnya. Namun dia mengatakan sesuai akta perusahaan atas nama Thamrin (pengusaha lokal) dan secara hukum tidak ada kaitan. SYAIPUL BAKHORINikmati Majalah Tempo dan Koran Tempo unt

May 25, 2014

Jokowi : Saya Islam Rahmatan Lil Alamin  

 

Bukan Islam menurut  MUI . Mantab

 

MINGGU, 25 MEI 2014 | 07:18 WIB
Jokowi : Saya Islam Rahmatan Lil Alamin  

Massa yang tergabung dalam Gerakan stop Politisasi Jokowi (Ger stop pol Jokowi) melakukan gerakan dukungan kepada Jokowi di Balai kota, Jakarta, (04/04). TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.CO Jakarta: Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, membantah tudingan yang sering muncul di media sosial tentang agamanya. Dengan tegas Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan sebagai pemeluk Islam murni.

“Saya Jokowi bagian dari Islam yang rahmatan Lil Alamin (rahmat untuk semesta alam),” kata Jokowi, begitu Joko Widodo biasa disapa, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 24 Mei 2014.

Pernyataan ini, kata Jokowi, dibuat untuk menjawab berbagai tudingan yang sering muncul di media sosial. Sejak mendeklarasikan diri sebagai calon presiden banyak tudingan bahwa dia adalah antek zionis, antek Amerika, antek Cina, dan antek mafia.

Jokowi mengatakan, sebagai warga negara yang memegang teguh Pancasila dan UUD’45, dia hanyalah antek rakyat. Jokowi pun membantah tudingan yang menyebutkan dirinya sebagai Cina, Kristen, kafir, dan antiislam. “Semua orang boleh ragu dengan agamaku tapi saya tidak ragu dengan iman dan imanku, dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agamaku.” (Baca: PKB:Ramadan, Isu Jokowi Nonmuslim Makin Kencang)

Sebagai pemeluk islam yang taat, Jokowi mengatakan dirinya bukan bagian dari kelompok yang ingin mewujudkan negara islam dan suka menebar teror dan kebencian. Jokowi juga membantah tudingan bahwa bila kelak menjadi presiden, dia akan menyimpang dari ajaran Islam. “Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengkafirkan saudaranya sendiri.”

Sebagai pemeluk Islam yang ‘rahmatan lil alamin’, Jokowi mengatakan dirinya tak akan menyimpan kekayaan yang berasal dari hasil rampokan. Dia pun memastikan tak akan korupsi, hidup bermewah-mewah, menciptakan perang bagi sesala pemeluk islam, menindas agama lain, dan bersikap arogan.

Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 9 Juli mendatang, Jokowi memang banyak mendapat tudingan dan kampanye hitam. Tudingan itu tersebar melalui media sosial dan pesan berantai. Jokowi mengatakan tudingan itu hanyalah fitnah dan rekayasa. (Baca: Pro-Jokowi Laporkan ‘RIP Jokowi’ ke Polisi)

IRA GUSLINA SUFA

May 23, 2014

Pantura Kian Merugikan Pengusaha Keluhkan Kenaikan Biaya Operasi

Urusan penting ini pemerintah ABSEN dan hanya OMDO (omong doang !)

 

 

JAKARTA, KOMPAS  Kerusakan jalur pantura menghambat operasional industri jasa pengiriman logistik. Saat ini perusahaan harus menambah biaya operasional hingga 15 persen akibat infrastruktur yang buruk itu. Padahal, peluang usaha logistik di Indonesia terus meningkat.Senior Manager Corporate Communication JNE Ridhatullah Hambalillah, Kamis (22/5), di Jakarta, menyampaikan, kerusakan dan kemacetan yang terjadi di jalur pantura menimbulkan kerugian bagi usaha pengiriman logistik JNE karena barang terlambat sampai di tujuan. ”Kerugian terbesar adalah ketika kami gagal memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan klien,” ucap Ridhatullah.

Jasa pengiriman logistik sangat berbeda dengan jasa pengiriman kilat, bidang usaha utama dari JNE. Dengan jumlah barang lebih banyak dan klien setingkat perusahaan, pengiriman logistik lebih berisiko dan membutuhkan kemampuan khusus daripada pengiriman kilat. ”Kalau kilat, istilahnya cukup ada satu kendaraan, usaha pengiriman bisa berjalan,” kata Ridhatullah.

Ia menuturkan, jika logistik tiba tidak tepat waktu sesuai SLA, perusahaan klien bisa meminta sejumlah uang kepada JNE sebagai denda. ”Ini karena jasa logistik membentuk rantai. Dampak tidak hanya pada JNE dan klien, tetapi bisa juga pada perusahaan lain yang bergantung pada ketepatan waktu logistik.”

