Archive for June, 2014

June 30, 2014

Lima Tahun ke Depan, BPPT Menargetkan Membuat Pesawat Nirawak MALE

 Sepertinya BPPT sudah mulai ketinggalan dengan Univ Surya
30 Juni 2014

BPPT dengan dukungan dana dari Kementerian Pertahanan menargetkan dalam lima tahun mampu membuat MALE UAV yang mampu terbang lebih 20 jam sehari, ketinggian 20-30 ribu kaki, serta mampu membawa kamera dan radar. (photo : Shephard)

VIVAnews – Drone atau pesawat nirawak untuk pengawasan, menjadi topik hangat beberapa hari lalu, saat menjadi bahasan debar capres sesi ketiga antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Tak hanya seru di debat, topik drone juga ramai dibicarakan di sosial media.

Sejauh ini kemampuan Indonesia untuk mengembangkan teknologi pesawat nirawak itu sudah berjalan. Pengembangan teknologi pesawat nirawak itu dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono, kepada VIVAnews, Senin malam, 25 Juni 2014 mengatakan institusinya sudah mengembangkan pesawat nirawak Wulung, yang tengah diproduksi, dan pesawat nirawak Sriti.

“Sedang diproduksi di PT Dirgantara Indonesia, Bandung dan digunakan Balitbang Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Menurutnya dengan kemampuan daya jelajah 200 km, PUNA Wulung bisa dimanfaatkan untuk pengawasan di perbatasan, misalnya di Kalimantan bagian Utara. Namun untuk pengawasan itu diperlukan dukungan base station, sebagai lokasi pendaratan pesawat nirawak itu.

“Pulau Kalimantan itu kan panjangnya sampai 2000 Km, itu harus ada base station. Setidaknya di Kalimantan butuh 4 base station,” katanya.

Untuk menjangkau pengawasan seluruh wilayah Indonesia, menurutnya butuh 25 titik base station.

Joko mengakui selama ini pesawat nirawak yang dikembangkan masih untuk memasok untuk kebutuhan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Sama pentingnya, pengawasan di perairan didorong untuk menekan pencurian ikan.

Ditambahkan Joko, pesawat nirawak yang dikembangkan BPPT, masih memiliki keterbatasan yaitu ketinggian terbang, lama terbang dan muatan yang dibawa.

Wulung, jelasnya, hanya mampu terbang dengan ketinggian 12-14 ribu kaki, terbang 6 jam dan tak mampu terbang sampai di atas awan.

“Tidak bisa lihat (area pengawasan) jika  di atas awan. Kalau cuaca bagus (Tak ada awan) bisa terbang sampai 20 ribu kaki, tapi jangkauannya 150 km, dan di titik itu nggak bisa online kirim data,” katanya.

Ia menambahkan pesawat nirawak Wulung mampu mengirimkan data pengawasan secara realtime dalam terbang ketinggian normal.

Untuk itu, BPPT dalam lima tahun mendatang manargetkan mampu kembangkan pesawat nirawak dengan kemampuan lebih dari Wulung. Pesawat itu dinamakan Medium Altitude Long Endurance (MALE).

Pesawat ini lebih besar dari Wulung, mampu terbang lebih tinggi dan memiliki kelengkapan fasilitas muatan untuk kebutuhan pengintaian.

Data terbangnya lebih dari 20 jam dalam sehari, terbang dalam ketinggian 20-30 ribu kaki.

“Muatannya bukan kamera saja, tapi radar untuk melihat benda di bawah awan,” katanya.

Pengembangan pesawat nirawak MALE itu akan didanai oleh Kementerian Pertahanan.

(Viva)

Advertisements
June 30, 2014

Posisi Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan

28 Juni 2014

Pulau Natuna dan klaim Cina atas Laut Cina Selatan (image : UNCLOS)

RI di Konflik LCS

BENARKAH Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.

Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri.

Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia.

Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS.

Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands.

Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta.

Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik.

Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakahklaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis.

Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami.

”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah duniayang pengeluaran militernya terus tumbuhsejak2008.

Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012 hingga 2020.

Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya?

Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan.

Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global. (SindoNews)

June 29, 2014

Maskapai Penerbangan Anggap RI Hanya Bisa Produksi Komponen Pesawat ‘KW

Kamis, 12/06/2014 15:18 WIB
3′
Dana Aditiasari – detikFinance

Jakarta – The Indonesian National Air Carriers Association (INACA) mengeluh soal tingginya bea masuk impor onderdil (suku cadang) pesawat terbang. Di sisi lain kemampuan produsen lokal untuk memasok suku cadang pesawat masih untuk kualitas rendah.

Sekjen INACA Tengku Burhanuddin mengatakan standar kualitas komponen pesawat yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri hanya bisa disetarakan sebagai produk kualitas 3 (KW3).

