JAKARTA, KOMPAS — Sikap saling klaim kemenangan Pemilu 2014 yang dipicu hasil hitung cepat mengancam kredibilitas lembaga survei. Untuk menunjukkan kredibilitas hitung cepat, sejumlah lembaga survei menantang untuk membuka data faktual proses perolehan hitung cepat secara transparan.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers ”Lembaga-lembaga Penyelenggara Quick Count” di Jakarta, Kamis (10/7).

Hadir perwakilan lembaga survei, antara lain, Populi Center, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia, Cyrus-CSIS, serta Pusat Penelitian dan PengembanganKompas. Semua lembaga survei ini menghasilkan hitung cepat dengan kemenangan calon presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.

Sementara itu, hingga diskusi berakhir, lembaga survei yang hasil hitung cepatnya menunjukkan kemenangan capres Prabowo Subianto dan wakil Hatta Rajasa, yakni Indonesia Research Centre (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), tidak menghadiri diskusi tersebut. Padahal, menurut panitia, seluruh lembaga survei tersebut ikut diundang.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi menegaskan, ”Audit forensik data quick count sangat gampang diperoleh. Seluruh data yang berada di data komputer seluruh lembaga survei dibawa di depan publik dan dicetak secara transparan, kecuali apabila lembaga survei hanya mendasarkan tebak-tebakan angka. Tentu, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti proses hitung cepatnya.”

Dari data yang masuk setiap detik saja, kata Hasan, bisa terlihat ada atau tidaknya manipulasi data. Buka-bukaan jejak dalam pelaksanaan hitung cepat harus berani dilakukan.

Bestian Nainggolan, Peneliti Litbang Kompas, mengatakan, sesungguhnya tidak ada masalah di zaman keterbukaan ini untuk membuka informasi, mulai dari sumber dana hingga proses hitung cepat, bahkan pilihan TPS untuk melihat persis akurasi dengan hasil dari KPU. Ini pun sekaligus menguji metodologi.

”Saya kira lembaga survei yang benar tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya,” ujar Bestian.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, tujuan hitung cepat adalah alat kontrol supaya tidak terjadi kecurangan dalam penghitungan oleh penyelenggara pemilu. Proses rekapitulasi berjenjang sangat potensial terjadi kecurangan, sedangkan hitung cepat diambil secara langsung di lapangan. Pemilihan TPS pun dilakukan secara cermat.

LSN tunggu KPUSementara itu, Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry secara terpisah mengatakan, dirinya tidak memperoleh undangan diskusi tersebut. Menurut dia, untuk mengetahui lembaga mana yang quick count benar atau tidak, cukup menunggu hasil hitung resmi KPU.

”Lembaga survei janganlah sibuk dengan perbedaan dan memperkeruh situasi,” ujarnya.

Soal buka-bukaan data, Umar mengatakan kesiapannya. Namun, transparansi tersebut baru mau dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil hitungan riilnya.

Secara terpisah, pendiri dan mantan Direktur Eksekutif Indonesia Research Center (IRC), Agus Sudibyo, mengatakan, pada awal berdirinya IRC, lembaga tersebut sebenarnya kredibel. IRC pernah melakukan penghitungan cepat (quick count) untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah dan Bali. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan penghitungan resmi KPUD.

Hal tersebut berubah ketika IRC mengadakan survei pada Pemilihan Legislatif 2014 di 77 dapil dengan sekitar 30.000 responden. Meskipun data yang terkumpul baru 30-40 persen, survei sudah diumumkan.

”Persebaran datanya belum memadai, tetapi sudah mau dipublikasikan. Makanya, saya memutuskan untuk keluar dari IRC,” kata Agus. (OSA/A06)