Di samping itu, kerugian juga terjadi dalam bentuk kerusakan moda angkutan JNE.

Ridhatullah mengatakan, untuk menyiasati kondisi jalur pantura, JNE memiliki sejumlah lokasi transit. Contohnya, untuk pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, pengangkut akan mentransitkan logistik di Cirebon dan Semarang. Dari lokasi transit itu, moda pengangkut bisa berganti dari truk besar ke truk kecil, atau sebaliknya, bergantung pada kondisi kemacetan jalan.

Menurut Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Eka Sari Lorena, kondisi pantura masih tetap tidak maksimal dan mengakibatkan biaya tetap meningkat. ”Kalau begini, perusahaan-perusahaan logistik berskala kecil bisa mati,” katanya.

Masalah penambahan biaya operasional juga diungkapkan Gita Septian dari Divisi Operasional Dakota Cargo. Ia mengatakan, setiap hari, Dakota memiliki 10 kendaraan yang beroperasi di pantura. Karena kerusakan jalan, kendaraan terpaksa memutar melewati jalur selatan sehingga jumlah bahan bakar yang biasanya hanya memerlukan 100 liter, bertambah menjadi 140 liter. Di samping bertambahnya biaya untuk kendaraan, uang makan untuk sopir dan asisten juga bertambah menjadi Rp 50.000 per orang.

Ahmad Ferwito, Direktur Divisi Operasional Darat Tiki, mengatakan, biaya perawatan kendaraan bertambah sekitar 15 persen karena kendaraan menjadi rusak akibat melewati jalan yang berlubang-lubang. Namun, hal paling penting yang terbuang adalah waktu. Perjalanan yang biasanya ditempuh selama delapan jam, bertambah menjadi 15 jam. Bahkan, di beberapa kasus menjadi 22 jam.

Jalur ganda kereta api efektif untuk mengurangi beban jalan pantura yang sudah terlalu berat. Di wilayah daerah operasional Cirebon, PT KAI secara resmi akan menggunakan jalur itu per Juni 2014. Jika dimanfaatkan secara optimal, penggunaan jalur KA itu akan bisa mengurangi beban jalan raya hingga 40 persen.(A03/REK/GRE/WIE)

May 23, 2014

Golkar Buka Peluang Dukung Jokowi-JK jika Prabowo-Hatta Kalah

Partai Orbais..ini memang ideologinya hanya 1 = Mengejar kekuasaan dan DUIT Rakyat. Jijay !

 

Kamis, 22 Mei 2014 | 22:15 WIB
KOMPAS.COM/IRFAN MAULLANATantowi Yahya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, partainya membuka peluang untuk meninggalkan koalisi yang dibangun dengan oleh Partai Gerindra jika pasangan yang mereka usung, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kalah dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Partai Golkar bisa saja masuk dalam pemerintahan dengan masuk ke koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

“Koalisi itu terbagi menjadi dua, yakni koalisi di pilpres dan koalisi di parlemen. Bukan suatu hal yang baru jika Golkar kemudian bergabung ke dalam pemerintahan terpilih dalam koalisi di parlemen,” kata Tantowi di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.

Pada Pemilu 2004, Golkar mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Wiranto-Salahudin Wahid. Pasangan itu kalah dan Golkar akhirnya bergabung dengan gerbong partai pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di parlemen. Pada Pemilu 2009, Golkar mengusung pasangan Jusuf Kalla- Wiranto yang kembali kalah, sehingga di parlemen akhirnya Golkar bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono.

“Sekarang apakah Golkar akan bergabung dengan partai atau pemerintahan yang terpilih, sangat terbuka kemungkinan untuk itu. Politik itu semua peluang, semua kemungkinan bisa terjadi,” ujarnya.

May 23, 2014

MK Batalkan Kewenangan DPR Bahas APBN Rinci

Semoga hal ini mengakhiri “pesta pora ” Banggar DPR .

 

 

JUMAT, 23 MEI 2014

Badan Anggaran Diisyaratkan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara rinci hingga tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) serta menunda pencairan anggaran karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.Pembatalan yang diputuskan, Kamis (22/5), merupakan pengabulan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesia Corruption Watch, Feri Amsari (dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang), dan Hifdzil Alim (peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

Mereka menyoal empat hal di dalam UU Keuangan Negara dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Itu antara lain keberadaan Badan Anggaran yang bersifat tetap, praktik pembintangan atau penundaan pencairan anggaran, pembahasan anggaran rinci hingga satuan tiga, serta kewenangan DPR membahas APBN Perubahan. Dua permohonan, yaitu eksistensi Badan Anggaran dan kewenangan membahas APBN Perubahan, ditolak MK.