“Produksi dalam negeri itu seperti palsu, semacam KW3. Ini tidak memenuhi syarat dan standar safety, bahaya sekali kalau dipakai. Pemikiran airlines dari perindustrian (kementerian Perindustrian) ini menimbulkan masalah,” kata Tengku di Bandara Halim, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Tengku mengungkapkan, pesawat yang umumnya digunakan oleh maskapai Indonesia adalah produksi pabrikan Boeing dan Airbus. Untuk dapat beroperasi dengan sempurna maka penggunaan komponen yang sesuai dengan standar kedua pabrikan pesawat tersebut adalah hal yang mutlak dilakukan. Jika tidak, maka nyawa penumpang penerbangan tanah air yang akan dikorbankan.

Menurutnya belum ada satu perusahaan pun di Indonesia yang dapat memproduksi komponen pesawat sesuai dengan standar kualitas dan standar keamanan yang ditentukan pabrikan global.

Sayangnya Kementerian Perindustrian seolah menutup mata dan terus mendorong agar maskapai membeli komponen dalam negeri dalam melakukan perawatan dan perbaikan pesawat terbang.

“Misalnya baut, benar memang mungkin bentuknya sama tapi kualitasnya nggak standar. Kemudian ban, ban benar Indonesia bisa bikin ban, tapi bukan ban pesawat. Ban pesawat kan butuh kualifikasi khusus. Hal lainnya oli, oli juga Pertamina tidak bisa produksi karena standar dan kualitas harus baik. Kalau Pertamina buat itu tidak efisien. Kemudian juga, PT DI sekarang pesawatnya saja tidak ada yang terbang, bagaimana dia mau produksi komponen-komponen dan sebagainya,” tuturnya.

Ia meminta kepada pemerintah agar lebih jeli dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait industri penerbangan.

“Kita sih mau saja (pakai komponen dari dalam negeri). Tapi kan yang namanya pesawat itu menyangkut keselamatan. Kalau pakai barang KW ya kita nggak bisa jamin keselamatan, kalau terjadi apa-apa pasti kita dipersalahkan. Kita nggak mau main-main dengan nyawa itu. Harusnya pemerintah melihatnya ke situ,” katanya.

Tengku memandang kebijakan Kementerian Perindustrian yang enggan membebaskan bea masuk impor komponen pesawat terbang adalah kebijakan yang tak beralasan. Menurutnya kesalahan besar jika pihak Kementerian Perindustrian menilai bahwa komponen pesawat dapat disubtitusi dengan komponen produksi dalam negeri.
Share: Twitter | Facebook | Email

(12) Komentar | Kirim komentar
Baca Juga:
Minta Impor Komponen Pesawat Bebas Pajak, INACA Surati Presiden
Indonesia Berpotensi Jadi Bengkel Pesawat Terbaik di ASEAN
Dahlan: Kalau DPR Setujui Restrukturisasi Utang Merpati, Puji Tuhan

Berita Terpopuler:
‘Sajikan’ Ekor Tikus dalam Burger, McDonald’s Didenda Rp 36 Juta
Gigit Lawan (Lagi), Suarez Ditinggal Sponsor
Sinar Mas Land Luncurkan ‘New Prestigia’ di BSD City, Harga Mulai Rp 1,7 M
Sinar Mas Land Luncurkan ‘New Prestigia’ di BSD City, Harga Mulai Rp 1,7 M
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone
« Back

WAWANCARA | SOSOK | PORTOFOLIO
KONSULTASI Kirim Konsultasi
Anda Orang Kantoran yang Nyambi Bisnis? Ini Tipsnya (10:40)
Galau Kerja Kantoran Sambil Berbisnis, Apa Harus Resign? (11:24)

June 29, 2014

Hatta: Impor Minyak Bukan Kejahatan

Bukan kejahatan tapi kebodohan . Nah selama ente jd menteri impor gila gilaan bukan hanya minyaak tapi mulai dari cabai sampai ban pesawat. Nah kalau impor minyak memang agak sumir karena proses kongkalikongnya dilakukan di singapura lewat sohib ente Mister More ( Moh Reza Chalid ).

 

10422420_10204334169943159_605745355593662463_n

 

 

Hatta di Pesta Perkawinan Anak Moh Riza Chalid

 

Minggu, 29 Juni 2014 | 22:59 WIB
Hatta: Impor Minyak Bukan Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon wakil presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa impor minyak bukan suatu kejahatan. Alasan utama negara masih melakukan impor karena produksi minyak yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak masih kurang di dalam negeri.

“Impor minyak bukan kejahatan,” ujar Hatta dalam debat antarcalon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014) malam, seperti dikutip Tribunnews.com.

Hatta mengatakan, jika impor minyak bersifat kejahatan, sebaiknya diserahkan ke pihak hukum. Dalam hal ini KPK dan pihak kepolisian harus turun tangan mengurus hal tersebut.

“Persoalan mafia serahkan ke hukum. Apapun namanya mafia hukum, mafia minyak tindak kejahatan,” kata Hatta menjawab pertanyaan capres Jusuf Kalla (JK) soal mafia impor minyak.

