JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah akademisi menyerukan agar hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasalnya, kebenaran ilmu pengetahuan menjadi taruhan apabila terjadi manipulasi data dalam hitung cepat.”Para pengelola lembaga survei terkait penghitungan cepat agar melakukan uji publik validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampelnya,” kata Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, Selasa (15/7), di Jakarta.

Pada kesempatan itu, sebanyak 77 akademisi lintas bidang dan rumpun ilmu dari sejumlah perguruan tinggi menyatakan prihatin melihat hasil hitung cepat (quick count) yang saling berbeda. Hal itu telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terlebih menyentuh rasa tanggung jawab masyarakat ilmiah.

”Kami berbicara atas nama akademisi untuk membela ilmu pengetahuan. Saat ini, ilmu pengetahuan sedang dinodai karena dilakukan metodologi yang tidak sesuai dengan kaidah statistik,” kata Muhadjir Darwin dari Universitas Gadjah Mada.

”Sejauh kebenaran didapatkan melalui metode ilmiah, itu tidak apa-apa. Namun, menjadi problematis kalau ada intervensi dengan ’memesan hasilnya’. Itulah yang kita kritik,” ujar Muhadjir.

Pengajar statistik Institut Pertanian Bogor, Asep Saefuddin, menjelaskan, hitung cepat adalah pendugaan sebuah parameter yang dilakukan dengan metodologi ilmiah dengan unsur keterwakilan dan keterlacakan.

”Hasil sebenarnya tidak akan terlalu banyak berbeda dengan hasil hitung cepat dengan margin error yang tidak lebih dari 1 persen, bahkan 0,5 persen. Ini bisa terjadi karena metodologinya kuat,” ujar Asep.

Kebenaran ilmiahDengan dua kelompok hasil hitung cepat yang berseberangan, para akademisi mencermati adanya intervensi terhadap metodologi ilmiah yang digunakan.

Dari 12 penyelenggara survei yang melakukan quick count pemilihan presiden pada 9 Juli, hasil delapan penyelenggara survei mengunggulkan pasangan calon presiden/wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sisanya mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Salah satu hasil hitung cepat itu benar dan satu lainnya pasti salah,” kata Ade Armando dari Universitas Indonesia.

Menurut Ade, perbedaan ini disebabkan adanya suatu intervensi. Jika hal itu terjadi, kebenaran hitung cepat yang dilakukan secara ilmiah bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengemukakan, sebuah klaim kebenaran ilmiah harus didasarkan pada metodologi ilmiah pula. Jika sebuah penelitian dilakukan sesuai kaidah ilmu pengetahuan tanpa dicampuri kepentingan pribadi atau golongan, hasilnya pun akan mendekati kebenaran.

Karena itulah, para akademisi menyerukan agar institusi penegak hukum, khususnya Polri, agar menyelidiki kredibilitas, rekam jejak, dan menindak tegas lembaga survei yang diduga kuat memalsukan data. Selain itu, mereka juga berharap, asosiasi lembaga profesi yang menaungi lembaga survei agar memberi hukuman etis, misalnya dengan mengeluarkan lembaga tersebut dari asosiasi. (A12)