Salah satu pasal yang dipersoalkan pemohon adalah Pasal 159 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan, ”APBN yang disetujui DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”

Menurut MK, pembahasan secara terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga menimbulkan persoalan konstitusional jika dilihat dari kewenangan DPR. Hal itu tidak sesuai dengan fungsi dan tugas DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja. MK menilai kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintah negara yang dilaksanakan presiden selaku perencana dan pelaksana APBN.

”Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja, pada saat itu, DPR telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Pemberian tanda bintangTerkait pemberian tanda bintang, MK berpandangan praktik itu mengakibatkan mata anggaran yang dimaksud tidak mendapat otorisasi untuk digunakan. Menurut MK, praktik tersebut sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu bukan termasuk wilayah pengawasan DPR, seperti yang dimaksud UUD 1945. Adanya persyaratan dalam pencairan APBN juga dinilai sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Menurut MK, seharusnya tidak perlu ada pembahasan lagi setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.

Terkait eksistensi Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MK menolak membatalkannya. Menurut MK, pengaturan mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran merupakan kebebasan dari pembentuk UU. Konstitusi tak mengatur apakah alat kelengkapan, termasuk Badan Anggaran, harus bersifat tetap atau sementara. Permasalahan penyimpangan atau praktik korupsi yang dilakukan oknum anggota Badan Anggaran dalam membahas APBN, menurut MK, tak ditentukan sifat tetap atau tidak Badan Anggaran.

Kuasa hukum pemohon, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan, putusan MK bersifat kompromistis. MK mengabulkan dua gugatannya, tetapi menolak dua selebihnya. Namun, ia cukup puas ketika MK menyatakan DPR tak bisa lagi membahas anggaran hingga satuan tiga dan menunda pencairan anggaran. Itu karena dua kewenangan tersebutlah yang menjadi akar korupsi dan politik transaksional dalam pembahasan anggaran.

Sementara itu, anggota Panitia Khusus RUU Perubahan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Fahri Hamzah, mengisyaratkan penghapusan Badan Anggaran dalam susunan alat kelengkapan DPR dengan membuat semacam badan keahlian untuk membahas anggaran lebih detail. ”Kami usahakan begitu (dihapus),” kata Fahri.

Penghapusan Badan Anggaran tidak mereduksi fungsi penganggaran yang melekat pada DPR. DPR tetap terlibat dalam pembahasan dan penyusunan anggaran, tetapi tidak sampai detail. ”Jadi, intinya anggota tidak lagi terlibat pada bagian yang diselesaikan badan keahlian. DPR fokus menjalankan fungsi politik,” ujarnya.(ANA/NTA)

May 23, 2014

Indonesia Rusia Kerjasama Luncurkan Roket

 

Mantaf !! Lanjutkan !

 