Hatta menambahkan, JK tahu mengapa negara masih mengimpor minyak. Hatta mengatakan, angka penurunan lifting minyak lebih besar saat kepemimpinan SBY-JK periode 2004-2009. Pada kepempimpinan SBY-Boediono periode 2009-2014, kata Hatta, pemerintah menahan penurunan lifting minyak tiga sampai lima persen.

 

++++

 

Awalnya untuk Dongkrak Hatta

Senin, 30 Juni 2014Penulis: Tim Media
PENERBITAN tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) awalnya untuk menaikkan popularitas Hatta Rajasa saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet. Menurut sumber Media Indonesia, tabloid itu sepenuhnya didanai pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza yang di Singapura dikenal dengan sebutan Gasoline Godfather juga membiayai tim sukses calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu itu.Kedekatannya dengan Hatta semakin mengental ketika mantan Menteri Perekonomian itu duduk di kabinet. “Riza jugalah yang menggelontorkan menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur. Rumah itu kini menjadi markas tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta,” kata salah satu anggota tim sukses Hatta, di Jakarta, Jumat (27/6) malam. Di rumah itu, lanjutnya, Riza mendirikan media center yang dipimpin Muchlis Hasyim.

Jurnalis bayaran 
Saat dihubungi secara terpisah, sumber Media Indonesia yang lain, GS, asal Gunung Sugih, Lampung Tengah, juga mengakui Obor Rakyat sejak awal direncanakan sebagai media politik partisan yang dikelola wartawan-wartawan oportunis dan disokong pebisnis. “Jadi, ada simbiosis mutualisme antara pebisnis, politisi, dan jurnalis. Konsep media partisan itu ditawarkan Setyardi kepada Muchlis untuk kepentingan politik Hatta. Ia datang ke Muchlis karena sangat dekat dengan Hatta,” ujar GS di Pacific Place.

Pada Maret lalu, tambah GS, Muchlis pernah membahas penerbitan media partisan itu bersama Setyardi dan seorang jurnalis senior lain, di kantornya di Jalan Rimba. Semula konsep tabloid itu ditawarkan agar digarap jurnalis senior tersebut, tetapi tidak jadi. Saat dimintai konfirmasi, Muchlis membantah ada hubungan kerja dirinya dengan Riza. “Enggak ada itu urusannya dengan Pak Riza. Setyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah ngomong soal penda naan itu,” cetus pendiri portal berita Inilah. com tersebut, kemarin.

Setyardi, lanjut Muchlis, sudah memenuhi panggilan pemeriksaan Polri pada Senin (23/6). Terkait dengan mangkirnya Darmawan Sepriyossa, penulis tabloid tersebut, dari pemeriksaan Mabes Polri, Muchlis menga takan yang bersangkutan berkomitmen kepadanya untuk datang dalam pemeriksaan Bareskrim Polri, hari ini (Senin, 30/6). “Terserahlah, kamu mau tulis apa. Itu kan sedang ditangani polisi,” ucapnya. Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan masih mengecek keberadaan Darmawan.

Pihaknya mengetahui editor itu sedang umrah justru dari pemberitaan media massa. “Kita persiapkan surat panggilan berikutnya,” ujar Ronny. Di sisi lain, Hatta Rajasa membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Obor Rakyat dengan tujuan melakukan kampanye hitam terhadap saingannya, Jokowi-JK. “Wah kalau itu memfitnah saya,” ujar Hatta ketika dimintai konfirmasi sebelum acara debat cawapres, di Bidakara, semalam.

 

++++++++++++++++++

diunduh dari : http://www.luwuraya.net/2013/12/penyadapan-australia-usik-bisnis-minyak-keluarga-cikeas/

        Penyadapan Australia Usik Bisnis Minyak Keluarga Cikeas?

sbyluwurayanet-Bisnis minyak memang menjadi lahan basah yang banyak diperebutkan oleh banyak pihak tak terkecuali para pemangku jabatan di pemerintahan. Aksi penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh pihak Australia dikabarkan memuat data mengenai kontrak karya Migas keluarga SBY dan kroninya, hingga percakapan antara Presiden SBY dengan sang mafia minyak yang masih menjadi misteri, Muhammad Riza. Istana memang dikabarkan dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza. Lalu sejauh mana hubungan Muhamad Riza dengan SBY dan kaitan mafia minyak dengan keluarga Dinasti Cikeas ini?

Kabar bahwa Istana terkait dengan mafia Migas sudah beberapa waktu lalu menjadi perhatian banyak kalangan. Istana diduga menerima setoran dan mafia Migas. Pihak Istana juga dituding menjadi dalang terbentuknya mafia Migas. Nah lalu apa hubungannya dengan penyadapan? Kabarnya di antara isi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia tersebut berkait dengan bisnis Migas keluarga Cikeas.

Disebutkan penulis buku Gurita Cikeas George Aditjondro, salah satu bisnis strategis Dinasti Cikeas adalah ekspor impor minyak mentah. Bahkan bisnis ini sudah membentuk sebuah sindikat antara keluarga SBY, pejabat perminyakan, dan poros (core) pedagang minyak mentah Indonesia yang dekat dengan anak-anak dan adik-adik Soeharto sejak zaman Soeharto, melalui Permindo Oil Trading, Pemindo Ltd. Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum Trading. Mereka memiliki posisi strategis dengan menentukan jatuh bangun harga minyak serta perbandingan antara uang yang masuk kas negara dan yang masuk ke kantong para anggota sindikat itu. Berbagai kalangan pedagang Migas skala internasional itu memanfaatkan perkenalan mereka dengan SBY, yang pernah jadi Menteri Pertambangan dan Energi di era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, disebutkan lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak par Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat ada Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Evita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian.

Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Kini PT Arthindo Utama dikelola oleh Putra Hatta Rajasa, yaitu M. Reza Rajasa. Hatta Rajasa sendiri membantah dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura.

“Itu tidak benar. Kalau masalah dekat dengan Riza Chalid, terus kenapa kalau ada hubungan dekat. Ha….ha,” ujarnya tertawa.

Dalam buku Gurita Cikeas tersebut juga menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dan Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid yang disebut-sebut sebagai mafia Migas.

Nama Muhammad Riza Chalid memang Jarang terdengar di kancah bisnis Indonesia, namun di kalangan pengusaha sektor minyak dan gas (migas) semua pasti mengenal dan sangat menyeganinya. Pemilik grup perusahaan (holding) Global Energy Resources (GER) ini tak hanya terkenal sebagai pengusaha minyak impor, tetapi juga sebagai penguasa bisnis impor minyak Indonesia, yang mekanismenya dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki “Gasoline God Father” dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Reza, pemilik Global Energy Resources yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak Impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, mark-up harga BBM juga dimainkan oleh mafia Migas. Nama Riza Chalid disebut-sebut sebagai salah seorahg mafia Migas yang memiliki peran besar. Tak hanya itu, keluarga Cikeas juga diduga menerima aliran deras dan bisnis licin minyak ini.

Seperti yang pernah ramai diperbincangkan, Selain Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menerima aliran dana US$ 200 ribu, mantan bendahara Demokrat Nazaruddin juga menyebut Ani Yudhoyono juga menerima aliran dana dan mafia minyak Petral sebesar US$ 5 juta. Hal ini pernah diungkap media beberapa waktu lalu dan kabarnya hal itu sempat membuat SBY menggebrak meja. Juga saat mendengar Nazar mengatakan Ibas terima uang US$ 200 ribu dan SBY kembali menggebrak meja. Ibas sendiri telah membantah tudingan seperti diberitakan di sejumlah media.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Muhammad Riza Chalid disebut-sebut merupakan kroni bisnis Pertamina yang sudah dikenal sejak era Soeharto. Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi.

Hingga kini keberadaan mafia Migas masih sulit diberantas. Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini, yang tidak pernah bisa disentuh. Namun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan adanya mafia minyak dalam tubuh Petral. Meski begitu, Dahlan Iskan mengaku tak lagi menggunakan jasa Petral sebagai perantara dalam membeli minyak mentah dan BBM oleh Pertamina untuk menghindari keterlibatan mafia Migas. Penqamat ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan untuk membubarkan Petral sulit dilakukan mengingat Petral didirikan di Singapura dan memiliki badan hukum yang dilindungi oleh Negara Singapura. “Cerita soal Petral sudah dan dulu tapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan adanya pihak penguasa yang turut campur main di Petral,” katanya.

Effendi Siradjuddin, General Chairman Asosiasi Perusahaan Migas Nasional sekaligus penulis buku Global and National Oil Shortage Trap (Jebakan Kelumpuhan Migas dan Ekonomi Indonesia Di Ten gah Shortage Supply Dunia 2013-2020) melihat adanya Petral, anak perusahaan Pertamina di Singapura digunakan oleh para mafia untuk mengeruk keuntungan penjualan minyak. Dengan sekitar 50 supplier minyak yang memasok Petral yang dibutuhkan Indonesia sekitar 1 juta barel, membuat Indonesia tak dapat berbuat banyak dan mengikuti sistem harga minyak yang ditetapkan pasar internasional. “Petral itu kayak gurita, dia punya 50 supplier minyak,” jelas Effendi.

Tak hanya itu, oknum mafia Migas juga terkait dengan BP Migas yang sudah dibubarkan dan berubah menjadi SKK Migas. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembubaran BP Migas melalui pengujian UU No.22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.