Kamis, Mei 22, 2014

0

Polet, roket carrier dua tingkat  berbobot 100 ton, wahana pengorbit satelit
Polet, roket carrier dua tingkat berbobot 100 ton, wahana pengorbit satelit
JAKARTA-(IDB) : Rusia, Indonesia, dan Jerman hendak bekerja sama meluncurkan Polet, sebuah roket carrier dua tingkat berbobot 100 ton. Roket yang merupakan bagian dari proyek Air Launch tersebut akan diluncurkan dari Biak, Papua.
Wakil Menteri Perkembangan Ekonomi Federasi Rusia Aleskey Likhachev menyatakan saat ini koordinasi dasar di Papua sudah dilaksanakan dan negosiasi pembiayaan proyek tengah berlangsung.
sergey
Sergey Teselkin dalam pertemuan di Jakarta. Kredit: Mikhail Tsyganov
Hal itu dinyatakan Likhachev dalam kunjungannya ke Jakarta pada Maret lalu, saat memimpin lawatan delegasi bisnis Rusia ke negara-negara ASEAN. Menurut Likhachev, pelaksanaan proyek Air Launch di Indonesia memang tidak berjalan terlalu cepat, namun Rusia berharap proyek yang penting bagi kedua negara tersebut dapat segera terwujud. “Tidak menutup kemungkinan proyek ini akan melibatkan lingkup kerja sama yang lebih besar yakni antara Rusia dan beberapa negara ASEAN,” terang Likhachev.
Salah satu pencetus Air Launch, Sergey Teselkin, juga hadir dalam pertemuan di Jakarta tersebut.
Polet tidak diluncurkan dari permukaan bumi, melainkan dari ketinggian sepuluh kilometer di atas permukaan laut. Roket tersebut akan diangkut oleh Ruslan, pesawat terbang terbesar di dunia dan kemudian akan diluncurkan saat pesawat itu tengah mengudara. Hal itu akan menekan biaya peluncuran hingga dua kali lebih rendah.
air-launch
Air Launch dapat berfungsi sebagai sistem tanggap darurat.
Peluncuran satelit akan dilakukan di Pulau Biak, Papua, yang hanya bersudut dua derajat dari garis khatulistiwa. Dengan kecepatan rotasi bumi 0.4 kilometer per detik, maka biaya pengiriman satelit ke orbit menjadi lebih murah, karena putaran bumi sendiri yang akan mendorong satelit menuju orbit.
Teleskin menyatakan Air Launch dapat berfungsi sebagai sistem tanggap darurat. “Bayangkan saat para astronom menemukan asteroid yang datang mendekati bumi tanpa diduga, Air Launch (jika infrastrukturnya sudah dibangun dan berbekal roket ini) dapat menjadi satu-satunya sistem yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Sistem ini akan menghancurkan asteroid berkeping-keping dalam dalam waktu sekitar lima hari setelah penemuan,” terang Teleskin
Peluncuran satelit akan dilakukan di Pulau Biak, Papua, yang hanya bersudut dua derajat dari garis khatulistiwa. Foto: Mikhail Tsyganov
Peluncuran satelit akan dilakukan di Pulau Biak, Papua, yang hanya bersudut dua derajat dari garis khatulistiwa.
Pelabuhan udara di Pulau Biak, Papua. Foto: Mikhail Tsyganov
Pelabuhan udara di Pulau Biak, Papua.
Selain itu, Teleskin menawarkan sistem yang revolusioner dalam proyek ini. Biasanya, sebelum peluncuran satelit dibawa ke kosmodrom (stasiun peluncuran roket) dan dijaga sepanjang waktu, tapi tak menutup kemungkinan terjadi kebocoran teknologi. Sementara, Polet akan didatangkan (dengan pesawat) kepada klien dengan menggunakan roket upper stage dan perakitannya dilakukan dibawah kontrol penuh klien.
Teknologi Air Launch merupakan milik Pusat Roket Negara (PRN) Rusia Makeyev yang telah bergerak di pasar persenjataan roket selama 60 tahun dan berpengalaman puluhan tahun di bidang teknologi peluncuran roket dari kapal selam.
Replika pesawat terbesar di dunia AN-124-100BC Ruslan. Foto: Mikhail Tsyganov
Replika pesawat terbesar di dunia AN-124-100BC Ruslan.
Teleskin menjelaskan, teknologi milik PRN sangat berguna dalam mempermudah peluncuran roket. “Roket seberat 100 ton yang terjun dari pesawat, dengan berat keseluruhan 400 ton, akan membuat kerusakan spesifik pada dinamika penerbangan. Air Launch membuat peluncuran beban seberat itu di udara menjadi lebih mudah dibanding melepaskan gelembung di hidrosfer,” terang Teleskin. Pesawat An-124 Ruslan sendiri memang dirancang untuk menerjunkan beban yang sangat berat.
Teleskin optimis proyek ini mampu menarik perhatian investor. “Semua investor yang kami temui menyarankan untuk melakukan pencobaan peluncuran roket. Bila kami berhasil melakukannya, investor akan menilai proyek ini berbeda dari sebelumnya. Para pengamat ahli dari Rusia, Eropa, bahkan AS memprediksi banyak klien potensial yang akan mengantri untuk berinvestasi,” kata Teleskin.
Proyek ini telah diajukan ke pemerintah Rusia, tapi Teleskin khawatir reorganisasi kepemimpinan Badan Antariksa Rusia Roskosmos akan menghambat kelancaran proyek. “Keputusan sudah diterima, tapi proyek baru boleh dilaksanakan setelah pembentukan struktur Roskosmos yang baru. Maka kami masih harus menunggu untuk merealisasikannya. Supaya tidak membuang waktu sia-sia, kami melanjutkan pekerjaan kami dengan mitra dari Indonesia dan Jerman.” Ujar Teleskin.
Sumber : RBTH
May 23, 2014

Teroris Masih Mengancam

Program “deradikalisasi” gimana nasib nya ??

 

Jaringan Mampu Memproduksi Senjata Api

KLATEN, KOMPAS — Terduga teroris yang ditangkap polisi anti teror di Klaten, Jawa Tengah, merupakan bagian dari jaringan kelompok besar. Kelompok itu diduga memiliki sumber pendanaan kuat, struktur organisasi yang jelas, dan pola perekrutan anggota atau jaringan yang baru.Hal itu dikatakan Kepala Polres Klaten Ajun Komisaris Besar Nazirwan Adji Wibowo dalam sarasehan bertema ”Membangkitkan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan dalam Rangka Mencegah Perencanaan dan Persiapan Aksi Terorisme di Klaten”, Kamis (22/5), di Klaten. ”Informasi yang saya dapat, jumlah mereka lebih dari 3.000 personel,” ujarnya.