[ach/thepolitic/kcm/dll]

Tags:
June 29, 2014

Beri Rapor Merah Soal Toleransi di Indonesia

Sby ingin berkarir sebagai sekjen PBB atau utusan khusus PBB..hehe. INGAT RAPOR MU BUTUT, Pak!   ini sama seperti mahasiswa yang ipknya hanya 2.1 Tapi bercita cita jdi rektor universitas RABU, 11 JUNI 2014 | 08:36 WIBPBB  TEMPO.CO, Jakarta – Pelapor khusus PBB tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi, Maina Kiai, menyampaikan keprihatinannya atas situasi hak berkumpul masyarakat minoritas di Indonesia yang seringkali tidak dijamin oleh negara. Maina Kiai menyatakan keprihatinannya tersebut saat membacakan laporannya di hadapan peserta Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-26, Senin, 10 Juni 2014. Ia kemudian menyinggung tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia dalam menyuarakan hak mereka untuk berkumpul. “Di Indonesia, sebagai contoh, kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen dan Syiah, menghadapi serangan fisik dari kelompok militan Islam yang sedikit sekali mendapatkan perhatian pemerintah”, kata Maina.Pelapor khusus PBB ini juga mengungkap keprihatinannya tentang lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak setiap orang untuk berkumpul bagi kelompok agama minoritas. “Walaupun putusan Mahkamah Agung telah memberikan hak kepada GKI Taman Yasmin untuk membangun rumah ibadah di Bogor, Jawa Barat, pemerintah lokal menyegel bangunan tersebut pada tahun 2010. Sejak saat itu, para jemaat gereja dilarang untuk mendapatkan akses terhadap gereja mereka sendiri,” tulis Maina dalam laporannya.Komunitas Korban dan Pendamping Korban kepada wartawan, Selasa, 10 Juni 2014 menjelaskan laporan Maina berangkat dari sejumlah keprihatinan yang muncul dari proses di PBB sebelumnya dan belum mampu diselesaikan oleh negara secara komprehensif. “Untuk itu pula, korban dan pendamping korban mendesak pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan masalah tersebut dan memandang permasalahan ini sebagai suatu yang mendesak dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan manusiawi,” ujar Komunitas itu dalam pernyataan persnya. Muhamad Subhi dari the Wahid Institute, anggota Komunitas Korban dan Pendamping Korban, menjelaskan Indonesia selalu mendapat rapor merah di PBB. Rapor ini, ujarnya, sebagai cerminan akurat akan situasi nasional. “Syukurnya korban-korban di Indonesia tidak diam. Sayangnya, saat ini juga di pihak para penyelenggara negara ada yang mencoba membuat persoalan ancaman intoleransi di Indonesia ini sebagai persoalan Indonesia saja tanpa pantauan dunia internasional,” ujar Subhi. Selain itu, kata Subhi, pejabat negara banyak yang mempertanyakan advokasi internasional karena dianggap sebagai tindakan yang mempermalukan Indonesia. Korban dan para pendampingnya diperlakukan sebagai ancaman yang dapat mempermalukan bangsa. “Padahal, pelaporan ke dunia internasional terjadi karena ada kebuntuan di nasional, keengganan di tingkat nasional untuk sungguh-sungguh menyelesaikan ancaman intoleransi.” (Baca:PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi)Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan pemerintah Indonesia tidak berniat menyelesaikan intoleransi. Yang ada hanya penyangkalan dengan cara mengecilkan persoalan. “SBY gagal total, tanpa kita tahu apakah SBY berniat menyelesaikan ini dalam sisa pemerintahannya,” kata Bona. Bila SBY tetap diam, ia melanjutkan, maka yang dilakukan adalah transfer persoalan ke presiden berikutnya. Adapun janji calon presiden Prabowo Subianto melalui adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, di hadapan komunitas Kristen di Indonesia di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta beberapa waktu lalu, menurut Bona, level putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman lebih tinggi daripada janji jualan dalam kampanye pemilu presiden. “Putusan MA dan Ombudsman adalah perintah hukum bagi semua capres, bukan sesuatu yang dapat dikompetisikan bahwa bila capres A menang akan dibuka gereja GKI Yasmin, tapi kalau capres B menang maka GKI Yasmin tidak dibuka. Tidak seperti itu. Gereja GKI Yasmin harus dibuka sesuai hukum dan konstitusi siapa pun presiden masa depan Indonesia,” kata Bona. (Baca:Ahmadiyah Tolak Manifesto Gerindra)Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Rafendi Djamin mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia sudah empat kali dimasukkan dalam catatan buruk PBB terkait dengan perlindungan bagi kelompok minoritas. Pertama, saat Sidang Universal Periodic Review (UPR) pada tahun 2012. Kedua kalinya, dalam sidangreview hak sipil politik 2012. Selanjutnya, sebulan lalu di Komite HAM PBB utk Hak Sosial dan Budaya. “Indonesia juga disoroti berapor merah dalam kaitan perlindungan minoritas.” (Baca:Komnas HAM: Aliansi Tak Berhak Larang Ajaran Syiah).Terakhir, di bulan Juni 2014, Indonesia diberi lagi rapor merah dari sudut penilaian hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi, dimana dalam konteks ini pun Indonesia dianggap gagal oleh Dewan HAM PBB untuk melindungi kelompok minoritasnya. Terutama, sebagaimana disebutkan secara spesifik, kelompok Ahmadiyah, Syiah, Jemaat Gereja GKI Yasmin, dan Bahai. “Pemerintahan SBY gagal total di PBB dalam soal ini dan bahkan kini Indonesia dalam keadaan darurat nasional dalam kebebasan beragama yang mengancam demokrasi Indonesia,” kata Rafendi.