Polisi anti teror, beberapa hari lalu, menangkap tujuh orang terduga teroris di beberapa lokasi di Klaten, yakni Arif alias Tomy, Slamet, Rofiq, Arifin, Yusuf, Salim alias Yahya, dan Joko. Menurut Adji, kelompok ini punya struktur organisasi jelas seperti pemerintahan. ”Ada yang ditangkap itu jabatannya komandan persenjataan wilayah barat,” ujarnya.

Adji mengatakan, jaringan kelompok ini tengah melakukan persiapan dan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan teror. Sasaran teror dimungkinkan di sekitar Klaten. ”Kalau di daerah ini, barang (senjata) itu ada. Sasaran yang paling mudah, ya, di lokasi terdekat,” ujarnya.

Menurut Adji, kelompok ini memiliki pola perekrutan yang baik dan menghindari pola perekrutan lama. Mereka tidak merekrut lulusan pondok pesantren yang dikenal radikal. Hal itu dilakukan untuk mencegah identitas kelompok terbongkar.

Anggota kelompok cenderung tidak mau berkumpul dengan kelompok lain yang sering bersuara keras. Untuk penggalangan dana, kelompok ini menghindari sumbangan amal. ”Dia didukung dana kuat, entah dari mana,” kata dia.

Kelompok ini memiliki sekolah militer yang disebut sekolah komando. Di Klaten, anggota sering berlatih menembak dan melempar pisau di sekitar tempat tinggal mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar digunakan peredam.

Adji memastikan anggota kelompok itu mampu memproduksi senjata rakitan. Bengkel las yang digeledah di Kecamatan Trucuk, Klaten, adalah tempat produksi senjata rakitan laras panjang, pistol, pisau, panah, dan mata tombak. Bengkel ini dilengkapi dengan mesin gerinda listrik, mesin bubut, dan peralatan lain. ”Mereka tak pernah membeli barang jadi karena itu akan mudah dilacak,” ujarnya.

Senjata yang dihasilkan antara lain pistol berpeluru gotri menggunakan sistem gas dan pegas. Hasilnya bahkan lebih kuat
daripada pistol organik Glock milik Polri.

Sesalkan wargaDari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti di rumah Joko di Kecamatan Prambanan, antara lain 5 senapan gas laras panjang, 5 peredam senapan, dan peluru gotri. Di rumah Slamet, di dalam bungker ditemukan bahan kimia, seperti potasium klorat, potasium nitrat padat dan cair, serta asam sulfat cair.

Adji menambahkan, anggota jaringan teroris ini memiliki militansi tinggi. Setiap penangkapan anggota kelompok tidak akan menimbulkan reaksi balasan. Penangkapan dinilai sebagai risiko.

Bupati Klaten Sunarna menyesalkan ada warga Klaten yang terlibat kelompok teroris. Ia meminta warga dan aparat di daerah meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini. Parmo, warga RT 022 RW 010 Dusun Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Klaten, mengatakan tidak menduga Slamet, Ketua RT 022, ditangkap aparat karena diduga terlibat terorisme. (rwn)

KOMENTAR
May 23, 2014

Suryadharma Ali Akhirnya Jadi Tersangka

IKHLAS BERAMAL BERKORUPSI= DEPAG

KAMIS, 22 MEI 2014 | 19:01 WIB

TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Busyro Muqoddas mengatakan Menteri Agama Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. “Kasus sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka,” kata Busyro melalui pesan pendek, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Soal Dana Haji, KPK Akan Panggil Suryadharma Ali)

Suryadharma Ali pernah menjalani pemeriksaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir sebelas jam. Keluar sekitar pukul 20 WIB, Surya mengaku dicecar petugas KPK dengan pertanyan soal penyelenggaraan haji 2012-2013. “Tadi saya dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan penyelenggaraan haji, khususnya di pengadaan katering dan perumahan di Arab Saudi,” kata Surya di halaman gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.

Surya mengatakan penyelidik KPK bertanya soal adanya dugaan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut “bermain” dalam pengadaan tersebut. “Tadi itu ditanyakan, tapi saya tak tahu apakah ada permainan begitu,” katanya. Meski begitu, Surya mengaku kerap mendengar isu kongkalikong dalam pengadaan katering dan perumahan bagi jemaah haji. “Isu itu bukan fakta.”

Menurut Surya, penyelidik KPK mendalami temuan tentang pemondokan-pemondokan yang tak layak. Surya mengklaim baru mengetahui hal itu dalam rapat evaluasi pasca-penyelenggaraan ibadah haji. “Dari evaluasi memang ada masalah, yaitu perumahan memang jelek,” kata Surya. Menurut dia, tim perumahan terpaksa mengambil perumahan yang jelek karena takut diambil negara lain. “Ada pesaing-pesaing yaitu negara lain.”

Ihwal adanya temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yakni transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012, Surya juga mengklaim tak ada masalah. “Itu fitnah,” katanya. Surya juga membantah ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara memainkan nilai tukar rupiah. “Bagaimana caranya itu? Jemaah haji menyetor langsung ke bank tanpa intervensi,” ujarnya.

Saat ditanya soal pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin yang menyebutkan ada oknum berinisial AWH, ARF, dan FR yang diduga “bermain” dalam penyelenggaraan haji, Surya angkat bahu. “Itu tanya ke Pak Jasin,” katanya. (Baca: Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung)

++++++++++++++++++++++

 

Suryadharma Ali Terkejut

Aburizal Bakrie Tetap Yakin Prabowo-Hatta

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5), menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Suryadharma, saat ditanya komentarnya, tak menyangka ia ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika dimintai konfirmasi di rumah dinasnya di Jakarta, Suryadharma mengatakan, ”Saya belum tahu. Kalau Pak Busyro (Muqoddas, Wakil Ketua KPK) yang kasih info, mungkin saja betul.”

Namun, hingga Kamis malam, Suryadharma baru mendengar dari Kompas. Dia heran dan tak pernah menyangka atas peningkatan status hukum itu. ”Doakan saja, ya,” ujar Suryadharma tanpa menguraikan lebih lanjut.

Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi Suryadharma adalah dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan untuk keberangkatan haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya.

”Dari hasil ekspose disimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji 2012/2013, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, sejak hari ini (Kamis), pimpinan KPK menyimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan menetapkan SDA (Suryadharma Ali) selaku Menteri Agama sebagai
tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

KPK memastikan Suryadharma bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dalam surat perintah penyidikan yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Zulkarnain disebutkan, tersangka kasus korupsi haji adalah Suryadharma Ali dan kawan-kawan. Johan mengatakan, ihwal penyebutan itu tak lain untuk membuka peluang bagi KPK menjerat keterlibatan pihak lain.

KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU, antara lain, adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Menurut Johan, anggaran penyelenggaraan haji yang diduga dikorupsi Suryadharma mencapai Rp 1 triliun. Namun, berapa kerugian negara masih dihitung KPK. ”Tentu ini memprihatinkan. Sebelumnya (di Kementerian Agama) juga ada tindak pidana korupsi terkait pengadaan Al Quran,” kata Johan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berada di Manila, Filipina, Kamis, telah mendengar kabar penetapan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012-2013.

Meski demikian, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha menyatakan, hingga Kamis belum ada sikap resmi Presiden atas kabar itu. Sebab, sejauh ini belum ada pemberitahuan
melalui surat resmi KPK. ”Lazimnya nanti akan ada surat tembusan dari KPK kepada Presiden yang menerangkan status tersangka seorang menteri,” kata Julian.

Rombongan penyidik KPK tiba di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Kamis sekitar pukul 18.00, untuk menggeledah kantor tersebut. Mereka langsung bergerak menyebar ke lantai dua dan lantai lima. Di lantai dua ada ruangan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal. Adapun di lantai lima salah satunya ruang kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. Juga digeledah ruang sistem komputerisasi haji.

Hingga pukul 22.00, penggeledahan di Kementerian Agama masih berlangsung. Belasan penyidik dari KPK masih menggeledah beberapa ruang di kantor itu untuk mencari barang bukti keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi dana haji.

Petugas jaga dan karyawan Kementerian Agama yang masih berada di kantor hingga Kamis malam mengatakan, saat penggeledahan dilakukan, Anggito masih berada di ruangannya.

Kepala Kepolisian Sektor Sawah Besar Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, atas permintaan penyidik KPK, pihaknya datang dan mengamankan lokasi penggeledahan.

Setidaknya ada sembilan polisi yang dilibatkan. Lima polisi mengamankan kantor Suryadharma, empat lainnya berjaga di depan ruang sistem komputerisasi haji. ”Penyidik KPK meminta kami fokus mengamankan ruang Pak Menteri dan ruang sistem komputerisasi haji. Kami bertugas sesuai permintaan,” katanya.