June 29, 2014

Pemecatan Bos BUMN, Dari Main Golf Sampai Fasilitas Mobil Istri

Jumat, 27/06/2014 10:35 WIB

Feby Dwi Sutianto – detikFinance1 dari 7NextJakarta – Reward and punishment berlaku juga bagi pimpinan tertinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para direksi dan komisaris perusahaan pelat merah memperoleh fasilitas hingga penghasilan sangat menggiurkan dari jabatan yang diemban. Alhasil menjadi bos BUMN adalah mimpi bagi banyak profesional dan karyawan karir. Namun gaji dan fasilitas super wah ternyata diikuti juga oleh sanksi tegas. Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sanksi tegas bisa menerpa bos BUMN yang melanggar aturan. Sanksi tertinggi adalah diberhentikan. Mau tahu, bos BUMN dan kasus-nya sehingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri atau dipecat. Berikut ini hasil penelusuran detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Dahlan secara pada awal 2013 memberhentikan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Eddy Adyawarman. Eddy diberhentikan karena mengetahui dan membiarkan sang istri menerima fasilitas mobil dinas. Padahal mobil dinas hanya diperuntukan bagi pejabat atau pekerja bukan keluarga

Dahlan memberhentikan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Kaharuddin. Kaharuddin dicopot karena telah telah ditetapkan sebagai tersang kasus dugaan korupsi pengadaan benih di Kementerian Pertanian periode 2008-2012. Posisi Kaharuddin selanjutnya diisi pejabat Kementerian BUMN yakni Upik Rosalina Wasrin

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sadiq pada Februari 2014 dinonaktifkan oleh Dahlan. Dahlan selanjutnya menunjuk Sufrin Hannan sebagai pejabat baru. Fahmi digeser karena telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Fahmi disebut-sebut terkait kasus korupsi proyek pemetaan dan pendataan satuan pendidikan swasta dan negeri untuk SD sampai SLTP di Kementerian Pendidikan. Kasus terjadi saat Fahmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero)

Menteri BUMN telah berjanji memberi sanksi keras kepada bos BUMN yang terlibat di dalam politik serta memanfaatkan posisinya untuk membantu aktivitas politik. Kondisi ini dialami oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Obor Rakyat yakni Setyardi Budiono. Setyardi juga merangkap sebagai salah satu Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Persero).Setyardi dinilai berperan dalam kampanye hitam alias black campaign yang menyerang salah satu calon presiden. Sebelum Kementerian BUMN memberi sanksi, Setyardi telah mengajukan permohonan pengunduran diri alias resign

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan telah mengumumkan sanksi tegas bagi bos-bos perusahaan pelat merah yang ketahuan dan terbukti bermain golf saat jam kerja. Bos BUMN yang dipecat seperti 2 orang Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero). Keduanya terbukti bersalah karena melanggar ketentuan.”BKI yang main golf diberhentikan. Yang ada bukti dipecat. Itu Dirut dan 1 direksi. Itu ada 2 orang yang diganti,” kata Dahlan Desember 2013 beberapa waktu lalu.

Aksi tegas Dahlan ternyata tidak membuat direksi BUMN lain ikut jera. Berita terbaru, Dirut PT Reasuransi Umum Indonesia (ReIndo) Didiet S. Pamungkas disebut-sebut ketahuan main golf saat jam kerja.Dahlan menerima laporan dari bawahan sang bos ReIndo. Namun surat pemecatan belum sempat dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, Didiet disebut telah mengajukan permohonan pengunduran diri alias resign terlebih dahulu. Namun keputusan pemberhentian akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar induk ReIndo yakni PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero).

June 27, 2014

Survei LIPI: Elektabilitas Jokowi-JK 43 Persen, Prabowo-Hatta 34 Persen

LIPI ini bos kalau sudah tidak percaya survei dari LIPI ya kelaut saja

Kamis, 26 Juni 2014 | 16:08 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) merilis hasil survei nasional terkait peta dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu presiden mendatang. Dalam survei tersebut, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul 43 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 34 persen,” kata peneliti P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin, di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Wawan mengatakan, tingkat keterpilihan ini didasarkan pada pertanyaan penelitian, “Jika pemilihan presiden diselenggarakan pada hari ini, siapakah yang akan Anda pilih?”

Dia pun menegaskan, survei tersebut hanya melakukan pemotretan persepsi masyarakat dalam rentang waktu tertentu.