PPP ikuti proses hukum

Partai Persatuan Pembangunan belum bersikap resmi terkait penetapan Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi anggaran haji oleh KPK. PPP akan mengikuti proses hukum yang harus dijalani. ”Sekarang diikuti saja dulu prosesnya,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar.

Ditemui sebelum Rapat Pleno DPP Golkar, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini status tersangka dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Insya Allah tidak. Tidak ada hubungannya (dengan pemilihan Prabowo-Hatta) dalam Pilpres 9 Juli 2014,” ujar Aburizal sebelum mengawali rapat pleno yang mengagendakan langkah-langkah Golkar untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo juga menegaskan, koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB tetap berjalan. Koalisi juga tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi, seperti tertuang dalam visi-misi Prabowo-Hatta.

Namun, Dradjad menganggap pemilihan waktu penetapan Suryadharma sebagai tersangka cukup unik. ”Timing-nya, kok, unik sekali, tidak mungkin pimpinan KPK tidak tahu implikasi politis dari timing itu,” tuturnya.

(BIL/MBA/A14/WHY/OSA/NTA/RYO)

 

SDA Belum Mau Lepas Jabatan
Gerindra Yakin Pilihan ke Prabowo-Hatta Tak Terpengaruh
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Agama Suryadharma Ali, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum berpikir untuk melepaskan jabatannya.

Suryadharma juga masih akan tetap mengambil peran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji 2014. Demikian disampaikan Suryadharma di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (23/5).

Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga menyatakan belum memahami bagian-bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka. Oleh karena itu, dia menyatakan akan menunggu proses hukum selanjutnya sembari berharap penetapannya sebagai tersangka merupakan kesalahpahaman belaka.

Hingga semalam, Wakil Presiden Boediono, sebagai pelaksana tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Filipina, juga belum menerima surat apa pun dari Suryadharma Ali terkait kasusnya.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie
Hidayat, Wapres hanya menjalankan tugas rutin sehari-hari dan tidak menangani masalah lain.

”Masalah terkait Menteri Agama Suryadharma Ali tentunya harus tetap ke Presiden Yudhoyono,” ujar Yopie.

MUI imbau mundur

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau Suryadharma untuk non-aktif atau mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, Suryadharma bisa lebih fokus menghadapi proses hukum di KPK.

Din merasa prihatin atas kasus tersebut, apalagi ini terkait dana penyelenggaraan ibadah haji.

”Sangat ironis, seorang Menteri Agama menjadi tersangka kasus korupsi. Kementerian Agama semestinya menjadi pembimbing moral umat dan bangsa, tetapi justru terlibat kasus bersifat amoral,” ujarnya.

Din mengaku sudah lama mendengar rumor tentang penyimpangan dalam penyelenggaraan haji dan khawatir sewaktu-waktu hal itu akan meledak. Salah satu akar masalahnya adalah adanya dana besar yang dikelola dengan model monopoli. Hal ini menjadi rentan serta memicu penyimpangan keuangan dan rentan korupsi karena terkait sub-kegiatan seperti transportasi, katering, dan akomodasi.

”Kita pegang prinsip praduga tak bersalah dan Presiden punya kewenangan terkait jabatan Menteri Agama. Namun, karena proses hukum makan waktu lama dan intensif sehingga bisa mengganggu kerjanya sebagai menteri, sebaiknya dia non-aktif. Beri kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus menghadapi masalah hukum,” katanya.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan Suryadharma mundur sementara waktu sebagai Ketua Umum PPP. Jika tidak mundur sementara sebagai Ketua Umum PPP, hal itu dapat memengaruhi citra partai dan koalisi.

”Kalau mundur, citra PPP dapat terselamatkan,” katanya.

Prabowo-Hatta

Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap menunggu proses hukum. Menurut Hatta, penetapan Suryadharma sebagai tersangka sama sekali tidak mengganggu koalisi yang dibangun.

”Kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya,” ujar Hatta seusai mendampingi Prabowo menghadiri undangan makan malam wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, semalam.

Prabowo juga mengaku, beberapa hari ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Suryadharma. ”Saya akan menelepon Pak Suryadharma. Sudah beberapa hari ini tidak ada komunikasi langsung,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi juga berkeyakinan status SDA tidak akan memengaruhi calon pemilih untuk memilih Prabowo-Hatta.

PPP akan konsolidasi
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, secara terpisah, menegaskan, penetapan SDA sebagai tersangka murni dalam kedudukan sebagai pejabat publik sama sekali tidak terkait dengan posisinya sebagai Ketua Umum DPP PPP.

”Meski demikian, DPP PPP tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila diperlukan,” katanya.

DPP PPP akan secepatnya menggelar rapat konsolidasi menyeluruh dan mendengarkan keterangan SDA untuk disikapi kedudukannya di organisasi. ”Saat ini DPP PPP belum mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan organisasi apa pun,” katanya.

DPP PPP juga tidak akan mengevaluasi dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. ”DPP PPP meminta kepada seluruh jajaran fungsionaris dan kader PPP untuk tetap menjaga kekompakan,” ujar Romahurmuziy.

KPK tidak sembarangan
Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat, secara terpisah, di Jakarta, yakin, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak sembarangan. Selama ini, siapa pun yang masuk ”jaring” KPK sulit lolos karena mereka memiliki cukup bukti di pengadilan.

”Agar lebih berkonsentrasi menghadapi kasus hukum, lebih baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong Suryadharma Ali untuk mundur dari jabatan menteri agama. Jabatannya bisa diganti dengan orang lain yang bersih,” katanya.

Penetapan Menteri Agama sebagai tersangka, lanjut Komaruddin, merupakan pukulan berat bagi Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keagamaan di bawahnya. Agar kasus serupa tak terulang, perlu perubahan radikal dalam penyelenggaraan haji dengan memperbaiki manajemen, bekerja lebih profesional, dan menutup peluang penyimpangan.

”Ke depan, menteri agama sebaiknya jangan diisi politisi dari jatah parpol, tetapi figur yang punya integritas, berkompeten, profesional, dan punya kepemimpinan yang bagus,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengharapkan KPK juga bisa membongkar semua yang terkait dengan Suryadharma Ali.

”Pasti SDA tidak sendiri dalam melakukan korupsi haji,” kata Ade.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana haji kemungkinan lebih dari satu. PPATK telah menemukan transaksi-transaksi mencurigakan terkait dana haji pada rekening beberapa orang, antara lain rekening pejabat Kementerian Agama dan anggota DPR.

”Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja orangnya. Yang pasti ada anggota DPR yang beberapa kali melakukan transaksi mencurigakan terkait dana haji,” kata Muhammad Yusuf. (IAM/EDN/FER/FAJ/APA/WHY/HAR/A14)

May 23, 2014

Pagu Indikatif Anggaran Kemenhan 2015 Rp 93 Trilyun

22 Mei 2014

Pagu indikatif anggaran Kemhan Rp 93,3 trilyun lebih tinggi Rp12,9 trilyun atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan pagu indikatif periode 2014 (photo : kaskus militer)

Anggaran Empat Kementerian Polhukam Meningkat Pada 2015

Beban kerja sejumlah kementerian pada periode mendatang kian berat. Hal ini mesti didukung dengan anggaran kementerian dan kelembagaan yang memadai. Di bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), misalnya. Dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2015, anggaran kementerian mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dokumen KEM dan PPKF  tahun anggaran 2015 disusun sebagai landasan awal  bagi pemerintah. Penyusunan itu dilakukan sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) tahun 2015.  Menurutnya, dokumen KEM dan PPKF merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian.

Dalam KEM dan PPKF, anggaran empat kementerian dalam bidang Polhukam cukup meningkat dibanding periode sebelumnya. Misalnya, pagu indikatif Kementerian Pertahanan dalam tahun 2015 sebesar Rp 93.358,7 miliar. Jumlah itu lebih tinggi Rp12.860,7 miliar atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan Pagu indikatif periode 2014. Periode 2014, Pagu indikatif hanya Rp 80,498 miliar.

Dengan meningkatnya anggaran, output yang diharapkan pemerintah antara lain meningkatnya Minimum Essential Force (MEF) matra darat, udara dan integratif. Kemudian, tercapainya kesiapan dan penambahan peralatan surta hidros secara akuntabel. Selain itu, pemerintah berharap out put lainnya yakni tercapainya jumlah alutista TNI dalam negeri dan pinak indistri pertahanan.

Kemudian Pagu indikatif Polri,  pada tahun 2015 sebesar Rp47,566,7 miliar. Anggaran Polri meningkat Rp7.924,9 miliar atau 20 persen. Sedangkan Pagu 2014 hanya Rp39.614 miliar. Pagu indikatif tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanggulangan keamanan dalam negeri, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, hingga pemberdayaan potensi keamanan.

Output yang diharapkan pemerintah, tercapainya penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat di darat, laut dan pelabuhan nasional. Kemudian, tercapainya jumlah kegiatan pelatihan personel Brimob dalam penanggulangan  keamanan dalam negeri. Tidak hanya itu, tercapai pula clerance rate rata-rata seluruh tindak pidana 59 persen. Tercapainya, program 33 quick wins, dan tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat du 50 Polres yang berpartisipasi aktif.

See Full Article Hukum Online