“Dalam survei ini juga masih ada 23 persen responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters,” ucap staf pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Penelitian yang dilakukan secara nasional tersebut dilakukan dari tanggal 5 Juni sampai 24 Juni 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan sampel sebanyak 790 responden.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Berdasarkan jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar kurang lebih 3,51 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Semua biaya kegiatan survei ini bersumber pada dana DIPA (negara).

 

June 27, 2014

Kongkow bos mafia minyak di Rumah Polonia

Foto diunduh  dari posting di Facebook

10422420_10204334169943159_605745355593662463_n

Pengusaha minyak di balik Obor Rakyat 
Reporter : Jonas Fredryc Tobing
 Merdeka.com –

 Pengakuan gagah berani Setyardi Budiono sebagai pemilik dan pemodal (tunggal) tabloid Obor Rakyat mengundang tanda tanya. Bernarkah ia merogoh kocek sendiri? Seandainya benar, keuntungan apa yang ia peroleh dengan menerbitkan tabloid yang dibagi-bagikan secara gratis dan misterius itu? Benarkah cuma dia dan Darmawan Sepriyossa yang menggawangi Obor Rakyat? Demikian laporan investigasi harian Media Indonesia, Senin 30 Juni 2014.Kepada tim Media Indonesia dan MetroTV, Setyardi mengaku menerbitkan Obor Rakyat semata-mata untuk bisnis. “Masak tidak boleh berbisnis? Saya akan launching Obor Rakyat secara resmi. Semua syarat yang dibutuhkan akan dipenuhi,” ujarnya, pekan lalu.Namun, ia enggan mengungkap penyokong dana Obor Rakyat. “Tanya penyidik,” tegasnya. Sebagai komisaris di PTPN, tambahnya, dana pribadi darinya pun cukup besar.Namun benarkah dana Setyardi mampu menghidupi terbitan plus pendistribusian yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu? Intelijen dari kubu Jokowi – JKyang dirugikan atas penerbitan tersebut mengaku sudah mengantongi nama-nama pengelola dan orang-orang di balik Obor Rakyat.”Intelijen kami sudah tahu siapa-siapa orangnya. Ah, kalian juga kenal orangnya. Kita serahkan polisi saja, biar mereka yang urus. Kita urus yang lain saja,” kata Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.Dalam penelusuran Media Indonesia, penerbitan dan distribusi tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga didanai pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.Hal itu dibenarkan sumber Media Indonesia yang juga merupakan anggota tim sukses cawapres Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (27/6). Menurutnya untuk menjalankan dan mengawasi penerbitan Obor Rakyat, Riza menunjuk jurnalis senior Muchlis Hasyim Jahja (MHJ).”Muchlis hanya sebagai operator. Dia sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis media milik Riza, Inilah Group. Muchlis menjadi CEO Inilah Group yang memiliki unit usaha http://www.inilah.com, http://www.inilahjabar.com dan Inilah Koran. Riza juga di belakang Yayasan Jurnalis Indonesia yang dipimpin Muchlis,” imbuhnya.Tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza yang di Singapura dikenal dengan sebutan Gasoline Godfather juga membiayai tim sukses Hatta Rajasa. Salah satu contoh, Riza menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur.Rumah tersebut kini menjadi markas tim pemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo – Hatta. Riza mengakusisi Rumah Polonia melalui Ketua Majelis Dzikir SBY Nurrussalam Haji Harris Tahir. Awalnya, Rumah Polonia digunakan sebagai markas tim sukses Hatta Rajasa dan tempat pengajian para santri Majelis Dzikir SBY Nurrusalam. Kantor Hatta RajasaDi Rumah Polonia itu Hatta ikut berkantor. Selain Hatta, ada ruangan mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal (Purn) George Toisutta serta Ketua Majelis Dzikir SBY Nurrussalam Haji Harris Tahir.Media Indonesia menyambangi Rumah Polonia pada Jumat malam. Hatta Rajasa sedang tidak ada di tempat. Petugas keamanan Rumah Polonia mengatakan MHJ juga sudah dua minggu tidak datang ke Rumah Polonia.”Biasanya Pak Muchlis datang mengendarai mobil Land Cruiser warna hitam, tapi sudah dua minggu beliau tidak di sini,” ungkapnya.Media Indonesia berkesempatan masuk ke salah satu ruangan di Rumah Polonia, yaitu ruang tamu Haji Harris Tahir. Di dinding ruang tamu tersebut terpajang sejumlah foto berbingkai para pejabat tinggi, antara lain Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman.Secara terpisah, MHJ membantah soal Riza yang diduga mendanai penerbitan dan distribusi tabloid Obor Rakyat. “Enggak ada itu urusannya dengan Pak Riza. Setyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah ngomong soal (pendanaan) itu,” cetus MHJ, kemarin.Menurut MHJ, semua pihak mestinya menghormati penanganan kasus Obor Rakyat oleh Bareskrim Polri. Semua kaitan antara Obor Rakyat dan dirinya maupun kubu capres tertentu yang disebut-sebut media, lanjutnya, bisa berarti kampanye negatif yang jika berulang bakal jadi sebuah kampanye hitam.”Terserahlah kamu mau tulis apa, tapi itu kan sedang ditangani polisi. Belum ada yang diputuskan bersalah. Kembali saja pada proses hukum,” sambung dia.Konfirmasi kepada Muhammad Riza Chalid belum berhasil. Seorang temannya mengatakan sorotan terhadap pengusaha yang memiliki kekayaan triliunan rupiah itu sedang ramai. Maka ia langsung pergi ke Singapura. Pesan sudah dilayangkan ke nomor kontaknya di +6596245xxx. Pesan terkirim, tetapi hingga saat ini tidak ada respons. (skj)(mdk/cza)

June 27, 2014

Babinsa Ingin Dihapuskan, Mantan Wakasad Teringat Makalah DN Aidit

Senin, 9 Juni 2014 16:45 WIB
Babinsa Ingin Dihapuskan, Mantan Wakasad Teringat Makalah DN Aidit
IST
Mantan Kasum TNI, Suryo Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakasad Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo teringat soal PKI saat munculnya desakan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibubarkan. Suryo mengatakan dalam makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul ‘Laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat’.

DN Aidit menyampaikan bahwa rakyat di desa bisa sejahtera bila 7 ‘setan desa’ yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa (termasuk diantaranya Babinsa) dihapuskan.

“Kelompok ‘merah’ yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah DN Aidit ,” kata Suryo dalam pernyataannya, Senin(9/6/2014).

Suryo menilai hal tersebut semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat.

“Padahal TNI dan rakyat itu seperti ikan dan air. Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok ‘merah’ tersebut,” ujarnya.

Menurut Suryo, manuver politik tersebut terbaca oleh Presiden SBY. “Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca Presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa,” ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 1976 tersebut.

Sebelumnya, desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.

Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program. “Sesama Jenderal ini 1 ilmu, 1 buku dan 1 guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis,” tutupnya.

June 27, 2014

Politik Santun ala Roy Suryo

kata babeh SBY berpolitik harus santun, terutama kader dari Partai Demokrat..

ini contohnya dari Roy “kampret” Suryo

Roy Suryo: Ahok Kurang Sehat, Silakan Berobat ke RS Jiwa

Jumat, 27 Juni 2014 | 14:16 WIB
KOMPAS.COM/DIAN FATH Menteri Pemuda dan Olahraga mengecek langsung lokasi Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (Taman BMW), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menganggap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sedikit kurang sehat. Roy juga menganggap pernyataan Basuki kekanak-kanakan.

“Lebih baik berkata jujur bilang ke masyarakat yang sebenarnya soal Taman BMW ini,” kata Roy Suryo seusai melakukan pengecekan di Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2014).

“Ahok ini kurang sehat, silakan berobat ke Puri Nirmala (rumah sakit jiwa di Yogyakarta), gratis. Silakan istirahat di sana Rumah Sakit Neurologi Yayasan Puri Binangun, ini bukan sama sekali cari popularitas. Enggak baiklah melakukan gibah dan suudzon di bulan Ramadhan,” ujar Roy Suryo.

“Bilang kepada masyarakat kesalahan ada di mereka (Pemprov DKI), saya tidak perlu menanggapi statement kekanak-kanakan dari Ahok dengan terlalu serius,” cetus Roy lagi.

Namun, ketika ditanyai lebih lanjut apakah dia menganggap Ahok kurang waras, Roy menolaknya. “Saya enggak bilang kurang waras, tapi kurang sehat,” kilah Roy sambil tersenyum sinis.

Roy Suryo mengaku bakal berhati-hati dalam melakukan verifikasi atas permasalahan tersebut, tanpa menyangkutkannya ke urusan pribadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Roy Suryo dan Ahok—demikian Basuki biasa disapa—sempat terlibat “perang statement” terkait rencana pembongkaran Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan penyediaan lahan untuk stadion pengganti di kawasan Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara.

Terkait polemik ini, Ahok berharap Roy Suryo dapat segera mengeluarkan surat rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Ahok meyakini Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan stadion pengganti di Taman BMW sesuai dengan syarat yang diminta Menpora.

Ahok menegaskan, rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus harus segera dikeluarkan agar proyek MRT dapat selesai tepat waktu. Apalagi, proyek pembangunan MRT bukan milik Pemprov DKI saja, melainkan juga melibatkan pemerintah pusat.

“Karena itu, harusnya pusat yang desak kamu (Roy). Gue mah santai aja. Kalaupun (stadion) tidak bisa dibongkar, ya tunggu, 3,5 bulan lagi juga sudah enggak ada Roy Suryo lagi di kementerian,” ujar Ahok, Rabu, 25 Juni lalu.

Ahok kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah mendesak Roy untuk mengeluarkan rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Menurut dia, yang meminta rekomendasi bukanlah dia, melainkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah disepakati sebelumnya dengan Roy.